Sunday, September 2, 2018

RAKYAT MENGGUGAT: SEBUAH LAGU DARI TUNISIA


Simak lagu yang dinyanyikan oleh penciptanya sendiri, salah satu musisi Tunisia yang paling populer saat ini, Lutfi Busynaq (Lotfi Bousynak), berjudul "Ana Mowaten" (Aku seorang warganegara). Kendati lagu ini genre "folklore" ini digubah dan dinyanyikan sudah cukup lama (sekitar 2013), tetapi makna yang terkandung di dalamnya bernilai universal dan menembus ruang & waktu. Karena itu, hemat saya, layak untuk kita simak dan renungkan.

Lagu ini bicara tentang harapan dan sekaligus gugatan dari rakyat terhadap para elit, politisi, dan penguasa agar mereka mementingkan negara dan bangsa. Rakyat menggugat mereka agar tidak merusak negara dan bangsa sebagai akibat perebutan dan konflik-konflik kepentingan mereka. Rakyat menginginkan negara dan bangsanya tetap eksis dan utuh, karena negara itulah hasil revolusi yang didukung rakyat dan yang dicintainya. Soal kekuasaan, kenikmatan kekayaan, dan kedudukan tinggi, di dalam pandangan rakyat, menjadi kurang penting ketimbang eksistensi dan keberlangsungan negara dan bangsa.

Rasanya, lagu ini pas untuk rakyat Indonesia juga.

Simak terjemahan lagu ini:
================================
"AKU SEORANG WARGANEGARA"

Oleh Luthfi Busynaq

Aku seorang warganegara yang kebingungan
Menunggu sebuah jawaban dari Anda (penguasa)
Rumahku adalah jalanan
Dan setiap sudut dan pintu yang terbuka
Cukup bagiku dengan kesabaran dan diam
Harta pusakaku adalah tanah segenggam

Aku tak gentar dengan kemiskinan
Aku hanya khawatir dengan gelapnya awan
Karena lemahnya kesadaran kalian
Dan kemungkinan hilangnya kesadaran kalian

Tuan-tuan, kalian adalah pihak yang memerintah
Keputusan kalian adalah hukum yang bertuah
Sementara revolusi kami adalah hadiah
Untuk Tuan-tuan, terserah

Aku tak memikirnya, bahkan tak kupedulikan
Bahkan hidup pun tak kuacuhkan
Tetapi, BERIKANLAH NEGARA ini untukku
Setiap saat kalian berada di atasku
Alangkah bangga orang sepertiku
Yang tak peduli tentang ini dan itu:
Anda, Kemewahan, dan pemilik kekuasaan!

Aku juga tak akan seperti kalian
Tuhan dan Waktu jadi saksi
Impianku hanya satu kalimat:
"Punya sebuah negeri."
Tak ada perang atau kerusakan
Tak ada kesialan dan kesusahan

Ambil saja semua posisi dan keuntungan
Tapi berikan negeri ini untuk kami
Oh negeriku, engkau adalah cinta kami,
kebanggaan dan mahkota kami
Engkau kebanggaan warganegara,
kaum revolusioner, bahkan para politisi
Engkau lebih mempesona dan berharga
Ketimbang kursi kekuasaan.


Pamulang 2 Setember, 2018

Share:

Tuesday, August 28, 2018

RADIKALISME & KAUM MUDA


Senin (27/08/2018), sebuah seminar bertema: "Penanggulangan radikalisme di kalangan Pemuda" diselenggarakan di Hotel Gran Mahakam, Jaksel. Saya bersama beberapa pakar ikut berpartisipasi sebagai panelis dalam acara tsb.

Paparan yang saya berikan memfokuskan pada beberapa hal di bawah ini:

1. Radikalisme, baik yg lunak maupun yang keras (soft and hard radicalism) bukanlah fenomena baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri kita. Hanya saja karakter radikalisme pada saat ini telah mengalami perubahan bentuk karema sinerginya dengan ideologi dan geralan radikal transnasional.

2. Tujuan kelompok radikal, terutama yag digerakkan oleh pihak2 yang menggunakan & mengatasnamakan agama dan ummat Islam, bukan hanya mendirikan sebuah sistem negara Islam di Indonesia, tetapi sebuah IMPERIUM internasional di mana Indonesia hanya merupakan salah satu bagian. Dengan demikian tujuannya adalah berakhirnya NKRI sebagai sebuah negara-bangsa (nation state). Contoh paling kongkrit adalah sistem Khilafah, yang disponsori oleh Al-Qaeda, ISIS, dan HTI dengan berbagai macam variasinya.

3. Generasi muda (mulai usia remaja, bahkan kini juga anak-anak), pria maupun perempuan merupakan target utama rekrutmen, penetrasi, dan infiltrasi kelompok radikal. Sebab kaum muda adalah kelompok yang paling potensial utk melakukan aksi di samping paling vulnerable utk dipengaruhi ideologi radikal dalam kontels globalisasi sàat ini.

Berbagai survei maupun kajian ttg radikalisme dan pengaruhnya di Indonesia pada lima tahun terakhir mennunjukkan bahwa kelompok usia remaja dan pemuda dengan tingkat pendidikan SMA dan mahasiswa adalah yang paling besar jumlahnya dalam hal rekrutmen, partisipasi, ataupun terpapar radikalisme dan radikalisasi.

4. Karena kecenderungan yg semakin besar dan cepat dari perkembangan dan penyebaran radikalisme serta radikalisasi di kalangan pemuda Indonesia itulah maka gerakan deradikalisasi harus menjadi sebuah gerakan nasional, bukan sekadar program sektoral apalagi proyek2 semata.

Negara dan masyarakat sipil harus bersinergi dengan lebih memberdayakan potensi2 soft power pihak yg kedua. Deradikalisasi sebagi gerakan bertujuan menciptakan ketahanan ideologis masyarakat, khususnya generasi muda dan kemampuan melindungi mereka dari virus ideologi radikal.

5. Pendekatan konvensional deradikalisasi yg lebih ditujukan kepada para mantan anggt klmpk radikal perlu diperluas dengan melibatkan semua anggota masyarakat sebelum mrk terpapar. Deradikalisasi bukan hanya dotujukan kepada mereka yg sedang dan sudah terpapar tetapi juga kepada mereka yang belum tetapi rentan. Salah satunya adalah generasi muda di semua lapisan masyarakat Indonesia.

Simak tautan ini:

Share:

Saturday, August 25, 2018

KH MA'RUF AMIN & DUKUNGAN KEPADA PKB

Dialog CNN-TV pada Kamis, 23/08/2018, membahas kontroversi terkait ajakan KH. Ma'ruf Amin (KHMA), Rais Aam PBNU dan kandidat cawapres Presiden Jokowi (PJ), agar warga nahdliyyin kembali (ruju') mendukung PKB. Statemen KHMA tsb disampaikan beberapa waktu setelah pengumuman beliau sebagai kandidat cawapres PJ pada sebuah acara di PKB. Statemen itulah yang dikeluhkan oleh, Dr. Efendi Choirie (EC), yang juga Ketua Bapilu Partai Nasdem. EC sendiri dikenal sebagai tokoh senior NU yang dekat dengan almaghfurlah GD, dan menjadi politisi di PKB sebelu bergabung dengan partai besutan Surya Paloh (SP) itu.

Menurut EC, statemen KHMA adalah semacam "keberisikan" yang sejatinya tak boleh terjadi karena akan kontra-produktif. Statemen tsb bernuansa politik praktis dan pemihakan terhadap salah satu parpol. Sebab KHMA bukan saja menduduki pucuk pimpinan NU, yang seharusnya tidak boleh berpolitik praktis, tetapi juga kandidat cawapres yang didukung parpol-parpol pendukkung PJ, bukan hanya PKB atau PPP. Pemihakan KHMA, menurut EC, membuat KHMA tidak bersikap selayaknya  seorang agamawan yang juga negarawan, tetapi cenderung seperti seorang politisi. Padahal beliau paham bahwa kaum nahdliyyin bebas memilih parpol yang akan diikuti dan faktanya mereka ada di semua parpol.

Bagi wakil PBNU, Robikin Emhas (RE), bisa jadi apa yang diucapkan KHMA adalh semacam "slip of tounge" atau bisa juga upaya beliau untuk mencairkan kebekuan diantara parpol-parpol yang memiliki warga nahdliyyin sebagai pendukungnya, selain PKB dan PPP, seperti Nasdem. Karenanya, masih menurut RE, masalah ini tak perlu diperdebatkan tetapi dicarikan solusinya sesuai dengan tradisi NU.

Saya sependapat bahwa kontroversi ini perlu dicarikan solusi dan kalau bisa secara tradisi NU. Namun, pada saat yang sama, saya juga melihat, dalam kontroversi ini, masih kuatnya anggapan dari pihak "struktural" NU, khususnya PBNU. yang terkesan "taken it for granted". Yakni anggapan bahwa warga nahdliyyin pada umumnya sudah paham, dan tidak mempersoalkan apa yang terjadi di elit NU. Hemat saya, cara pandang semacam ini tidak senstif terhadap dinamika yang terjadi di kalangan NU kultural, khususnya generasi muda (milenial) yang memiliki pandangan dan perilaku politik dan sosial yang berbeda dengan generasi sebelumnya.

Implikasi politik dari kesenjangan tersebut bisa dilihat dalam kasus seperti Pilkada Jatim yang dikemukakan oleh EC. Dalam Pilkada 2018 Jatim, dua paslon yang bertanding adalah sesama nahdliyyin. Paslon yang secara total didukung struktural NU dan para Ulama terkemuka di Jatim (Ipul-Puti), ternyata dikalahkan oleh kandidat yang didukung NU kultural (Khofifah-Emil). Bagi saya, jika cara pandang normatif dan "top down", serta menyiratkan pengabaian terhadap dinamika NU kultural itu tak diubah secara fundamental, maka akan semakin tajam gap antara kedua pihak. Dan jika dikaitkan dengan dukungan politik terhadap pasangan PJ-KHMA pada Pilpres 2019 nanti, juga bisa berdampak negatif.

Silakan menyimak rekaman video YouTube di bawah ini dan mengomentarinya. Trims (MASH)

https://www.youtube.com/watch?v=up55oNVkBwU&feature=youtu.be
Share:

Wednesday, August 22, 2018

MENYOAL VONIS KASUS TANJUNGBALAI

Putusan PN Medan thd kasus MELIANA dari Tanjungbalai, perlu dicermati, dikritisi, dan DITINJAU lagi. Meminta VOLUME speaker Masjid DIKECILKAN, bukanlah suatu perbuatan yang menunjukkan "permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama." Sayang sekali, PN Medan sudah menjatuhkan hukuman penjara 1,5 th dipotong masa tahanan terhadap terdakwa tsb.

Hemat saya, kalaupun ada reaksi terhadap permintaan Meliana, sehingga terjadi kegaduhan, itu bukanlah karena ada "niat" & kesengajaan utk melakukan perbuatan-2 tsb. Faktor-2 spt salah paham, cara berkomunikasi yang kurang tepat, atau karena provokasi dari luar, mungkin lebih penting.

Para Hakim perlu melihat masalah, terutama yang berdampak sensitif bagi kehidupan bermsyarakat, secara lebih jernih dan komprehensif. SEMOGA!!

Simak tautan ini:

Share:

Monday, August 20, 2018

MENAKAR GOLPUT AHOKERS DALAM PILPRES 2019



Kekhawatiran sementara pihak bahwa para pendukung mantan Gubermur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, atau yg disebut dg "Ahokers", akan menjadi Golput yang mengurangi perolehan suara petahana, patut untuk dicermati. Hal ini merupakan salah satu implikasi dari terpilihnya KH. Ma'ruf Amin (MA), Ketua MUI dan juga Rais Aam PBNU, sebagai cawapres petahana Presiden Jokowi (PJ) pada 9 Agustus 2018 lalu.

Seperti diketahui, MA adalah sosok yang menjadi salah satu ikon dalam kasus pidana penghinaan agama yang menimpa Ahok pada 2017, yang bukan saja berujung pada vonis penjara 2 th kepada sang Gubernur, tetapi juga berkontribusi sangat signfikan terhadap kekalahan beliau dalam Pilkada 2017 melawan paslon Anies Baswedan (AB) dan Sandiaga Uno (SU).

Terpilihnya MA sebagai cawapres, bukan saja mengejutkan tetapi sekaligus juga menimbulkan kontroversi: apakah pilihan PJ, yang notabebene adalah sosok yang sangat dekat dg Ahok, merupakan perubahan paradigmatik yang sangat mendalam? Bahkan bagi para Ahokers yang memiliki idealisme membangun demokrasi yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945, pilihan PJ tsb dianggap sebagai sebuah "U-turn" (putaran) politik yang terjadi karena tekanan parpol demi kepentingan mereka sendiri dalam rangka mengantisipasi Pilpres 2014.

Itulah sebabnya ketika kemudian wacana golput para Ahokers itu muncul di ruang publik, hal tersebut segera mendapat respon yang bermacam-macam, mulai dari anggapan bahwa wacana tsb hanya merupakan reaksi psikologis spontan akibat kekagetan dan/ atau keterkejutan (shock) sementara, sampai pada anggapan bahwa wacana tsb benar-benar akan memiliki resonansi elektoral berupa tergerusnya suara PJ dalam Pilpres 2019.

Saya termasuk pengamat yang tidak menyepelekan dampak golputnya para Ahokers, bukan saja terhadap elektoral tetapi juga proses konsolidasi demokrasi di negeri ini yang, meminjam istilah Buya Syafii Maarif, masih dalam kondisi 'terseok-seok.' Benar bahwa ada kemungkinan keterkejutan para Ahokers ini hanya gejala sementara, namun hemat saya apabila petahana tidak melakukan manajemen politik yang efektif, isu ini bisa menjadi bola liar. Ia bisa saja menyebabkan golput para Ahokers marak dan, bahkan, bisa juga mendorong perpindahan pilihan kepada paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (PS-SU).

Karenanya, dalam konteks pemenangan Pilpres 2019 dari petahana, pemetaan yang jelas terhadap simpul-simpul Ahokers sangat perlu dilakukan untuk mengetahui pengelompokan mereka. Demikian pula pendekatan yang ditujukan untuk mempertahankan dan, jika perlu, menarik kembali dukungan terhadap petahana.

Penting kiranya untuk melakukan upaya rekonsiliasi terhadap MA dengan Ahok sehingga pihak yang disebut terakhir itu dapat bekerjasama dalam mendukung PJ baik pada sebelum, selama, maupun setelah Pilpres. Kebersamaan antara kedua tokoh tsb akan dilihat para pendukungnya sebagai pertanda telah terjadi kesalingpahaman atau kekompakan.

Golputers bukan hanya bisa muncul dari pendukung Ahok saja, tetapi juga mereka yang mendukung Mahfud MD (MMD), yang menamakan diri sebagi Golongan Mahfud (Golfud). Ada kabar, suara mereka akan diberikan hanya dalam Pileg khususnya untuk PSI tetapi tidak ikut memilih dalam Capres. Baik Golput asal Ahokers maupun Golfud, bisa saja hanya fenomena sementara tetapi bisa juga akan menguat jelang Pilpres.

Walaupun suara mereka tidak besar namun tetap memiliki pengaruh elektoral dan, seyogyanya, perlu diperhitungkan. Apalagi jika hasil Pemilu 2014 dijadikan sebagai "benchmark", yakni selisih kemenangan PJ vs PS yg hanya 6%. Walaupun dalam berbagai suvei sampai saat ini elektabilitas PJ jauh meninggalkan PS (10-20%), namun bisa saja terjadi perubahan selama beberapa bulan ke depan.

Simak rekaman video ini:


Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS