Wednesday, September 22, 2021

PROF. DR. SAHETAPY: SANG PEMBERANI ITU TELAH PERGI


Kendati saya tak berani mengklaim sebagai orang yg mengenal dekat dengan Almarhum Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy S.H., M.A, tetapi saya memberanikan diri untuk menulis obituari ini. Bagi saya pribadi, almarhum adalah seorang pemikir dan pejuang yg berintegritas. Seorang senior yg berani menyampaikan apa yang diyakini dengan segala resikonya. Beliau asalah sosok teladan sebagai cendekiawan, akademisi, dan guru bagi bangsa kita.

Saya pernah mendapat kesempatan beberapa kali bertemu dg Prof. Sahetapy (demikian nama populer beliau) saat masih sering berdiskusi di Surabaya menjelang reformasi bersama para aktivis prodemokrasi, mahasiswa, LSM dll. Masih teringat beliau menyemangati saya dkk agar tetap konsisten mendukung perjuangan Gus Dur yg saat itu merupakan salah seorang aktivis dan tokoh pejuang demokrasi di Fordem dan NU.

Prof. Sahetapy selalu memberikan kesan mendalam dengan keterusterangan dan keberanian beliau dalam menyampaikan pandangan serta komentar2 kritisnya seputar HAM, demokrasi, dan tentu saja, penegakan hukum di Indonesia. Pandangan2 beliau senantiasa menyegarkan dan menyemangati kami yg masih sedang membentuk diri dan menghadapi kekuatan rezim otoriter saat itu.

Dan sesudah reformasi pun beliau tetap merupakan sosok yg kritis, kendati ketika beliau masuk dalam dunia politik praktis. Komentar2 beliau di ruang publik mampu mengatasi sektarianisme politik dan menyumbangkan pencerahan serta kecendekiawanan. Beliau kini memang telah pergi, namun saya yakin legacynya akan abadi. RIP.

Selamat jalan Prof. Sahetapy! 😢🤲🙏🌹
Share:

Friday, September 17, 2021

MENYOAL AMANDEMEN UUD 1945 UNTUK JABATAN PRESIDEN 3 PERIODE

 

 Oleh Muhammad AS Hikam

1. Wacana dan praksis yang sedang bergulir mengenai Amandemen UUD 1945 dan penambahan masa jabatan Presiden 3 periode adalah dua hal yang bisa dibedakan namun tak terpisahkan. Pada hakekatnya, secara legal, politik, dan etik, baik wacana maupun praktik mengamandemen sebuah UUD atau Konstitusi negara bukanlah suatu yang tabu, terlarang, atau tak boleh diperjuangkan dan/ atau dilakukan. Dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, termasuk di negeri kita sendiri, wacana dan praktik mengamandemen Konstitusi itu telah pernah terjadi di masa lalu, dan kemungkinan akan terjadi juga di masa-masa yang akan datang.

Demikian pula halnya dengan wacana dan praktik penambahan, pengurangan, atau pergeseran urutan tentang masa jabatan seorang Presiden di berbagai negara. Ia bisa saja terjadi dan diupayakan, serta dipraktikkan. Konsekuensinya, amandemen ttg penambahan jabatan presiden, secara legal formal, politik, dan etik pun merupakan hal yang sah. Hanya saja perubahan masa jabatan presiden berbeda dengan amandemen pasal lain. Karena kendati ia merupakan bagian dari pasal-pasal Konstitusi, tetap saja tidak sama substansinya. Dalam pengertian ia lebih khusus secara politik. Bobot dari amandemen tentang sebuah perubahan masa jabatan presiden jelas sangat besar terutama secara politik bagi sebuah sistem pemerintahan dan negara.

2. Bertolak dari asumsi dasar tsb, maka wacana dan praksis terkait amandemen konstitusi selalu merupakan “extraordinary phenomenon” secara politik karena umumnya dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan yang mendesak dan bahkan merupakan respon terhadap krisis. Amandemen konstitusi sangat luas dan dalam dampaknya terhadap kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Mengamandemen sebuah konstitusi jelas berbeda dampaknya dengan mengamandemen aturan perundangan yang ada di bawahnya. Salah satu adalah adanya urgensi yang bersifat fundamental, berskala nasional, dan kritikal yang kemudian membedakan keduanya secara sangat tegas apa raison d’etre nya. Makanya seringkali amandemen konstitusi hanya terjadi sebagai respon terhadap terjadinya peristiwa-peristiwa yang ruptural sifatnya, dan (dalam konteks negara demokrasi) legitimasinya diperoleh bukan hanya dari elite politik saja tetapi juga warganegara. Jika wacana dan praksis amandemen konstitusi hanya lahir karena kepentingan satu dua kelompok elite pada negara, masyarakat politik, dan/ atau masyarakat sipil, maka legitimasinya akan rendah bahkan bisa jadi tertolak. Kendati secara legal formal dan politik bisa saja dipaksakan dan terjadi, namun legitimasi etik yg dimilikinya akan tetap rendah dan bisa menjadi penyebab destabilisasi politik atau persoalan-persoalan fundamental lain dalam tatakehidupan bernegara.

3. Jika kita mencermati wacana amandemen konstitusi UUD 1945 di era pasca reformasi ini, maka kita akan dihadapkan pada pertanyaan: “Apakah urgensi kritikal seperti yang disebutkan di atas telah terjadi atau setidaknya terpenuhi?” Tentu orang akan bisa berbeda pendapat dan pro-kontra akan segera muncul. Namun jika kita jujur dan berusaha membandingkan antara urgensi terjadinya amandemen antar era sebelum reformasi dan setelah reformasi lebih dari dua dasawarsa lamanya, tampaknya akan jauh berbeda. Saat ini nyaris belum ada atau dirasakan ada sebuah krisis legitimasi yang sebanding dengan masa-masa akhir Orba, dimana ketika itu terjadi secara struktural dan multidimensional terhadap rezim tsb.

Salah satu persoalan yang sangat mendesak dan menjadi raison d’etre perlunya amandemen konstitusi era akhir Orba adalah adanya fakta kekuasaan tanpa batas (termasuk dan terutama masa jabatan presiden) yang dilegitimasi oleh UUD 1945 yang memungkinkan Presiden Suharto berkuasa selama lebih dari tiga dasawarsa dan, melalui kekuasaan tsb, melanggengkan sistem kekuasaan otoriter. Amandemen tentang pembatasan masa jabatan presiden, jadinya, adalah sebuah sine qua non¬ dan didukung oleh seluruh elemen pro demokrasi, baik pada tataran masyarakat politik dan terutama masyarakat sipil.

Pada saat ini justru hal yang sebaliknyalah yg terjadi: Amandemen UUD 1945, khususnya jika penambahan masa jabatan presiden akan dilakukan, adalah sebuah antitesa terhadap semangat dan etos reformasi dan memperlemah salah satu fondasi sistem demokrasi, yaitu pembatasan kekuasaan presiden. Ironis dan bahkan kontradiktif, bukan?

4. Mengapa ironi dan kontradiksi tsb muncul dalam dinamika politik RI pasca-reformasi? Saya kira, salah satu jawabnya adalah karena perpolitikan kita sedang menyaksikan proses kemunduran atau setback atau pemretelan demokrasi (democratic undoing) yg sejatinya berlangsung secara gradual tapi pasti dalam beberapa tahun terakhir ini. Tren pemretelan demokrasi tidak hanya monopoli Indonesia saja. Setidaknya, menurut sebuah kajian yg dilakukan oleh kelompok wartawan independen yg bernama “Groundtruth”, diberbagai negara yang bisasanya dianggap sebagai kekuatan demokrasi, kasus pemretelan ini juga berlangsung. Laporan Groundtruth menunjukkan setidaknya ada 7 negara demokrasi, AS, India, Brazilia, Kolombia, Hongaria, Polandia, dan Italia, mengalami proses tsb. Kendati sistem politik di negara-2 tsb belum bisa sepenuhnya berubah menjadi otoriter, namau perilaku elite pemerintahan mereka sedang atau telah menggunakan model-model otoriter sebagai alat mempertahankan kekuasaan.

Jadi kita mesti juga berhati-hati dan waspada jangan sampai proses pemretelan demokrasi di negeri ini terjadi dan membuat kita ‘balik kanan’ menuju otoriterisme yang telah kita reformasi dan lenyapkan sejak 1998. Berbagai fakta dan bukti tentang tren kemunduran demokrasi di Indonesia sudah kita ketahui baik dari sumber-sumber dalam maupun luar negeri (intrernasional), sepert indeks demokrasi global, hasil-hasil survei tentang kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara RI, indeks pencegahan korupsi, dll.

5. Tetapi selain merupakan kecenderungan global kemunduran sistem demokrasi, menurut hemat saya, di negeri ini juga sedang mengalami pertarungan paradigmatic dalam wacana dan praksis politik yg langsung atau tidak terkait dengan sistem demokrasi dan praktik berdemokrasi. Munculnya dan maraknya wacana amandemen konstitusi saat ini, misalnya, tak bisa dilepaskan begitu saja dari pergelutan antara kekuatan-kekuatan ideologi, politik, dan sosial untuk merebut dan memertahankan kepentingan mereka semenjak reformasi bergulir. Kendati mereka menggunakan dan mengarusutamakan wacana dan praktik demokrasi, ideologi Pancasila dan UUD 1945, tetapi paradigma dan manifestasi dalan perilaku politik mereka tidak selalu sama dan bahkan bertentangan satu sama lain secara diametral. Paradigma yg saling berseberangan tersebut menghasilkan dinamika politik yang kemudian, salah satunya, berdampak kepada fenomena setback dan pemunduran demokrasi di Indonesia.

Paradigma yg semula (pada masa awal reformasi) yg dominan adalah yang berupaya meninggalkan secara total ontologi politik otoritersime dan menggantinya dengan ontologi demokrasi konstitusional. Segala praktik perpolitikan yg menjadi ciri khas otoritersime Orba (dan Orla) dicoba ditinggalkan, termasuk di dalamnya praktik-praktik kekuasaan tanpa batas, dan pengingkaran thd hak-hak dasar kewarganegaraan, pengkerdilan hukum, penindasan HAM, praktik korupsi, serta militerisme. Namun demikian paradigma ini, yg lebih nayak didukung oleh masy sipil, tetapi hanya lemah dalam level elektoral, dan tentu saja mendapat halangan dari kelompok-kelompok kepemtingan lama, tidak menjadi suat kekuatan yg “hegemonic” di negeri ini, apalagi setelah kejatuhan pemerintahan KH Abdurrahman Wahid. Alih-alih, paradigma yg menjadi alternatif didasari ontolog politik yg pragmatis instrumental. Inilah landasan paradigma yg semakin haris semakin hegemonic dan ditopang oleh masy politik, negara (pemerintah), apparat birokrasi, dan bahkan Sebagian dari masyarakat sipil seperti kelompok oligarki.

6. Bisa dikatakan bahwa sistem demokrasi formal yang berjalan sampai saat ini memiliki kelemahan yang sangat fundamental dan karenanya rentan terhadap godaan untuk kembali (retreat) atau mudah terbujuk oleh otoritarianisme. Paradigma yg memandang politik sebagai instrumen atau peralatan (who gets what when and how) dan pragmatisme, akan berorientasi kepada sejauhmana keberhasilan merebut dan memertahankan serta memerluas kekuasaan kelompok dan bahkan pribadi. Kendati mengumandangkan slogan yg sama, yakni demokrasi konstitusional, dalam praktik justru mengabaikan inti demokrasi tsb: pembatasan terhadap kekuasaan, rule of law, penghormatan terhadap hak kewarganegaraan, dan etos keadilan sosial. Neoliberalisme lantas dirayakan dalam praktik kendati membungkusnya dengan populisme dan nasionalisme.

Diskrepansi antara kedua paradigma politik ini tampak semakin nyata akhir-akhir ini yg dapat disaksikan dalam perilaku negara (pemerintah) vis-à-vis kelompok yang memiliki aspirasi dan bertentangan dengannya. Selain itu juga tampak dalam kecenderungan mengerucutnya kekuasaan dalam ranah elektoral yang sepi dari pertukaran wacana dalam pembentukan legislasi yg sangat vital dampaknya. Justru ranah elektoral menjadi alat efektif bagi pengabsahan kebijakan publik lewat perundangan yang sejatinya banyak dipertanyakan manfaatnya oleh masyarakat, sperti UU Minerba, UU KPK, UU Pandemi, dan UU Cipta Kerja. Keterasingan masyarakat terhadap politik dianggap sebagai sebuah kebaikan atau indikator stabilitas politik. Kritik dianggap sebagai pemicu chaos yg mesti dieliminasi total dari batang tubuh politik dan kalau perlu dengan kekerasan.

Dalam konteks seperti inilah wacana amandemen UUD 1945 dan terutama isu penambahan masa jabatan presiden perlu dipahami. Bukan pada soal legalitas amandemen per se, atau kalkulasi politiknya (yang kemungkinan akan lancar pada tataran elektoral), tetapi signifikansinya terhadap kelanjutan proses konsolidasi demokrasi. Ketika masyarakat sipil Indonesia (MSI) juga sedang mengalami pembelahan dan pelemahan karena maraknya politik identitas dan dislokasi-dislokasi sosial akibat sistem kapitalisme ala neolib, maka pergelutan dalam paradigma demokrasi cenderung tak seimbang. Dengan kata lain, godaan dan hasrat dari dalam serta dorongan dari luar utk memreteli (undoing) demokrasi dan menggunakan otoriterisme pun tak terelakkan.

Proses pemretelan terhadap demokrasi, sebagai mana dilaporkan oleh klmpk Groundtruth, dalam artikel mereka “Democratic Undone: The Authoritarian’s Playbook,” (https://thegroundtruthproject.org/democracy-undone-signs-of-authoritarianism/) diupayakan dengan berbagai cara. Setidaknya ada 7 macam cara yg bisa kita cermati:

a. Mempersenjatai (weaponize) dengan ketakutan. Cara ini digunakan melalui penggelaran ujaran-ujaran yg sarat kekerasan; pembudayaan penjatuhan hukumn; pameran kekuatan militer; dan pendiskreditan para pengritik.
b. Menarget pihak yg berada di luar. Ini dilakukan dengan cara mengembangkan pandangan-pandangan antiasing (xenophobia); menyalahkan kekuatan asing: Menuding lawan-2 politik sebagai sahabat kekuatan asing.
c. Menghancurkan Lembaga-lembaga yg pro demokrasi. Cara ini dilakukan dengan melemahkan lembaga gakkum; melemahkan prinsip dan praktik checks and balances; pelemahan legislasi; peraturan-2 yang dianggap melemahkan eksekutif; melemahkan lembaga-lembaga yang melindung pemilihan umum yang fair.
d. Upaya merevisi sejarah. Cara ini ditempuh dengan kontrol thd media dn sekolah-sekolah agar tak kritis; menyebarkan pengaruh /opini publik yg pro kpd otokrasi.
e. Eksploitasi terhadap ajaran-ajaran agama. Kelompok beragama mayotitas didekati, dirayu; mencampuradukkan identitas deng agama.
f. Adu domba dan kuasai (devide et impera). Penyebaran ujaran kebencian; mendorong kekerasan: merekayasa krisis utk merebut kekuasaan.
g. Menggusur kebenaran. Media diserang dan dicap sebagai musuh rakyat; Menolak kabar buruk dengan menyebut sebagai kabar bohong; kontrainformasi dg disinformasi; dan membanjiri media dengan berbagai berita skandal yang saling bertentangan.

7. Wacana amandemen UUD 1945 saat ini adalah preteks dari sebuah upaya untuk penguatan dan penggelaran paradigma, yaitu grand design atau proyek politik yang akan berdampak fundamental bagi keberlangsungan reformasi dan demokrasi yang telah diperjuangkan selama lebih dari dua dasawarsa oleh para pekerja demokrasi, khususnya MSI. Kendati kita belum menyaksikan sebuah proses dedemokratisasi, tetapi setidaknya perlu kewaspadaan terhadap setback yang makin nyata di berbagai dimensi.
 
MSI masih belum kembali menjadi kekuatan utama bagi konsolidasi demokrasi. Ia memerlukan kepemimpinan yang efektif di berbagai level agar paradigma politik dan demokrasi, yang sebelumnya menjadi etos reformasi dan praktik demokratisasi, akan menguat. Semoga.

Share:

Tuesday, September 7, 2021

HARLAH ALMAGHFURLAH GUS DUR


Hari ini, 7 September, adalah hari lahir Almaghfurlah KH Abdurrahman Wahid, Presiden ke 4 RI. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada 7 September 1940, putra pertama almaghfurlah KH. Abdul Wahid Hasyim. Nama asli Gus Dur adalah Abdurrahman Ad Dakhil. Mungkin sang ayah (KH Wahid) adalah pengagum sang penakluk Konstantinopel itu.


Dalam kesempatan ini, izinkan saya mengutip salah satu pandangan almaghfurlah Gus Dur yang sangat relevan dengan situasi kekinian:

"Marilah kita bangun bangsa, dan kita hindarkan pertikaian yang sering terjadi dalam sejarah. Inilah ESENSI tugas kesejarahan kita, yang tidak boleh kita lupakan."

Semoga kita sebagai anak bangsa selalu mampu meneruskan perjuangan para pendahulu kita dalm rangka memperkuat dan memajukan bangsa dan NKRI. Amiin..🤲🙏🌹
Share:

Friday, September 3, 2021

KEKERASAN TERHADAP KAUM AHMADIYAH DI KALBAR


Kabar terjadinya aksi kekerasan berupa perusakan Masjid dan pembakaran bangunan sekitarnya milik Jemaah Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat, sangat memprihatinkan kita baik sebagai ummat beragama maupun bangsa Indonesia. Kita sebagai ummat beragama, lagi-lagi menyaksikan perwujudan intoleransi yang kasat mata. Kita sesama anak bangsa menyaksikan retaknya solidaritas dan persatuan Indonesia. Semestinya semakin kehidupan berbangsa dewasa, kita semakin mampu juga untuk menghindari serta menolak aksi-aksi seperti itu.

Ciri utama ummat beragama dan bangsa Indonesia, tak pelak lagi, adalah pluralitas atau kebhinnekaannya. Karena itu adanya perbedaan adalah sebuah fakta yg tak bisa diingkari dan disembunyikan, apalagi ditindas. Jadi kendati masih selalu terdapat perbedaan dalam aliran teologi di kalangan ummat beragama, termasuk Islam, misalnya, tetapi perbedaan tsb tidak perlu bermuara menyulut aksi kekerasan. Sebab pada gilirannya bukan saja aksi seperti akan melemahkan solidaritas ummat beragama itu sendiri, tetapi juga sangat berpotensi menggerus solidaritas kebangsaan dan kemanusiaan.

Kasus kekerasan terhadap kaum Ahmadiyah di Sintang ini, alhamdulillah, telah dapat diredam oleh aparat kepolisian. Kita ucapkan terimakasih kepada aparat yang telah dengan cepat merespon kejadian sehingga bisa mencegah maraknya aksi kekerasan dan kerusakan properti serta keresahan atau ketakutan dalam masyarakat.

Kita mohon kepada para tokoh masyarakat (ToMas), tokoh agama (ToGa), dan tokoh Adat (ToDat) agar ikut membantu aparat gakkum tsb dalam menenteramkan masyarakat dan dalam mencarikan solusi bersama sesuai dengan nilai2 dasar Pancasila dan Konstitusi UUD 1945 serta tetap menjunjung tinggi keadaban bermasyarakat dan budaya setempat.

Semoga kita tetap bersatu dibawah sesanti "Bhinneka Tunggal Ika." Amin..🤲🙏

Simak tautan ini:

1.
https://news.detik.com/berita/d-5708593/massa-rusak-masjid-ahmadiyah-bakar-bangunan-di-sintang-kalbar
2.
https://inisiatifnews.com/nasional/2021/09/03/putri-gus-dur-kecewa-masjid-milik-jamaah-ahmadiyah-dirusak/
3.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210903151636-20-689396/masjid-ahmadiyah-sintang-kalbar-dirusak-dan-bangunan-dibakar
4.
https://regional.kompas.com/read/2021/09/03/195507678/perusakan-masjid-ahmadiyah-di-sintang-eskalasi-stigma-terhadap-kelompok
5.
https://regional.kompas.com/read/2021/09/03/201855878/komnas-ham-kutuk-aksi-perusakan-masjid-ahmadiyah-di-sintang?page=all
Share:

Thursday, September 2, 2021

VAKSIN NUSANTARA DAN KONTROVERSINYA: SEBUAH PENJELASAN

Oleh Lily Hikam*)

Dalam sebuah artikel berjudul “WHO Jadikan Terbitnya Jurnal Vaskin [Sic] Nusantara di Cliniccaltrialis.gov [Sic] sebagai Rujukan,” [1] terdapat kritik atas tulisan yang pernah saya posting sebelumnya, berjudul “Vaksin Nusantara: A Look from a Concerned Scientist”.[2] Tulisan saya pada intinya berpandangan bahwa VN BUKAN vaksin
terbaik
untuk tujuan Indonesia mencapai herd immunity (imunitas kelompok) terhadap Covid-19. Dalam artikel berbahasa Inggris itu, saya mencoba menjelaskan berbagai argumen dari perspektif keilmuan. Saya semula menganggap argumentasi saya, dan sebagai sebuah opini dari seorang saintis, sudah cukup jelas. Tetapi tampaknya saya keliru.
Akhir-akhir ini bermunculan komentar miring yang ditujukan kepada pihak-pihak yang kritis terhadap VN. Perbedaan pendapat dan kritik tentu saja tak masalah, apalagi jika pendapat dan kritik tersebut memiliki argumentasi yang valid dan berdasar fakta yang relevan dan bisa dipertanggungjawabkan. Dalam konteks berpikir itulah saya merasa terpanggil untuk menjawab kritik yang distortif yang, pada hemat saya, bisa menciptakan pemahaman publik yang keliru.
Setidaknya ada tiga hal yang dikemukakan dalam artikel tsb: Pertama, VN telah membuktikan nilai dan kemanjurannya karena terdaftar di situs web publik clinicaltrials.gov. Kedua, menurut narsum artikel tsb, kita tidak boleh terlalu kritis (dan ini khusus merujuk pada artikel saya) tentang karya ilmiah sesama warganegara. Ketiga, narsum artikel tsb berpendapat bahwa karena sudah banyak figur publik yang menggunakan VN dan tampaknya baik-baik saja, maka hal itu dianggapnya sebagai BUKTI bahwa VN lebih baik daripada vaksin COVID-19 lainnya, yang banyak efek sampingnya.
Dalam tulisan ini saya akan memberikan tanggapan balik dan penjelasan, khususnya terhadap 3 (tiga) hal di atas:
1. Pendapat bahwa VN sudah terbukti khasiatnya karena telah terdaftar di situs publik clinicaltrials.gov
Situs clinicaltrials.gov adalah sebuah situs web publik yang dikelola oleh Perpustakaan Kedokteran Nasional Amerika Serikat (The US National Library of Medicine, NLM) dan hanya berfungsi sebagai sumber dan basis data bagi para pasien dan peneliti untuk menelusuri dan mencari uji klinis apa pun yang tersedia. (“… provides patients, their family members, health care professionals, researchers, and the public with easy access to information on publicly and privately supported clinical studies on a wide range of diseases and conditions.”) [3] Siapa pun dapat membuat akun dan mendaftar uji klinis mereka yang dilakukan dari mana saja di dunia di situs web tsb.
Karena itu sangat penting untuk dicatat bahwa walaupun sebuah uji klinis telah terdaftar di sana, tidak berarti bahwa uji klinis tersebut TELAH DIEVALUASI atau DIDUKUNG oleh badan pengawas seperti FDA (Federal Drug Administration, AS), BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan, Indonesia), EMA (European Medicines Agency), dll. Pendaftaran dan pengumuman tentang adanya uji klinis di clinicaltrials.gov itu, statusnya kira-kira mirip dengan jika Anda mendaftarkan barang untuk dijual di grup Facebook atau memposting sesuatu di situs web Kaskus. Artinya, memiliki studi klinis yang terdaftar di clinicaltrials.gov BUKAN berarti uji coba itu sudah disetujui, didukung, atau bahkan masuk akal secara ilmiah. Pendaftaran di situs tsb, tak lebih dan tak kurang, adalah cara untuk memberi tahu publik tentang penelitian yang Anda lakukan.
2. Pendapat bahwa kita tidak boleh terlalu kritis tentang karya ilmiah sesama warganegara.
Pandangan ini, hemat saya, bisa menjadi salah satu indikasi bahwa si narsum tsb mungkin belum pernah mencoba menerbitkan makalah peer-review. Mengapa demikian? Sederhana saja: Para ilmuwan yang memang layak menyandang sebutan demikian, rasanya malah tidak TAHU bagaimana caranya untuk bersikap tidak kritis, termasuk terhadap studi mereka sendiri. Sikap kritis pada dasarnya sudah menjadi “asam dan garam” atau dalam istilah lain “bread and butter” bagi profesi akademik. Pandangan dan kritik saya terhadap VN sama sekali tidak ada hubungannya dengan bagaimana VN dibuat atau dikembangkan orang dari Indonesia (walaupun nyatanya kemudian terungkap bahwa teknologi di balik VN dipelopori oleh perusahaan bioteknologi di Amerika).
Argumentasi kritik saya lebih berkaitan dengan prosedur dan proses pembuatan vaksin yang TIDAK mengikuti standar internasional. Misalnya, saya menganggap bahwa hampir tidak ada data pra-klinis, apalagi data klinis, yang menunjukkan keamanan dan kemanjuran vaksin tsb. Yang ada adalah fakta bahwa VN telah diberikan kepada beberapa individu (terkenal). Menurut pendapat saya, praktik seperti itu berpotensi merusak seluruh metode ilmiah pengembangan obat dan uji klinis, serta penelitian yang dirancang dan dikembangkan untuk memastikan bahwa obat yang akan digunakan oleh masyarakat tsb aman dan berkhasiat.
Nah, alih-alih menanggapi kritik atas lemahnya validitas ilmiah VN dengan argumentasi ilmiah, artikel tsb justru cenderung menuduh pihak-pihak yang mempertanyakan VN seakan menentang karya-karya ilmiah ilmuwan Indonesia. Menurut pandangan saya, sikap tsb telah memolitisasi masalah. Ini pada gilirannya telah mengalihkan semua diskusi dari sains menjadi debat yang bernuansa chauvinisme nasionalistik!.
Sampai tingkat tertentu saya sangat memahami adanya keinginan untuk memiliki vaksin buatan dan dikembangkan oleh para ilmuwan Indonesia sendiri. Di negara-negara seperti China, India, dan Iran telah berhasil atau sedang mengembangkan vaksin buatan sendiri. Bahkan Kuba, negara yang telah mengalami lebih dari 60 tahun blokade ekonomi AS, berhasil memproduksi tidak kurang dari 5 (lima) kandidat vaksin COVID-19. Tetapi model jalan pintas bukanlah cara yang pas untuk digunakan.
Belum lagi kita juga tahu bahwa Indonesia sedang mengembangkan vaksin Covid-19 buatan sendiri yang diberi nama Vaksin Merah Putih (VMP). Karena VMP masih dalam fase uji klinis, maka ia belum tersedia untuk digunakan dan, karenanya, mungkin banyak orang lupa bahwa satu kandidat vaksin yang dikembangkan anak bangsa Indonesia itu benar-benar nyata adanya!. Dan VMP adalah vaksin yang sedang dikembangkan menggunakan metode penelitian yang ketat dan ilmiah. VMP juga akan melalui fase pra-klinis dan studi klinis yang tepat untuk memastikannya aman digunakan dan punya evikasi tinggi melawan COVID-19. Bukan lewat jalan pintas!
Lalu mengapa VMP mengalami kelambatan dalam proses pengembangan? Jawabnya: Karena kondisi keterbelakangan (underdevelopment) penelitian dan pengembangan ilmiah di negara kita. Penelitian kita kekurangan dana, sangat bergantung pada importasi reagen, peralatan dan bahan serta terkendala pada birokrasi yang berbelit-belit. Dalam pandangan pribadi saya, seandainya ada perkara yang pantas membuat kita marah, itu adalah pengabaian terhadap penelitian dan pengembangan biomedis di negara kita, sehingga dalam situasi sulit seperti pandemi kita tidak dapat mengembangkan vaksin secara mandiri dan membuat kita terpuruk dalam situasi saat ini.
3. Pendapat bahwa sudah banyak figur publik yang menggunakan VN dan sepertinya baik-baik saja. Jadi bisa dijadikan bukti bahwa VN lebih baik dari vaksin COVID-19 lainnya yang banyak efek sampingnya.
Bagian ini adalah “favorit” (!) saya dari artikel tsb, karena klaim bahwa testimoni dan anekdot diangkat statusnya seolah-olah sama derajatnya dengan data ilmiah. Jika asumsi itu dianggap valid, maka semua obat atau ramuan akan dengan gampang disetujui Lembaga-lembaga pegawas obat-obatan seperti BPOM, FDA dan EMA!. Saya hanya ingin menekankan bahwa testimoni tentang terapi yang belum terbukti, terlepas apakah dinyatakan oleh mantan Menteri, seorang Jenderal, anggota boyband favorit Anda, dsb., tidak sama status ilmiahnya dengan pengamatan yang diperoleh melalui observasi yang dikontrol secara klinis, yang telah dirancang untuk mengurangi bias dan faktor perancu. Testimonial, umumnya, tidak diterima sebagai titik data.
Masih terkait dengan ini adalah klaim bahwa VN tidak memberikan efek samping sehingga dianggap sebagai bukti bahwa ia lebih baik daripada vaksin COVID-19 lainnya. Secara imunologi, efek samping yang Anda alami setelah vaksinasi adalah salah satu indikasi atau tanda bahwa vaksin tersebut menimbulkan respons imun dari tubuh Anda, yang berarti tubuh Anda juga membangun kekebalan terhadap patogen. Itu sebabnya pada vaksin COVID-19 terdapat tingkat keparahan efek samping yang bervariasi, mulai dari tidak ada efek sama sekali, hingga sakit kepala ringan, nyeri lengan, kelelahan dan demam, sampai efek samping paling parah biasanya diakibatkan oleh vaksin berbasis mRNA, seperti vaksin-vaksin Pfizer & Moderna. Oleh karena itu, vaksin-vaksin tersebut terbukti memiliki tingkat evikasi tinggi melawan COVID-19.
Pertanyaan yang mengusik adalah, jika menggunakan logika yang sama, karena VN tampaknya tidak memiliki efek samping apa pun, apakah itu berarti ia gagal mendapatkan respons imun dari pasien, dan tidak bekerja membangun kekebalan terhadap COVID-19? Saya kira hanya uji klinis yang akan mampu memberi tahu dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Dan bukan testimoni dan anekdot.
Sebenarnya masih banyak hal yang bisa saya bantah dalam artikel itu, seperti klaim dapat membuat 10 juta dosis pesanan VN. Klaim ini juga tidak masuk akal karena VN diberikan secara autologus (dari pasien ke pasien yang sama), sehingga tidak dapat diproduksi secara massal. Dengan lain perkataan, produksi massal bertentangan dengan seluruh konsep autologus.
Sambil lalu, salah satu Lembaga yang paling gencar dikritik adalah BPOM yang dituding sebagai penghalang atau penghambat VN. Saya kira kritik ini juga kurang bijak. Sebab, setahu saya, BPOM telah mencapai kesepakatan dengan Kemenkes RI untuk memberikan status “research-based service” yang berarti bahwa produksi dan penyelenggaraan VN tetap diizinkan di bawah pengawasan Kemenkes tetapi hanya jika ada permintaan dari pasien. [4] Jadi semacam layanan vaksin pribadi sesuai permintaan bagi mereka yang tertarik dan, tentu saja, mampu membayar. BPOM, menurut hemat saya, bukan jadi menghambat apalagi menghalangi riset dan pengembangan VN.
Semoga jawaban/ penjelasan ini adalah yang terakhir dari saya tentang kontoversi VN. Kalau bisa jangan sampai urusan ini malah menjadi “pekerjaan penuh waktu” saya. Soalnya saya sudah memiliki pekerjaan yang lebih saya sukai daripada mengomentari VN. Terimakasih.
Rujukan:
*) PhD in Biomedical Science, University of California at Irvine, USA; INFID Research Fellow, Jakarta.

Rujukan:

[1]. http://share.babe.news/al/TNYvRbpRTR

[2]. https://www.infid.org/news/read/vaksin-nusantara-look-concerned-scientistUntuk versi bahasa Indonesia artikel ini lihat: https://indonews.id/artikel/317275/Vaksin-Nusantara-Sebuah-Pencermatan-dari-Seorang-Saintis/

[3]. https://clinicaltrials.gov/ct2/about-site/background

[4]. https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenkes-tegaskan-vaksin-nusantara-bersifat-individual-tak-bisa-dikomersilkan.html

*) PhD in Biomedical Science, University of California at Irvine, USA; INFID Research Fellow, Jakarta.



Share:

THF ARCHIVE

FP GUSDURIANS