Saturday, October 12, 2019

PERTEMUAN JOKOWI - PRABOWO: KOALISI, KOOPTASI, ATAWA PARTOKRASI?


Dinamika dalam elit politik sebelum pelantikan Presiden Jokowi (PJ) untuk periode kedua (2019-2014) sungguh menarik dan penting untuk dicermati. Khususnya dinamika relasi antara PJ dengan mantan penantangnya, Prabowo Subianto (PS) yang kian menunjukkan intensitas menuju terbuhulnya kerjasama dalam pemerintahan baru.

Masalahnya, apakah kerjasama tsb bisa dimaknai sebagai koalisi, atau sebuah kooptasi thd kekuatan oposisi (dalam hal ini Gerindra), ataukah ini sebuah pendalaman dan perluasan dari fenomena partokrasi dlm perpokitikan Indonesia pasca-reformasi?

Jika ia adalah koalisi, maka akan merupakan dinamika penting yang belum pernah terjadi sebelumnya. PJ dan PS adalah representasi dr dua kekuatan politik yg berbeda, setidaknya dalam kompetisi Pilpres 2019. Lebih dari kompetitor dalam Pilpres keduanya dilihat publik sebagai dua kubu yg memiliki perbedaan visi ideologis dan pendekatan dalam pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Koalisi antara parpol pendukung PJ dan Gerindra di Parlemen dan tentu akanndiwukudkan juga di Kabinet, tentu diharapkan akan dapat mengurangi gejolak di DPR dan dalam pemerintahan. Bisa juga kehadiran partai berlamvang kepala Garuda itu akan visa mengimbangi dominasi PDIP dan membuat PJ tak selalu harus manut kepada titah boss partainya, Megawati Sukarnoputri (MS).

Yang jelas, kekuatan oposisi formal hanya terwakili oleh PKS. Kalaupun PAN akan nemutuskan jadi oposisi, dampaknya juga kecil. Demokrat akan sulit diharapkan bisa menjadi tambahan oposisi, dan bahkan sebaliknya: ia akan bergavung dalam koalisi Istana! Ini berarti PKS akan menggunakan posisinya dengan memanfaatkan kekuatan2 dlm masyarakat sipil yang selama ini kritis thd PJ.

Tetapi bisa saja rangkulan PJ kepada PS hanyalah semacam kooptasi kekuaatan oposisi. Jika demikian, kendati Gerindra mndpt jatah di kabinet, ia tak akan mampu membantu PJ ketika beliau berhadapan dg parpol pendukung utama, khususnya PDIP. Alih2, justru PJ akan ketambahan beban dalam pemerintahan ke depan.

Kemungkinan ketiga, dinamika ini adalah perkembangan lebih lanjut dr fenonena partokrasi yg semakin nenampilkan diri dlm perpolitikan nasional. Partokrasi adalh sebuah sistem perpolitikan di mana peran parpol menjadi penentu utama dan kontrol dari warganegara sebagai pemilik kedaulatan nengalami kemerosotan. Parpol menafikan prinsip denokrasi, termasuk perlunya kekuatan oposisi yg efektif. Mereka bekerjasama utk menguasai proses politik di ranah elektoral, dengan dalih lefitimasi legal formal dan kenyataan kekuatan parpol di Parlemen.

Ketiga kemungkinan dinatas, koalisi, kooptasi, dan partokrasi, cenderung tidak akan menperkuat denokrasi dan visa jadi akan makin memperlemah atau setidaknya akan membuat denokrasi kita hanya formalistik belaka. Jika ditambah dengan faktor kepenimpinan yang tak begitu mempedulikan penguatan denokrasi, maka resiko yang lebih negatif pun terbuka. Yaitu kembalinya otoriterisme yang berkedok demokrasi formal di Indonesia.

Sinak tautan ini:

Share:

Wednesday, October 9, 2019

JOKOWI & DILEMA POLITIK PENERBITAN PERPU KPK

 
 "Men make their own history, but they do not make it as they please; they do not make it under self-selected circumstances, but under circumstances existing already ..." (Karl Marx, "The 18th Brumaire of Louis Bonaparte.")

Dikabarkan oleh media bahwa Fraksi PDIP di DPR RI resmi kompak menolak penerbitan Perpu KPK oleh Presiden Jokowi (PJ). Berita tsb sejatinya sama sekali tak mengejutkan, setidaknya untuk saya. Mengapa? Karena beberapa pentolan politisi partai belambang Banteng tsb telah menyatakan pandangan sama secara terpisah-pisah. Toh signifikansi politik penolakan resmi tsb perlu dicermati.

Kekompakan FPDIP tsb adalah salah satu gambaran tentang bagaimana "positioning" para elite PDIP, khususnya PJ, dalam konstelasi pemerintahan pasca Pilpres 2019. Fokus saya adalah dinamika pergulatan politik dalam isu penerbitan Perpu KPK yg sempat digagas oleh PJ pasca ketok palu DPR yg mengesahkan UU KPK baru hasil revisi UU lama.

Tesis utama saya adalah bahwa dalam periode ke dua pemerintahannya, kendati PJ menang telak sebagai RI-1, tetapi kekuasaan riil beliau tak berada di atas pimpinan partai terutama PDIP. Perolehan suara rakyat yg memilih beliau secara langsung dalam Pilpres 2019 adalah 55%, perolehan yg jelas mengatasi semua parpol termasuk PDIP. Dalam konstelasi politik riil, sayangnya, toh posisi petugas partai yg diberikan thd PJ bergeming dan semakin akan ditegaskan dalam proses pengambilan keputusan strategis.

Fakta "keras" politik ini merupakan hasil dr hubungan dialektika antara struktur dan agensi yg dalam hal ini berupa relasi parpol dan Presiden. Selama nyaris 5 tahun terakhir ini pihak yg disebut pertama berhasil tampil lebih dominan ketimbang yg disebut terakhir. Gampangannya, PJ memang Presiden, yg menurut Konstitusi adalah orang PERTAMA dalam Pemerintahan, tetapi karena partai berhasil memosisikan beliau sebagai petugas partai, maka secara riil politik PJ mesti tunduk kepada, dan berada di bawah kontrol sepenuhnya dari, partai yg dalam hal ini diwakili oleh sang Ketum DPP.

Secara pribadi sebagai tokoh dan pemimpin, PJ bukanlah seorang alm GD, atau Mega, atau SBY, apalagi Suharto yang semuanya adalah pemimpin parpol saat menjadi Presiden. GD kendatipun memimpin parpol yg tak besar, PKB, tetapi memiliki basis massa riil yg sangat besar yakni kaum nahdliyyin dan non nahdliyyin yg mendukungnya. PJ tidak memiliki keduanya. Suara pemilih, yg secara legal konstitusional sangat kuat, tak bisa serta dikonversi menjadi kekuatan politik riil sebagaimana kader parpol atau massa.

Dari dimensi kapasitas kharisma, komponen yg masih sangat penting dalam kepemimpinan di Indonesia, PJ jelas memilikinya. Tetapi jika dibandingkan dengan para mantan Presiden diatas, rasanya juga belum setara kendati kemungkinan menuju ke sana bukannya tertutup.

Konsekuensi dr dialektika egensi dan struktur tsb adalah bahwa kemauan dan upaya PJ utk melangkah "melampaui" kehendak partainya akan memunculkan dilemma bagi beliau: Akankah resikonya bisa dihadapi PJ sendirian, atau justru sebaliknya yakni keterasingan dari parpol pendukung dan elit politik lain?

Fakta yang nyata lainnya adalah bahwa PJ bukan seorang politisi yang punya jam terbang yg tinggi di kancah nasional dalam lingkaran elit politik saat ini. Beliau bisa muncul dan besar dengan mengandalkan pada popularitasnya sebagai sosok pemimpin yg bersih, merakyat, sederhana, dan kerja keras. Namun politik tetap saja merupakan dunia yang masih "asing" dan mungkin juga memusingkan beliau. Ironisnya, dan beda dengan para pemimpin sebelumnya, nyaris tak ada tim khusus yg beliau bentuk utk membantu membangun kekuatan mandiri vis-a-vis parpol dan kelompok oligarki yg sangat berpengaruh.

Pilihan PJ dalam dinamika relasi politik elite jadinya tak terlalu banyak. Kalau beliau nekad melawan parpol dan oligarki, hasilnya adalah ketidaksinkronan dan disharmoni dalam Pemerintahan. Kalau menerima dan tunduk kepada keduanya maka keberlangsungan presidensinya akan terjamin. Namun hal tsb mungkin harus ditebus dengan tergerusnya populartias sebagai pemimpin yang mandiri di mata sebagian rakyat, yang bisa jadi berpotensi membesar seiring dengan waktu dan dinamika politik yang ada!.

Dengan adanya dilemma tsb, menghadapi kontroversi terkait penerbitan Perpu KPK ini saya makin cenderung memperkirakan bahwa PJ akan memilih jalan pragmatis dengan mengikuti kemauan parpol dan oligarki. Adlh sebuah KEAJAIBAN politik jika PJ memilih mengabaikan partainya & tetap menerbitkan Perpu KPK tsb.

Barangkali lamanya PJ mengumumkan keputusannya, bukan karena beliau masih harus bernegosiasi atau meyakinkan pihak parpol, tetapi lebih karena beliau mencari cara terbaik agar tak mengecewakan kalangan masy sipil yang mendukung beliau. Khususnya mereka yg masih berharap dan percaya kepada komitmen beliau thd penguatan demokrasi dan pemberantasan korupsi di negeri ini.

Akankah beliau berhasil dalam upaya meyakinkan masyarakt sipil dan kelompok pro demokrasi? Kita lihat saja nanti. Yg jelas, pilihan harus ditetapkan PJ dg segala resikonya. Dan kekompakan FPDIP adalah pertanda yg kuat bahwa struktur, bukan agensi, yang unggul (prevailed) saat ini. Wallahu a'lam.

Bravo Pak Jokowi!!

Simak tautan ini:

Share:

Tuesday, October 8, 2019

PROSES PEMAKZULAN TRUMP JALAN TERUS



Perseteruan antara Presiden AS, Donald J. Trump (DT) & politisi Republikan VS politisi Demokrat di KONGRES kian meruncing dan eksplosif secara politik. Ujungnya: Proses penyelidikan utk PEMAKZULAN DT di Konggres (DPR AS) jalan terus dan berkembang meluas!.

Alasan pemakzulan yg paling akhir dan kuat adalah TUDUHAN bhw Presiden DT menyalah gunakan kekuasaan, berupa permintaan bantuan thd negara lain (Ukraina dan RRC) untuk melakukan investigasi thd salah satu calon lawan dr Demokrat pd Pilpres 2020, mantan Wapres Joe Biden (JB), dan anaknya, Hunter Biden (HB).

Jika negara2 tsb bersedia maka akan ada quid pro quo alias barteran tertentu: bagi Ukrania berupa bantuan dana dan persenjataan utk pertahanan melawan Rusia. Bagi RRT konon terkait dengan perang dagang dan perubahan pajak impor tinggi. Diduga zelain Ukraina dan RRT, masih ada negara2 lain yg didekati oleh Gedung Putih utk bantuan yg sama, seperti Australia.

Kabar terkini yg beredar, Presiden Ukraina, V. Zelensky (VZ), SETUJU dg permintaan DT, sementara dr RRT dengan tegas MENOLAK permintaan tsb. Itu sebabnya pihak Demokrat di Konggres makin menggebu memproses pemakzulan dan kini tahapan awalnya sudah mulai: Proses penyelidikan yg bermuara pada diterbitkannya Artikel Pemakzulan oleh Konggres yg nanti harus diajukan ke Senat AS.

Akan sukseskah upaya politik tsb? Banyak pihak, termasuk saya, yg masih meragukannya. Tapi yg penting jangan sampai menciptakan KRISIS di negara adikuasa tsb!
IMHO.

Simak tautan ini:

1. https://youtu.be/kyb7dAleRvU
2. https://edition-m.cnn.com/2019/10/04/politics/ukraine-investigations-biden-son-review-intl/index.html
3. https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-whistleblower-hunterbiden/in-growing-ukraine-turmoil-joe-bidens-son-is-thrust-into-limelight-he-never-sought-idUSKBN1WI2FG
4. https://www.businessinsider.sg/trumps-call-china-investigate-biden-xi-jinping-trade-war-2019-10/?r=US&IR=T
5. https://edition-m.cnn.com/2019/10/04/politics/mike-pence-documents-impeachment/index.html
Share:

Friday, September 27, 2019

MENRISTEKDIKTI & HARD POWER DALAM MEMBENDUNG GERAKAN MAHASISWA

Menurut kabar, Menristek Dikti, Muhammad Nasir (MN), mengeluarkan beleid untuk meredam aksi demonstrasi, yang dilakukan mahasiswa di seluruh Indonesia, berupa sanksi kepada Rektor dan Dosen yang terkait dengan aksi tsb. Menurut hemat saya, beleid itu bukan saja tak akan menyelesaikan masalah pada tataran teknis di lapangan, tetapi, dan yang lebih parah, juga menunjukkan ketidakpahaman sang Menteri terhadap demokrasi dan gerakan mahasiswa di Indonesia.

Pendekatan teknokratis otoriter yang dipakai MN akan sulit dilaksanakan di lapangan, karena demonstrasi mahasiswa tidak pernah menggunakan prosedur administrasi seperti izin tertulis pihak Rektorat, Dekanat, Prodi, atau bahkan dosen. Paling yang bisa dilaklukan oleh pihak struktural Perguruan Tunggi adalah menghimbau agar mahasiswa membatasi diri dalam pengerahan massanya atau bergantian dalam waktu-waktu tertentu. Pendisiplinan terhadap mahasiswa, dalam arti melarang berdemo, justru akan menciptakan "backlash" karena hal tersebut bisa diartikan sebagai pengekangan terhadap hak asasi dan hak politik mahasiswa sebagai warganegara. Menjatuhkan sanksi kepada Rektor oleh Menristekdikti juga sulit dilakukan secara hukum karena Rektor, utamanya PTS, bukanlah bawahan langsungnya.

Namun yang lebih parah dari beleid tsb adalah ketidak pahaman MenristekDikti terhadap fenomen gerakan mahasiswa itu sendiri, khususnya dalam konteks negara demokrasi. MenristekDikti seakan-akan masih hidup dalam era otoriter, di mana pengekangan terhadap gerakan mahasiswa, termasuk aktivitas demonstrasi, bisa dilakukan dengan penghukuman dan pendisiplinan secara fisik. Hal ini nyata menunjukkan bahwa sang Menteri perlu belajar tentang demokrasi secara umum, reformasi di Indonesia, dan khususnya sejarah gerakan mahasiswa sejak beberapa dasawarsa di negeri ini.

Tentu saja saya tidak mengatakan bahwa aksi demonstrasi mahasiswa tidak boleh diatur dan dikelola dengan lebih efektif sehingga akan merefleksiklan sebuah kiprah demokrasi yang semakin dewasa. Saya juga tidak mengatakan bahwa gerakan mahasiswa boleh berkembang anarkis dan menciptakan kerusakan massif, apalagi perilaku kekerasan. Yang saya maksud adalah, pihak Pemerintah dan kampus (termasuk Yayasan di lingkungan PTS) perlu menerapkan manajemen pengawasan terhadap kegiatan mahasiswa yang tetap berdasarkan pada asas hak-hak kewargaan, namun mampu memberikan penyadaran akan pentingnya prosedur dalam kehidupan demokrasi yang sehat dan dewasa.

MenristekDikti seakan menutup mata terhadap dinamika masyarakat Indonesia pasca Orba dan juga lingkungan masyarakat post-modern yang jelas memiliki karakter yang jauh berbeda dengan masyarakat Indonesia abad keduapuluh. Apalagi kalau dikaitkan dengan fenomena millenial dan era globalisasi saat ini, maka pendekatan-pendekatan otoriter yang ingin diterapkan oleh sang Menteri adalah semacam anakronisme yang hanya kontraproduktif belaka. Alih-alih bisa meredam aksi demonstrasi mahasiswa, ia justru akan mencipta unintended consequences, berupa berbagai reaksi perlawanan. MenristekDikti juga seakan-akan mengabaikan prinsip dialog dan komunikasi dalam mengatasi masalah, tetapi lebih memilih cara-cara "hard power" karena dianggap akan lebih mudah diterapkan dan memberikan efek jera!

Presiden Jokowi mesti segera melarang pendekatan "hard power" yang akan diterapkan oleh Menterinya ini, karena jika tidak, upaya beliau yang sudah baik dan berhasil dalam mengajak dialog dengan para tokoh masyarakat dan bahkan mahasiswa, nanti akan berantakan karena diruysak oleh pendekatan teknokratik dan "hard power" oleh pembantunya itu. Saya tidak tahu selama ada gerakan mahasiswa dan demokratisasi dahulu, MN ada di mana. Bisa jadi beliau juga akan mengklaim sebagai aktivis mahasiswa dan pekerja demokrasi. Tetapi kini mungkin sudah lupa dan ingin cepat-cepat menyelesaikan tugasnya dengan menerapkan cara otoriter sebagai pihak yang berkuasa!

Simak tautan ini:

1. https://nasional.kompas.com/read/2019/09/26/12573121/gelombang-protes-mahasiswa-menristekdikti-ancam-beri-sanksi-rektor?page=all
2. https://tirto.id/menristekdikti-ancam-sp2-rektor-yang-terlibat-demo-mahasiswa-eiNi
3. https://www.idntimes.com/news/indonesia/teatrika/menteri-ancam-beri-sanksi-rektor-yang-tak-bisa-cegah-mahasiswa-demo
4. https://www.jawapos.com/nasional/26/09/2019/menristekdikti-ancam-rektor-haris-azhar-sudah-jadi-agen-represif/
5. https://politik.rmol.id/read/2019/09/26/404307/ada-kekeliruan-berpikir-dalam-ancaman-menristekdikti-pada-rektor
Share:

APAKAH PRESIDEN JOKOWI BISA HENTIKAN KEGADUHAN INI?

Demo mahasiswa berkecamuk di Senayan untuk menolak produk-produk legislasi DPR yang dianggap anti demokrasi. Ini seharusnya menjadi "wake up call" bagi Presiden Jokow (PJ), bahwa legitimasi beliau sebagai pemimpin sedang turut mendapat ujian. Sebab diantara produk-produk yang ditolak mahasiswa tsb ada yang benar-benar dianggap menghianati amanat reformasi, yaitu revisi UU KPK yang beliau lakukan bersama DPR.

PJ mungkin kaget melihat mahasiswa yang biasanya baik-baik saja selama 5 th terakhir ini, kini tampil berunjuk rasa seperti ketika rezim ORBA masih ada. PJ mungkin kaget karena beliau dilapori para aparatnya bahwa hal-hal seperti ini tidak bakal terjadi. PJ mungkin juga kaget karena tak menyangka puluhan PT dan ratusan Guru Besar menolak revisi UU KPK, padahal menurut penasihat beliau semuanya BAIK.

Sungguh sangat memprihatinkan apabila seorang Presiden yang dipilih KEMBALI oleh lebih dari 55% rakyat ternyata malah didemo sebelum disumpah untuk periode yang ke dua. Ada yang mesti dipertanyakan, mengapa legitimasi PJ bisa anjlog seperti itu? Salah satunya mungkin adalah karena PJ dan para elit politik terlalu PEDE dan meremehkan aspirasi publik terkait penghancuran KPK.

Apakah PJ masih punya kesempatan untuk merubah semua ini? Saya yakin ada. Buka DIALOG dengan publik, khususnya para mahasiswa, cendekiawan, mahaguru, tokoh masyarakat, dsb untuk mencari solusi soal UU KPK yang baru tsb. PJ bisa bikin PERPPU, atau melalui jalan lain: Judicial review oleh MK. Himbau agar MK mau mencabut UU KPK yang tak dikehendaki rakyat itu. Bukan intervensi sebagai Presiden, tetapi himbauan seorang Kepala Negara yang bijaksana!

PJ harus menjadikan aksi demo ini sebagai pelajaran bahwa kesewenang-wenangan tak akan berhasil membendung kehendak rakyat. Tidak pada th 60an, 80an, atau sekarang dan yang akan datang. Rakyat Indonesia harus menjadi RUJUKAN beliau dan pemerintahannya. Bukan para oligarch. IMHO.

Simak tautan ini:

1. [Foto: Lautan Massa Mahasiswa dari Berbagai Universitas Bergerak ke DPR] http://share.babe.news/al/QQSUFRfS
2. [Aparat & Mahasiswa Bentrok, Bamsoet Dievakuasi ke Ruang Pengamanan] http://share.babe.news/al/sYUNvQfS
Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS