Thursday, February 21, 2019

POLITISASI AGAMA ATAWA HIPOKRISI POLITIK?

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, menyatakan: "Politisasi agama... terjadi ketika agama dijadikan MAINAN POLITIK yang ujungnya agama TIDAK DIHORMATI, tetapi menjadi bulan-bulanan politik.”

Bagaimana jika sebuah parpol yang menyatakan diri sebagai parpol agama, lalu oknum-oknum pemimpinnya terlibat TIPIKOR dan masuk bui. Bukankah berarti parpol dan oknum pemimpin yang korup tsb telah ikut menjadikan agama sebagai mainan? Bukankah berarti mereka juga TIDAK MENGHORMATI agama dan telah menjadikan agama sebagai bulan-bulanan politik?

Konsekuensinya, bukankah parpol tsb & oknum pemimpin-pemimpin korup tsb termasuk pihak yang telah MEMPOLITISASI agama? Lalu, masihkah papol dan caleg-caleg yang diajukan parpol tsb LAYAK dipilih oleh rakyat Indonesia?

MOHON PENCERAHAN!

Share:

Wednesday, February 20, 2019

PEMBANGUNAN BUDAYA POLITIK VS "DE-DEMOKRATISASI"

"Kita punya budaya politik yg sarat dengan penindasan, pilih kasih, patronase, dan ketakutan. Tak mungkin sebuah masyarakat yang sehat diatur dengan budaya politik seperti itu." (Alexandria Ocasio-Cortez, politisi perempuan milennial AS)

Membangun demokrasi perlu landasan yang kokoh, bukan hanya dalam bentuk landasan kelembagaan (democratic institutions) saja tetapi juga landasan budaya (democratic culture). Jika di negara demokratis seperti AS saja masih memerlukan perubahan dan pembangunan budaya politik yang lebih kompatibel bagi keberlanjutan sistem demokrasinya, apalagi kita bangsa dan negara Indonesia, yang bisa dikatakan masih sedang dalam tahapan awal dalam membangun demokrasi konstitusional (constitutional democracy).

Perkembangan perpolitikan Indonesia pasca-reformasi menunjukkan dinamika yang ditengarai kian mengarah kepada pemerosotan wacana dan praksis demokrasi. Memang benar bahwa jika dilihat secara formal, maka praktik demokrasi kita cukup menggembirakan dan, sampai tingkat tertentu, membanggakan. Namun jika kita mau melihat dan mencermati secara mendalam, maka investasi untuk memperkuat demokrasi cenderung mengkhawatirkan. Formalisme yang ada mengakibatkan sebuah praktik demokrasi yang sarat dengan transaksionalisme, praktik korupsi di kalangan politisi, penurunan kualitas SDM politisi baik di parlemen maupun di parpol, dan kian berkuasanya para oligarch.


Pada tataran non-elektoral, pentas politik selama beberapa tahun ini dijangkiti oleh virus berbahaya seperti politik identitas dengan maraknya penggunaan SARA dalam wacana dan praksis; maraknya penyebaran hoaz dalam komunikasi politik, dan kian menipisnya kesantuan publik di dalam wacana dan praksi politik. Menguatnya mobilisasi massa untuk menjustifikasi kuatnya dukungan politik, melahirkan kekhawatiran tentang bahaya mobokrasi sebagai bentuk manipulatif dari demokrasi. Fakta-fakta terkait dengan dinamika yang menghasilkan pemunduran demokrasi sangat berlimpah khususnya saat kita sedang menggelar "pesta demokrasi". Pilkada, Pileg, dan Pilpres pada dua tahun terakhir!

Di negeri kita saat ini tampak jelas bahwa terjadi pemerosotan dalam landasan budaya bagi pengembangan demorasi konstitusional. Budaya menindas (eg dalam relasi mayoritas-minoritas), tebang pilih (e.g dalam gakkum), feodalisme (e.g parpol, birokrasi pemerintahan), pesimisme dan sinisisme (e.g dalam persepsi terhadap demokrasi), hoax (dalam komunikasi publik, media, medsos), dan ketakutan (e.g dalam propaganda ideologi anti Pancasila) mesti diubah total. Jika tidak, maka fondasi demokrasi kita akan dilemahkan dan rentan terhadap intrusi dan ancaman baik yang bersumber dari dalam batang tubuh bangsa maupun dari luar.

Budaya-budaya korosif diatas memungkinan kembalinya paham otoriterisme dan kekuasaan yang dibangun di atasnya. Kendati otoriterisme sudah kita tumbangkan lebih dari dua dasawarsa lalu, bukan hal yang mustahil untuk berusaha kembali lagi, seperti yang kita saksikan di negara-negara Amerika Latin (Brazil, dan Venezuela), Asia (Thailand dan Filipina), Afrika (Mesir, Sudan), dsb. Kegagalan mereka dalam memertahankan dan melanjutkan perjuangan, menghasil sebuah fenomena "dedemocratization" baik secara gradual maupun cepat.
Share:

Monday, February 18, 2019

USUL UNTUK DEBAT CAPRES III



Supaya debat Capres ke III tak memBOSANkan, seperti debat ke dua semalam (17/2/+9), tapi juga tetap berbobot, saya punya usul begini:

Pertanyaan debat selain yg berasal dari panelis para PAKAR, juga dari RAKYAT biasa. KPU bisa seleksi pertanyaan lewat twitter yg disiapkan khusus utk menampung pertanyaan2 bermutu, kongkrit, yang tak harus muluk2 dan teoretis dari publik.

Kaum milennial, khususnya, perlu didorong agar mengajukan pertanyaan lewat twitter itu. Sebab mereka termasuk pemilih terbesar dan pemilik masa depan negeri ini.
Pakar itu sangat penting, tapi elemen publik juga perlu. IMHO
Share:

Friday, February 15, 2019

HTI RESMI BUBAR DENGAN PUTUSAN MA

ALHAMDULILLAH. Putusan Mahkamah Agung RI (MA) menolak kasasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Alhasil, ormas itu SAH sebagai organisasi TERLARANG di seluruh wilayah Republik Indonesia

"Tolak Kasasi." Begitu isi amar putusan MA, pada Jumat (15/2/2019). Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah, membenarkan isi putusan tersebut saat ditanya oleh awak media. Abdullah menegaskan bahwa MA telah memutuskan menolak kasasi pihak HTI sehingga kembali kepada putusan sebelumnya, yakni membubarkan HTI. "Kan putusan PTUN kan bubar. PTUN menguatkan, kasasi tolak," kata Abdullah.

Publik dan rakyat Indonesia sempat dibuat galau dengan status pembubaran HTI yang terkesan masih belum jelas benar, dan juga karena kengototan ormas anti Pancasila dan anti NKRI tsb. yang, ironisnya, menggunakan hukum negeri ini, dan bersembunyi di balik prinsip dan praksis demokrasi, untuk membela diri.

Bukan hanya itu. Ketika kasus HTI itu dibela oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra (YIM), yang dikenal sebagai pengacara kampiun dalam masalah ketatanegaraan itu, kegalauan rakyat dan publik kian mengental. Lebih-lebih ketika YIM kemudian bergabung dalam tim Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon Jokowi-Ma'ruf Amin dalam posisi pengacara, kegalauan menjadi "kecemasan" adanya konflik kepentingan. Bukankah yang dikasasi adalah keputusan Pemerintah Presiden Jokowi (PJ) terkait pembubaran HTI?

Kini rakyat Indonesia bisa bernafas lega, karena MA telah mengetok palu dan mengumumkan putusan bersejarah terkait bubarnya organisasi politik yang ingin mendirikan Khilafah atau Daulah Islam tsb. Tentu saja dengan pembubaran secara legal formal tsb tak berarti bangsa ini sudah bebas dari kemungkinan infiltrasi dan penetrasi ideologi yang berlawanan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945 dan demokrasi. Perjuangan masih harus dilanjutkan.

Langkah berikutnya Pemerintah hendaknya mengeluarkan peraturan untuk melarang seluruh aktivitas HTI dan para pendukungnya dalam segala bentuknya. Sebab dalam dunia yang semakin kompleks sebagai akibat dari globalisasi ini, akan dimungkinkan pemakaian berbagai metode dan cara utk penetrasi dan infiltrasi. Termasuk pemanfaatan cyber technology yang semakin canggih dan dapat diakses serta dioperasikan dari luar negara kita.

Kita sebagai bangsa harus menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Presiden Jokowi yang telah melakukan tindakan tegas, tetapi masih dalam koridor demokrasi, dalam melaksankan amanat Konstitusi dengan membubarkan organisasi politik HTI yang telah berkembang selama lebih dari 20 tahun di negeri ini. Kalaupun ada pihak yang menyebut tindakan PJ agak terlambat, hal itu saya kira masih jauh lebih baik daripada membiarkan bahaya berada di tengah-tengah kita dan makin besar! Salut kepada PJ!

Simak tautan ini:

1. https://tirto.id/ma-tolak-kasasi-hizbut-tahrir-indonesia-resmi-dibubarkan-dg8E
2. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822
3. https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/14200331/kalah-di-ptun-hti-akan-ajukan-banding
4, https://news.detik.com/berita/d-4430074/tok-ma-sahkan-pembubaran-hti
Share:

Friday, February 8, 2019

"NGENES" NYA POSISI PRESIDEN TRUMP

Belum usai proses pemeriksaan Timsus (Special Counsel) Kementerian Kehakiman (Secretary of Justice), kini Konggres AS (the House of Representatives) akan memeriksa Presiden Donald J. Trump dan pemerintahnya dengan seabreg persoalan yang telah diinventarisasi. Setidaknya ada 10 Komisi yang akan memeriksa 19 (sembilanbelas) persoalan terkait dengan orang nomor satu di negeri Paman Sam tsb (lihat tautan infografis di bawah). Termasuk, Komisi Intelijen yang akan memeriksa tiga masalah yg termasuk sensitif secara politik bagi Trump, yaitu: Kolusi dengan Rusia, tembok perbatasan, dan sanksi terhadap Rusia. Sementara Komisi Hukum akan memeriksa masalah perlindungan terhadap Timsus Mueller, dan isu pemisahan anak-anak dari keluarga para imigran. 
 
Jika hasil pemeriksaan Konggres AS ini bisa memperkuat atau menambah apa yang sedang dilakukan oleh Timsus yang dipimpin oleh Rober Mueller di atas, maka akan makin beranak-pinaklah urusan sang Presiden dengan para hamba wet. Belum lagi berbagai pemeriksaan dari lembaga lain terhadap dirinya dan anggota keluarganya, serta orang-orang yang punya kaitan dengannya. Seperti, misalnya, kasus-kasus yang ditangani oleh Kantor Kejaksaan di New York bagian Selatan (US Attorney Office for the Southern District of New York) dan Pengadilan Negeri Distrik Virginia bagian Timur (US District Court for the Eastern District of Virginia).


Pertaruhan nasib politik Trump ini diawali dengan munculnya dugaan adanya pelanggaran dalam Pilpres 2016, yang membawanya ke singgasana Gedung Putih. Seperti diketahui, kandidat Presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, berhasil dikalahkannya dalam perhitungan jumlah suara di Electoral College. Donald Trump dinyatakan menang kendati secara hitungan suara pemilih (popular votes) sang mantan Ibu Negara unggul sekitar 3 juta suara!

Namun setelah Pilpres usai muncullah berbagai indikasi bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pilpres yang diduga dilakukan oleh kubu Trump. Dalam pelanggaran tsb para agen intelijen Rusia, GRU, diduga terlibat dengan tujuan memenangkan Trump. Persekongkolan antara Trump dan agen rahasia Rusia pun terindikasi dari berbagai kasus, seperti hacking komputer di markas besar partai Demokrat, pembocoran informasi email Hillary Clinton melalui Wikileak, dll. Maka dibentuklah Timsus oleh Kementerian Kehakiman dibawah pimpinan oleh Robert Mueller yang sampai kini telah bekerja lebih dari satu setengah tahun lamanya.

Dalam perkembangannya, ternyata pemeriksaan kasus itu berkembang jauh; bukan hanya soal kolusi dengan pihak asing (Rusia), yang jika terbukti akan membuka jalan kepada pemakzulan Presiden, tetapi juga bertambah lagi dengan berbagai dugaan pidana terkait dengan penyalahgunaan dana kampanye, pemberian uang kepada perempuan-perempuan teman kencan Trump, kebohongan terhadap pemeriksaan FBI dan Timsus Mueller, korupsi Yayasan Trump, dll.

Rentetan pemeriksaan Timsus Mueller yang melibatkan Donald Trump dan pemerintahnya; anggota keluarganya, para kolega dekatnya, dan pihak-pihak asing ini telah berhasil menjadikan tersangka puluhan orang. Jaksa Tinggi New York, Letitia James, bahkan berjanji akan membongkar semua tidak pidana yang dilakukan Trump dan keluarganya di wilayahnegara bagian tersebut. Dan kini giliran DPR AS, yang pada saat ini didominasi oleh Partai Demokrat, melakukan pemeriksaan terhadap Trump. Namun sampai saat ini belum ada satupun dugaan kolusi yang benar-benar bisa ditimpakan kepada sang Presiden dan yang akan langsung bisa digunakan sebagai dasar hukum bagi pemakzulan beliau.

Tak pelak, dengan deras dan bertubi-tubinya tudingan dan pemeriksaan serta banyaknya kasus yang terkait dengan dirinya, sang Presiden ini benar-benar merasakan dampak negatifnya. Menurut laporan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga prestisius, popularitas dan "job approval" Trump pun kian tiarap: 36% (CNN); 38% (Gallup); dan 37% (Rasmussen). Setelah kekalahan politik menghadapi perlawanan kubu partai Demokrat di Konggres, dalam kasus penutupan kantor Federal, beberapa minggu lalu, pamor politik Trump makin buram. Dan jika pemeriksaan Konggres ini sukses, maka akan makin "ngenes" lah prospek politik Trump di Pilpres 2020.

Simak tautan ini:

Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS