Wednesday, August 15, 2018

KONSPIRASI MENGGANJAL MAHFUD MD


Kesaksian dari mantan Kerua MK, Prof. Mahfud MD (MMD) semalam (14/08/18) di acara ILC TV One, menampilkan sisi hitam elite bangsa ini. Konspirasi untuk mengganjal pencawapresan beliau terjadi yang direncanakan serta dieksekusi dengan "dingin" dan profesional sehingga tampil seakan normal dan secara etik, legal, dan politik dapat diabsahkan.

MMD menuturkan secara detil apa yang beliau alami sejak tgl 1 Agustus malam saat beliau dipanggil di rumah dinas Mensesneg, untuk dikabari bahwa pilihan PJ semakin mengerucut ke arah beliau, sampai dengan urungnya pencawapresan beliau pd 9 Agustus petang.

Kronologi yang disampaikan MMD, walaupun cukup singkat, tetap to the point, sangat lugas, dan faktual, termasuk penjelasan PJ tentang keputusan yang harus diambil oleh Presiden Jokowi (PJ) dan pengumuman nama KH Ma'ruf Amin (KH MA) sebagai cawapres kubu petahana.

Bagian yang paling membuat saya terkejut dan terharu serta geram bukanlah kronologi tsb di atas (beberapa di antaranya sudah banyak dimuat di media dan medsos), tetapi bagaimana MMD dihadang oleh pihak2 yang tidak setuju thd beliau dan cara cara manipulatif yang digunakan mereka. Bukan hanya itu. Nama nama yang disebut MMD dalam kesaksian beliau, meskipun sudah sering muncul, tetap saja membuat hati saya bergidik!

Pemahaman saya terhadap narasi MMD adalah bahwa NU sebagai ormas Islam terbesar di negeri ini telah dimanipulasi oleh oknum-oknum elitnya bersama oknum-oknum elite parpol yang mengklaim sebagai wadah warga NU dalam berpolitik. Karena kepentingan pribadi untuk menduduki kursi cawapres, digunakanlah tudingan-tudingan dan manipukasi politik terhadap MMD, mulai dari meragukan ke NU an beliau, mempertanyakan dan menolak status "kader" MMD dalam NU, sampai kepada mengancam PJ jika orang nomor satu RI tersebut nekad memilih MMD sebagai Cawapres.

Pengakuan MMD mungkin akan dianggap masih sepihak oleh sebagian orang. Tetapi harus diingat reputasi dan kredibilitas beliau sebagai pribadi, tokoh, dan pemegang amanah negara yang tak dapat diragukan. Pihak yang menolak testimoni, hemat saya, bisa memberikan jawaban kontra dan bahkan kalau perlu membawanya ke ranah hukum. Namun saya yakin bahwa publik di negeri ini akan tetap di pihak MMD karena mereka tahu bawa mantan Katua MK ini tak akan berbohong atau berlebih-lebihan.

Kini publik dan khususnya warga nahdliyyin sudah paham bagaimana ambisi politik telah meracuni elite ornas dan parpol yang mengklaim didukung warga NU. Publik juga kini paham bagaimana sistem parpol yang ada ternyata membelenggu upaya pemilihan calon-calon pemimpin yang berkualitas. Publik juga menyaksikan bagaimana laku politik yang tidak didasari etik akan menciptakan petaka bagi bangsa.

Konspirasi utk menggagalkan MMD sebagai cawapres PJ mungkin telah berhasil dan para pelakunya bersorak gembira. Namun anak bangsa dan negeri ini kini makin terkoyak dan nelangsa. Karena sebagian elite mereka, ternyata, hanyalah para manipilator dan konspirator belaka.
Na'udzubillah min dzalik!

Simak tautan rekaman video YouTube testimoni MMD dlm acr ILC TV One di bawah ini dan silakan mengomentari.
Share:

Tuesday, August 7, 2018

NU DALAM PUSARAN PILPRES 2019 & MANUVER CAK IMIN

Dialog di CNN-TV tadi malam (6/8/2018) membahas dinamika politik terkait dengan manuver Muhaimin Iskandar, atau yg dikenal dengan panggilan Cak Imin (CI), untuk mendapatkan kursi cawapres mendampingi Presiden Jokowi (PJ) pada Pilpres 2019. Saya bersama Luluk Hamidah (LH), Wasekjen PKB), dipandu oleh mas Budi Adiputro (Didit) dari CNN TV.

Manuver CI dengan mobilisasi Kyai-kyai NU untuk mendukungnya, menurut hemat saya adalah ibarat perjuangan petinju di ronde terakhir utk melancarkan pukulan-pukulan bertubi-tubi, yang bisa menjadi berbalik kepada dirinya sendiri. Politik NU idealnya adalah politik moral yang luhur (moral high ground politics) dan bukan politik manuver taktis (tactical politics). Yang disebut terakhir itu adalah sebagaimana yang telah dipertunjukkan dalam mobilisasi para Kyai di PBNU beberapa hari lalu.

Bagi PKB, tentu saja, manuver semacam itu dianggap sebagai salah satu upaya yang sah dan bahkan niscaya dalam rangka merebut simpati PJ. Sebab dengan cara apropriasi para Kyai dengan jumlah cukup banyak, konon sekitar 95 orang, maka citra CI sebagai tokoh yang didukung para ulama dan NU sebagai organisasi akan sangat kuat. Tambahn pula, secara fair mesti diakui bhw CI memang salah seorang kandidat cawapres di kubu petahana yang memiliki kualifikasi terbaik: berpengalaman menjadi pimpinan parpol nyaris 15 th; menjadi wakil Ketua DPR, menjabat Menteri, menjadi wakil Ketua MPR, dll.

Namun hemat saya PJ akan menyikapi usul para Kyai pendukung CI melalui PBNU ini secara obyektif yakni menyikapinya sebagai saran atau masukan yang tak ada bedanya dengan saran-saran dari kelompok-2 kepentingan lain baik parpol maupun masyarakat sipil. Dengan demikian, jika ada manuver yang berlebihan seperti ultimatum thd PJ, jika usulan para Kyai tsb tidak direspon sesuai keinginan mereka, maka justru bisa berbalik (backfired) merugikan CI.

Selain itu, manuver CI juga bisa ditafsirkan oleh PJ, dan publik, bhw NU (struktural) tidak solid, karena elit ormas Islam terbesar ini masih belum sepakat dengan kandidat cawapres. Setidaknya masih ada KH. Ma'ruf Amien (Rois Aam PBNU), KH. Said Aqil Siradj (Ketum PBNU); selain CI (Ketum PKB) yang punya aspirasi sebagai kandidat. Sementara itu di kalangan akar rumput NU atau yang biasa disebut kelmpok NU kultural ada dukungan yang kuat kepada tokoh NU non struktural dan non parpol seperti mantan Ketua MK, Prof. Mahfud MD (MMD).

Oleh sebab itu prediksi saya PJ akan menilai semua aspirasi dan usul yang diberikan kepada beliau oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat sipil dan parpol secara seksama dan berimbang. Pada analisa terakhir, beliaulah yang akan menjadi pengguna (user) utama karena Wapres adalah pendamping beliau dalam mengelola pemerintahan dan menghadapi berbagai persoalan strategis pada5 tahun yang akan datang.
Silakan disimak rekaman video di bawah ini dan mengomentari. Terimakasih (MASH).

https://www.youtube.com/watch?v=nOAhvb9XzAo&feature=youtu.be
Share:

Monday, August 6, 2018

SEJARAH SEBAGAI ALAT PERLAWANAN

"Kenangan masa lalu bisa bangkitkan tilikan mendalam yg berbahaya, sehingga masyarakat yg telah mapan pun sangat khawatir thd kemungkinan2 subversif dari memori tersebut." (HERBERT MARCUSE, 1898-1979).

Sejarah memiliki potensi membongkar kepalsuan dan kezaliman rezim kekuasaan yang coba disembunyikan. Ia tersimpan dalam kenangan (remembrance) dan ingatan (memory) masyarakat yang sewaktu-waktu bisa muncul melalu tafsir (interpretasi) dan narasi mereka.
Itu sebabnya mengapa elit penguasa dan bahkan kelompok-kelompok dari masyarakat sendiri berusaha keras menyembunyikan dan melarang upaya membuka kembali luka lama melalui penafsiran ulang thd sejarah. Apalagi jika tafsir itu menuntut keadilan retributif dan pemulihan nama baik dari korban penindasan penguasa.

Sejarah adalah salah satu alat perlawanan pihak yang lemah dalam bentuk ingatan (memory) dan kenangan (remembrance). Melucuti keduanya dari alam pikiran mereka adalah strategi paling ampuh untuk menguasai dan menundukkan mereka. Sejarah lalu hanya menjadi klangenan dan dongeng pengisi waktu luang belaka.
Share:

Sunday, August 5, 2018

HARLAH ALMAGHFURLAH GUS DUR, 4 AGUSTUS 1940


Hari ini (4 Agustus) 78 tahun lalu jabang bayi, yang di kemudian hari menjadi salah seorang putra terbaik bangsa Indonesia, lahir di Jombang, Jawa Timur. Kedua orang tuanya, KH Abdul Wahid Hasyim dan Hj. Sholehah, memberi nama bayi itu dengan Abdurrahman Ad Dakhil, yang lebih dikenal kemudian dengan Abdurrahman Wahid, atau sebutan akrab Gus Dur.

Beliau adalah Presiden ke 4 RI yang mengawali era Reformasi setelah tumbangnya rezim otoriter Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Selain seorang negarawan pada zamannya, Gus Dur adalah juga seorang ulama dan pegiat demokrasi, promotor perlindungan HAM, pembela pluralisme serta nirkekerasan (nonviolence).

Saat ini ketika bangsa dan negeri kita sedang mengalami krisis akibat maraknya intoleransi dan radikalisme yang menggunakan topeng agama, rasanya kita perlu mengingat pesan Almaghfurlah ini:

"Sangat banyak diantara kaum Muslimin yang gagal menangkap pesan inti Islam yang mengajarkan agar para pemeluknya bersikap toleran kepada pihak-pihak lain yang berbeda (liyan), serta mau BELAJAR memahami berbagai sistem nilai mereka. Ummat Islam mesti mengerti bahwa sikap-sikap seperti itu ditoleransi oleh Islam sebagai agama."

Pesan beliau sangat relevan utk digunakan sebagai salah satu pijakan bagi upaya menghentikan intoleransi dan radikalisme yang akan mengancam dan membahayakan masyarakat dan bangsa Indonesia termasuk unnat Islam di dalamnya. Yakni proses saling belajar dan saling memahami utk mencapai tujuan bersama sbg bangsa dan kemanusiaan.

Mengingat kembali hari lahir (harlah) GD adalah juga mengenang dan menarasikan serta menafsirkan kembali apa yg menjadi komitmen beliau.

ALFATIHAH....

Pamulang, 4 Agustus 2018

(Kesednya Gus Dur)
Share:

Wednesday, August 1, 2018

INDONESIA'S DEMOCRATIC CONSOLIDATION: A WORK IN PROGRESS


By Lily Hikam*)

Believe it or not, this is the second book review I have ever written in my life so far. If my memory serves me right, my first book review was when I wrote at the tender age of 7 on a children’s book “Daddy Long Legs" which was successfully published in the esteemed children's magazine Bobo. I found the “Daddy Long Legs” story very inspiring, as the story concerned the protagonist's effort to attain higher education. Looking back, I think that was the moment that the seeds to pursue higher education was planted in my mind.

And now, as I’m taking a short break from said higher education, I think it is suitable to do another review on a book that is near and dear to my heart (as well as my head): my father’s latest publication titled "Demokrasi Indonesia: Antara Asa dan Realita." (Indonesian Democracy: Between Hope and Reality).

This book is a compilation of essays originated from his facebook posts from 2007 to 2017, 10 years worth of social media posts. This book, published by a Yogyakarta-based publisher, Galang Press, is interesting in that it chronicled the journey undertaken by both Indonesia and Indonesian civil society in its quest to establish a democracy after 32 grueling years of oppressive dictatorial regime.

The overarching thesis of this book is that the establishment of a democratic Indonesia is still a work in progress, for lack of a better word. For some people, the very concept of democratization can seem a bit abstract, so this book provides a more realistic view on what it takes to achieve such a state. One can follow this journey through the almost daily writings that commented on issues that arose as the consequences of this democratization efforts, almost like case studies.

The topics range from how the practice of politics was being conducted by the politicians and incumbent administration; how elections, a crucial part of any democratic system, was conducted with a lot of controversies surrounding it, and how in this post-reformation era tolerance as a way of life is in decline due to the rise of extremism and radicalism in the Indonesian religious discourses and practices.

I want to focus my review on the last topic I mentioned previously. Religious tolerance is a crucial part of the Indonesian society. As I have stated in my previous writings, I believe that tolerance is key in maintaining a united Indonesia. Our country is uniquely heterogenous, and it has been so since the founding of this country. In the last 10 years, we have seen an increase in cases of religious violence as chronicled in this book. Among these cases are the persecutions of the Shi'ites and Ahmadis, the continuing debate on whether extending felicitations to people of different religion constitute a “sin” to the rise of the Islamic Defenders Front (FPI) and their agenda to the mainstream stage.

Those issues are still alive and well though some of the mainstream media discontinue their coverage. As far as I know the forced relocation of the Shi’ites and Ahmadis are still unresolved despite the teams formed to broker a deal or identify a solution.

Christmas celebration in Indonesia are still accompanied by the age-old debate to wish or not-to-wish “Merry Christmas” and the presence of heavily armed police and army forces at churches across the country. And after the divisive and poisonous Jakarta gubernatorial race, the FPI emerged as a political force that we are forced to reckon with.

These are the realities that we face today as Indonesians. It signifies the need to reconcile the facts that we have to consolidate the many aspects of our society in this great experiment we are conducting to become a more democratic society.

Nowadays, we know that the existence and legitimacy of democratic governments around the world are being undermined by subversive forces from within those countries, or from the outside. To cite an example of this phenomenon, we need to look no further than the United States. Ever since numerous evidence have emerged that Russia has tampered with the 2016 presidential election, the legitimacy of the current administration has been brought into question. Questions on whether they have the nation’s best interests at heart and whether they are under the influence of a hostile foreign power is a shroud that will forever blanket the policies and conducts of the current administration.

In Indonesia, we are now preparing for a general election that will take place next year. Seeing the trend that has emerged from the previous years where attempts have been made to subvert and influence election outcomes, it is worth mentioning that our government can’t afford to be complacent when it comes to election security. Having a fair and open election will be one of our shields in maintaining our sovereignty.

Compared to the United States or other Western countries, it is fair to say that Indonesian democracy is still in its infancy. And like an infant, falling is part of the learning process. Indonesia still has a long way to go to be an established democratic nation, but it is possible to achieve such a feat.

A quote that is attributed to Winston Churchill, British prime minister, stated that “democracy is the worst form of government, except for all the others.” One can interpret this quote to mean that while democracy might not be the best system of governance, it is still better (or less bad) than other forms of governments. Now, no system works perfectly unless they exist in a vacuum, and since we are not located in outer space, we will have to contend with the fact that our system will have some inefficiencies.

All we can do is increase the instances where the good that can be reaped from democracy outweighs its disadvantages. As our founding fathers and mothers have attested, a Pancasila-based democracy is the only acceptable form of government that works for Indonesia. They have given no less than their lives to establish this nation. As the generations that survive them, what we need to do is to honor their sacrifices and live up to the phrase “mengisi kemerdekaan” (giving more substances to our independence) by defending the sovereignty of country.

Don’t let this be a pretty, but empty phrase one would say when August 17th is around the corner. In its own way, this book is my father's attempt to fulfill such a task. The book is an instrument to socialize and bring more awareness to the concept of democracy and the current realities we live in Indonesia and how much more work are still left to do for us.

*) PhD candidate in Biological Chemistry, School of Medicine,
University of California, Irvine, USA.
Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS