Sunday, April 11, 2021

SEMINAR "ANCAMAN TERORISME DI INDONESIA"


Hari ini, Sabtu 10 April 2021, saya memberanikan diri utk bergabung dalam seminar OFFLINE, pertama kali dalam kurun setahun terakhir. Semoga aman dan safe.

Seminar yang bertema  "Indonesia di Tengah Tantangan Terorisme" tersebut diselenggarakan oleh Institut Demokrasi Republikan (IDR) sebuah LSM yang aktif dalam upaya deradikalisasi & kontraradikalisme. Saya mendapat bagian bicara mengenai ancaman terorisme sebagai ancaman dan bahaya yang nyata dan hadir (a clear and present danger), kendati dalam suasana pandemi di seluruh dunia. Negara seperti Indonesia dan negara2 ASEAN masih tetap akan menjadi target aksi dan gerakan teror transnasional kendati ISIS mengalami kekalahan dan kehancuran di Syria dan Irak. Bahkan dalam Indek tentang Ancaman Bahaya Terorisme Internasional pada 2019, Indonesia masih termasuk dalm kategori negara yang "menengah" dalam hal ancaman aksi terorisme.

Peristiwa penyerangan di kota Marawi, Filipina Selatan, di kota Palma, Mozambique, Afrika, dan aksi teror klmpk JAD di kota Makassar dan lone wolves di beberapa tempat lainnya, bisa dijadikan bukti aktifnya jejaring kelompok jihadi yang berafiliasi dengan jejaring terorisme transnasional seperti ISIS.

Karena itu, segenap upaya yang dilakukan Pemerintah untuk menguatkan kapasitas dalam penanggulangan ancaman tsb, seperti melalui pembentukan Perpres no 7/2021 (dikenal dengan singkatan Ran PE) perlu diapresiasi dan sekaligus dicermati: Bagaimana nanti dalam pelaksanaannnya di lapangan. Sebab kendati ada kebijakan yang bagus di atas kertas, jika tidak berjalan di lapangan, juga akan muspro.

Bagi saya, penanggulangan ekstremisme yang mengarah pada terorisme bukan hanya perlu didekati dengan hard power (kekuatan keras) saja, tetapi juga soft power (kekuatan lunak) danbahkan  smart power (kekuatan cerdas), gabungan dari yang pertama dan kedua. Perpres Ran PE memang ditujukan pada penguatan soft power tsb, namun dalam pandangan saya, masih berorientasi kepada aparat negara sebagai sumber dan leading sectornya. Ini mungkin karena Perpres tsb memang ditujukan sebagai rujukan aparat bagi lembaga-lembaga Pemerintahan (pada aras Kabinet, LPNK, sampai Pemda).

Meski demikian, saya berharap bahwa dalam realisasinya nanti sektor masyarakat sipil dan komponennya adalah yang harus mendapat perhatian lebih besar dan menjadi pusat sebuah Gerakan Deradikalisasi Nasional (GDN). Ia bukan hanya sekedar sebuah program apalagi proyek belaka.

Simak tautan ini:

Share:

Tuesday, March 30, 2021

GUS DUR, LAKU, & LATAR AGAMA


Saya tak pernah jemu untuk mengingat-ingat kata bijak almaghfurlah Gus Dur yang satu ini: "Tidak penting apapun agama atau sukumu... Kalau kamu bisa berbuat BAIK untuk semua, orang-orang tidak pernah tanya apa AGAMAMU." Kata bijak ini sangat relevan dalam rangka mendorong sikap pluralistik dan mengayomi serta berfikir dan berlaku atau bertindak tanpa dibingkai sekat-sekat identitas. Laku baik adalah sebuah tanggungjawab pribadi dan sosial yang TAK PERLU diklaim dan dipertanyakan latar belakang identitas pelakunya!

Namun saat ini, ketika terjadi laku jahat terhadap kemanusiaan, bangsa, dan negara RI, dalam bentuk terorisme seperti di Makassar atau wilayah lain sebelumnya, saya dihadapkan oleh wacana penghadapan antara identitas agama dan pelaku serta gagasan di baliknya. Pertanyaan atau pernyataan bernada menggugat "Apa agama dan kitab suci para teroris tsb" atau "kenapa pemeluk agama tertentu sering melakukan aksi yg hina tsb" atau tudingan pseudo ilmiah bahwa "agama tertentu memang mengajarkan kekerasan dibanding agama lainnya"dst... dsb... bermunculan terutama di media sosial.

Seolah kata bijak almaghfurlah GD kemudian menjadi sebuah klaim yg satu arah belaka. Seolah peringatan Gus Dur hanya berlaku untuk laku baik saja. Jika demikian, kata bijak tersebut menjadi relatif, bukan sebuah norma etika tanggung jawab yg universal. Karena jika ada laku dan sikap jahat, seolah kita PERLU bertanya: "Apa agama para pelaku aksi jahat tsb?"

Jika mau konsisten dg norma tanggungjawab yg diutarakan almaghfurlah GD, mungkin tak bermanfaat juga untuk mempertanyakan, menghujat, dan menuduh soal latar belakang agama, suku, ras dari para pelakunya. Kalaupun mereka mengklaim bhw agama tertentu sebagai motivator atau inspirator atau bahkan instruktor, itu hanya sekedar klaim kosong. Dan orang tak perlu repot-repot menanyakan apa latar belakang agamanya. Apalagi menuding bhe agama tertentu bertanggungjawab atas sikap dan laku merusak tsb!

Membaca dan memahami kalimat bijak almaghfurlah GD memerlukan kemampuan utk juga memahami implikasinya secara lebih mendalam. Kata "berbuat baik" bisa saja dipahami dengan sebaliknya. Sehingga efeknya menjadi lebih dahsyat, yakni bahwa gagasan dan aksi serta laku baik dan buruk keduanya adalah tanggungjawab pribadi dan sosial para pemili dan pelakunya.

Wacana dan debat tentang agama yg dikaitkan dg aksi teror lantas tak produktif atau mengajak kita mencari solusi bersama sebagai manusia, bangsa, ummat beragama, dan warganegara. Wacana tsb malah akan dikapitalisasi oleh para pelaku teror dan organisasinya sebagai keberhasilan utk memecah belah, adu domba, saling tuding dsb.!

Saya tentu saja tidak melarang wacana dan debat publik tentang agama dan tanggungjawab sosial dalam kehidupan: ideologi, politik, ekoomi, dan sosial budaya. Namun perlu ada sebuah fokus dan prioritas yg ditujukan kepada pencapaian kemaslahatan kemanusiaan, kebangsaan, dan individual.

Dengan cara demikian kata-kata bijak almaghfurlah GD akan makin relevan secara aktual karena menjadi norma dasar etika tanggungjawab yg universal. IMHO.🙏🤲
Share:

Monday, March 22, 2021

ON THE MUI’S VIEW OF “TRYPSIN ORIGIN” IN THE ASTRAZENECA’S COVID-19 VACCIN


By Lily Hikam*)

Let me start with a rather perplexed statement. When I read the MUI reports on findings on the use of trypsin of porcine origins in the AstraZeneca COVID-19 vaccine, I admit there is some *confusion* on my part when the MUI insisted that the vaccine contained porcine trypsin while AstraZeneca affirmed that their vaccine contained “no material of human or animal origin are used in the growth medium or feed (including no materials manufactured with animal-derived material)” (COVID-19 Vaccine Astra Zeneca Public Assessment Report, pg. 17.)

So, I went and did some research of my own. I read the COVID-19 Vaccine Astra Zeneca Public Assessment Report (1) submitted to the European Medicines Agency (EMA), which is also one of the documents referenced by the MUI in its own report. Unfortunately I couldn’t find the WHO dossier that was sent to BPOM (also referenced in the MUI report). Curiously, I found no reference and no mention of “trypsin”, “porcine trypsin” or any of the tables the MUI report referenced in the document submitted to EMA (Table 2 and Table 3).

However, I did find a reference to how the vaccine was made and “separated from the host”. AstraZeneca claimed that the harvesting process (page 16) involves a detergent-based cell lysis, which is just a fancy way of saying harvesting the cell’s contents by destroying the cell membrane, then treating with nucleases (enzymes that degrade the host cell’s DNA, but not the DNA that will be used as the vaccine) then clarified using depth filtration and then downstream processes to further purify and concentrate the vaccine. Trypsin *was not mentioned at all.* Perhaps because the harvest process described previously negates the use of trypsin that is usually needed to detach cells from the petri dish. And if trypsin was used at all, it is in the process of passaging and maintaining the cell line they used to produce the virus seed.

Next, I looked up the use of T-REx™-293 Cell Line, which is the cell line used to produce this recombinant virus (2). This virus is a genetically modified version of a cell line that we use often in laboratories to produce proteins or expression vectors due to its efficiency in producing them. This T-REx™-293 cell line is propagated using normal culture media and under normal culture conditions. One of the necessary items to maintain this culture is Trypsin, required to detach cells from the petri dish if the researcher wants to move the cells to a bigger dish or do some experiments on the cells. On the manufacturer’s protocol, Trypsin EDTA was listed as “Required item not supplied”. But they wrote it as “Trypsin EDTA or other trypsin solution”, which means the user would have freedom of choice as to which type of Trypsin they utilize for this process. The screenshot provided by MUI’s report is of the “Related Materials” at the end of the product manual which only listed Trypsin-EDTA. *This seems misleading* to me as it gives the impression that this cell line can only be maintained using Trypsin-EDTA, while in reality Trypsin-EDTA or other trypsin solution would suffice.

Biologics nowadays are required to be manufactured in accordance to current good manufacturing practices (cGMP). One of the tenets of cGMP is that materials that are destined for use in the human body (i.e drugs, vaccines, saline solution, vitamins) need to be sterile and free of animal components (xeno-free) or components derived from another species to avoid any adverse reactions by the immune system. As such, there have been many xeno-free reagents or synthetic reagents that have been developed to support this cGMP requirement to replace the conventional use of animal-derived reagents and enzymes. Reagents with animal components in them are usually only used during the research stage (because they’re cheaper) and would not be used during any of the manufacturing process. Even someone like me, who is a novice drug developer, know to avoid any reagents that have animal components during the development process, so I’m quite sure that a multibillion dollar company like AstraZeneca would know better than to use regular Trypsin.

Drawing from the evidence gleaned so far, I remain *unconvinced by MUI’s claims that trypsin of a porcine origin was used in the manufacturing process.* Perhaps more data will be forthcoming in the upcoming days, but for now I remain unconvinced as I’m unable to verify MUI’s assertion using the submitted dossier to the EMA.

*) PhD in Biochemistry, University of California at Irvine (UCI).

 Footnotes:

1. https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/covid-19-vaccine-astrazeneca-epar-public-assessment-report_en.pdf

2. https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/R71007#/R71007

3. https://www.thermofisher.com/document-connect/document-connect.html?url=https%3A%2F%2Fassets.thermofisher.com%2FTFS-Assets%2FLSG%2Fmanuals%2Ftrexcells_man.pdf&title=VXNlciBHdWlkZTogR3Jvd3RoIGFuZCBNYWludGVuYW5jZSBvZiBULVJFeCBDZWxsIExpbmVz

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5609845/

Share:

Wednesday, March 17, 2021

DEMOKRATISASI: DINAMIKA KONFLIK DAN RESOLUSINYA


Acara TV One yang bernama "Catatan Demokrasi" (CD) ini cukup menarik untuk dicermati dan dijadikan sebagai upaya positif meningkatan kualitas demokrasi kita. Apalagi dalam situasi saat ini yang ditengarai dengan mundurnya kualitas demokrasi di Indonesia, baik menurut Indeks Demokrasi Internasional, maupun pandangan para pakar dan pengamat politik, politisi, dan publik secara umum.

Kasus konflik Partai Demokrat (PD) yang dibahas dalam acara perdana ini ("Prahara Demokrat: Siapa yang akan menang?") bisa memberikan berbagai pembelajaran publik, khususnya bagaimana kualitas parpol di Indonesia saat ini, bagaimana pengelolaan konflik parpol, pengaruh eksternal terhadap kondisi internal parpol, dan tentu saja, kualitas kepemimpinan parpol yang merupakan salah satu dari pilar-pilar demokrasi itu.

Dari perbincangan dan debat yang cukup panas antara para elit PD yg berkonflik, publik bisa mengetahui bagaimana kondisi internal parpol ini: struktur yang monolitik yang pada gilirannya menjadi salah satu sumber pertikaian karena pelembagaan politik tak pernah terwujud. Pengelolaan konflik PD masih terjebak oleh penggunaan pendekatan jalan keras (hard ways): KLB di satu pihak dan aksi pendisiplinan (baca: pemecatan) di pihak lain. Ini membuka peluang masuk angin dalam bentuk pengaruh atau bahkan intervensi dari pihak eksternal yang semakin memperparah kondisi konflik itu.

Masalah-masalah diatas juga menunjukkan kualitas kepemimpinan parpol yang ternyata cenderung kehilangan kontrol dan kemampuan mencari solusi yang lebih lunak (soft ways): Mencari resolusi konflik yg bisa menyatukan dan memerkuat parpol tsb mulai di tingkat elit sampai di akar rumput. Ini tentu sangat disayangkan karena PD pernah menjadi kekuatan strategis masy politik di negeri ini. Kelemahan dan kemundurannya akan berdampak langsung thd demokratisasi yg sedang berjalan.

Sikap Pemerintah yang membiarkan salah satu aparatnya untuk masuk dan memperkeras konflik adalah sebuah problem yg sangat serius. Alasan bahwa masuknya aparat tsb sebagai urusan pribadi, malah membuat posisi Pemerintah semakin terpojok. Karena baik secara legal, politik, dan etik, "pembiaran" seperti ini hanya meningatkan ketidakpercayaan (mistrust) dari publik, tetapi juga meragukan apakah Pemerintah memilik "sense of crisis".

Ataukah malah "berinvestasi politik" dalam kekacauan ini? IMHO


Simak Video YouTube ini:


https://www.youtube.com/watch?v=mjggXJTsq2s&t=2615s)
Share:

Tuesday, March 16, 2021

SOSIOLOGI KORUPSI: GODAAN ATAU ATRAKSI?


Memerangi korupsi sudah pasti bisa didekati dengan berbagai pemahaman: legalistik, politik, etik, budaya, dll. Sering kita menanggapi bahaya korupsi dengan menempatkannya sebagai sebuah godaan. Dengan pendekatan demikian, solusi moral dikedepankan seakan jika seseorang atau kelompok sudah menampilkan citra moralistik lantas dianggap atau diharap akan imun dr "godaan" tsb.

Sayangnya, kenyataan empiris praktik tipikor di masyarakat dan negeri kita seolah diametral bertentangan dengan anggapan dan pendekatan itu. Saya kira bukan berarti pendekatan itu keliru, tetapi mungkin tidak bisa eksklusif, apalagi satu-satunya, untuk dipakai sebagai terapi penyembuh.

Maka perlu ada pendekatan yang rada "disruptif": bahwa tren korupsi cenderung marak karena memang ia memiliki "daya tarik" atau attraction tertentu. Misalnya, bisa saja daya tarik itu adalah adanya fakta dalam kenyataan bahwa apa yang akan diterima sebagai sanksi, kalau ketahuan atau tertangkap, ternyata lebih kecil ketimbang keuntungan yang diperoleh. Apalagi jika secara sosial budaya, ternyata pelaku tipikor kakap tetap saja mendapat pengakuan bahkan penghormatan yang sama dengan mereka yang "bersih." (Simak gambar di atas: 50 koli uang hasil korupsi Bansos. Sumber: Harian Kompas)

Korupsi sebagai sesuatu yg atraktif ini makin "menarik" ketika hukum tak bunyi dan tak memerhatikan dimensi rasa keadilan masyarakat. Maka pertimbangan "cost & benefit" dari tipikor akan makin njomplag menuju dorongan ketimbang penjeraan. Kita tentu keplok ketika KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian berhasil dalam OTT atau membongkar tipikor. Tetapi kita akan langsung dikecewakan ketika para Hakim di Pengadilan, dengan dalih kepastian hukum, memvonis para terdakwa tipikor dg sanksi ringan, super ringan, atau malah dibebaskan.

Kerugian yang ditimbulkan oleh inkonsistensi hukum ini bukan hanya negara secara finansial, tetapi juga, dan yang lebih parah, adalah kualitas masyarakat dan bangsa kita yang punya sila kemanusiaan yg adil dan BERADAB. IMHO.
Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS