Sunday, July 5, 2020

ANCAMAN KAMNAS DAN "MBULET" NYA PEMERINTAH & DPR TENTANG RUU HIP


Sampai saat ini, baik DPR (utamanya Fraksi PDIP) maupun Pemerintah masih tetap "mbulet" terhadap desakan publik utk menghentikan RUU HIP, dengan memakai alasan LEGAL FORMAL. Padahal ada alasan POLITIK & ETIK yg bisa dipakai utk MENYEGERAKAN penghentian tsb.

Pemerintah PJ ngotot menyatakan bhw pihaknya tidak berhak menghentikan RUU HIP karena merupakan hak inisiatif DPR. Itu benar, tetapi itu hanya sebagian saja. Sebab secara politik, Pemerintah PJ bisa bicara dg PDIP karena adanya adalah bermula dari diusung dan didukung PDIP. Dan secara ETIKA, Pemerintah jelas bertanggung jawab utk menjaga RI dari kegaduhan2 yg bisa ganggu kamnas.

RI berpotensi dilanda KEGADUHAN yg semestinya tak perlu terjadi. Karena isu bangkitnya komunisme yang dibawa2 oleh kelompok tertentu dan menjadi komoditi politik. Padahal, hemat saya, tak ada kaitannya. PDIP mungkin saja diduga mau memonopoli tafsir ttg Pancasila, tetapi sama sekali BUKAN dalam rangka menghidupkan komunisme di Indonesia.

Sementara itu jika Pemerintah dan DPR menunda nunda terus dengan alasan legal formal saja, maka urusan RUU HIP akan berlanjut di ranah publik dan bukan hanya di Parlemen saja! Implikasinya adlh kamnas akan terus terganggu oleh potensi meluasnya gangguan2 & ancaman destabilisasi politik akibat kegaduhan publik. Apakah ini yang dikehendaki para politisi & Pemerintah? Saya rasa juga tidak.

Maka sudahlah. Ikuti saja suara2 dalam masy sipil yang nalar seperti ormas NU, Muhammadiyah dll. Hentikan pembahasan RUU HIP dan, kalau diperlukan, buat RUU BPIP yg baru yang tidak ada muatan monopoli tafsir thd Pancasila. Keamanan & stabilitas politik RI jangan dikorbankan demi ambisi pribadi dan/ atau kelompok politik tertentu saja! IMHO.

Simak tautan ini:

Share:

Friday, July 3, 2020

PROTES TERHADAP RUU HIP & PEMBAKARAN BENDERA PDIP

Insiden pembakaran bendera PDIP yang terjadi saat demo yang digelar oleh Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK)-NKRI dalam rangka menolak RUU HIP didiskusikan dalam dialog CNN TV. Narsum selain saya, adalah Asep Syarifuddin (AS) dari ANAK-NKRI dan FX. Samekto (FX) dari BPIP, dengan dipandu oleh mas Heri (CNN TV). FX mencoba memberi penjelasan ttg perlunya sebuah perundang-undangan yang akan melindungi dan mendorong pembinaan thd Pancasila. Sedangkan AS menolak RUU HIP karena dianggap mereduksi Pancasila

Saya memberikan analisa yg intinya membedakan antara protes thd RUU HIP, yg adalah hak warganegara dalam sistem demokrasi, dengan pembakjaran bendera PDIP, yang adalah sebuah tindakan politik yang dapat dianggap melanggar etika dan/ atau aturan hukum. PDIP yg merasa dirugikan dan dilecehkan kehormatan partainya, memilih jalan hukum. Sementara ANAK-NKRI justru menyerukan Siaga 1 dan menyerukan agar siap-2 untuk berjihad qital. Bagi saya, sebagai pengamat politiik, pendekatan PDIP lebih demokratis, elegan, dan konstruktif dibanding apa yang dipilih ANAK-NKRI.

Namun demikian, akan lebih baik jika semua pihak melakukan resolusi konflik dengan saling berdialog sebab menggunakan jalan hukum, apalagi melakukan ancaman kekerasan, keduanya akan makin memicu ketegangan dan bukan sebuah solusi yang baik dalam situasi saat ini. Silakan anda menyimak dan memberikan komen.

Simak rekaman video ini:

https://www.youtube.com/watch?v=wOjq5xh4fng
Share:

Thursday, July 2, 2020

WAKIL RAKYAT VS PEJABAT: SEBUAH REFLEKSI DIRI

Sesudah tayangan video viral Presiden Jokowi (PJ) berpidato keras di depan para anggota Kabinetnya, kini publik disuguhi tayangan video seorang anggota DPR yang terhormat mengusir partner RDPnya, Dirut Inalum, dari ruang rapat. Bagi saya pribadi, ini mengingatkan kembali ke era saat menjadi pejabat negara dan, sesudah itu, menjadi wakil rakyat.

Saat menjadi pejabat negara, sebagai Menegristek dan Kepala BPPT, saya ingat pernah mengalami perlakuan yang mirip dengan yang dialami oleh Dirut Inalum itu: Tampilan arogansi dan pamer kuasa (show of power) dari wakil rakyat (Komisi yang sama, Komisi VII, kalau saya gak salah).

Lalu, fast forward, saat menjadi wakil rakyat (di Komisi I dan Ketua Baleg DPR) saya juga menyaksikan adanya beberapa kolega wakil rakyat yang mirip2 dengan anggota Komisi VII itu, memakai gaya yang arogan dan "show of power" saat RDP. Saya tak tahu mengapa menjadi wakil rakyat mesti punya gaya demikian. Mungkin itu ciri khas pribadi, atau sebuah teatrikal kekuasaan. Atau sebuah gesture lainnya.

Saat menjadi pejabat negara, saya menghadapi gaya wakil rakyat yg seperti itu dengan lugas. Dirut Inalum tsb, menurut saya, masih sangat sabar dan sopan, dibanding saya dulu. Ketika menjadi wakil rakyat, saya juga berusaha tegas tetapi rasanya tak pernah dinilai sebagai arogan, apalagi "show of power." Rasanya saya tak pernah sampai mengusir partner RDP di Komisi I. Mungkin saya sering mencecar para pehabat negara yg hadir dg pertanyaan2 yg mendalam dan kritikal, tetapi tak sampai harus marah dan apalagi menyuruh partner bicara untuk keluar!

Publik akan menilai para wakil rakyatnya dan pejabatnya. Terutama di era serba terbuka dan penuh gadget teknologi ini. Semoga keduanya ( wakil rakyat dan pejabat) makin mampu tampil bersikap proporsional dan nalar karena rakyat akan merespon langsung. Benar atau salah..🤝😭

Simak tautan ini:

1. https://m.youtube.com/watch?v=i3gNAaBapXc&feature=share
2. https://m.tribunnews.com/nasional/2020/07/01/cekcok-hingga-usir-dirut-inalum-saat-rapat-di-dpr-ini-profil-muhammad-nasir
3. https://www.kompas.com/tren/read/2020/07/01/151800365/kronologi-lengkap-cekcok-anggota-dpr-yang-berujung-pengusiran-dirut-inalum?page=all
4. https://www.tagar.id/dirut-inalum-diusir-demokrat-dari-rapat-dpr
5. https://money.kompas.com/read/2020/07/01/093155926/sepak-terjang-orias-dirut-inalum-yang-diusir-anggota-dewan-saat-rapat?page=all
Share:

Tuesday, June 30, 2020

RESHUFFLE KABINET PJ: BISA TAPI BELUM PERLU

Pidato Presiden Joko Widodo (PJ) pada tgl 18 Juni 2020 mengundang berbagai tanggapan di kalangan politisi (pendukung maupun oposisi), pengamat politik, media dan media sosial, dan publik pada umumnya. Pada umumnya fokus tanggapan diberikan terutama pada satu tema: Reshuffle Kabinet. Ini tentu sangat bisa dimengerti karena bukan saja PJ menyinggung langsung ihwal kemungkinan reshuffle Kabinet dalam pidato selama lebih kurang 10 menit itu, tetapi juga karena isu reshuffle selalu menjadi bahan perbincangan politik yg menarik, baik dari pendukung Pemerintah maupun pengritiknya.

Isi dan konteks pidato tersebut sudah banyak dilaporkan media. Secara ringkas, PJ menyatakan kekecewaannya terhadap kelambanan para Menterinya dalam merespon sistuasi dan kondisi krisis atau 'extraordinary' (yang diulang-ulang oleh PJ) dan peringatan beliau bahwa kemungkinan akan diambil langkah-langkah yang juga 'extraordinary' olehnya; termasuk reshuffle Kabinet dan pembubaran lembaga-lembaga. PJ terutama menyinggung dengan cukup tegas Kementerian yang berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19, karena kelambanannya untuk merespon keperluan di lapangan, misalnya pencairan anggaran yang diperlukan padahal sudah tersedia.

Tak pelak, respon terhadap pidato yang langka tersebut nyaris seragam: Reshuffle tak terelakkan dan spekulasi pun langsung beredar akan terjadinya pelukiran terhadap sejumlah Menteri yang dianggap letoy dan lemot dalam menjalankan tugas. Tentu saja, nama Menkes termasuk yg selalu dianggap akan menjadi sasaran tindakan RI-1 tsb,

Dari kalangan parpol, gayung pun bersambut, termasuk parpol pendukung seperti PDIP yg salah satu politisi seniornya, Andreas Periera (AP), menganjurkan agar PJ segera melakukan reshuffle tsb. Dari parpol oposisi, PKS dengan antusias menyebut pentingnya PJ segera membuktikan reshuffle tsb. Bahkan Mardani Ali Sera (MA), salah seorang tokoh PKS, seperti memberikan ultimatum: Jika PJ tidak melakukan reshuffle dalam tempo sepekan ke depan (setelah tgl 28 Juni 2020), maka sang Presiden akan tidak dianggap serius dan beliau justru akan dianggap "tidak punya sense of crisis." Pentolan Partai Gerindra, Fadli Zon (FZ), kendati tidak bicara soal reshuffle secara terbuka, tetapi mengritik, lewat cuitan twitter, bahwa rakyat memerlukan "Kabinet Krisis", bukan "Kabinet Pesta."

Politisi Nasdem, partai pendukung PJ, berkomentar hati-hati dengan menunjuk kepada para Menteri agar segera tanggap terhadap peringatan sang Presiden. Menurut Willy Adiyta (WA), "pembantu-pembantu Presiden harus responsif, harus mampu menerjemahkan apa yang menjadi kemauan Presiden." Politisi dari PKB, parpol pendukung PJ, juga berhati-hati soal reshuffle. Kadir Karding (KK), misalnya, menyerahkan urusan reshuffle kepada RI-1: "(Jika) reshuffle dilakukan maka hal tersebut telah difikirkan matang oleh Jokowi." Dari partai independen, Demokrat, komentar tak berbeda jauh dengan kedua parpol sebelumnya. Syarief Hasan (SH), misalnya, mengingatkan bhw posisi partainya independen, sehingga urusan reshuffle itu adalah ".. hak preoregratif Presiden. Siapa yang akan diganti itu adalah hak Presiden. Kalau tidak baik ya reshuffle.."

Para pengamat cenderung lebih menganggap pidato dan peringatan PJ akan dilakukannya reshuffle Kabinet tsb merupakan pertanda akan terjadinya pergantian segera. Bahkan ada beberapa pengamat yang sudah "menyodorkan" nama-nama Menteri yg akan "aman" (dari kocok ulang) maupun yang "tidak aman". Ada pula yang menyatakan bahwa kesalahan ada pada PJ karena beliau telah salah pilih, sehingga perlu segera ambil langkah utk mengoreksi, yaitu dg reshuffle itu. Sedikit sekali yang menganggap pidato PJ adalah suatu peringatan keras, yang kendati luar biasa dan tak lazim, tetapi belum tentu harus ditindaklanjuti dengan segera melakukan kocok ulang Kabinet!

Saya termasuk dalam kelompok pengamat yg sedikit tsb. Alasan saya, kendati memang benar bhw PJ sangat tidak biasanya mengucapkan kata-kata keras seperti itu, tetapi hal itu tak harus ditafsirkan akan segera terjadi reshuffle. PJ jelas bisa melakukan reshuffle kapan saja, karena beliau punya prerogatif. Tetapi apakah itu perlu? Saya kira belum perlu. Sebab kondisi perpolitikan sedang sangat tidak tepat: di samping karena pandemi Covid-19 masih belum terkontrol, juga karena ada masalah yg secara politik sensitif seperti RUU HIP, dan kemandegan ekonomi. Semuanya memerlukan "sense of crisis," tetapi juga "political prudence" atawa kebijaksanaan politis! Meladeni dorongan melakukan reshuffle dalam kondisi sepert ini malah akan membuat "kriwikan" menjadi "grojogan" dan bahkan bisa menjadi bahan bakar bagi oposisi.

Jika benar bahwa kinerja sebagian para Menteri kurang greget, bahkan letoy dan lemot serta tak punya "sense of crisis," solusinya bukan hanya dengan melakukan pergantian, tetapi menggenjot kinerja mereka dengan pengawasan khusus dr tim Istana yg punya kapasitas dan tugas seperti itu, misalnya Kemensesneg, Kemenpan R/B, bahkan KSP. Demikian pula memanfaatkan Menko-menko yg ada untuk "menghardik" dan menggenjot kinerja Kementerian-kementerian yang masih loyo. Melukir Menteri memang kelihatan jalan mudah, tetapi belum tentu akan segera membawa hasil cepat! Padahal, mengutip PJ, kecepatan adalah salah satu kuncinya.

Sekali lagi, saya tak mengatakan bhw reshuffle tak bisa dilakukan PJ, tapi hanya mengatakan bahwa sampai saat ini masih belum perlu. Stabilitas dan soliditas masih sangat penting dalam kondisi seperti sekarang. Peringatan dan hardikan PJ memang perlu sesekali dilontarkan agar mereka-2, yang menganggap menjadi Menteri adalah "business as usual" karena merasa punya backing dan tak perlu repot, segera sadar dan kerja keras seperti diamanatkan oleh PJ.

Tapi pada analisa terakhir tentu semuanya terpulang kepada sang pemilik prerogatif, yaitu Presiden. Beliau lebih tahu apa yang mesti dilakukan untuk membawa keluar dari kerumitan yg dihadapi bangsa & negeri ini. Sejarah pula yg akan mencatat apa yang nanti akan menjadi pilihan beliau.

MONGGO, SILAKAN PAK...!

Simak tautan ini:

Share:

Monday, June 29, 2020

KETIKA PRABU PUNTADEWA BER"TIWIKRAMA"


Diberitakan oleh media bahwa sebelas hari lalu (18 Juni 2020), Presiden Joko Widodo (PJ) marah dalam sebuah rapat Kabinet Kerja 2. PJ bahkan sempat bicara akan melakukan kocok ulang alias reshuffle Kabinetnya jika perlu!


Ini tidaklah biasa. Setidaknya menurut observasi saya terhadap sosok Presiden RI ke 7 tsb.

Sosok sehalus & se-lembah-manah seperti pria kelahiran dan dibesarkan di Solo itu pasti punya alasan LUAR BIASA jika sampai marah di depan anak buah. Sosok PJ, masih menurut saya, kalau dalam pewayangan mirip sosok Prabu PUNTADEWA yang tidak pernah, atau sulit sekali, marah. Konon karena darah pembayun Pandawa itu warnanya putih! Tetapi sekalinya marah, Sang Prabu bisa ber-tiwikrama alias berubah fisiknya menjadi seorang raksasa yg mengerikan, yaitu Dewa Amral (lihat tautan gambar wayang di sebelah)

Maka jika kemudian PJ bicara keras sampai menyinggung kemungkinan mengambil langkah2 luar biasa, termasuk pembubaran lembaga dan reshuffle Kabinet, hal itu adalah konsekuensi logis dari adanya fakta letoy & lemot para pembantu tsb. Padahal menurut Presiden, ini adalah kondisi "extraordinary" alias "luar biasa" atau "kedaruratan", kondisi yg semestinya perlu respon cepat, tidak mbulet oleh birokrasi, dan tepat sasaran. Tapi fakta yang terpampang di depan mata adalah sebaliknya!

Namun bukan berarti bhw pidato keras itu langsung bisa diartikan akan terjadi kocok ulang Kabinet secara "sakdeg sak nyet" alias dalam tempo singkat. Sangat tergantung apakah para Menteri LL (lemot dan letoy) tsb bisa segera menyesuaikan diri dengan kemauan PJ atau tidak. Bisa saja malah sebagian dari mereka ada yg merasa kepedean karena, misalnya, merasa dekat dengan para oligarch atau dilidungi oleh elit parpol pengusung dan/ atau pendukung2 PJ.

Tapi ingat! Kalau Prabu Puntadewa sudah bertiwikrama, konon, jagad pun menjadi gemetaran & tak satu pun akan mampu melawan!

Tancep kayon!

Simak tautan ini:

Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS