Thursday, January 17, 2019

KETIKA PRESIDEN AS TAK DIUNDANG BERPIDATO DI KONGRES


Presiden Donald Trump kemungkinan tidak DIUNDANG pada acara pidato kenegaraan, STATE OF THE UNION (SOTU),depan di Kongres AS pada 29 Januari mendatang. Padahal dalam acara ini Presiden AS memberi pidato KENEGARAAN tentang masalah strategis, termasuk kebijakan-2 dalam dan luar negeri serta bujet negara. Ketua Kongres (DPR AS), Nancy Pelosi, menggunakan alasan keamanan karena aparat Paspampres AS (Secret Service) dan Kementrian Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security) adalah termasuk yang sedang ditutup sementara (partial shutdown) gegara kebijakan Trump terkait penutupan sementara terhadap beberapa kantor Federal.

Pelosi menyatakan dalam suratnya kepada Gedung Putih, bahwa pidato Kenegaraan Pres Trump akan ditunda sampai kantor-2 Federal itu dibuka kembali. Tentu saja, kata Pelosi, Trump akan diundang jika sebelum tgl 29 Januari, saat acara tersebut berlangsung, beliau membuka kantor-2 Federal. Alternatifnya, Presiden AS itu disarankan untuk mengirimkan pidato tertulis ke Kongres atau membacakan sendiri pidatonya di Gedung Putih.

Tradisi SOTU diawali oleh Presiden AS pertama, George Washington, pada 1790, di depan Kongres sampai Presiden Howard Taft pada 1801. SOTU lalu menjadi hanya berbentuk pidato tertulis sampai Woodrow Wilson, Presiden AS ke 28 berkuasa pada 1913. Beliaulah yang melanjutkan tradisi pidato di depan sidang Kongres AS.  Jika nanti Presiden Trump benar-benar tidak diundang dalam acara kenegaraan in, berarti beliau adalah yang pertama kali sepanjang lebih dari satu abad terakhir seorang Presiden AS tidak hadir berpidato tahunan di Kongres itu. Sebuah kejadian yang secara politik akan bermakna negatif bagi Preesiden AS.

Peristiwa ini tak akan terjadi kalau saja perseteruan antara Presiden Trump dan Kongres tentang tembok perbatasan Meksiko-AS dan penutupan kantor Pemerintah Federal bisa diselesaikan sebelum tanggal 29 Januari 2019. Sayangnya, kendati sudah memasuki hari ke 26, penutupan masih berlangsung dan sekitar 800 ribu pegawai Federal tak mendapat gaji. Demikian pula kedua pihak yang berseteru, terutama pihakTrump, masih belum mau mengalah. Padahal dampaknya terhadap ekonomi AS sudah mulai dirasakan, apalagi dampak terhadap kehidupan para pegawai yang terkena penutupan.

Yang juga langsung terdampak adalah sektor keamanan publik, seperti pengamanan bandara (TSA), sektor pajak (IRS), sektor keamanan obat dan pangan (FDA), kantor Perlindungan Keamanan Lingkungan (EPA), dll. Pelosi, sebagai Ketua DPR dari Fraksi partai Demokrat yang kini menguasai Kongres, tampaknya memakai acara kenegaraan, SOTU, tsb sebagai alat penekan agar Trump mau berubah. Belum diketahui apakah mantan konglomerat real estate dari New York itu akan bisa ditekan dg cara ini.

Yang jelas, Presiden Trump semakin kehilangan popularitas gegara kebijakan tembok pembatas yang terkesan kebablasan sehingga memicu terjadinya penutupan kantor-2 Federal yg menyengsarakan banyak orang tsb. Ditambah dengan gaya sang Presiden yang terkesan tidak punya empati terhadap rakyatnya, maka tingkat kepercayaan publik juga makin menurun. Jika kasus ini ditambah lagi dengan permasalahan hukum terkait tudingan pelanggaran dalam Pilpres 2016, kerjasama dengan Rusia, penyalahgunaan kekuasaan utk mengambil keuntungan finansial, akan makin bertambah berat tekanan bagi Trump.

Simak tautan ini:

Share:

Wednesday, January 16, 2019

MEMBEDAH VISI PRESIDEN JOKOWI

Tayangan di beberapa stasiun televisi tentang visi Presiden Jokowi (PJ) dilakukan sekira sehari sebelum pidato kebangsaan capres nomor 02, Prabowo Subianto (PS). Dikemas dalam sebuah format yang meniru tradisi forum "Townhall meeting" di AS, PJ bicara mengenai pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan selama 4 tahun terakhir ini di depan audiens terpilih. Selain memaparkan berbagai keberhasilan dengan ditopang data resmi, beliau juga mengundang sebagian audiens utk bertanya langsung. Tayangan inilaah yang menjadi topik dialog CNN TV tadi malam (15/1/19) dengan narsum Ubeidillah Badrun (UNJ), saya sendiri, dan dipandu oleh mas Budi Adiputra (CNN TV).

Hemat saya, penampilan PJ dan PS terkait penyampaian visi adalah sebuah pelajaran tentang kontras (a study of contrast). Format forum kedua paslon capres, adalah kontras: PJ menggunakan format panggung kecil dengan audiens terbatas, sementara PS menggunakan panggung besar dengan audiens ribuan massa pendukung. Substansi pidato juga demikian. Kalau PS bicara tentang visi, missi, dan fokus dengan lingkup multidimensi, PJ memfokuskan pada salah satu program nasional yang menjadi trade mark beliau: pembanguan infrastruktur nasional.

Kalau PS tampil bersama cawapresnya, dengan dandanan formal dan pidato menggelegar, PJ tampil sederhana, tanpa beban dan personal.Target PJ adalah mencoba meraih dukungan mereka yang yang belum memutuskan pilihan dan bahkan mereka yang berada di luar basis massanya, sementara PS masih dalam tahap konsolidasi dan merapatkan barisan serta soliditas basis massa, baik dari Gerindra maupun di luarnya, termasuk yang berasal dari oranisasi masyarakat sipil.

Pemaparan PJ lebih fokus dan meyakinkan karena ditopang oleh data yang kongkrit mengenai capaian dan problematika yang dihadapi serta apa yang akan diupayakan di masa yad. Kendati audiens PJ merupakan para pendukungnya, namun saya melihat bukan mereka yang sejatinya ingin diyakinkan oleh sang petahana. PJ menggunakan forum ini hanya sebagai wahana untuk outreach ke luar melalui serangkaian pembuktian keberhasilan pembangunan di bawah kepemimpinannya. Tampilan yang sederhana dan tidak menggebu memberikan sebuah nuansa yang kepercayaan diri yang tinggi dan optimisme. Visi PJ didasari oleh pandangan positif dan optimis mengenai masa kini dan masa depan Indonesia.

Tentu saja penyampaian visi yang dilakukan PJ bukan tanpa kelemahan. Misalnya, pilihan audiens acara ini tidak memungkinkan adanya perdebatan yang kritis terhadap paparan PJ, satu hal yang justru merupakan inti dari sebuah format Townhall meeting. Karenanya, masalah-masalah yang tak kalah penting seperti kebocoran anggaran dan korupsi dalm pembangunan infrastruktur, anggaran pembangunan desa, BPJS, dll tak akan muncul dalam format seperti ini.

Saya kira PJ dan timsesnya perlu memperluas forum interaktif ini dan melibatkan juga kelompok kritis, kendati mungkin dengan menghadirkan moderator yang efektif mengatur arus perbincangan. Demikian pula, tema forum juga diperluas, misalnya melibatkan masalah-masalah strategis seperti perlindungan HAM, kebangsaan dan kebhinekaan, ketimpangan ekonomi, penegakan hukum, dan tentu saja masalah peningkatan kapasitas SDM yang menjadi salah satu primadona PJ ke depan.

Simak video rekaman dialog di bawah ini:

https://www.youtube.com/watch?v=G5Ja_BojOQM&t=1879s
Share:

Tuesday, January 15, 2019

MENYIMAK PIDATO KEBANGSAAN PRABOWO

Hemat saya, pidato kebangsaan capres 02, Prabowo Subianto (PS), tadi malam, cukup konsisten dengan apa yang selama ini menjadi "trade mark" kampanye beliau, yaitu kritis, lugas, dan menohok lawan. Model kampanye seperti itu tentu sangat menarik (appealing) bagi basis massa pendukung beliau, baik dari partainya sendiri (Gerindra) maupun dari luar.

Kampanye model seperti ini lebih berfungsi sebagai alat meyakinkan dan memperkuat dukungan dari basis massa, namun rada susah untuk menarik pemilih yang masih belum menentukan pilihan (swing voters), apalagi mengambil dari pendukung lawan. Kampanye Donald Trump pada Pilpres 2016 di AS adalah contoh dari jenis ini. Daya tarik bagi basis massa pendukung Trump dari kalangan ultra konservatif Republikan dan kalangan pemilih kulit putih nonpartisan sangat besar. Namun sulit untuk menarik swing voters apalagi pendukung partai Demokrat serta pemilih kulit hitam, Hispanik, dan Asia.

Perkiraan saya, PS menggunakan kesempatan pidato tsb terutama sebagi pemanasan (warming up) menghadapi acara debat capres pertama dan kampanye massa ke depan. Karenanya beliau memilih gaya bicara meledak-ledak dan menunjukkan beda antara beliau sabagai oenantang dengan petahana. Strategi menampilkan kontras itu penting bagi PS, karena hanya dengan membuat perbedaan yang menonjol maka alternatif bisa dikemukakan, ditawarkan, dan dipilih. Tambahan pula posisi PJ sebagai petahana juga didukung oleh hasil survei yang secara konsisten menunjukkan elektabikitas yg lebih tinggi. Tanpa ada pembeda yang kuat, maka PS-SU akan lemah daya tawarnya di mata pemilih.

Pidato PS semalam, dengan demikian, belum atau tidak mampu menampilkan kejelasan dalam bagian strategi dan program kongkrit untuk melaksanakan missi dan mencapai visi yang digariskannya. Missi reorientasi pembangunan dan tatakelola pemerintahan, misalnya, masih merupakan daftar keinginan, dan masih perlu elaborasi program. Ini yg perlu diisi dalam debat oleh PS dan Sandi Uno.

Karena targetPS terbatas kepada bagaimana menunjukkan perbedaan, kontras, dan posisi serta alternatif sebagai capres, maka masalah akurasi faktual menjadi terabaikan dan, bahkan akan berpotensi menjadi bahan kontroversi. Beberapa data yang dikemukakan PS dlm pidato pada hemat saya masih perlu dicek akurasinya, misalnya soal kebangkrutan BUMN, ketersediaan beras, hutang pemerintah, dan kemiskinan akut. Bahkan akurasi soal tahun berapa Thucydides hidup pun menurut saya tidak akurat. PS bilang filsuf dan sejarawan Yunani kuno itu hidup 50 th sebelum Masehi, padahal menurut sejarah beliau hidup pada abad ke 4 dan ke 5 sebelum Masehi!

Jadi selain memperkuat soliditas dari basis pendukung paslon no 02, pidato PS sejatinya masih belum substantif sebagai platform dan program kongkrit capres yang ditawarkan kepada rakyat. Slogan "Indonesia Menang" , "Reorientasi Pembangunan", bahkan "Berdikari", dll masih hanya terbatas pada slogan. PS dan Sandi serta para timsesnya perlu mengelaborasi lebih detil utk menghadapi debat dan kampanye ke depan. Sebab petahana akan dengan mudah menjawab tudingan2 PS dengan berbagai fakta hasil kerja selama 4 tahun terakhir, kendati mungkin masih belum tercapai secara optimal.

Simak tautan video ini:
https://www.youtube.com/watch?v=8ouLixXj8Eo&t=4503s
Share:

Monday, January 14, 2019

KEPEMIMPINAN PSSI SEBAGAI AKAR MASALAH

Laporan utama (laput) Majalah TEMPO edisi terakhir (14-20 Januari 2019) menunjuk salah satu akar masalah kegagalan reformasi persepakbolaan nasional adalah PSSI. Ihwal ini sejatinya sudah bukan rahasia lagi dan, tentu saja, juga bukan hal baru. Jangankan para pakar olah raga paling populer di Indonesia dan dunia itu. Orang paling awam soal sepak bola pun dengan mudah bisa merasakan bahwa bengkalai sepak bola nasional takkan bisa lepas dari ulah PSSI dan para pengelolanya selama ini.

Ironisnya, menurut TEMPO, persepakbolaan nasional sedang mengalami kebangkitan jika ditilik dari berbagai pengakuan organisasi persepakbolaan internasional maupun regional. Yang juga merupakan fakta keras adalah betapa kuatnya dukungan rakyat Indonesia terhadap skuad nasional, dalam setiap laga dan dalam kondisi apapun. Pembelian tiket laga sepak bola, misalnya, selalu membludak. Antusiasme dan fanatisisme pendukung berbagai tim sepakbola di daerah, tak perlu dikatakan lagi.

Toh tak dapat diingkari juga bahwa persepakbolaan nasional sedang dalam kondisi mau terjun bebas, baik dar i segi kualitas maupun kemampuan dalam membawa nama baik bangsa dalam percaturan regional maupun internasional. Dan yang lebih parah, dunia sepakbola RI kini ditengarai telah menjadi salah satu wahana korupsi, selain  penyebab aksi kekerasan yang menelan korban jiwa sesama anak bangsa. Dilaporkan oleh majalah ini bahwa sejak 1995 terjadi aksi kekwrasan dalam laga sepakbola yang menelan 70 korban tewas!

Dari sinilah kemudian muncul analisa tentang akar masalah keterpurukan persepakbolaan nasional yang, pada gilirannya, menyimpulkan bahwa salah satu biang keroknya adalah kegagalan kepemimpinan PSSI dan sistem manajemennya dalam melakukan reformasi sepak bola Indonesia. Lebih menukik lagi, masih menurut TEMPO, akar masalah itu ada pada sosok kepemimpinan PSSI sejak 2016 yang akan bekerja sampai 2021.

Tak pelak lagi, menurut analisa tsb, terjadinya centang perenang dan keroposnya kepengurusan PSSI tak lepas dari kepemimpinan yang ada saat ini. Dan hal itu pada gilirannya menjadi salah satu sebab utama dari berbagai skandal dalam batang tubuh PSSI dan berdampak terhadap persepakbolaan nasional!

Maka usul dari TEMPO adalah tak kurang dari mendesaknya sebuah REFORMASI TOTAL dalam kepengurusan PSSI, dimulai dari Ketum PSSI. Alasannya, "masa depan sepak bola Indonesia sebagian bergantung kepada kecakapan dan keseriusan Kerum PSSI." Saya sebagai salah seorang warganegara yang juga pendukung squad nasional merasa perlu untuk mendukung usul ini.

Perubahan total dalam orgamisasi PSSI pusat mesti dilakukan agar sebuah peta jalan (road map) menuju pemajuan sepak bola nasional yang rasional dan konsisten bisa dibuat dan dilaksanakan. Kepemimpinan yang mumpuni harus ditemukan dan diberi tugas. Bukan hanya kepemimpinan yang seremonial dan sarat citra namun ekonomis prestasi.

Share:

Friday, January 11, 2019

BOOK BANNING AND THE AUTHORITARIAN TEMPTATION


By Lily Hikam *)
they don’t gotta burn the books, they just remove ‘em.” (Rage Against the Machine)

========
A long time ago, back when I was a high school student, I read a book titled Fahrenheit 451 by an American author Ray Bradbury. The book was set in a dystopian future and told the story of Guy Montag, a fireman, who was tasked with burning books by the government in an effort to eradicate and control the dissemination of knowledge and censoring literature.

During the course of the story, Montag became disillusioned with his task, causing him to quit his job as a fireman and, in turn, he dedicated himself to work to preserve and save the books he was once tasked with burning. As a side note, the “451 degree Fahrenheit” referred to the temperature at which book papers catch fire and burn.

If you paid attention to any modern history class (or just google ‘book burning’ after reading this post), you’d know that book burning and book raids have been widely employed by different regimes as a means of controlling information dissemination, controlling knowledge, as a propaganda tool, and also as an extreme mean of censorship. This practice dated long back to the age of antiquities with the destruction of the Library of Alexandria by Julius Caesar, the Nazi book burnings in the 1930s as well as Stalin’s Great Purge, just to name a few historic examples. Judging from these examples, and the authoritarian figures attached to these historical events, it stood to reason that for citizens of a democratic country, we equated book burnings and book raids with repression of freedom of speech: A violation of one of our basic and most sacred of human rights.

Unfortunately, the practice of book banning has happened again recently in Indonesia after two decades of the democratic reform movement (Reformasi). The recent raids of PKI-themed books by the military in Padang (West Sumatera) and Kediri (East Java) were shocking to say the least. To make matters worse, the books that were raided were academic books, historical textbooks that did not in any way endorse the party. Rather they were books written to get to the root of the still enigmatic event that occurred fifty three years ago. They were intended to educate the public, to disseminate knowledge, and to enlighten the future generation.

It’s tempting to blame everything on the fact that the people who reported the books didn’t know the nature of the books, rather they saw the title, was alarmed and, due to the banned status of PKI in Indonesia, immediately reported the books to the authorities. Some would say it can be relegated as a faux pas from the military’s side. Alas the damage has been done. Why? Because those premises overlooked the fact that book seizures are illegal under the Indonesian Constitutions. Further, these raids were conducted without any legal proceeding which made them illegal. Thus from a legal standpoint, these book raids were already unlawful.

In addition, the unanimous condemnation from scholars and citizens alike added gravity to the illegality of these raids (https://www.thejakartapost.com/news/2019/01/10/raids-over-pki-books-condemned.html?) . Further, the optics did not help either. The fact that the military were the ones who conducted these raids lend a sense of urgency and gravitas to the whole situation due to the shared history between these two sides. If you know and remember your history, you would rightly be alarmed at what just occurred here. Let me be clear: This is not in any way an endorsement or an apologist's writing of the PKI, rather it is a strong and unapologetic endorsement for the protection of freedom of speech and our guaranteed right to the access and dissemination of knowledge under the Constitution of the Republic of Indonesia.

The historical precedents we have did not spell happy endings, but a harbinger of things to come. As an Indonesian millennial, I never thought I would see such a day where something I only ever read about in history books, and described in a fictional story about a dystopian future, actually occurred in my own country. Yet such was the reality. Finally, I’d like to quote one of my favorite bands, Rage Against The Machine, who once stated that “they don’t gotta burn the books, they just remove ‘em”, to refer to the practice of book raids to control what types knowledge and information was being passed on to the citizenry. It is in our best interest to stay vigilant to the slightest signs of abnormalities in our democratic bodies. Otherwise our democratic society will never see the chance of flourishing in the future.

*) PhD candidate
 Cardiogenomics Clinical and Research Program
Department of Biological Chemistry
School of Medicine
The University of California, Irvine, California, USA.
Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS