Tuesday, April 23, 2019

MENOLAK NARASI "APOKALIPTIK" TERHADAP PEMILU 2019


Harus diakui bahwa temuan-temuan terkait berbagai kecurangan dan/atau pelanggaran pelaksanaan Pemilu 2019 (Pileg dan Pilpres) cukup memprihatinkan dan "alarming." Bukan suatu hal yang tak mungkin bahwa apabila jumlah temuan kecurangan-2 dan/ atau pelanggaran di TPS daerah2 terus bertambah & tak tertangani dengan efektif, maka kredibilitas KPU bisa dipertanyakan dan, bahkan, tergerus.

Hal tersebut, pada gilirannya, akan rentan terhadap upaya memanfaatkannya sebagai salah satu sumber potensial bagi upaya delegitimasi Pemilu 2019 berikut hasil-hasilnya oleh pihak-pihak anti demokrasi.

Akibat strategis yang ditimbulkan adalah kondisi kamnas kita akan terancam oleh muncul dan berkembangnya proses destabilisasi politik. Jika itu terjadi, jelas terlalu mahal harga yang mesti dibayar oleh rakyat, bangsa, dan NKRI sekarang dan pasca-Pemilu yad. Hasil reformasi, berupa demokratisasi, yang selama lebih dari dua dasawarsa kita capai dengan susah payah akan mengalami ancaman kehancuran.

Bagaimana sikap kita sebagai warganegara yang bertanggungjawab atas bangsa dan NKRI? Salah satunya adalah bersikap waspada dan membantu KPU serta aparat penyelenggara Pemilu lainnya (Bawaslu, DKPP) utk menyelesaikan masalah pelanggaran Pemilu (garpilu) dengan tenang, efektif, dan profesional. Yang paling mudah antara lain adalah dengan TIDAK menyebarluaskan dan mendistorsi informasi yang masih belum jelas akurasi dan validitasnya.

Khususnya, kita usahakan mencermati sumber-sumber dan konten2 berita yang sarat deng narasi "apokaliptik". Misalnya ide menggerakkan "people power"; ide mendorong dilakukannya Pemilu ulang; dsb. Hemat saya narasi-narasi apokaliptik seperti itu adalah bagian integral dari upaya sistematis untuk mendelegitimasi Pemilu dan hasil2nya.

Pada kahirnya demokrasi kita harus dipertahankan dan dilestarikan secara bersama-sama dan total. Karena itu, jaga atau proteksi Pemilu 2019 dari setiap usaha delegitimasi atasnya. Jangan berikan kepuasan (satisfaction) kepada kekuatan-kekuatan sinis yang selalu mencoba menghancurkannya!

Simak tautan ini:

Share:

Saturday, April 20, 2019

MENYIMAK USUL DIN SYAMSUDDIN MENIADAKAN QUICK COUNT


Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menyatakan bahwa:

Quick count selama ini banyak menimbulkan kemudaratan, kemafsadatan. (Karena) setelah tahu quick count, rakyat beruforia merayakan kemenangan.

Oleh sebab itu pihaknya mengusulkan agar QC DITIADAKAN.

Menyampaikan usul adalah hak MUI dan Din Syansuddin (DS) sebagai bagian dr kelompok masyarakat dan warganegara RI. Demikian pula jika ada yang MENOLAK usul tsb, sejauh memang ada alasanbyg nalar dan pembuktian yg bisa dipertanggungjawabkan baik secara keilmuan, etika, politik, sosial, budaya.

Alasan DS dan MUI utk meniadakan QC tak cukup solid dalam pandangan saya sebagai pengamat politik maupun warganegara RI. Belum ada suatu kajian komprehensif ttg dampak negatif QC terhadap stabilitas kamnas dan politik nasional semenjak metode tsb diterapkan dlm Pemilu di RI. Juga DS mengabaikan dampak positif dr QC bagi proses penghitungan hasil Pemilu apabila ia dilakukan secara ketat mengikuti kaidah keilmuan.

Hal sama juga terjadi dengan hasil survei yang selain bisa berdampak positif juga bisa negatif, terutama jika ia disalahgunakan dengan mengabaikan kaidah dan prosesur keilmuan yg sudah disepakati. Jadi akar masalahnya bukanlah pada QC atau survei sebagai salah satu upaya manusia modern dalam memecahkan masalahnya, tetapi pada bagaimana mereka diterapkan: apakah sesuai atau tidak dg aturan keilmuan yg berlaku.

Terkait dg reaksi masyarakat terhadap hasil QC, yang harus diperhatikan justru adalah bgmn manipulasi thd hasil QC sehingga mengakibatkan eforia tsb. Jika masyarakat diajari secara rasional utk memahami apa dan bagaimana serta utk keperluan apa QC itu, saya rasa manipulasi hasil akan bisa dikurangi. Ini sangat berhubungan dg dinamika masyarakat dan kedewasaan masyarakat dalam menghadapi modernitas dan modernisasi.

Fakta selama beberapa dasawarsa di negeri kita menunjukkan bahwa manipulasi QC dimotivasi oleh kepentingan individu dan kelompok kepentingan khusunya elit politik. Masyarakat sejatinya sudah siap dan terbiasa dengan survei2 dan juga QC, karena mereka juga bagian integral dari masyarakat modern yang tersosialisasi oleh praksis masyarakat modern di belahan dunia lain.

Menurut saya, usul DS dan MUI utk meniadakan QC selain melawan dinamika masyarakat, juga tidak bijak. Ini mirip dg upaya melarang menggunakan teknologi canggih dlm rangka mengamati HILAL utk awal Ramadhan dan Syawal, dengan alasan yg sama: menciptakan keributan dalam masyarakat.

Manusia modern akan selalu berkembang, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi yg dipakainya. Pembatasan bisa saja dilakukan sejauh memang demi kemaslahatan manusia sendiri dengan didasari oleh pertimbangan-2 matang. Bukan karena sentimen dan kepentingan. Survei dan QC merupakan salah satu kebutuhan dalam masyarakat modern yg bergerak dengan dinamika yg cepat.

Sejauh yang saya lihat, baik survei dan QC membawa manfaat yang lebih banyak ketimbang madharatnya. Soal ada pihak yang nelakukan manipulasi dan bereaksi berlebihan, hal itu bukan karena dampak mereka, tetapi karena sikap manipulatif yang ada diantara individu dan kelompok kepentingan.

Akhirnya, marilah berpolitik dengan nalar dan nurani, bukan kemarahan dan benci. Demokrasi di Indonesia harus semakin terkonsolidasi, bukan mengalami kemunduran akibat manipulasi. Wallahua'lam.

Simak tautan ini:

Share:

Thursday, April 18, 2019

"DEKLARASI KEPAGIAN" KEMENANGAN PILPRES PRABOWO-SANDI


Peduli amat dengan fakta bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga resmi penyelenggara Pemilu di Indonesia, BELUM mengumumkan siapa PEMENANG Pilpres 2019 tgl 17 April lalu. Tapi PS dan pasangannya Sandiaga Uno dengan terang-terangan telah menggelar deklarasi kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Apakah ini sebuah keputusan yang bijak, legal, dan sahih SESUAI protap dan UU yang berlaku? Silakan anda komentari dengan menggunakan berbagai perspektif. Tetapi, saya kira kita akan segera tahu SECARA RESMI siapa Presiden dan Wapres TERPILIH setelah KPU mengumumkan. Tetapi saya, sebagai pengamat politik, cenderung mengatakan bahwa langkah atau manuver politik PS-SU ini bukan tidak dipikirkan dan direncanakan dengan perbagai pertimbangan yang menurut mereka sudah valid dan efektif untuk meyakinkan bahwa merekalah sang pemenang Pilpres 2019.

Hemat saya, keputusan melakukan deklarasi hari ini tak bisa dilepaskan dari beberapa hal seperti rencana-rencana gelar "people power", sujud syujur massal di Masjid Istiqlal, dan tudingan adanya berbagai kecurangan dalam survei dan "quick counts" (QC) yang dilakukan berbagai lembaga survei. Deklarasi ini, sebagai sebuaj manuver politik, merupakan sebuah sebuah "fait accompli" politik dan pengkondisian untuk manuver-manuver lanjutan sebelum dan pasca-pengumuman resmi KPU nanti.

Secara reflektif saya lantas berpikir: Akankah di Indonesia nanti ada Presiden "kembar" hasil Pilpres 2019?. Sebab saya jadi diingatkan pada peristiwa pertarungan elite politik di Venezuela beberapa waktu lalu, ketika Presiden Nicolas Maduro (NM) ditandingi dan di "gantikan" oleh Juan Guiado (JG) yang mengklaim sebagai Presiden yang legitimate secara politik!. Ujung-ujungnya krisis politik pun mendera Republik yang pernah dipimpin Hugo Chavez (HC) tsb. Perebutan kekuasaan itu makin susah diselesaikan karena negara-negara adikuasa spt AS dan sekutunya mendukung JG sedangkan Rusia dan beberapa negara lain di Amerika Latin lebih mendukung NM.

Tapi saya berdoa dan berharap, semoga Indonesia pasca-Pilpres 2019 tak mengalami krisi politik. Juga tak ada konspirasi "operation Venezuela" yang diorkestrasi kekuatan luar. Saa berharap ini hanyalah letupan ketidakpuasan dari pihak-pihak atau pribadi-pribadi yang saling bersaing ketat, ditambah dengan kekurang sabaran mengikuti proses politik demokratis.

Sebab seharusnya kita sebagai bangsa layak bangga dengan proses Pilpres yang bisa dikatakan paling akbar di dunia dan berlangsung demokratis, jujur, adil, bebas, dan rahasia. Karena kemampuan inilah Indonesia mampu menjadi salah satu ikon berdemokrasi saat ini dan ummat manusia di seluruh dunia menjadi saksinya!.

Jadi mengapa harus ada "Deklarasi kepagian" ini? Wallahua'lam.
Share:

Wednesday, April 17, 2019

PILEG RI 2019 ADALAH YANG TERANEH DI DUNIA

Menurut pandangan saya, Pemilu 2019 aneh, karena mayoritas partai politik hanya fokus untuk mengkampanyekan dua pasangan capres-cawapres, dan tidak melakukan kampanye untuk partai secara massif, terstruktur dan sistemik. Apalagi yang namanya DPD, nyaris tak terdengar siapa di antara caleg mereka yang melakukan kampanye tentang platform politik, program dan agenda, dan lain sebagainya.

Bahkan sejauh yg saya amati, tidak ada debat antar parpol yg akan berlaga utk kursi DPR, maupun antar caleg yang mau jadi anggota DPD. Media dan medsos pun sama sekali tak tertarik utk mewawancarai parpol ttg program mereka atau apa yang akan dilakukan para caleg DPD seandainya terpilih!.

Perkecualian hanya satu, yaitu PSI yang mengajak debat terbuka kpd parpol2 nasionalis. Juga ada pidato di depan massa PSI oleh pemimpinnya, Grace Natalie, yang isinya cukup membuat headline dan viral. Tantangan debat PSI, seperti diketahui, dicuekin oleh parpol lain, baik yg lama maupun yg baru!

Sebuah pertanda kemunduran dari politik elektoral (electoral politics) dan konsolidasi demokrasi di negeri ini pasca Reformasi.

Share:

Tuesday, April 16, 2019

KERIBETAN DI TPS LUAR NEGERI: SIAPA YANG MESTI TANGGUNGJAWAB?


Dalam pandangan saya, berbagai dugaan adanya surat suara dicoblos di Malaysia dan WNI yang tak bisa menggunakan hak pilihnya di Australia, Belanda, dan kekacauan pemungutan suara di Osaka, Jepang, dll. adalah indikasi bahwa manajemen KPU amburadul. Kendati demikian, saya masih belum bisa secara konklusif mengatakan bahwa permasalahan Pemilu tersebut sebagai suatu cara negatif atau manipulatif.

Menurut pandangan saya, akar masalahnya "... lebih pada persoalan manajemen pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu. (Dan) ini artinya yang paling bertanggung jawab adalah penyelenggara pemilu, baik di pusat maupun petugas setempat, sebab tidak semua di Luar Negeri itu terjadi. Ada daerah-daerah yang sangat bagus," Seperti yang saya saksikan sendiri di Wellington, Semandia Baru pada 13 April lalu, proses pencoblosan yg diselenggarakan di TPSLN, di KBRI, bukan saja lancar, tetapi juga meriah dan penuh keakraban diantara para warganegara Indonesia yang memilih di sana.

Simak tautan ini:

Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS