Monday, February 18, 2019

USUL UNTUK DEBAT CAPRES III



Supaya debat Capres ke III tak memBOSANkan, seperti debat ke dua semalam (17/2/+9), tapi juga tetap berbobot, saya punya usul begini:

Pertanyaan debat selain yg berasal dari panelis para PAKAR, juga dari RAKYAT biasa. KPU bisa seleksi pertanyaan lewat twitter yg disiapkan khusus utk menampung pertanyaan2 bermutu, kongkrit, yang tak harus muluk2 dan teoretis dari publik.

Kaum milennial, khususnya, perlu didorong agar mengajukan pertanyaan lewat twitter itu. Sebab mereka termasuk pemilih terbesar dan pemilik masa depan negeri ini.
Pakar itu sangat penting, tapi elemen publik juga perlu. IMHO
Share:

Friday, February 15, 2019

HTI RESMI BUBAR DENGAN PUTUSAN MA

ALHAMDULILLAH. Putusan Mahkamah Agung RI (MA) menolak kasasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Alhasil, ormas itu SAH sebagai organisasi TERLARANG di seluruh wilayah Republik Indonesia

"Tolak Kasasi." Begitu isi amar putusan MA, pada Jumat (15/2/2019). Kabiro Hukum dan Humas MA, Abdullah, membenarkan isi putusan tersebut saat ditanya oleh awak media. Abdullah menegaskan bahwa MA telah memutuskan menolak kasasi pihak HTI sehingga kembali kepada putusan sebelumnya, yakni membubarkan HTI. "Kan putusan PTUN kan bubar. PTUN menguatkan, kasasi tolak," kata Abdullah.

Publik dan rakyat Indonesia sempat dibuat galau dengan status pembubaran HTI yang terkesan masih belum jelas benar, dan juga karena kengototan ormas anti Pancasila dan anti NKRI tsb. yang, ironisnya, menggunakan hukum negeri ini, dan bersembunyi di balik prinsip dan praksis demokrasi, untuk membela diri.

Bukan hanya itu. Ketika kasus HTI itu dibela oleh Prof. Yusril Ihza Mahendra (YIM), yang dikenal sebagai pengacara kampiun dalam masalah ketatanegaraan itu, kegalauan rakyat dan publik kian mengental. Lebih-lebih ketika YIM kemudian bergabung dalam tim Tim Kampanye Nasional (TKN) paslon Jokowi-Ma'ruf Amin dalam posisi pengacara, kegalauan menjadi "kecemasan" adanya konflik kepentingan. Bukankah yang dikasasi adalah keputusan Pemerintah Presiden Jokowi (PJ) terkait pembubaran HTI?

Kini rakyat Indonesia bisa bernafas lega, karena MA telah mengetok palu dan mengumumkan putusan bersejarah terkait bubarnya organisasi politik yang ingin mendirikan Khilafah atau Daulah Islam tsb. Tentu saja dengan pembubaran secara legal formal tsb tak berarti bangsa ini sudah bebas dari kemungkinan infiltrasi dan penetrasi ideologi yang berlawanan dengan ideologi Pancasila, UUD 1945 dan demokrasi. Perjuangan masih harus dilanjutkan.

Langkah berikutnya Pemerintah hendaknya mengeluarkan peraturan untuk melarang seluruh aktivitas HTI dan para pendukungnya dalam segala bentuknya. Sebab dalam dunia yang semakin kompleks sebagai akibat dari globalisasi ini, akan dimungkinkan pemakaian berbagai metode dan cara utk penetrasi dan infiltrasi. Termasuk pemanfaatan cyber technology yang semakin canggih dan dapat diakses serta dioperasikan dari luar negara kita.

Kita sebagai bangsa harus menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Presiden Jokowi yang telah melakukan tindakan tegas, tetapi masih dalam koridor demokrasi, dalam melaksankan amanat Konstitusi dengan membubarkan organisasi politik HTI yang telah berkembang selama lebih dari 20 tahun di negeri ini. Kalaupun ada pihak yang menyebut tindakan PJ agak terlambat, hal itu saya kira masih jauh lebih baik daripada membiarkan bahaya berada di tengah-tengah kita dan makin besar! Salut kepada PJ!

Simak tautan ini:

1. https://tirto.id/ma-tolak-kasasi-hizbut-tahrir-indonesia-resmi-dibubarkan-dg8E
2. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44026822
3. https://nasional.kompas.com/read/2018/05/07/14200331/kalah-di-ptun-hti-akan-ajukan-banding
4, https://news.detik.com/berita/d-4430074/tok-ma-sahkan-pembubaran-hti
Share:

Friday, February 8, 2019

"NGENES" NYA POSISI PRESIDEN TRUMP

Belum usai proses pemeriksaan Timsus (Special Counsel) Kementerian Kehakiman (Secretary of Justice), kini Konggres AS (the House of Representatives) akan memeriksa Presiden Donald J. Trump dan pemerintahnya dengan seabreg persoalan yang telah diinventarisasi. Setidaknya ada 10 Komisi yang akan memeriksa 19 (sembilanbelas) persoalan terkait dengan orang nomor satu di negeri Paman Sam tsb (lihat tautan infografis di bawah). Termasuk, Komisi Intelijen yang akan memeriksa tiga masalah yg termasuk sensitif secara politik bagi Trump, yaitu: Kolusi dengan Rusia, tembok perbatasan, dan sanksi terhadap Rusia. Sementara Komisi Hukum akan memeriksa masalah perlindungan terhadap Timsus Mueller, dan isu pemisahan anak-anak dari keluarga para imigran. 
 
Jika hasil pemeriksaan Konggres AS ini bisa memperkuat atau menambah apa yang sedang dilakukan oleh Timsus yang dipimpin oleh Rober Mueller di atas, maka akan makin beranak-pinaklah urusan sang Presiden dengan para hamba wet. Belum lagi berbagai pemeriksaan dari lembaga lain terhadap dirinya dan anggota keluarganya, serta orang-orang yang punya kaitan dengannya. Seperti, misalnya, kasus-kasus yang ditangani oleh Kantor Kejaksaan di New York bagian Selatan (US Attorney Office for the Southern District of New York) dan Pengadilan Negeri Distrik Virginia bagian Timur (US District Court for the Eastern District of Virginia).


Pertaruhan nasib politik Trump ini diawali dengan munculnya dugaan adanya pelanggaran dalam Pilpres 2016, yang membawanya ke singgasana Gedung Putih. Seperti diketahui, kandidat Presiden dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, berhasil dikalahkannya dalam perhitungan jumlah suara di Electoral College. Donald Trump dinyatakan menang kendati secara hitungan suara pemilih (popular votes) sang mantan Ibu Negara unggul sekitar 3 juta suara!

Namun setelah Pilpres usai muncullah berbagai indikasi bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pilpres yang diduga dilakukan oleh kubu Trump. Dalam pelanggaran tsb para agen intelijen Rusia, GRU, diduga terlibat dengan tujuan memenangkan Trump. Persekongkolan antara Trump dan agen rahasia Rusia pun terindikasi dari berbagai kasus, seperti hacking komputer di markas besar partai Demokrat, pembocoran informasi email Hillary Clinton melalui Wikileak, dll. Maka dibentuklah Timsus oleh Kementerian Kehakiman dibawah pimpinan oleh Robert Mueller yang sampai kini telah bekerja lebih dari satu setengah tahun lamanya.

Dalam perkembangannya, ternyata pemeriksaan kasus itu berkembang jauh; bukan hanya soal kolusi dengan pihak asing (Rusia), yang jika terbukti akan membuka jalan kepada pemakzulan Presiden, tetapi juga bertambah lagi dengan berbagai dugaan pidana terkait dengan penyalahgunaan dana kampanye, pemberian uang kepada perempuan-perempuan teman kencan Trump, kebohongan terhadap pemeriksaan FBI dan Timsus Mueller, korupsi Yayasan Trump, dll.

Rentetan pemeriksaan Timsus Mueller yang melibatkan Donald Trump dan pemerintahnya; anggota keluarganya, para kolega dekatnya, dan pihak-pihak asing ini telah berhasil menjadikan tersangka puluhan orang. Jaksa Tinggi New York, Letitia James, bahkan berjanji akan membongkar semua tidak pidana yang dilakukan Trump dan keluarganya di wilayahnegara bagian tersebut. Dan kini giliran DPR AS, yang pada saat ini didominasi oleh Partai Demokrat, melakukan pemeriksaan terhadap Trump. Namun sampai saat ini belum ada satupun dugaan kolusi yang benar-benar bisa ditimpakan kepada sang Presiden dan yang akan langsung bisa digunakan sebagai dasar hukum bagi pemakzulan beliau.

Tak pelak, dengan deras dan bertubi-tubinya tudingan dan pemeriksaan serta banyaknya kasus yang terkait dengan dirinya, sang Presiden ini benar-benar merasakan dampak negatifnya. Menurut laporan hasil survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga prestisius, popularitas dan "job approval" Trump pun kian tiarap: 36% (CNN); 38% (Gallup); dan 37% (Rasmussen). Setelah kekalahan politik menghadapi perlawanan kubu partai Demokrat di Konggres, dalam kasus penutupan kantor Federal, beberapa minggu lalu, pamor politik Trump makin buram. Dan jika pemeriksaan Konggres ini sukses, maka akan makin "ngenes" lah prospek politik Trump di Pilpres 2020.

Simak tautan ini:

Share:

Thursday, February 7, 2019

DEKLARASI ABU DHABI & KONSEP KEWARGANEGARAAN


Dalam dokumen Deklarasi Persaudaraan Kemanusiaan (Human Fraternity Declaration) yang ditandatangani oleh Sri Paus Fransiskus dan Syaikh Al-Azhar, Ahmad al- Thayeb, pada 4 Februari 2019, di Abu Dhabi (selanjutnya saya sebut dengan Deklarasi Abu Dhabi) antara lain dinyatakan pentingnya penggunaan konsep kewarganegaraan (citizenship) sebagai landasan membangun persaudaraan ummat dan kemanusiaan.

Konsep kewarganegaraan tersebut dipahami sebagai berikut:

"The concept of citizenship is based on the equality of rights and duties, under which all enjoy justice. It is therefore crucial to establish in our societies the concept of full citizenship and reject the discriminatory use of the term minorities which engenders feelings of isolation and inferiority"

(Konsep kewarganegaraan didasarkan atas persamaan hak-hak dan kewajiban, di atas mana semua orang menikmati keadilan. Oleh karenanya sangat penting untuk membangun konsep kewarganegaraan penuh di masyarakat kita, dan menolak pemakaian secara diskriminatif istilah minoritas-minoritas yang akan memperkuat rasa terisolasi dan inferioritas." Terjemahan penulis )

Konsep kewarganegaraan itu sangat relevan di dalam masyarakat seperti Indonesia, dan ia berkesesuaian juga dengan Konstitusi RI, UUD 1945, yang menjadi dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kita sebagai bangsa seharusnya bangga dan menjadi pelopor serta contoh dalam penggunaan konsep kewarganegaraan tsb bagi bangsa lain di dunia, termasuk dunia Islam.

Melalui pemahaman yang tepat tentang kewarganegaraan, maka relasi-relasi baik individu maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan dapat menghindari keterpecah belahan dan meningkatkan kualitas solidaritas kebangsaan. Sebab standar utama kewarganegaraan adalah hak dan kewajiban asasi yang mengatasi sekat-sekat identitas primordial dan kelas sosial, serta menolak segala bentuk diskriminasi.

Dalam masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia, konsep kewarganegaraan seperti itu, menjadi landasan pembentukan sistem demokrasi yang partisipatoris dan bermuara kepada keadilan sosial. Pembedaan sosiologis dan politis seperti mayoritas-minoritas umpamanya, tidak bisa dijadikan justifikasi bagi kebijakan publik yang bernuansa diskriminatif. Sebab kategori seperti itu jika secara semena-mena digunakan akan menciptakan keterasingan dan keterpecahan dalam sistem sosial.

Deklarasi Abu Dhabi untuk Persaudaraan Kemanusiaan (Human Fraternity Declaration) itu sudah semestinya kita dukung dan sosialisasikan dalam komunitas dan masyarakat serta pemimpin-pemimpin kita. Insya Allah konsep kewarganegaraan, yang dipromosikan oelh dua pemimpin agama besar dunia, itu akan memperkuat kesadaran dan semangat kita memperkokoh NKRI dan membendung bahaya sektarianisme, intoleransi, dan radikalisme. Amin.
Share:

DWI FUNGSI PART DEUX?

Rencana transfer 150 Pati (berpangkat Jenderal) & 500 Pamen TNI (berpangkat kolonel) yang tak punya jabatan struktural ke ASN, BUKAN sebuah SOLUSI tepat, tapi malah terkesan GRUSA-GRUSU!

Sepertinya ada hitung-hitungan politik dalam rencana ini. PJ ingin disukai oleh militer, dan khawatir keluarga militer tidak dukung 01 tetapi ke 02. belum lagi suara-2 para mantan jenderal yang kritis thd beliau. jadi strateginya ya antara lain seperti ini: mbeseli militer dan Polri dengan jabatan-2 walaupun harus membuat para ASN jumpalitan. PJ adalah orang yang berlatar belakang partikelir, pengusaha, jadi tak usah pusing dengan para ASN dan keluarganya. Apalagi parpol-parpol pendukungnya. Bagi parpol, ASN hanya dianggap "bargain chips" saja dalam permainan politik. Dalam benak para elit parpol itu, jika ASN dibandingkan dengan militer dan Polri, maka secara politik pihak yang kedua itu lemah.

Saya jadi ingat bagaimana mudahnya Presiden AS, Donald Trump, menutup kantor-kantor pemerintah Federal untuk tawar menawar politik juga. Yang tidak dipikirkan oleh Trump maupun PJ adalah, ASN juga mempunyai kemampuan untuk bargaining politik dengan kekuatan parpol lawan. Juga mereka merupakan bagian dari masyarakat sipil di kedua negara tsb. Kalau mereka kecewa, pilihan mereka juga bisa digeser kepada lawan, bukan?

Sejatinya akar masalah dari berlebihnya jumlah pati dan pamen TNI tanpa jabatan struktural terletak pada manajemen pembinaan karier personel. Jadi ia adalah persoalan internal yang mesti diselesaikan secara tuntas secara internal. Bukan dengan penyelesaian "politis" yang malah berpotensi membuat kegaduhan. Kebijakan  yang tanpa nalar dan nurani, dan menafikan inti amanat reformasi, akan menciptakan akibat yang serius dan destruktif. Kecurigaan akan kembalinya Dwi Fungsi muncul dalam weacana politik, padahal Dwi Fungsi sudah diakhiri oleh gerakan reformasi. Jangan pula membangkitkan lagi menjadi Dwi Fungsi Part Deux!

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10213898629083614&id=1345432199

1. https://nasional.tempo.co/read/1172713/650-perwira-tinggi-tni-tak-memiliki-jabatan-struktural
2. https://nasional.tempo.co/read/1172672/tni-kebanjiran-jenderal-tanpa-jabatan
4. https://news.detik.com/berita/d-4416469/jk-sebut-pati-tni-nonjob-muncul-sejak-dwifungsi-dihilangkan
5. https://nasional.tempo.co/read/1172734/rincian-jenderal-tanpa-jabatan-di-tni/full&view=ok
Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS