Friday, July 13, 2018

MANUVER IMIN MELAMAR CAWAPRES OPOSISI


Konon kabarnya, Muhaimin Iskandar (Cak Imin, CI) sedang menawarkan diri untuk menjadi CAWAPRES Pak Prabowo Subianto (PS). Mungkin ini adalah manuver antisipatif beliau dan PKB setelah marak kabar bahwa dirinya tidak masuk 5 besar pilihan Presiden Jokowi (PJ) utk jadi cawapres beliau.

Bagaimana respon (sementara) yang muncul dr beberapa parpol?. Dari pihak oposisi, Gerindra bilang: "Itu bisa didiskusikan." PKS bilang: "Sulit & berliku." Dari pihak petahana, PDIP bilang: "Kenapa gak jadi Capres saja?" Respon-respon tsb, hemat saya, merupakan indikasi bahwa kans CI saat ini masih belum mulus untuk menjadi cawapares PS dan kian "dianggap sepi" oleh kubu petahana.

Padahal, di atas kertas, portofolio politik CI cukup mengesankan dan sangat memenuhi syarat sebagai pendamping PJ. IC adalah Ketum PKB, parpol dengan basis massa riil kuat dan dekat dengan NU, yang berpotensi besar dan sangat diperlukan oleh sang petahana dalam Pilpres 2019. CI adalah seorang mantan Waka DPR, mantan Menteri, dan politisi dengan pengalaman panjang sejak reformasi digulirkan. Last but not the least, PKB, sebagai salah satu parpol pendukung Pemerintah PJ, juga memiliki rekam jejak yang baik dalam hal loyalitas yang kuat dan konsisten baik di lingkaran eksekutif maupun legislatif.

Namun portoolio politik tersebut seakan belum dapat meyakinkan publik terkait elektabilitas dan popularitas CI sebagai kandidat cawapres PJ. Dibandingkan misalnya dengan Mahfud MD (MMD), Sri Mulyani Indrawati (SMI), Moeldoko (Mdk), Gatot Nurmatyo (GN), bahkan Chairul Tanjung (CH) yang berasal dari nonparpol; atau Airlangga Hartarto (AH) dari parpol, posisi Imin tercecer di belakang. Kendati CI juga terus menggelar sosialisasi pribadinya melalui baliho dan media massa serta medsos yang, hemat saya, paling gencar ketimbang semua aspiran cawapres lainnya, tampaknya masih belum berhasil menggenjot citra sebagai kandidat dan kansnya dalam kontestasi.

Kini manuver untuk menjadi kandidat cawapres kubu oposisi pun telah dilakukan oleh CI. Untuk sementara, saya lihat gaungnya belum begitu besar pengaruhnya bagi kubu petahana. Reaksi dari PDIP malah terkesan tak menganggap penting terhadap kemungkinan CI menjadi cawapres kubu oposisi. Sedangkan gaung di kubu oposisi sendiri, walaupun positif tetapi juga belum benar-benar menunjukkan bahwa CI adalah alternatif lebih kuat daripada nama-nama kandidat cawapres yang sudah beredar namanya seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan (AB), Zulhas, dan GN.

Sebuah panorama politik yang kurang menawan bagi CI, PKB, dan para simpatisan beliau tentunya...

Simak tautan ini:

Share:

Thursday, July 12, 2018

SERETNYA PENETAPAN CAPRES-CAWAPRES 2019 DARI KUBU OPOSISI

Sampai tulisan ini diposting, parpol-parpol yang termasuk oposisi yakni Gerindra, PKS, dan PAN, serta parpol independen, Demokrat (PD), masih belum mencapai kesepakatan bulat mengenai siapa yang akan menjadi paslon mereka dalam Pilpres tahun depan. Kendati parpol-parpol tersebut telah melakukan berbagai negosiasi dan maneuver politik untuk mengerucutkan pilihan-pilihan, tetapi publik di negeri ini masih sulit untuk diyakinkan bahwa hal itu sudah terbuhul. Semestinya, kalaupun tidak menyamai kesolidan kubu parpol pendukung petahana, kubu parpol oposisi memperlihatkan kepada publik, dan terutama para simpatisan mereka, bahwa suatu kemajuan (progress) sudah atau sedang terjadi.

Faktanya, capres yang sudah pasti pun belum, apalagi cawapres. Posisi Prabowo Subianto (PS) yang selama ini paling kuat dalam blantika pencapresan sebagai penantang Presiden Jokowi (PJ), baik menurut berbagai survei maupun wacana politik di media massa dan media sosial, belum kunjung diumumkan sebagai capres resmi, tetapi baru capres dari Gerindra. Dalam soal cawapres, situasinya lebih karut-marut lagi. Proses mencari cawapres justru makin memecah soliditas parpol oposisi dan relasi mereka dengan partai independen. Apalagi kalau ditambah lagi dengan kemungkinan bergabungnya partai yang semula mendukung PJ kedalam kubu ini. Karut-marut politik akan semakin menjadi jadi dan bisa mengancam kesiapan mereka mendaftarkan paslon yang mampu memobilisasi dukungan yang mengimbangi kekuatan sang petahana.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya soliditas parpol-parpol penantang PJ. Faktor pertama adalah kendala struktural yang berasal dari aturan Pilpres yakni ambang batas (threshold) utk bisa mengusung paslon, yakni 20% kursi di DPR. Faktor ini jelas bukan hanya menjadi kendala bagi kubu oposisi semata, karena ia berlaku juga bagi pihak petahana. Namun secara faktual kubu petahana telah mendapat dukungan parpol-parpol besar dan menengah yang lebih dari cukup, tetapi sebaliknya dengan kubu oposisi yang harus hati-hati menghitung agar tidak terganjal dalam tahap pendaftaran paslon. Fakta ini menjadikan kubu oposisi tak punya ‘kemewahan’ berupa ruang maneuver yang luas.

Melihat jumlah parpol dalam kubu ini yang hanya 3 ditambah satu parpol independen, maka yang paling mungkin dibuat hanya ada 1 (satu paslon) saja agar mampu memobilisasi suara secara efektif dan, secara teoretis, mengimbangi petahana. Jika lebih dari satu paslon, maka akan merugikan oposisi dan, sebaliknya, menguntungkan petahana. Hal ini dikarenakan tingkat elektabilitas dan popularitas PJ, sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai survei sampai saat ini, masih jauh di atas PS, apalagi tokoh-tokoh aspiran capres lain, seperti Gatot Nurmantyo (GN), Anies Baswedan (AB), Agus Harimurti Yudhoyno (AHY), Amien Rais (AR), Habib Rizieq Syihab (HRS), dll. Asumsi bahwa jika ada tiga poros yang bertanding, mengikuti model Pilkada DKI 2017, maka akan terjadi mobilisasi pada putaran kedua yang memenangkan oposisi, rasanya terlalu berlebihan. Sebab suara pemilih PJ akan cenderung utuh dan lebih dari 51%, sementara dua lawannya akan terpecah. Lagi pula DKI, yang hanya memiliki 4,6% suara dari seluruh Indonesia, tidak bisa dijadikan sebagi model untuk Pilpres yang berlingkup nasional itu.

Faktor kedua adalah fakta bahwa Pilpres 2019 akan terjadi bersamaan dengan Pileg untuk pertama kalinya. Secara psikologis hal ini berdampak kepada para pemilih partai-artai politik dan oleh sebab itu parpol-parpol (baik pendukung petahana maupun oposisi) harus memikirkan dan mengantisipasi agar Pilpres tidak berdampak negatif terhadap perolehan suara dalam Pileg. Itu sebabnya parpol-parpol yang karakternya berbasis massa dan memiliki kultur politik partrimonial akan khawatir jika paslon capres mereka tidak memberi insentif bagi pemilihan caleg, atau malah merugikan. 
 
Bagi parpol yang karakternya adalah partai kader, kekhawatiran ini kendati ada tetapi tidak atau belum besar. Dari kubu oposisi, hanya PKS lah yang punya karakter partai kader, sementara yang lain adalah partai massa yang patrimonialistik. Bagi yang disebut belakangan itu, sosok figure capres-cawapres yang merepresentasikan partai mereka menjadi perkara serius untuk meningkatkan daya tarik bagi pemlih mereka, baik yang lama maupun yang baru.

Faktor ini bisa membantu menjelaskan mengapa Gerindra sangat keukeuh dengan pencapresan PS dan PD dengan mengusung AHY, setidaknya sebagai cawapres, dan PAN menawarkan Zulhas. PKS memang berusaha keras agar tokohnya menjadi cawapres, tetapi itu lebih sebagai sebuah maneuver tawar menawar dan menunjukkan komitmen para elitnya kepada anggota serta simpatisannya. Posisi PS dan AHY serta Zulhas sebagai ikon partai sangat penting untuk memobilisasi dukungan dalam Pileg. Bandingkan dengan PKS yang memiliki balon capres dan cawapres sampai 9 orang. Partai yang berkarakter partai kader tidak terlalu tergantung kepada Ketum nya dan mampu menyodorkan lebih banyak alternatif karena para pemilih, baik tradisional maupun yang baru, sudah terbiasa memakai pertimbangan kualitas dan kapasitas ketimbang loyalitas patrimonialistik.

Faktor ketiga adalah beban logistik yang harus ditanggung oleh kubu oposisi, khususnya bagi PS dan Gerindra. Problem ini sudah diakui sendiri oleh elit partai berlambang kepala Garuda tsb dan menjadi kendala yang paling nyata serta berkait berkelindan dengan faktor pertama di atas.Tarik menarik antara parpol koalisi oposisi dan independen terkait siapa yang layak menjadi cawapres PS, sangat dipengaruhi faktor ini. Dari nama-nama yang muncul sebagai calon pendamping PS, nama-nama GN, AB dan AHY, masih tetap belum final, walaupun konon makin mengerucut kepada dua nama terakhir. 
 
Faktor logistik Pilpres ini jika tidak diatasi dengan baik oleh PS dan Gerindra akan menciptakan kegaduhan berkepanjangan yang, bukan tidak mungkin, berujung pada munculnya opsi dua poros di barisan oposisi. Paling tidak, dampak masalah logistik ini akan menjadi penghambat bagi proses sosialisasi yang seharusnya sudah digelar karena mesin partai tak mungkin bisa bekerja dengan efektif tanpa dukungan logistic yang memadai.

Ketiga faktor diatas merupakan kendala utama yang masih belum terurai, apalagi terpecahkan, oleh kubu oposisi PJ. Padahal jika melihat alternatif nama-nama, khususnya bagi cawapres yang potensial untuk mendampingi beliau, jumlahnya tak sebanyak yang mesti dipilih oleh PJ. Dengan semakin dekatnya masa pendaftaran paslon Pilpres 2019, yakni 4 Agustus 2018, maka semakin tinggi urgensi parpol kubu oposisi untuk mencari titik temu, khususnya menentukan dan menetapkan cawapres. 
 
Jika persoalan bergerak menjauh menuju kepada capres alternatif selain PS, saya kira akan menambah kerumitan. Keseretan dan kerumitan kubu oposisi untuk menentukan pasangan capres dan cawapres ini jangan sampai mengakibatkan Pilpres 2019 hanya diikuti satu paslon berhadapan dengan kotak kosong. Namun semua itu terpulang kepada para elit parpol-parpol tersebut, karena secara konstitusional, soal penetapan capres dan cawapres ada di tangan mereka.
Share:

Wednesday, July 11, 2018

MENAKAR CAWAPRES PRESIDEN JOKOWI

Dialog di CNN TV tadi malam (10/07/18) bertema: "Menakar sosok cawapres Jokowi yang akan mendampingi beliau dalam Pilpres 2019." Saya bersama Jayadi Hanan (JH) dari SMRC dan dipandu mas Budi Adiputro (BA) dari CNN TV. Kendati Presiden Jokowi (PJ), sebagai petahana, sampai saat ini memiliki elektabilitas yang tinggi dibanding dengan para pesaing (contenders) dan dukungan parpol-parpol yang kuat, namun persoalan siapa yang akan menjadi cawapres beliau tetap sangat penting. Bukan saja karena cawapres akan mendampingi beliau sebagai wakil, tetapi juga mempunyai peran strategis dalam dinamika perpolitikan nasional saat ini dan lima tahun yad.


Berbagai spekulasi, hasil survei, dan tokoh-tokoh yang menyatakan kesiapan atau pun diusulkan sebagai cawapres telah bermunculan di ruang publik. Terakhir, PJ sendiri mengisyaratkan bahwa beliau telah mengantongi nama cawapres pilihannya dan tinggal mengumumkan pada saat yang tepat. Namun perbincangan tentang siap sosok cawapres ideal masih menarik, apalagi waktu pendaftaran paslon yang kian mendekat, yakni pada 4 Agustus 2018.

Survei SMRC mengenai cawapres PJ berdasar pendapat elite, opinion leaders, dan publik. Yang dignakan sebagai kriteria dlm survei ini adalah integritas, kapabilitas, empati, akseptabilitas, dan kontinuitas, yang dimiliki para tokoh yang dianggap berpotensi menjadi pendamping PJ. Saya menggunakan perspektif strategis dengan kriteria kepribadian, kapasitas sebagai komunikator, rekam jejak integritas, komitmen terhadap demokrasi dan HAM, dan kemampuan networking baik nasional maupun internasional.

Berdasarkan survei SMRC, dua tokoh yakni Mahfud MD (MMD) dan Sri Mulyani Indrayati (SMI) secara konsisten menempati urutan teratas. Selain itu ada nama-nama seperti Chairul Tanjung (CT), Tuan Guru Bajang (TGB), Gatot Nurmantyo (GN), Anies Baswedan (AB), dan Said Aqil Siradj (SAS). Sementara itu saya mengajukan 8 nama. Selain MMD dan SMI, masih ditambah dengan nama-nama seperti Moeldoko (M), Chairul Tanjung (CT), M. Tito Karnavian (MTK), Airlangga Hartarto (AH), M. Romahurmuzy (MR), dan As'ad Ali (AA).

Kendati perspektif-perspektif yang mendasari pemilihan kriteria-kriteria itu memiliki perbedaan, tetapi sejatinya saling melengkapi. JH dan saya menganggap dukungan parpol masih tetap diperlukan sebagai keharusan konstitusional dalam Pilpres, namun keberadaan cawapres yang mampu membantu PJ dalam memerkuat dukungan dalam meraih suara di kalangan pemilih Muslim sangat penting. Sosok cawapres PJ sangat berperan penting dan rekruitmen dari luar partai politik akan lebih bernilai lebih dalam hal ini.

Silakan menyimak rekaman video dialog ini dan mengomentarinya. Trims (MASH)

https://www.youtube.com/watch?v=73HI-7WfQLo&t=241s

Share:

Tuesday, July 10, 2018

CAWAPRES JOKOWI PADA PILPRES 2019 DARI PERSPEKTIF STRATEGIS


1. Latarbelakang

Sebagai seorang warganegara Republik Indonesia, sekaligus pengamat politik, yang ingin menggunakan hak menyampaikan pendapatnya mengenai calon Wakil Presiden (cawapres) pada Pilpres 2019, saya mencoba menyampaikan usul kepada Presiden Jokowi (PJ). Secara spesifik, usul tsb terkait dengan persyaratan cawapres yang layak untuk dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan beliau. Saya menyadari bahwa memilih cawapres merupakan hak PREROGATIF PJ, namun beliau tentu akan menggunakan berbagai pertimbangan sebagai landasan menentukan pilihan tsb. Yang sudah banyak dikemukakan adalah pertimbangan kepentingan parpol (pengusung dan pendukung), kepentingan kekuatan kelompok elit strategis (politik, ekonomi, sosial, budaya, dll), dan aspirasi publik Indonesia pada saat ini.

2. Pertimbangan Strategis Cawapres PJ 2019

Saya mencoba menggunakan pertimbangan strategis, yakni bagaimana Pemerintahan PJ akan efektif, stabil, dan berkelanjutan. Pertimbangan strategis ini merupakan hal yang niscaya, karena menyangkut kepentingan bangsa dan NKRI, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dalam hal ini terdapat tiga variabel utama: 1. Keberlanjutan dan legacy kebijakan Pemerintahan PJ; 2. Terjaminnya keamanan nasional; dan 3. Keberlangsungan proses konsolidasi demokrasi di masa yang akan datang.

Dari tiga variabel utama tersebut, saya menggunakan beberapa indikator berikut:

Untuk variabel pertama, indikator-indikatornya adalah: a) Keberlanjutan program-program pembangunan ekonomi nasional, khususnya pembangunan infrastruktur yang selama periode pertama telah dilaksanakan dan dirasakan hasil-hasilnya oleh bangsa; b) Keberlanjutan dalam pemberantasan kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan pada umumnya, dan khususnya di lapisan menengah ke bawah; c) Pemberantasan korupsi; dan d) Pemajuan dalam pendidikan dan Iptek nasional.

Untuk variabel kedua, indikator-indikator adalah: a) Peningkatan kualitas alat negara dalam pertahanan dan keamanan (TNI, Polri, BIN, dll); b) Peningkatan kualitas diplomasi; c) Pemberantasan intoleransi, radikalisme dan penanggulangan terhadap ancaman terorisme; d) Pembangunan wilayah perbatasan; e) Peningkatan penegakan hukum baik di lingkungan penyelenggara negara maupu warga negara; dan f) Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan.

Untuk variabel ketiga, indikator-indikatornya adalah: a) Peningkatan kualitas partai politik sebagai komponen sistem demokrasi; b) Pemberdayaan organisasi masyarakat sipil sebagai tulang punggung demokrasi; c) Pengembangan pendidikan multikulturalisme di seluruh lapisan masyarakat; dan d) Penegakan dan perlindungan HAM, termasuk dan terutama terkait dengan kaum perempuan dan anak-anak, serta kaum minoritas di seluruh Indonesia.

3. Persyaratan Bagi Cawapres yang Efektif

Berdasarkan 3 (tiga) variabel dengan 14 (empatbelas) indikator di atas, maka persyaratan untuk seorang cawapres yang efektif bagi PJ untuk 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1) Cawapres adalah sosok yang memiliki loyalitas dan komitmen pribadi kepada PJ untuk menjadi pembantu utama dan wakil beliau sesuai ketentuan Konstitusi dan perundang-undangan terkait jabatan sebagai RI-2. Ia tidak memiliki agenda politik pribadi maupun ketergantungan politik yang berpotensi menggangu hubungan kerjanya dengan RI-1.

2). Cawapres tsb memiliki kemampuan sebagai komunikator PJ kepada berbagai kelompok strategis, baik pada tataran elite politik, Pemerintah, maupun organisasi masyarakat sipil (OMS). Karenanya ia harus mempunyai rapport yang baik dengan parpol (pendukung Pemerintah maupun oposisi), aparat Negara, dan tokoh-tokoh OMS yang memiliki pengaruh dan kekuatan strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Relasi yang baik dengan kelompok-kelompok Islam moderat akan sangat penting,

3). Cawapres tersebut memiliki rekam jejak sebagai sosok berintegritas yang tidak memiliki catatan keterlibatan dalam tipikor dan/ atau kriminalitas. Ia juga harus memiliki rekam jejak yang baik dalam kehidupan publik, termasuk relasinya dengan kaum minoritas, serta tegas dalam menghadapi kelompok intoleran dan radikal.

4). Komitmen cawapres terhadap peningkatan kualitas berdemokrasi dan perlindungan HAM tak diragukan dan dapat dibuktikan dalam rekam jejaknya dalam perjalanan karirnya. Pemihakan dan komitmen terhadap prinsip-prinsip dasar dalam kehidupan demokrasi dan penerapannya di Indonesia, seperti reformasi TNI, Polri, sistem birokrasi aparatur negara sangat penting.

5). Cawapres PJ juga memiliki kemampuan berdialog dan bisa membangun jejaring pada tataran regional dan internasional. Hal ini penting dalam rangka membantu RI-1 melakukan berbagai langkah kebijakan diplomatik khusus untuk memerkuat polugri, ekonomi, dan pemajuan Iptek.

4. Siapa Yang Memenuhi Persyaratan Cawapres PJ?

Menurut berbagai pemberitaan media dan informasi dari berbagai laporan survei terkait cawapres PJ yang potensial, sudah ada nama-nama yang bermunculan dan menjadi pembicaraan publik. Mereka berasal dari parpol pendukung dan pengusung PJ dan nonparpol, seperti mantan Jenderal TNI/Polri atau yang masih aktif, serta kalangan profesional, pengusaha, dan pejabat negara yang masih aktif atau telah pensiun. Banyaknya nama potensial tak berarti akan mempermudah seleksi kerena semakin banyak pula kepentingan yang harus diperhatikan dan diperhitungkan.

Jika memakai persyaratan di atas, maka nama-nama yang masuk dalam daftar singkat (short list) sejatinya tidak akan terlalu banyak jumlahnya. Dengan mengacu kepada survei cawapres yang dilakukan oleh Lembaga Survei SMRC, maka dapat kiranya dibuat semacam daftar sementara, terdiri atas 5 besar hasil survei tsb ditambah dengan beberapa nama lain. Saya mengusulkan nama-nama berikut ini: 1; Mahfud MD; 2. Moeldoko; 3. Sri Mulyani Indrawati; 4. Chairul Tanjung; 5. M. Tito Karnavian; 6. Airlangga Hartarto; 7. Romahurmuzy; dan 8. As’ad Ali.

Pamulang 10 Juli 2018
Share:

Sunday, July 8, 2018

CAWAPRES NONPARPOL TAKKAN KURANGI PEROLEHAN SUARA JOKOWI

Presiden Jokowi (PJ) sudah menyatakan secara terbuka bahwa beliau sudah punya calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 2019 yad, dan tinggal diumumkan. Namun demikian saya ingin sekedar "urun rembug" dalam hal ini. Intinya, seperti judul posting ini, cawapres TIDAK HARUS dari kalangan parpol saja. Dari kalangan nonparpol pun perlu dipertimbangkan, sebab tidak akan merugikan perolehan suara beliau. Silakan simak pandangan saya yang dimuat di portal baranews.co (Minggu 8 Juli 2018) di bawah ini:
==============================

Jakarta, Baranews.co – Presiden Joko Widodo tidak perlu ragu untuk memilih calon wakil wakil presiden yang berasal dari luar partai politik. Calon wakil presiden dari luar parpol dinilai tidak akan mengurangi perolehan suara Jokowi dalam Pemilu Presiden 2019.

Meski demikian, Presiden Jokowi memerlukan strategi agar tidak ditinggal oleh parpol koalisi yang mendukungnya.

Berdasarkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Mei 2018, ada beberapa sosok yang dinilai memiliki kualitas personal yang memadai dan cocok untuk menjadi cawapres bagi Jokowi. Mereka adalah Sri Mulyani Indrawati, Mahfud MD, Gatot Nurmantyo, Airlangga Hartarto, Anies Baswedan, dan M Zainul Madji.

Calon-calon ini dinilai berdasarkan lima kriteria, yaitu integritas, akseptabilitas, empati, kontinuitas, dan kapabilitas. Menurut hasil survei tersebut, sebagian besar nama-nama tersebut didominasi tokoh dari nonparpol. Hanya ada Airlangga Hartarto yang berasal dari parpol.

”Nama tokoh dari nonparpol muncul karena masyarakat sudah jenuh dengan sosok dari parpol. Sudah belasan tahun, tokoh-tokoh dari parpol ini kehilangan kepercayaan di mata masyarakat. Fenomena ini juga terlihat dari proses pilkada, di mana partai-partai cenderung memilih calon independen untuk maju, dan masyarakat cenderung memilih calon independen tersebut,” tutur pengamat politik Muhammad AS Hikam dalam diskusi bertajuk ”Presidential Race: Siapa Lawan Tanding Jokowi?” di Jakarta, Jumat (6/7/2018).

Hikam melanjutkan, Jokowi tidak perlu ragu untuk memilih cawapres dari nonparpol. Hal itu tidak akan mengurangi perolehan suara untuk Jokowi pada Pemilu 2019. Awalnya, muncul keraguan, jika memilih cawapres dari nonparpol, Jokowi akan kehilangan suara dari pendukung parpol koalisi.

”Elektabilitas tokoh-tokoh dari nonparpol ini masih cukup tinggi. Namun, Jokowi hanya perlu memikirkan strategi agar tidak ditinggalkan partai koalisi pendukungnya hanya sebagai syarat ambang batas presiden,” ujarnya.

Oleh sebab itu, saat ini Jokowi tidak perlu terburu-buru untuk mengumumkan cawapres yang akan dipilihnya. ”Kalau bisa, diumumkan pada saat menit-menit akhir jelang pendaftaran. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga agar parpol koalisi yang mendukungnya tidak beralih,” ucap Hikam.

Penantang Jokowi

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, menjelaskan, hingga saat ini masih belum ada kejelasan siapa yang akan menjadi penantang Jokowi. ”Para calon penantang ini seperti tidak punya platform yang jelas dan elektabilitasnya stagnan,” kata Syamsuddin.

Ia menyebutkan, Prabowo Subianto, Jusuf Kalla, Gatot Nurmantyo, dan Anies Baswedan memang menjadi kandidat kuat sebagai penantang Jokowi. Namun, nama-nama ini masih belum mendapatkan dukungan yang kuat dari parpol, kecuali Prabowo.

Menurut Syamsuddin, polemik pencalonan yang ada di kubu oposisi juga menjadi salah satu tantangan yang perlu dihadapi kubu tersebut. Kubu oposisi belum memiliki kesamaan suara terkait siapa calon yang akan diusung untuk Pemilu 2019.

Hikam mengatakan, seharusnya kubu oposisi bisa lebih cepat mengumumkan nama cawapresnya. Hal tersebut diperlukan agar publik bisa lebih mengenali siapa sosok yang seharusnya menjadi penantang Jokowi.

”Sistem demokrasi kepartaian dan koalisi yang ada sekarang cenderung lebih menguntungkan petahana karena petahana memiliki waktu yang lebih panjang untuk persiapan dan publik sudah mengenalnya. Oleh sebab itu, kubu oposisi perlu segera mengusung nama cawapresnya,” ucapnya. (DHANANG DAVID)

Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS