Monday, August 20, 2018

MENAKAR GOLPUT AHOKERS DALAM PILPRES 2019



Kekhawatiran sementara pihak bahwa para pendukung mantan Gubermur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok, atau yg disebut dg "Ahokers", akan menjadi Golput yang mengurangi perolehan suara petahana, patut untuk dicermati. Hal ini merupakan salah satu implikasi dari terpilihnya KH. Ma'ruf Amin (MA), Ketua MUI dan juga Rais Aam PBNU, sebagai cawapres petahana Presiden Jokowi (PJ) pada 9 Agustus 2018 lalu.

Seperti diketahui, MA adalah sosok yang menjadi salah satu ikon dalam kasus pidana penghinaan agama yang menimpa Ahok pada 2017, yang bukan saja berujung pada vonis penjara 2 th kepada sang Gubernur, tetapi juga berkontribusi sangat signfikan terhadap kekalahan beliau dalam Pilkada 2017 melawan paslon Anies Baswedan (AB) dan Sandiaga Uno (SU).

Terpilihnya MA sebagai cawapres, bukan saja mengejutkan tetapi sekaligus juga menimbulkan kontroversi: apakah pilihan PJ, yang notabebene adalah sosok yang sangat dekat dg Ahok, merupakan perubahan paradigmatik yang sangat mendalam? Bahkan bagi para Ahokers yang memiliki idealisme membangun demokrasi yang berasaskan Pancasila dan UUD 1945, pilihan PJ tsb dianggap sebagai sebuah "U-turn" (putaran) politik yang terjadi karena tekanan parpol demi kepentingan mereka sendiri dalam rangka mengantisipasi Pilpres 2014.

Itulah sebabnya ketika kemudian wacana golput para Ahokers itu muncul di ruang publik, hal tersebut segera mendapat respon yang bermacam-macam, mulai dari anggapan bahwa wacana tsb hanya merupakan reaksi psikologis spontan akibat kekagetan dan/ atau keterkejutan (shock) sementara, sampai pada anggapan bahwa wacana tsb benar-benar akan memiliki resonansi elektoral berupa tergerusnya suara PJ dalam Pilpres 2019.

Saya termasuk pengamat yang tidak menyepelekan dampak golputnya para Ahokers, bukan saja terhadap elektoral tetapi juga proses konsolidasi demokrasi di negeri ini yang, meminjam istilah Buya Syafii Maarif, masih dalam kondisi 'terseok-seok.' Benar bahwa ada kemungkinan keterkejutan para Ahokers ini hanya gejala sementara, namun hemat saya apabila petahana tidak melakukan manajemen politik yang efektif, isu ini bisa menjadi bola liar. Ia bisa saja menyebabkan golput para Ahokers marak dan, bahkan, bisa juga mendorong perpindahan pilihan kepada paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (PS-SU).

Karenanya, dalam konteks pemenangan Pilpres 2019 dari petahana, pemetaan yang jelas terhadap simpul-simpul Ahokers sangat perlu dilakukan untuk mengetahui pengelompokan mereka. Demikian pula pendekatan yang ditujukan untuk mempertahankan dan, jika perlu, menarik kembali dukungan terhadap petahana.

Penting kiranya untuk melakukan upaya rekonsiliasi terhadap MA dengan Ahok sehingga pihak yang disebut terakhir itu dapat bekerjasama dalam mendukung PJ baik pada sebelum, selama, maupun setelah Pilpres. Kebersamaan antara kedua tokoh tsb akan dilihat para pendukungnya sebagai pertanda telah terjadi kesalingpahaman atau kekompakan.

Golputers bukan hanya bisa muncul dari pendukung Ahok saja, tetapi juga mereka yang mendukung Mahfud MD (MMD), yang menamakan diri sebagi Golongan Mahfud (Golfud). Ada kabar, suara mereka akan diberikan hanya dalam Pileg khususnya untuk PSI tetapi tidak ikut memilih dalam Capres. Baik Golput asal Ahokers maupun Golfud, bisa saja hanya fenomena sementara tetapi bisa juga akan menguat jelang Pilpres.

Walaupun suara mereka tidak besar namun tetap memiliki pengaruh elektoral dan, seyogyanya, perlu diperhitungkan. Apalagi jika hasil Pemilu 2014 dijadikan sebagai "benchmark", yakni selisih kemenangan PJ vs PS yg hanya 6%. Walaupun dalam berbagai suvei sampai saat ini elektabilitas PJ jauh meninggalkan PS (10-20%), namun bisa saja terjadi perubahan selama beberapa bulan ke depan.

Simak rekaman video ini:


Share:

"KARNAVAL BERCADAR" ANAK-ANAK TK DI PROBOLINGGO

Disatu sisi, keputusan menghentikan penyelidikan terkait insiden "karnaval bercadar"anak anak TK di Probolinggo itu positif bagi hub TNI dan Polri. Penghentian penyelidikan itu juga mungkin bisa dipahami sebagai sebuah upaya preventif untuk menghindari dan/ atau mencegah dampak negatif pemberitaan yang berlebihan.

Tetapi di sisi lain ia bisa menciptakan kecurigaan publik bahwa masalah radikalisme tidak dianggap serius oleh Polri dan TNI. Publik yang menginginkan kejelasan persoalan dan berharap ada "closure" atau penyelesaian kasus yang dapat menenteramkan, termasuk para orang tua yang anak anaknya dikirimkan ke lembaga pendidikan tsb, tentunya masih ada yang bertanya-tanya.

Salah satu wahana deradikalisasi yang paling efektif adalah lembaga pendidikan, ternasuk yang levelnya paling rendah yaitu PAUD dan SD. DI sanalah jiwa anak-anak dibentuk dan akan terbawa sampai dewasa, baik disadari maupun di bawah sadar.

Persoalan seperti di Probolinggo seharusnya menjadi perhatian Pemerintah dan publik secara serius. Ia tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang teknis seperti soal pemilihan tema karnaval atau soal ketersediaan kostum atau keteledoran pihak pengurus sekolah. Ia juga menunjukkan sejauhmana pemahaman terhadap penyebaran virus radikalisme di kalangan lembaga pendidikan, termasuk yang dimiliki TNI atau aparat negara dan non-negara lainnya.

Insiden "karnaval bercadar" di Probolinggo, wilayah Tapal Kuda yang dominan warga nahdliyyinnya itu, harusnya merupakam "a wake up call" bagi kita semua yang mencintai keutuhan dan integritas NKRI. Yaitu bahwa lembaga pendidikan mulai dari PAUD sampai PT memerlukan kehati-hatian dan sikap kritis terhadap isi dan materi pendidikan yang diberikan. Terutama yang memiliki implikasi terhadap pemahaman kebhinekaan dan kebangsaan.

Simak tautan ini:

https://www.viva.co.id/berita/nasional/1066404-polisi-setop-penyelidikan-pawai-anak-tk-bercadar-di-probolinggo
Share:

Friday, August 17, 2018

"DAMAGE CONTROL" PASCA-URUNGNYA PENCAWAPRESAN MAHFUD MD

Dalam dialog Prime News CNN TV (15/08/2018), topik yang dibahas adalah dinamika politik pasca urungnya Prof Mahfud MD (MMD) menjadi cawpares Presiden Jokowi (PJ). Dalam dialog ini yang mengemuka adalah bagaimana sikap PBNU dan parpol yang memiliki kedekatan dengan warga nahdliyyin, PKB, merspon dampak testimoni MMD yang membuka upaya "penjegalan" terhadap beliau. Partner dialog saya adalah Dita Indah Sari (DIS), Wasekjen PKB, Imam Pituduh (IP), Wasekjen PBNU, dan Putri, pemandu CNN TV.

Hemat saya, baik pihak PBNU maupun PKB kini sedang menyiapkan dan/ atau melaksanakan semacam "damage gontrol management" terhadap dampak-dampak negatif yang mungkin akan berpengaruh buruk kepada citra keduanya, baik di mata warga nahdliyyin, pendukung partai, maupun publik pada umumnya. Penuturan MMD di TV One, yang kemudian diikuti oleh maraknya pemberitan media serta medsos, pada umumnya cenderung memberikan sinyal negatif terhadap PJ, PBNU, dan PKB, serta PPP.

Baik PKB maupun PPP adalah parpol-parpol yang dekat dengan warga nahdliyyin dan para pimpinannya, Muhaimin Iskandar (MI) dan Romahurmuzy (Romy), dikenal sebagai penolak MMD dalam pencawapresan kubu petahana. Elite PBNU, termasuk KH Ma'ruf Amin (MA) dan KH Said Aqil Siradj (SAS), Rais Aam dan Ketua Umum PBNU, adalah juga aspiran-aspiran cawapres PJ, dan MA lah yang pada akhirnya terpilih menjadi kandidat calon orang nomor dua di negeri ini. Karena itu elite PBNU dan kedua parpol tsb kini harus melakukan "damage control", baik yang diarahkan kepada internal organisasi dan publik.

Saya beranggapan bahwa, sejauh yang dikemukakan oleh para wakil PKB dan PBNU dalam dialog, keduanya masih bicara pada tataran proses politik umum dan cenderung meremehkan kemungkinan dampak dari rekayasa politik elite PBNU dan parpol, khususnya PKB. Bahkan ada nuansa menyalahkan MMD sebagai pihak yang kurang berkomunikasi dengan elite PBNU sebelum munculnya persoalan di ruang publik. Sayangnya tidak jelas apa yang dimaksud dengan komunikasi tsb dan dalam bentuk apa. Padahal pihak-pihak elite PBNU juga secara terbuka maupun tertutup melakukan berbagai manuver untuk menghentikan laju pencawapresan MMD.

Menurut pendapat saya, sampai saat ini masih terlalu pagi untuk menganggap kasus penjegalan ini sebagai hal yang tak perlu dihiraukan. Memang MMD sendiri secara tegas telah menyatakan legowo khususnya kepada PJ karena beliau berpendirian bahwa hasil akhir pencawapresan adalah sepenuhnya tergantung pada parpol dan persetujuan mereka. Tetapi, pada saat yang sama, MMD tetap berpandangan bahwa rekayasa politik yang tidak etis di balik penjegalannya perlu diketahui publik.

Itulah sebabnya PBNU dan PKB perlu lebih serius dan substantif dalam melakukan "damage control management", khususnya menjelaskan secara jujur dan berlandaskan pada inti (core) landasan berpolitik mereka, yaitu "akhlaqul karimah". Upaya memberikan penjelasan yang hanya menggunakan alasan proses politik dan klaim kebenaran yang mutlak-mutlakan dari para elit mereka, justru kontra produktif. Ingatan terhadap Pilkada 2018 di Jatim, dimana sang Wagub petahana (Ipul) yang didukung oleh struktural NU ternyata kalah dengan sang penantang (Khofifah) yang didukung NU kultural, tak bisa diabaikan.

Saya kira PJ dan timses petahana harus memperhatikan dinamike internal kaum nahdliyyin ini, karena mereka adalah termasuk penentu perolehan suara di Pilpres 2019. Selisih 6% pada Pilpres 2014 yang menentukan kemenangan PJ bukan tak mungkin bisa menurun jika "damage control" dari efek kasus Mahfud itu tak efektif.

Silakan menyimak rekaman video YouTube di bawah ini dan memberikan komentar. Trims (MASH).

https://www.youtube.com/watch?v=MzY7znzGPFY
Share:

Wednesday, August 15, 2018

KONSPIRASI MENGGANJAL MAHFUD MD


Kesaksian dari mantan Kerua MK, Prof. Mahfud MD (MMD) semalam (14/08/18) di acara ILC TV One, menampilkan sisi hitam elite bangsa ini. Konspirasi untuk mengganjal pencawapresan beliau terjadi yang direncanakan serta dieksekusi dengan "dingin" dan profesional sehingga tampil seakan normal dan secara etik, legal, dan politik dapat diabsahkan.

MMD menuturkan secara detil apa yang beliau alami sejak tgl 1 Agustus malam saat beliau dipanggil di rumah dinas Mensesneg, untuk dikabari bahwa pilihan PJ semakin mengerucut ke arah beliau, sampai dengan urungnya pencawapresan beliau pd 9 Agustus petang.

Kronologi yang disampaikan MMD, walaupun cukup singkat, tetap to the point, sangat lugas, dan faktual, termasuk penjelasan PJ tentang keputusan yang harus diambil oleh Presiden Jokowi (PJ) dan pengumuman nama KH Ma'ruf Amin (KH MA) sebagai cawapres kubu petahana.

Bagian yang paling membuat saya terkejut dan terharu serta geram bukanlah kronologi tsb di atas (beberapa di antaranya sudah banyak dimuat di media dan medsos), tetapi bagaimana MMD dihadang oleh pihak2 yang tidak setuju thd beliau dan cara cara manipulatif yang digunakan mereka. Bukan hanya itu. Nama nama yang disebut MMD dalam kesaksian beliau, meskipun sudah sering muncul, tetap saja membuat hati saya bergidik!

Pemahaman saya terhadap narasi MMD adalah bahwa NU sebagai ormas Islam terbesar di negeri ini telah dimanipulasi oleh oknum-oknum elitnya bersama oknum-oknum elite parpol yang mengklaim sebagai wadah warga NU dalam berpolitik. Karena kepentingan pribadi untuk menduduki kursi cawapres, digunakanlah tudingan-tudingan dan manipukasi politik terhadap MMD, mulai dari meragukan ke NU an beliau, mempertanyakan dan menolak status "kader" MMD dalam NU, sampai kepada mengancam PJ jika orang nomor satu RI tersebut nekad memilih MMD sebagai Cawapres.

Pengakuan MMD mungkin akan dianggap masih sepihak oleh sebagian orang. Tetapi harus diingat reputasi dan kredibilitas beliau sebagai pribadi, tokoh, dan pemegang amanah negara yang tak dapat diragukan. Pihak yang menolak testimoni, hemat saya, bisa memberikan jawaban kontra dan bahkan kalau perlu membawanya ke ranah hukum. Namun saya yakin bahwa publik di negeri ini akan tetap di pihak MMD karena mereka tahu bawa mantan Katua MK ini tak akan berbohong atau berlebih-lebihan.

Kini publik dan khususnya warga nahdliyyin sudah paham bagaimana ambisi politik telah meracuni elite ornas dan parpol yang mengklaim didukung warga NU. Publik juga kini paham bagaimana sistem parpol yang ada ternyata membelenggu upaya pemilihan calon-calon pemimpin yang berkualitas. Publik juga menyaksikan bagaimana laku politik yang tidak didasari etik akan menciptakan petaka bagi bangsa.

Konspirasi utk menggagalkan MMD sebagai cawapres PJ mungkin telah berhasil dan para pelakunya bersorak gembira. Namun anak bangsa dan negeri ini kini makin terkoyak dan nelangsa. Karena sebagian elite mereka, ternyata, hanyalah para manipilator dan konspirator belaka.
Na'udzubillah min dzalik!

Simak tautan rekaman video YouTube testimoni MMD dlm acr ILC TV One di bawah ini dan silakan mengomentari.
Share:

Tuesday, August 7, 2018

NU DALAM PUSARAN PILPRES 2019 & MANUVER CAK IMIN

Dialog di CNN-TV tadi malam (6/8/2018) membahas dinamika politik terkait dengan manuver Muhaimin Iskandar, atau yg dikenal dengan panggilan Cak Imin (CI), untuk mendapatkan kursi cawapres mendampingi Presiden Jokowi (PJ) pada Pilpres 2019. Saya bersama Luluk Hamidah (LH), Wasekjen PKB), dipandu oleh mas Budi Adiputro (Didit) dari CNN TV.

Manuver CI dengan mobilisasi Kyai-kyai NU untuk mendukungnya, menurut hemat saya adalah ibarat perjuangan petinju di ronde terakhir utk melancarkan pukulan-pukulan bertubi-tubi, yang bisa menjadi berbalik kepada dirinya sendiri. Politik NU idealnya adalah politik moral yang luhur (moral high ground politics) dan bukan politik manuver taktis (tactical politics). Yang disebut terakhir itu adalah sebagaimana yang telah dipertunjukkan dalam mobilisasi para Kyai di PBNU beberapa hari lalu.

Bagi PKB, tentu saja, manuver semacam itu dianggap sebagai salah satu upaya yang sah dan bahkan niscaya dalam rangka merebut simpati PJ. Sebab dengan cara apropriasi para Kyai dengan jumlah cukup banyak, konon sekitar 95 orang, maka citra CI sebagai tokoh yang didukung para ulama dan NU sebagai organisasi akan sangat kuat. Tambahn pula, secara fair mesti diakui bhw CI memang salah seorang kandidat cawapres di kubu petahana yang memiliki kualifikasi terbaik: berpengalaman menjadi pimpinan parpol nyaris 15 th; menjadi wakil Ketua DPR, menjabat Menteri, menjadi wakil Ketua MPR, dll.

Namun hemat saya PJ akan menyikapi usul para Kyai pendukung CI melalui PBNU ini secara obyektif yakni menyikapinya sebagai saran atau masukan yang tak ada bedanya dengan saran-saran dari kelompok-2 kepentingan lain baik parpol maupun masyarakat sipil. Dengan demikian, jika ada manuver yang berlebihan seperti ultimatum thd PJ, jika usulan para Kyai tsb tidak direspon sesuai keinginan mereka, maka justru bisa berbalik (backfired) merugikan CI.

Selain itu, manuver CI juga bisa ditafsirkan oleh PJ, dan publik, bhw NU (struktural) tidak solid, karena elit ormas Islam terbesar ini masih belum sepakat dengan kandidat cawapres. Setidaknya masih ada KH. Ma'ruf Amien (Rois Aam PBNU), KH. Said Aqil Siradj (Ketum PBNU); selain CI (Ketum PKB) yang punya aspirasi sebagai kandidat. Sementara itu di kalangan akar rumput NU atau yang biasa disebut kelmpok NU kultural ada dukungan yang kuat kepada tokoh NU non struktural dan non parpol seperti mantan Ketua MK, Prof. Mahfud MD (MMD).

Oleh sebab itu prediksi saya PJ akan menilai semua aspirasi dan usul yang diberikan kepada beliau oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat sipil dan parpol secara seksama dan berimbang. Pada analisa terakhir, beliaulah yang akan menjadi pengguna (user) utama karena Wapres adalah pendamping beliau dalam mengelola pemerintahan dan menghadapi berbagai persoalan strategis pada5 tahun yang akan datang.
Silakan disimak rekaman video di bawah ini dan mengomentari. Terimakasih (MASH).

https://www.youtube.com/watch?v=nOAhvb9XzAo&feature=youtu.be
Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS