Tuesday, November 12, 2019

MAU EKSKLUSIF, INKLUSIF, ATAU.....?


Punten, maaf, sorry, tapi tolong saya dibantu supaya lebih tercerahkan. Begini soalnya:

Di satu pihak, ada himbauan agar orang Islam tidak mengucap salam lintas-agama. Ini kemudian memunculkan kesan seolah-olah ummat Muslim ingin EKSKLUSIF.

Tapi, di pihak lain, ada kabar bahwa wisata halal (istilah lain: wisata ramah wisatawan Muslim) akan dikembangkan di Bali dan Toba. Bukankah ini artinya ummat Muslim ingin INKLUSIF?

Yg bikin saya bertanya2 dan menduga2, sebenarnya maunya apa sih?. Rasanya bukan soal "eksklusif" atau "inklusif" benar yg jadi tujuannya. Tapi jangan-2 ada sekelompok orang, dengan bawa2 agama dan ummat Islam, yang "MAU MENANGNYA SENDIRI"?

Tolong bantu saya supaya tercerahkan!

Simak tautan ini:

Share:

KPK & LAPORAN PRESIDEN JOKOWI: ADA APA?


Kabarnya Menko Polhukam, Prof. Mahfud MD (MMD), mendapat informasi dari Presiden Jokowi (PJ) bahwa KPK tak menindaklanjuti laporan tentang kasus korupsi yang pernah beliau sampaikan sendiri kepada lembaga antirasuah tsb. Kalau kabar ini valid, saya kira KPK sangat perlu melakukan klarifikasi setuntas-tuntasnya, sebelum berkembang tak terkontrol dan bisa menciptakan berbagai konsekuensi yang tak diperkirakan sebelumnya (unintended consequences).

Sebab, istilah "tidak ditindaklanjuti" yang disampaikan PJ bisa memiliki dan mengundang berbagai tafsir. Ia bisa ditafsirkan sebagai pengabaian secara SENGAJA oleh KPK, atau bahwa KPK masih belum bisa menindaklanjuti karena persyaratan belum terpenuhi, atau berbagai kemungkinan yang lain. Apapaun tafsirnya, jika KPK diam, akan cenderung negatif dan, pada gilirannya, memicu kecurigaan publik.
Sebaliknya pihak Istana dan Prof MMD juga harus transparan, dengan menyampaikan kepada publik apa yg pernah dilaporkan PJ kepada KPK. Walaupun secara umum saja, saya kira hal itu akan membantu mempercepat klarifikasi. Sebab seperti yg dikatakan pimpinan KPK, ada begitu banyak laporan publik yg diterima dan semuanya tentu menunggu proses.

Karena sumber kabar ini berasal dari dua tokoh yang paling penting (RI-1) dan sangat penting (Menko) di elit kekuasaan, maka KPK harus merespon cepat dan tuntas. Sikap diam hanya akan membuka peluang bagi pihak-2 yang berpandangan kurang baik kepada lembaga antirasuh tsb untuk melontarkan tuduha, tudingan, bahkan fitnah yang berujung pada pelemahannya.

Pimpinan KPK harus benar-benar terbuka dalam memberikan penjelasan atas progress laporan PJ. Tak boleh sedikitpun ada yang ditutupi atu disamarkan. Kredibilitas lembaga yg paling dipercaya publik di Indonesia, dan diakui dunia, itu sedang dipertaruhkan. Pendukung KPK seperti saya juga perlu mendapat kejelasan agar pembelaan dan atau kritik thd lembaga tsb bisa dilakukan secara transparan, nalar dan berdasar fakta dan bukti.

Untuk sementara, saya masih yakin bahwa KPK akan punya dasar dan argumentasi yang valid dan solid mengenai apa tag dikemukakan Prof. MMD. Dan saya juga khusnuzhon kepada Pak Menko, bahwa pernyataan beliau punya niat dan maksud baik: Memberikan dorongan dan dukungan kepada KPK dan pemberantasan korupsi di negeri ini. Bukan karena ada sentimen atau agenda politik lancung yang dapat melemahkan dan menghancurkan KPK. Aminn...

Simak tautan ini:

Share:

Monday, November 11, 2019

SALAM LINTAS-AGAMA & URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME


Himbauan dari MUI Jawa Timur agar pejabat Muslim tak ucapkan SALAM pembuka dari agama2 lain (salam lintas agama, SLA) adalah petunjuk penting bahwa pendidikan MULTIKULTURALISME sudah sangat mendesak untuk dilakukan secara sistematik, massif, dan terstruktur bagi bangsa kita. Mengapa?

Di satu sisi, himbauan MUI Jatim, yang naga2nya juga diamini oleh MUI Pusat, itu menampilkan sebuah etos dan laku kesalihan dan keberagamaan (religiosity) yang tentu saja secara "an sich" adalah hal yang terpuji. Ia juga merefleksikan sebuah semangat pemurnian (teological purification) dalam komunitas kaum beriman yang saat ini dianggap sedang mengalami pemerosotan dan erosi. Karenanya, mengembalikan salam pada "tempat"nya, yaitu simbol yang khas milik agama dan ummatnya, menjadi sangat penting, mulia, dan sekaligus bagian dari "ghirah" beragama. Ia adalah upaya untuk menjaga, bukan saja kemurnian ajaran, tetapi sekaligus keselamatan ummat. Semangat kembali kepada kemurnian dan otentisitas agama lantas mengemuka dan sikap puritan adalah intinya.

Tetapi, di sisi lain, ia bisa mengundang pertanyaan: Apakah memang soal salam adalah perkara teologis yg menyangkut keimanan, sehingga levelnya sama dengan, misalnya, "syahadat" (persaksian) yang mutlak membedakan antara mereka yg beriman dengan yang tidak? Ataukah, sebenarnya, salam merupakan ekspressi kultural yang bisa saja menjadi penanda identitas tetapi juga sebagai ekspressi keakraban terhadap sesama dan liyan?

Saya lebih cenderung mengatakan bahwa salam bukanlah persaksian, tetapi lebih merupakan ekspressi budaya utk menandai identitas. Karenanya, ia tidaklah merupakan bagian dari teologi. Sebagai ekspressi budaya, salam adalah ciptaan manusia sebagai komunitas dan karenanya fungsinya bisa kontekstual dan bukan absolut. Menyatakan bahwa mengucapkan salam lintas agama akan mendapat murka Tuhan, seperti dinyatakan oleh seorang tokoh MUI, bagi saya problematik. Ini mengingatkan saya kepada fatwa larangan mengucapkan selamat Natal yg setiap tahun menjadi wacana publik di negeri ini!

Salam lintas agama adalah invensi, kreasi atau bahkan inovasi budaya dalam konteks Indonesia. Mungkin tak ada atau sedikit sekali negara/ bangsa selain Indonesia yg menggunakan salam lintas agam ini secara intensif dan spontan. Terlepas dari setuju atau tidak, menerima atau menolak eksistensi inovasi budaya tsb, ia semestinya tidak lantas divonis dengan melibatkan Tuhan bahkan menggunakan argumen teologis.

Ummat Islam sebagai bagian dari mozaik bangsa Indonesia, tentu memiliki hak budayanya yg bisa saja berbeda dengan ummat Islam di negara lain. Malaysia, Pakistan, Saudi, utk menyebut beberapa nama negara yg mayoritas Muslim, tak punya budaya seperti lebaran dan salam lintas agama. Dan hal itu sah-sah saja. Kemampuan berinovasi budaya di Indonesia oleh ummat Islam sepanjang sejarah bangsa, justru menunjukkan kebesaran nilai Islam. Ia menjadi bukti bahwa "Islam dan ummatnya adalah agama dan ummat yang ramah, bukan pemarah."

Agar bangsa Indonesia dan ummat Islam makin kuat "sense of belonging" (melu handarbeni, ikut memiliki) nya terhadap khazanah budaya dan punya "cultural sensitivity" (kepekaan budaya) yang diperlukan dalam membangun peradaban, saya kira pendidikan multikulturalisme menjadi salah satu jawabannya. IMHO.

Simak tautan ini:
Share:

Sunday, November 10, 2019

KARTELISASI POLITIK & MASA DEPAN DEMOKRASI INDONESIA

Apa nilai positif dari pidato Surya Paloh (SP), dlm Konggres Nasdem bbrp hari lalu, bg rakyat Indonesia? Harapan dan optimisme saya, setidaknya rakyat bisa lebih awal tahu bahwa "koalisi" parpol pendukung PJ gak sampai 2024. Dengan pengetahuan itu mungkin saja rakyat Indonesia akan lebih "siap" dan tidak terlalu kaget dengan permainan kadal-kadalan yg dilakukan parpol2 dan politisi2nya. Syukur2 kalau rakyat menjadi lebih waspada ketika hendak memilih caleg atau capres/cawapres yg ditawarkan parpol pd lima th yang akan datang.

Namun segera harus saya kemukakan bhw optimisme dan harapan di atas juga mesti dibarengi dengan sikap kritisbdan realistis. Artinya, kendati rakyat mungkin sudah paham dan tak kaget, tetapi parpol dan politisi sontoloyo tetap akan dominan dan, konsekuensinya, perpolitikan kita juga tak akan berubah. Bahkan konsekuensi yang lebih parah adalah semakin merosotnya kualitas dan praksis demokrasi kita.

Sebab apa yang dilakukan oleh SP dan Nasdem sejatinya hanya menelad san mengcopy apa yang juga dilakukan PJ dan PDIP serta parpol pendukungnya ketika mereka membuka pintu utk PS dan Gerindra bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.

Dengan berbagai dalih, baik normatif ("Demokrasi Indonesia tak kenal oposisi) maupun pragmatis (merangkul untuk memperkuat pemerintah), manuver-manuver politik PJ dan PS tak lebih dari sebuah KARTELISASI, dan bukan KOALISI. Praktik ini dulu juga pernah dulakukan, sampai tingkat tertentu oleh SBY dg Setgabnya. Namun yg dilakukan saat ini jauh lebih kolosal, tak malu2, dan, kesannya, norak.

Kartelisasi adalah praktik bagi2 parpol dan elite politik yang menafikan esensi demokrasi yaitu kompetisi yang sehat demi kepentingan atau maslahah umum. Dalam kartelisasi, yang dituju adalah penbagian keuntungan para anggota kartel,  bukan keuntungan dari res publica.

Mirip dengan kartel Mafia, anggota2 kartel politik akan setiap saat siap melakukan pembelotan jika kepentingan kelompoknya terganggu. Mirip dengan jartel Mafia, kartel politik juga selalubterancam perpecahan dan keributan internal yg bahkan bisa menghancurkan kartel itu sendiri!

Ini beda dengan koalisi yg menang terjadi karena bukan saja kepentingan pragmatis, tetapi juga ideologis dan visi demokrasi konstitusional. Kendati dalam koalisi denokratik tentu akan ada perbedaan pandangan dan bahkan konflik2 kepentingan, solusi yang akan diupayakan adalah bagaimana keutuhan bersama dipertahankan. Bahkan jila ada pihaknyg keluar dari koalisi, akan dilakukan secara transparan dan mencegah rusaknya sistem dan kerugian publik.

Kartelisasi politik yg terjadi dalam sistem demokrasi di Indonesia pasca-Reformasi terjadi karena struktur politik yang tidak mampu menjadi wahana bagi pelaksanaan demokrasi konstotusional. Ini khususnya karena kegagalan parpol melakukan pelembagaan politik denokratis. Sebab lainnya, tentu saja karena kualitas SDM politik termasuk para elite politik yang masih belum kuat utk menjadi pelaksana penegak demokrasi.

Karena itu, tak terlalu mengherankan jika kualitas demokrasi Indonesia cenderung makin menurun ketika makin jauh dari awal reformasi. Perilaku elit parpol seperti yg ditampilkan oleh PJ, PS, SP, dll yang cenderung formalistik tetapi miskin substansi, akan cenderung makin "diterima" atau "dibiarkan" publik. Apalagi jika komponen masyarakat sipil Indonesia juga semakin terseret arus politik praktis!

Perpolitikan Indonesia akan menjadi senakin elitis, forlmalistik, dan demokrasinya tentu makin semu. Ini tentunya kontradiktif dengan dinamika sosial yg ditandai dengan makin terbukanya informasi dan peningkatan "kecerdasan" publik.

Simak tautan ini:

1. https://www.jawapos.com/nasional/09/11/2019/soal-pidato-sindiran-surya-paloh-respons-para-elite-di-pdip-beragam/
2. https://m.cnnindonesia.com/nasional/20191109142608-32-446903/nasdem-pidato-partai-pancasilais-surya-paloh-bukan-sindiran
3. https://nasional.kompas.com/read/2019/11/09/16272141/pasca-pidato-soal-partai-pancasilais-surya-paloh-nasdem-dan-pdi-p-sahabat
4. https://nasional.tempo.co/read/1270167/pengamat-surya-paloh-menyindir-nyindir-jelas-meradang-ke-pdip
Share:

Thursday, November 7, 2019

ON GREED AND HOW CAPITALISM & NEOLIBS WORSHIP IT


By Lily Hikam*)

Recently, I had a discussion with a friend of mine about humans’ tendency to hoard things, to keep things for themselves. To be more specific, we were talking about the tendency to hoard money. Virtually everyone in this world would love to make a lot of money. And virtually everyone would like to keep as much of that money as they can, and if possible make even more money than before. And we hate when somebody tried to take our money. We would fight with every ounce of strength we got, no matter the consequence.

As a scientist, I try to dissect this phenomenon by examining what are the advantages for being greedy. The tendency to hoard may have an evolutionary basis. Back in the day, to survive in the wilderness, being greedy could potentially give you a larger share and a larger amount of the necessary resources you need to make it to another day. For example, during the Winter time when the hunt is scarce, there is a higher chance of survival if you kept the food to yourself as opposed to sharing it. Now, I’m not an evolutionary biologist, so don’t quote me on this theory. This is just my attempt to understand why greed is so prevalent in our society and why such behavior, depending on who exhibits it, is deemed repulsive or justifiable.

Humans have the tendency to be greedy when it pertains to our money, and as such we hate the arrival of the Tax Day, that one day per year when the Government would come and take away our hard earned money and use it to fund things like Education, Infrastructure and social safety net programs that would care for the vulnerable members of our society (or so we hope). Taxation cuts into our natural tendency to want to keep what we earned, and I literally have never met a single person who loves paying taxes. Many arguments have been made and I understood the point that are made.

For far too long, citizens aren’t seeing their tax money being put to work due to the lack of transparency in managing those tax Dollars/Rupiahs. Or they do see it, but it has been mis-allocated for something that the taxpayers are against (i.e. Wall Street bailouts, increasing military budgets, tax cuts for the rich, corporate welfare etc). This aversion to taxation is understandable from that point. I bet if we have a more fair taxation system that leads to proportional sharing of the tax burden, and a transparent system where taxpayers are able to see how their money are being utilized, they would gladly pay their share of taxes.

What is not understandable is the aversion to pay taxes simply because you just don’t want to. What is not understandable is the aversion to pay taxes because you refuse to pay your fair share of taxes based on the amount of money you have and will continue to have even after paying taxes. What is not understandable is the aversion to pay taxes and then buying politicians and influencing policy positions that will ensure the continuation of a system that enables you to keep making monstrous amounts of money, more than you know what you would do with it. What is not understandable is the aversion to pay taxes and then shifting the tax burden to the lower class people.

These are the realities we are living in, in this day and age. These days look up any random billionaire and you will find that they have a foundation in their name doing philanthropy work in some impoverished nation. Also look up just how wide the wealth gap has become these days. Don’t you find it odd that in an age of extreme wealth, signified by the presence of billionaires and millionaires and record profits for multinational corporations, that today poverty is as high as ever? In the United States alone, the top 1% owns more wealth than the bottom 90%. On a global scale, the richest 1% owns 45% of the world’s wealth. How’s that for a contradiction?

No amount of philanthropy can disguise the fact that wealth has been generated by the bottom 99% and accumulated by the top 1%. The people whose labor generated that extreme wealth for the 1% are excluded from being able to enjoy the fruits of their labors. Just how did this came to be?

Forty years of Neoliberal policies, which places a larger emphasis on profits over people, is how it came to be like this. Neoliberalism which held sacred the tenets of Capitalism and the “invisible hand of the market” has led to loose financial regulations, free trade policies that hurt workers and the people (as exemplified by NAFTA and TPP) and the eventual destruction of our planet.

Noam Chomsky taught us that the “concentration of wealth is equal to the concentration of power”. In a Neoliberal system where having money equals having power, the ruling class will fight tooth and nail to keep the status quo. They will not sit idly by if someone with a populist message that resonated with regular people come along and try to change the system, try to make them pay their fair share of the tax burden. Today, Mediaite just reported that in an interview Andrew Sorkin of the New York Times, Microsoft Founder Bill Gates said that he “would not commit to supporting [Elizabeth] Warren to defeat the president [Trump].” His reservations come in the wake of Warren’s proposed wealth tax policy, a taxation on total value of personal assets someone owned. Gates continued to say that he would back someone with a “professional approach in the current situation, probably is the thing I will weigh the most. And I hope that the more professional candidate is an electable candidate.”

Bill Gates, the so-called good billionaire, who’s been fighting malaria in Africa for God-knows-how-long, who’s been quoted saying time and time again that he should be taxed more, is hesitant to say that he will back a Democratic presidential nominee, Elizabeth Warren, over Donald Trump because her proposed tax plan would result in Bill Gates not being able to accumulate his wealth. And to be clear, I’m a Bernie Sanders girl all the way, I think Warren’s wealth tax plan pales in comparison to Bernie’s, since it’s not aggressive enough (the rates are lower and it’s affecting less ultra-wealthy people), but to see someone hesitate to oppose an openly racist President whose policies are decimating the country and killing the plane is a pretty telling sign of where Bill Gates’ loyalty lies.

I’ve said before that the ruling class have class solidarity. People like Gates, Buffet and Bezos are probably more comfortable voting for Trump in the next presidential election than they would for someone like Sanders or Warren. Why? Because they know that under a Trump Administration, nothing’s going to change for them. It will be business as usual, and if they’re lucky maybe Trump will give them another tax break. But under a Sanders or Warren administration, things will change. They will have to start paying their fair share of taxes, they will have to start paying their workers fairly, and they won’t be able to continue accumulating wealth like they have been doing for the last decade.

But, Lily, what about all those racist, xenophobic, outrageous things Trump say? Surely you don’t mean they will overlook that? Oh yes. Yes they will. Because those things don’t concern them. If anything, it will make it easier for them to “resist” Trump. Just be outraged at the things he says, not the things he do. Resistance done.

There’s a common misconception that being wealthy equals being moral and being poor is an enormous character defect that will lead to people judging you as lazy or an immoral human being. But no, having money or not having money has no bearing on the type of person you are. It’s something arbitrary, like having blue eyes instead of brown and having curly hair instead of straight hair. The casual worship of billionaires and millionaires in our society stems from this capitalistic system that encourages money making at the expense of anything and anyone else. “All for me and nothing for everyone else” as Adam Smith once said. Those who succeed within the rules of the system are crowned as morally superior , “someone we should look up to”, or a “good role model for young people” while those that fell victim and exploited by the system are deemed “bad people” and became anecdotes parents tell their kids to scare them into behaving.

Capitalism and Neoliberalism is the culmination of greed. The ultimate form of greed made formal and codified into the way the global system is operated. In Islam, there is a passage in the Qur’an that read: “And when they are told, ‘Spend ye of (the bounties) with which God has provided you, the unbelievers say to those who believe: ‘Shall we then feed those whom, God would have fed Himself if He had so willed? You are in nothing but manifest Error” (Surat Yaasin, ayat 47). In the Islamic tradition, we are required to pay Zakat (alms) to curb this dormant tendrils of evil within us called greed. In the Christian tradition, greed (avarice) is one of the seven deadly sins.

Greed benefits no one and destroys everyone. How long are we going to keep perpetuating this system? Only time will tell.

*) PhD candidate, Dept. of Biological Chemistry, School of Medicine, University of California, Irvine, CA, USA
Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS