BICARA POLITIK IDENTITAS: ANTARA NEW YORK DENGAN JAKARTA

Politik AS kadang tak beda dengan di Wakanda, dalam hal faktor identitas dan perannya di dalam elektoral di kedua negeri. Dinamika politik elektoral, yang kini sedang berlangsung dalam kompetisi Pilkada Wali Kota New York (NYC), menampilkan pengaruh dan peran politik identitas yang mirip denga saat Pilkada Gubernur DKI 2017. Zohran bisa saja bernasib sama dengan Ahok yang, kendati sangat populer dan unggul di berbagai survei, tetapi gagal di bilik suara.

Zohran Mamdani (ZM) , seorang Muslim, migran, non kulit Putih, utk sementara memenangi pemilihan awal (primary) antar kandidat partainya (Demokrat) dengan sangat telak melawan Andrew Cuomo (AC) yang berkulit putih, Katolik, dan mantan Gub negara bagian New York. Walau kalah sebagai cagub dari Demokrat, Cuomo kemudian memutuskan akan tetap maju dalam pemilihan raya (general), bulan November depan, sebagai calon Independen!

Presiden Trump, yang adalah dari partai Republik, melihat ada celah bagi kepentingan dirinya dan masa depan partainya untuk membuat konstelasi politik di NYC, yg didominasi Demokrat (blue state), bisa diubah drastis. Presiden Trump lalu bikin manuver politik "memancing ikan di air keruh" dengan mengiming2i jabatan di Pemerintahannya jika cawalkot dr Republik, Adam, mau keluar dr kompetisi agar Cuomo, yg Demokrat itu, bisa mengalahkan Zohran (sesama Demokrat) , dengan kartu mewakili calon Independen! .

Jadi pertarungan politik elektoral di NYC tampaknya bukan kompetisi politik berbasis soal program, ideologi partai, apalagi clash antara pihak yg pro rakyat vs oligarki. Tetapi berubah menjadi soal latar identitas, soal perang budaya (culture war), yang dianggap akan bisa mengubah peta status quo di AS ke depan!

Zoran bisa saja unggul di survei dan bahkan dalam pemilihan awal, seperti juga Wagub Ahok yang survei2 nya selalu lebih unggul dari Anies. Tapi di dalam bilik suara bisa jadi berubah total, karena manuver2 politik identitas lebih berjaya dan efektif di ruang publik.

Jakarta dan NY ternyata ada mirip-miripnya dalam politik elektoral yg tak lepas dr politik identitas! 🇮🇩🇺🇸

Simak tautan ini:

1. NYC Mayor: What's happened with the candidates since the primary? (https://youtu.be/rACTppAl2X0?si=C1NvS65Tq_bQLV2r)
2. Mamdani challenges Trump to debate in NYC (https://youtu.be/_2bYC8Jxggs?si=TOZSI2OTHLSLY7JL)
3. Cut out the middle man: Zohran Mamdani dares Trump to a televised debate (https://www.msn.com/en-in/news/other/cut-out-the-middle-man-zohran-mamdani-dares-trump-to-a-televised-debate/ar-AA1LUi6Y?ocid=)
4. 'It never ends': Joe reacts to Trump team dangling job for Adams to quit NYC mayoral race (https://www.msnbc.com/msnbc/watch/-IT-NEVER-ENDS-JOE-REACTS-TO-TRUMP-TEAM-DANGLING-JOB-FOR-ADAMS-TO-QUIT-NYC-MAYORAL-RACE-246703685622)
5. Zohran Mamdani Rips Cuomo After Report That He Spoke With Trump: 'Betrayal' - Newsweek (https://www.newsweek.com/ZOHRAN-MAMDANI-ANDREW-CUOMO-TRUMP-BETRAYAL-NYC-2110598)

Read More

PERANG TERHADAP NARKOBA: DIBALIK KONFLIK AS DENGAN VENEZUELA

Beberapa hari ini dunia disuguhi lagi gaya cowboy Trump dalam polugri AS: Ancaman terhadap Venezuela, yang ditandai dengan pengerahan angkatan laut, pasukan marinir, dan sanksi ekonomi, setelah menuding Negara tsb sebagai sebuah Negara narkoba (narcostate) yang melakukan terorisme narkoba (narco terrorism) di bawah pimpinan Presiden Nicolás Maduro. Kendati sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hubungan AS selam lebih dua dasawarsa dengan Negara di Amerika Latin tsb tak bisa disebut mengalami peningkatan kedekatan, namun penerapan kekuatan keras melalui narasi perang melawan narkoba tsb menimbulkan pertanyaan tentang motivasi dan implikasinya bagi dan perimbangan kekuatan di kawasan dan geopolitik pada umumnya.

Saya berpendapat bahwa penggelaran narasi negara narkoba (narcostate) dan terosisme narkoba (narco terrorism) merupakan kedok Trump yang berfungsi untuk menutupi target jangka pendek dan strategi strategisnya: Sebuah proses pergantian rezim (regime change) yang bertujuan mengendalikan cadangan minyak Venezuela yang sangat besar sambil pada saaat yang bersamaan ekspansi kepentingan geopolitik yang lebih luas, untuk mengimbangi pengaruh Tiongkok dan Rusia di kawasan.

Kepentingan Citra Polugri Trump?
Ditilik dari aspek kepentingan politik Trump, langkah terhadap Venezuela ini adalah upaya untuk mengalihkan perhatian publik AS dari kemunduran polugrinya di wilayah lain, seperti Iran dan Ukraina. Memori publik AS tentu masih sangat segar terkait serangan terhadap Iran pada 22 Juni 2025 dalam rangka membantu rezim Netanyahu di Israel. Serangan tsb alih-alih mendongkrak kedigdayaan AS sebagai adikuasa, ia terbukti malah berdampak pada meningkatnya ketegangan di kawasan Timteng dan bahkan mengganggu pasar energi global. Bahkan strategi penggelaran militer AS tersebut malah memproyeksikan kian rapuhnya kekuatan AS di kawasan!.

Sementara itu upaya AS dalam mengatasi Rusia untuk bisa berdamai dengan Ukraina ternyata juga belum menampakkan hasil; justru perang masih terus berkecamuk dan dibayangi oleh konfrontasi dramatis yang lebih menunjukkan kelemahan Amerika. Ini tentu berlawanan dengan propaganda Trump dalam rangka memperkuat retorika "America First"-nya. Maka dengan mengalihkan fokus publik AS ke Venezuela, Trump berusaha menggalang nasionalisme domestik dan memproyeksikan kekuatan di halaman belakang Amerika. Berikut adalah analisis saya sementara mengenai dinamika perseteruan Trump vs Maduro:

Strategi Perubahan Rezim Demi Penguasaa Minyak
Jika asumsi bahwa narasi Negara narkoba dan terorisme narkoba adalah instrumen strategis dan politis Trump, patut dipertanyakan apakah target dan tujuan jangka panjangnya?. Hemat saya, tujuan jangka pendek AS adalah menggulingkan dan menggantikan rezim Maduro dan mengendalikan cadangan minyak Venezuela yang besar. Venezuela memiliki cadangan minyak terbukti terbesar di dunia (303 miliar barel), yang merupakan target strategis yang luar biasa bagi Negara haus sumber energi seperti AS. Presiden Trump sebelumnya menyesalkan pembelian minyak Venezuela, dengan menyatakan, "Kita akan mengambil alih [Venezuela]; kita akan mendapatkan semua minyak itu; itu akan berada tepat di sebelahnya."

Kampanye tekanan maksimum AS — termasuk sanksi yang melumpuhkan ekonomi Venezuela yang bergantung pada minyak— eksplisit bertujuan untuk memprovokasi pemberontakan rakyat terhadap Maduro. Pengerahan tiga kapal perusak berpeluru kendali Aegis baru-baru ini (USS Gravely, Jason Dunham, dan Sampson) dan ribuan Marinir ke pesisir Venezuela, dianggap secara regional sebagai ancaman invasi untuk mengendalikan sumber daya, bukan operasi antinarkoba. Eskalasi militer ini sejalan dengan pola penggunaan dalih kemanusiaan atau keamanan sebagai kedok intervensionisme. Model ini terakhir dicoba –dan gagal- oleh Israel dengan bantuan Trump di Iran untuk menjatuhkan Presiden Iran, Pezheskian!

Implikasi Geopolitik & Respon Regional
Para pengamat Hubungan Internasional menyikapi langkah Trump ini termotivasi juga oleh kepentingan strategis AS melawan pengaruh Tiongkok dan Rusia di Amerika Latin. Tiongkok telah menginvestasikan $67 miliar sejak 2007 di Venezuela, menjadi jalur utama keuangan Negara tsb setelah sanksi AS. Dengan mengisolasi Maduro, AS berupaya melemahkan mitra strategis utama Tiongkok di halaman belakang Amerika.

Namun, pendekatan yang keras ini telah menuai kritik tajam di kawasan tersebut. Presiden Kolombia Gustavo Petro memperingatkan bahwa invasi akan menciptakan "situasi seperti Suriah", sementara Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menolak intervensi militer AS dan membantah bukti yang menghubungkan Maduro dengan kartel Meksiko. Tiongkok mengecam pengerahan kapal perang tersebut sebagai "gangguan... dengan dalih apa pun". Maduro, sebagai tanggapan, memobilisasi 4,5 juta anggota milisi 15, yang menandakan persiapan untuk konflik, alih-alih kerja sama perang antinarkoba.

Kendala Hukum dan Politik Domestik Trump
Peningkatan yang terjadi saat ini mencerminkan intervensi AS di masa lalu, seperti invasi Panama tahun 1989 untuk menangkap Manuel Noriega atas tuduhan narkoba. Para ahli hukum mencatat aturan keterlibatan pemerintahan Trump yang ambigu dan kurangnya otorisasi Kongres untuk penggunaan kekuatan militer terhadap Venezuela. Penunjukan kartel sebagai kelompok "teroris" secara hukum tidak mengizinkan operasi masa perang di bawah hukum AS, namun pejabat seperti Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah menyiratkan sebaliknya. Potensi kendala dalam masalah hukum dan politik ini semakin memerkuat asumsi bahwa narasi narkoba, lagi-lagi memerkuat tesis bahwa AS sejatinya menghendaki pergantian rezim, dan diragukan sebagai tindakan keamanan yang sah.

Agenda pergantian rezim dipergunakan sebagai langkah strategis Pemerintah Presiden Trump untuk mengendalikan minyak Venezuela dan menegaskan kembali dominasi AS di belahan bumi ini. Respons militer yang terkesan tidak proporsional terhadap dugaan perdagangan narkoba –sebuah persoalan yang lebih umum di negara-negara Amerika Latin lainnya—ditambah dengan konteks historis intervensionisme AS, mengungkap motivasi ekonomi dan geopolitik yang mendasarinya.

Walaupun ada benarnya bahwa Venezuela menghadapi masalah nyata terkait korupsi dan kelompok kriminal, membingkainya sebagai ancaman narkoba-teroris tidak memiliki bukti yang kredibel dan secara strategis bisa membenarkan intervensionisme yang berorientasi pada penguasaan sumber minyak milik Negara tsb. Solusi yang lebih memadai adalah melalui diplomasi multilateral dan mengakhiri sanksi kontraproduktif yang telah memperburuk penderitaan kemanusiaan dan mendorong Venezuela semakin jauh ke dalam ketergantungan terhadap Negara-negara adidaya, termasuk China dan AS.

Simak tautan ini:

1. https://www.youtube.com/watch?v=pXx_K-OEXWU
2. https://www.cbsnews.com/news/us-warships-venezuela-trump-nicolas-maduro-tension-drug-cartel-accusations/
3. https://www.aljazeera.com/news/2025/8/21/us-warships-may-reach-venezuela-coast-by-weekend-in-drug-cartel-operation
4. https://www.commondreams.org/news/trump-warships-venezuela
5. https://countercurrents.org/2025/08/trumps-smokescreen-on-venezuela-exposing-the-narco-state-accusation/
6. https://discoveryalert.com.au/news/us-warships-circling-venezuela-military-escalation-2025/
7. https://asiatimes.com/2025/08/trump-venezuela-and-chinas-latin-america-advance/#

Read More

STRATEGI "DAMAI TANPA GENCATAN SENJATA"?: DIPLOMASI TRUMP HENTIKAN PERANG RUSIA-UKRAINA

Pertemuan antara dua pemimpin negara adikuasa, Presiden Trump dan Presiden Putin yang oleh Jubir Gedung Putih, Karoline Leavitt, disebut sebagai sebuah "latihan untuk mendengar" (listening excercise) berlangsung Pangkalan Bersama Elemendorf-Richardson, Alaska, AS, pada 15 Agustus 2025.

Berbagai analisis telah bermunculan baik sebelum, pada saat, dan sesudah pembicaraan sehari tsb, termasuk berbagai spekulasi dan kontroversi yg melingkupinya. Salah satu keluaran yg kini banyak dibicarakan, tak pelak lagi, adalah perbedaan pendekatan strategis tentang bagaimana mengupayakan perdamaian yang akan mengakhiri perang terbuka Rusia vs Ukraina yg telah berjalan lebih dari dua setengah tahun itu. Pihak Ukraina menginginkan jalan damai ditempuh dengan menghentikan serangan dari pihak lawan (Rusia), sementara Rusia menolaknya.

Presiden Trump, yang mengklaim dirinya sang juru damai, akhirnya mengatakan kepada publik bahwa pertemuan Alaska tsb tak membuahkan kesepakatan (deal) antara kedua pihak yg berkonflik. Namun demikian tak ada salahnya bila kita mencoba mengulik diplomasi Trump dengan pertanyaan berikut: Bagaimana kemungkinan upaya damai dalam rangka mengakhiri perang Rusia vs Ukraina tanpa melibatkan unsur gencatan senjata?

1. Sikap Trump yang Berubah-ubah
Bukan Trump namanya kalau tidak sering membuat pernyataan-pernyataan terkait kebijakan publik yang "esuk dhele sore tempe" alias berubah-ubah dengan cepat. Terkini, pernyataan yang dilontarkannya setelah pertemuan puncak dengan Presiden Putin di Alaska dan, setelah itu, berikutnya dengan Presiden Ukraina, Volodymir Zelenskyy, merupakan contoh yang tentu bukan pertama dan terakhir kalinya. Awalnya, Trump menekankan perlunya gencatan senjata dan bahkan terkesan mengancam terjadinya apa yang disebutnya sebagai "konsekuensi yang sangat berat" jika Rusia tidak menyetujuinya dalam jangka waktu tertentu.

Namun, pasca pertemuannya dengan Putin, ia ternyata cenderung mengambil sikap “menyesuaikan diri” dengan posisi lama Kremlin: Negosiasi harus difokuskan pada perjanjian perdamaian yang komprehensif, alih-alih penghentian sementara pertempuran atau gencatan senjata antara pihak yang berperang. Trump dengan terang-terangan membenarkan hal ini dengan menyatakan bahwa gencatan senjata "acap kali tidak efektif."

Pergeseran sikap ini, secara efektif, berarti mengadopsi kerangka kerja negosiasi yang lebih cocok dengan sikap Moskow, yang secara historis ditolak oleh Ukraina dan sekutu-sekutunya di Eropa. Sebagai pihak yg oleh Ukraina dkk diharapkan menjadi penopang utama, Trump dan sikapnya tentu akan dianggap membahayakan mereka. Presiden AS itu seakan mengamini sikap yang memaksa perundingan tetap berlangsung dalam kondisi dimana Rusia terus melanjutkan operasi militernya, yang berarti juga mempertahankan tekanan terhadap Ukraina di medan perang.

2. Siapa yang Diuntungkan secara Strategis?
Dari perspektif strategis, dengan mengabaikan tuntutan gencatan senjata maka bisa diprediksi bahwa posisi ini secara fundamental cenderung akan lebih menguntungkan Rusia. Mengapa demikian? Gencatan senjata jelas akan memberikan peluang terhadap datangnya bantuan kemanusiaan, menghentikan jatuhnya korban jiwa setiap hari terutama di pihak Ukraina, dan berpotensi menghentikan pergerakan di garis depan.

Sebaliknya, apabila tanpa kondisi tersebut, Rusia akan tetap bisa mempertahankan inisiatif militernya di samping melanjutkan ofensifnya yang, kendati lambat, terus menggebu di wilayah Ukraina Timur, yang memungkinkan meraih keuntungan teritorial secara bertahap sementara negosiasi berlarut-larut.

Dinamika ini akan menempatkan Ukraina dalam posisi tawar yang lebih lemah, karena ia akan dipaksa untuk menegosiasikan perdamaian permanen di bawah ancaman terus-menerus berupa meningkatnya kerugian militer dan perpecahan teritorial. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Rusia saat ini menguasai hampir 20% wilayah Ukraina. Ditambah lagi dengan adanya usulan Putin bahwa agar terjadi perdamaian "abadi" Ukraina harus mau menyerahkan seluruh wilayah Donbas (Donetsk dan Luhansk) dan mengabaikan aspirasinya untuk bergabung dengan NATO!.

Dalam pandangan Ukraina, menerima persyaratan ini sambil berada di tengah serangan Rusia, dapat dianggap melegitimasi pendudukan teritorial dan kemungkinan akan dipandang secara
domestik sebagai penyerahan diri yang katastrofik, serta otomatis berpotensi melanggar konstitusinya yang mewajibkan referendum untuk setiap konsesi teritorial.

3. Ukraina dan Pengalaman dari Perdamaian yang “Cacat"
Pergesearan sikap Trump bisa dikatakan sebagai langkah mengabaikan pelajaran dari sejarah yang paling mutakhir. Tahun 2015, dilakukan sebuah perjanjian yg dikenal dengan nama Perjanjian Minsk II yang ternyata dianggap telah gagal. Ia dimaksudkan untuk membawa perdamaian ke wilayah Donbas, tetapi pada akhirnya menjadi konflik terpendam yang justru memungkinkan Rusia mengonsolidasikan kendali atas wilayah yang didudukinya, membangun kembali militernya, dan meletakkan dasar bagi invasi skala penuh pada tahun 2022.

Karena itu perjanjian perdamaian yang dinegosiasikan Trump tanpa gencatan senjata secara luas itu dikhawatirkan oleh pihak Ukraina dan Negara-negara Eropa akan mengulang terjadinya perdamaian “cacat" yang sama, yang hanya berfungsi tak lebih sebagai jeda sementara yang tak mampu mengatasi akar utama konflik: Ekspansi Rusia dan pelanggaran kedaulatan serta kebutuhan keamanan Ukraina.

Perjanjian semacam itu sangat diragukan memiliki mekanisme penegakan yang kuat, dan hanya didukung sedikit bukti yang bisa menunjukkan bahwa Putin akan mematuhi kesepakatan apa pun yang tidak sepenuhnya mensubordinasikan kebijakan luar negeri Ukraina dan menyerahkan wilayah yang signifikan. Pihak Ukraina curiga bahwa sebagaimana dalam perjanjian-perjanjian sebelumnya, Rusia menggunakan diplomasi sebagai alat untuk mengulur waktu dan mempersiapkan agresi lebih lanjut, alih-alih untuk mencapai perdamaian sejati.

4. Dampak Politik Transaksional Model Trump
Pernyataan Trump juga harus dianalisis dalam konteks filosofi dan hubungan politik yang dimilikinya sebagai pribadi. Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa Trump dikenal dengan pendekatan transaksionalnya, termasuk dalam kebijakan luar negeri dan keinginannya untuk mencapai "kesepakatan" (deal making). Ia secara terbuka menyatakan kekagumannya kepada Putin dan sebelumnya mengklaim berjasa dalam mengakhiri konflik lain tanpa gencatan senjata, menunjukkan keyakinannya pada kehebatan pribadinya dalam membuat kesepakatan.

Namun, sikap ideosincracy ini, disadari atau tidak, telah menyumbang pada munculnya keretakan yang signifikan AS dengan sekutu-sekutu Eropa, yang bergabung dengan Zelenskyy di Washington untuk melawan dengan tegas. Kanselir Jerman Friedrich Merz dan Presiden Prancis Emmanuel Macron secara eksplisit menyatakan bahwa gencatan senjata merupakan prasyarat penting untuk setiap negosiasi serius dengan Rusia.

Perbedaan pendapat ini mengancam akan memecah belah persatuan Barat, yang sejatinya sangat krusial bagi Ukraina dalam mempertahankan dukungan militer dan ekonomi kepada negeri tsb, dan dapat berpotensi membuat Ukraina semakin terisolasi dan rentan terhadap tuntutan Rusia.

5. Prospek Perdamaian Tanpa Gencatan Senjata
Dalam tempo cepat, prospek pencapaian tujuan perdamaian Rusia-Ukraina tanpa melibatkan unsur gencatan senjata sangatlah dipertanyakan. Persoalan pokoknya adalah bahwa tujuan tersebut akan mengharuskan Ukraina membuat keputusan yang berdampak yang “monumental” terhadap kedaulatan dan integritas teritorialnya di bawah tekanan perang yang sedang berlangsung. Padahal opini publik di Ukraina sangat menentang konsesi teritorial, sebagaimana jajak pendapat publik yang menunjukkan sekitar 75% menentang penyerahan wilayah apa pun kepada Rusia (69%). Menegosiasikan perjanjian damai yang kompleks dan komprehensif yang melibatkan jaminan keamanan, perbatasan, dan status politik sementara rudal berjatuhan dan tentara gugur secara logistik hampir mustahil dan, sudah pasti, sarat dengan beban moral.

Kendati Trump secara umum telah menyiratkan keterlibatan AS dalam jaminan keamanan untuk Ukraina, tetapi detailnya tetap masih samar. Sementara itu, sebaliknya, sikap Rusia telah dengan tegas menolak kehadiran pasukan NATO di negara itu, padahal faktor adanya payung keamanan itu kemungkinan merupakan komponen dari jaminan keamanan (security guarantee) yang sangat berarti.

Tanpa gencatan senjata untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi diplomasi, perjanjian apa pun yang tergesa-gesa dalam kondisi ini kemungkinan besar akan menjadi penyerahan diri yang dipaksakan yang menabur benih konflik di masa depan, alih-alih perdamaian abadi yang dibangun di atas kesepakatan bersama dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Simak tautan ini:

1. After meeting Putin, Trump changes his position
(https://www.npr.org/2025/08/17/g-s1-83183/putin-trump-ceasefire)
2. Trump, Putin meeting in Alaska ends without a ceasefire deal
https://www.youtube.com/watch?v=Yu5_EvkGDyw
3. Trump pursues peace deal after leaving Alaska without ceasefire pact
(https://www.bbc.com/news/articles/ce836yz8r69o)
4. Trump-Putin summit in Alaska ends with no deal on Ukraine ceasefire
https://www.cbsnews.com/live-updates/trump-putin-meeting-alaska-ukraine/
5. No deal, and no answers, after brief Trump-Putin talks on Ukraine in Alaska
https://www.theguardian.com/us-news/2025/aug/15/trump-putin-alaska-meeting-ukraine

Read More

ADA SULAPAN POLITIK "BLAME GAME" DI SENAYAN?

Taktik main cari kesalahan mesti diwaspadai jangan sampai terus dipakai dan dikembangkan oleh para poliyo (politisi sontoloyo) dalam merespon skandal TPPU yg jumlahnya lebih dari Rp 300T tsb. Ada kesan bhw sebagian anggt DPR berniat menggunakan dalih legal formal dan prosedural, bukan substantif, utk berusaha mengGESER persoalan tindak pidana dari pihak pelaku berbalik menjadi pelanggaran prosedur oleh pihak yang justru melaporkan dan membukaskandal tsb ke ruang publik, khususnya Menko Polhukam dan Kepala PPATK.

Maka, alih2 pihak Senayan ikut aktif membongkar skandal dugaan TPPU tsb, PPATK & Menko Polhukam malah mau digiring jadi pihak "yang bersalah" dan potensial menyimpang karena konon, pihak terakhir tsb TIDAK IKUTI aturan. Ujung-ujungnya adalah sebuah "teori konspirasi" berupa kecurigaan bahwa mereka ini punya agenda politik tersendiri!

Forum rapat dengar pendapat (RDP) dengan PPATK semalam (21/3/2023) cenderung menjadi ajang pertunjukan teater absurd yg diperankan oleh sementara anggota DPR dari berbagai Fraksi. Forum tsb bukannya digunakan untuk buka-bukaan dan instrumen politik membongkar praktik lancung yg merugikan keuangan negara. Tapi malah sebaliknya: forum utk menggelar sim salabim politik & ajang distorsi informasi. Publik tentu sudah bisa menduga tujuan akhirnya: mementahkan upaya pengungkapan tuntas praktik -praktik lancung tsb dan memanfaatkannya untuk transaksi politik demi kepentingan parpol atau para politisi itu sendiri.

Karenanya, publik jangan sampai diakali sehingga skandal raksasa ini bisa disulap hingga malah LENYAP tak berbekas! Jika ini yg terjadi, sungguh sebuah prospek malapetaka yang mengenaskan di Republik ini. IMHO... 🤔😭🇮🇩😭

Simak tautan ini:

1. https://www.idntimes.com/news/indonesia/melani-hermalia-putri/anggota-dpr-kritik-mahfud-tak-laporkan-temuan-transaksi-rp300-t-ke-kpk?fbclid=IwAR2xqJkRhrO0sPWKI_NpdJLOg04mTaoRSYPCCX-T_bDRN7fKbvoJGqmPWl4
2. https://news.detik.com/berita/d-6631293/komisi-iii-dpr-ramai-ramai-kritik-kepala-ppatk-lapor-rp-300-t-ke-
3. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/21/komisi-iii-dpr-cecar-kepala-ppatk-soal-transaksi-mencurigakan-rp-349-triliun
4. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230321195430-32-928061/hujan-interupsi-rdp-komisi-iii-ppatk-soal-transaksi-janggal-diskors
5. https://www.metrotvnews.com/play/b2lCryxv-bahas-transaksi-rp394-t-di-kemenkeu-ri-rdp-komisi-iii-dpr-dengan-ppatk-sempat-tegang

Read More

JANGAN "LAMIS" JANJI BERANTAS TIPIKOR

MENKEU, Sri Myani Indrawati (SMI) janji akan bebersih lingkungan beliau dari tipikor paska skandal pejabat pajak yg bikin heboh itu. Kalau boleh mengingatkan, agar beliau jangan lupa, bhw aksi2 tipikor bukan hanya dilakukan oleh dan berasal dari individu2 tetapi lebih sering merupakan laku kolektif dan melalui JEJARING yg luas. Aliran hasil dari tipikor, acap kali BUKAN ke bawah seperti aliran air, tetapi KE ATAS.

Tanpa mengurangi hormat & dukungan kpd niat mulia Bu SMI, saya kok PESIMIS bhw apa yg sedang direncanakan beliau ini bisa dijalankan secara efektif. Bukan hanya karena soal waktu yg singkat oleh batasan masa kerja Pemerintahan, tetapi juga halangan struktural dan institusional yg akan dihadapi beliau. KPK yg dibentuk khusus utk memberantas tipikor seharusnya yg perlu diberdayakan dg dukungan lembaga2 strategis seperti Kemenkeu dll.

Jika hanya parsial, paling jauh ya rencana tsb akan jadi bahan berita yg menarik (dan viral) sebentar saja, tapi lalu BALIK "normal" alias praktik2 tipikor yg sudah menggurita & konon membudaya itu jalan terus. Maaf saya bukan meremehkan rencana mulia itu, cuma ngeman saja: Bangsa ini kok cuma disuguhi JANJI, tapi nyaris langka BUKTI. IMHO😪🇮🇩😭

Simak tautan ini:

1. https://ekonomi.bisnis.com/read/20230303/9/1633807/sri-mulyani-temui-sederet-pegiat-antikorupsi-bahas-harta-kekayaan-pejabat
2. https://news.ddtc.co.id/sri-mulyani-korupsi-hambat-ri-jadinegara-maju-29128
3. https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-64808519
4. https://mediaindonesia.com/ekonomi/562921/dpp-knpi-minta-menkeu-ganti-dirjen-pajak-dan-dirjen-bea-cukai-agar-sekalian-bersih
5. https://money.kompas.com/read/2023/02/24/093850126/sri-mulyani-copot-rafael-trisambodo-dari-jabatannya-di-ditjen-pajak

Read More