Saturday, April 20, 2019

MUI & QUICK COUNT


Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin menyatakan bahwa:

Quick count selama ini banyak menimbulkan kemudaratan, kemafsadatan. (Karena) setelah tahu quick count, rakyat beruforia merayakan kemenangan.

Oleh sebab itu pihaknya mengusulkan agar QC DITIADAKAN.

Menyampaikan usul adalah hak MUI dan Din Syansuddin (DS) sebagai bagian dr kelompok masyarakat dan warganegara RI. Demikian pula jika ada yang MENOLAK usul tsb, sejauh memang ada alasanbyg nalar dan pembuktian yg bisa dipertanggungjawabkan baik secara keilmuan, etika, politik, sosial, budaya.

Alasan DS dan MUI utk meniadakan QC tak cukup solid dalam pandangan saya sebagai pengamat politik maupun warganegara RI. Belum ada suatu kajian komprehensif ttg dampak negatif QC terhadap stabilitas kamnas dan politik nasional semenjak metode tsb diterapkan dlm Pemilu di RI. Juga DS mengabaikan dampak positif dr QC bagi proses penghitungan hasil Pemilu apabila ia dilakukan secara ketat mengikuti kaidah keilmuan.

Hal sama juga terjadi dengan hasil survei yang selain bisa berdampak positif juga bisa negatif, terutama jika ia disalahgunakan dengan mengabaikan kaidah dan prosesur keilmuan yg sudah disepakati. Jadi akar masalahnya bukanlah pada QC atau survei sebagai salah satu upaya manusia modern dalam memecahkan masalahnya, tetapi pada bagaimana mereka diterapkan: apakah sesuai atau tidak dg aturan keilmuan yg berlaku.

Terkait dg reaksi masyarakat terhadap hasil QC, yang harus diperhatikan justru adalah bgmn manipulasi thd hasil QC sehingga mengakibatkan eforia tsb. Jika masyarakat diajari secara rasional utk memahami apa dan bagaimana serta utk keperluan apa QC itu, saya rasa manipulasi hasil akan bisa dikurangi. Ini sangat berhubungan dg dinamika masyarakat dan kedewasaan masyarakat dalam menghadapi modernitas dan modernisasi.

Fakta selama beberapa dasawarsa di negeri kita menunjukkan bahwa manipulasi QC dimotivasi oleh kepentingan individu dan kelompok kepentingan khusunya elit politik. Masyarakat sejatinya sudah siap dan terbiasa dengan survei2 dan juga QC, karena mereka juga bagian integral dari masyarakat modern yang tersosialisasi oleh praksis masyarakat modern di belahan dunia lain.

Menurut saya, usul DS dan MUI utk meniadakan QC selain melawan dinamika masyarakat, juga tidak bijak. Ini mirip dg upaya melarang menggunakan teknologi canggih dlm rangka mengamati HILAL utk awal Ramadhan dan Syawal, dengan alasan yg sama: menciptakan keributan dalam masyarakat.

Manusia modern akan selalu berkembang, termasuk ilmu pengetahuan dan teknologi yg dipakainya. Pembatasan bisa saja dilakukan sejauh memang demi kemaslahatan manusia sendiri dengan didasari oleh pertimbangan-2 matang. Bukan karena sentimen dan kepentingan. Survei dan QC merupakan salah satu kebutuhan dalam masyarakat modern yg bergerak dengan dinamika yg cepat.

Sejauh yang saya lihat, baik survei dan QC membawa manfaat yang lebih banyak ketimbang madharatnya. Soal ada pihak yang nelakukan manipulasi dan bereaksi berlebihan, hal itu bukan karena dampak mereka, tetapi karena sikap manipulatif yang ada diantara individu dan kelompok kepentingan.

Akhirnya, marilah berpolitik dengan nalar dan nurani, bukan kemarahan dan benci. Demokrasi di Indonesia harus semakin terkonsolidasi, bukan mengalami kemunduran akibat manipulasi. Wallahua'lam.

Simak tautan ini:

Share:

Thursday, April 18, 2019

PS-SU DEKLARASI KEMENANGAN SEBAGAI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019-2024.


Peduli amat dengan fakta bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga resmi penyelenggara Pemilu di Indonesia, BELUM mengumumkan siapa PEMENANG Pilpres 2019 tgl 17 April lalu. Tapi PS dan pasangannya Sandiaga Uno dengan terang-terangan telah menggelar deklarasi kemenangan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2019-2024.

Apakah ini sebuah keputusan yang bijak, legal, dan sahih SESUAI protap dan UU yang berlaku? Silakan anda komentari dengan menggunakan berbagai perspektif. Tetapi, saya kira kita akan segera tahu SECARA RESMI siapa Presiden dan Wapres TERPILIH setelah KPU mengumumkan. Tetapi saya, sebagai pengamat politik, cenderung mengatakan bahwa langkah atau manuver politik PS-SU ini bukan tidak dipikirkan dan direncanakan dengan perbagai pertimbangan yang menurut mereka sudah valid dan efektif untuk meyakinkan bahwa merekalah sang pemenang Pilpres 2019.

Hemat saya, keputusan melakukan deklarasi hari ini tak bisa dilepaskan dari beberapa hal seperti rencana-rencana gelar "people power", sujud syujur massal di Masjid Istiqlal, dan tudingan adanya berbagai kecurangan dalam survei dan "quick counts" (QC) yang dilakukan berbagai lembaga survei. Deklarasi ini, sebagai sebuaj manuver politik, merupakan sebuah sebuah "fait accompli" politik dan pengkondisian untuk manuver-manuver lanjutan sebelum dan pasca-pengumuman resmi KPU nanti.

Secara reflektif saya lantas berpikir: Akankah di Indonesia nanti ada Presiden "kembar" hasil Pilpres 2019?. Sebab saya jadi diingatkan pada peristiwa pertarungan elite politik di Venezuela beberapa waktu lalu, ketika Presiden Nicolas Maduro (NM) ditandingi dan di "gantikan" oleh Juan Guiado (JG) yang mengklaim sebagai Presiden yang legitimate secara politik!. Ujung-ujungnya krisis politik pun mendera Republik yang pernah dipimpin Hugo Chavez (HC) tsb. Perebutan kekuasaan itu makin susah diselesaikan karena negara-negara adikuasa spt AS dan sekutunya mendukung JG sedangkan Rusia dan beberapa negara lain di Amerika Latin lebih mendukung NM.

Tapi saya berdoa dan berharap, semoga Indonesia pasca-Pilpres 2019 tak mengalami krisi politik. Juga tak ada konspirasi "operation Venezuela" yang diorkestrasi kekuatan luar. Saa berharap ini hanyalah letupan ketidakpuasan dari pihak-pihak atau pribadi-pribadi yang saling bersaing ketat, ditambah dengan kekurang sabaran mengikuti proses politik demokratis.

Sebab seharusnya kita sebagai bangsa layak bangga dengan proses Pilpres yang bisa dikatakan paling akbar di dunia dan berlangsung demokratis, jujur, adil, bebas, dan rahasia. Karena kemampuan inilah Indonesia mampu menjadi salah satu ikon berdemokrasi saat ini dan ummat manusia di seluruh dunia menjadi saksinya!.

Jadi mengapa harus ada "Deklarasi kepagian" ini? Wallahua'lam.
Share:

Wednesday, April 17, 2019

PILEG RI 2019 ADALAH YANG TERANEH DI DUNIA

Menurut pandangan saya, Pemilu 2019 aneh, karena mayoritas partai politik hanya fokus untuk mengkampanyekan dua pasangan capres-cawapres, dan tidak melakukan kampanye untuk partai secara massif, terstruktur dan sistemik. Apalagi yang namanya DPD, nyaris tak terdengar siapa di antara caleg mereka yang melakukan kampanye tentang platform politik, program dan agenda, dan lain sebagainya.

Bahkan sejauh yg saya amati, tidak ada debat antar parpol yg akan berlaga utk kursi DPR, maupun antar caleg yang mau jadi anggota DPD. Media dan medsos pun sama sekali tak tertarik utk mewawancarai parpol ttg program mereka atau apa yang akan dilakukan para caleg DPD seandainya terpilih!.

Perkecualian hanya satu, yaitu PSI yang mengajak debat terbuka kpd parpol2 nasionalis. Juga ada pidato di depan massa PSI oleh pemimpinnya, Grace Natalie, yang isinya cukup membuat headline dan viral. Tantangan debat PSI, seperti diketahui, dicuekin oleh parpol lain, baik yg lama maupun yg baru!

Sebuah pertanda kemunduran dari politik elektoral (electoral politics) dan konsolidasi demokrasi di negeri ini pasca Reformasi.

Share:

Tuesday, April 16, 2019

KERIBETAN DI TPS LUAR NEGERI: SIAPA YANG MESTI TANGGUNGJAWAB?


Dalam pandangan saya, berbagai dugaan adanya surat suara dicoblos di Malaysia dan WNI yang tak bisa menggunakan hak pilihnya di Australia, Belanda, dan kekacauan pemungutan suara di Osaka, Jepang, dll. adalah indikasi bahwa manajemen KPU amburadul. Kendati demikian, saya masih belum bisa secara konklusif mengatakan bahwa permasalahan Pemilu tersebut sebagai suatu cara negatif atau manipulatif.

Menurut pandangan saya, akar masalahnya "... lebih pada persoalan manajemen pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu. (Dan) ini artinya yang paling bertanggung jawab adalah penyelenggara pemilu, baik di pusat maupun petugas setempat, sebab tidak semua di Luar Negeri itu terjadi. Ada daerah-daerah yang sangat bagus," Seperti yang saya saksikan sendiri di Wellington, Semandia Baru pada 13 April lalu, proses pencoblosan yg diselenggarakan di TPSLN, di KBRI, bukan saja lancar, tetapi juga meriah dan penuh keakraban diantara para warganegara Indonesia yang memilih di sana.

Simak tautan ini:

Share:

Monday, April 15, 2019

NGOBROL DENGAN MAHASISWA INDONESIA DI UNIV VICTORIA DI WELLINGTON.


Kamis (11/4/19) sore, saya mendapat kehormatan dari para mahasiswa Indonesia di Universitas Victoria, Wellington. Selain bersilaturrahim, kamijuga bertukar pandangan mengenai perkembangan politik di tanah air, khususnya menghadapi Pemilu dan Pilpres 2019.

Saya ditemani oleh Dr. Faried Saenong, dosen matkul studi Indonesia yang juga Ketua PCI (Pengurus Cabang Istimewa) NU Selandia Baru. Selain beliau, juga ada sekitar 12 an mhs Indonesia dr berbagai program studi di UVW dan/atau warga Indonesia yg mukim di negara Kiwi itu.

Saya mendapat berbagai informasi terkait respon mahasiswa dan masyarakat Indonesia yang cukup berbagai. Dari saya, yang menjadi fokus adalah bagaimana Pemilu & Pilpres 2019 ini akan berpengaruh thd kehidupan demokrasi. Saya mengemukakan bhw karena kita baru sekali ini melakukan Pemilu serentak maka tentu akan ada hal2 baru yang tidak kita alami sebelumnya, terutama dlm hal2 teknis penyelenggaraan yh bisa berdampak thd kualitas Pemilu serta demokrasi.

Namun selain mslh teknis, ada juga persoalan yang lebih substantif yang harus dipahami dalam perpolitikan nasional saat ini dan kedepan. Yaitu fakta bhw konsolidasi denokrasi kita selama 20 tahun lebih stlh reformasi, masih belum kokoh dan cenderung "muddling thru" alias kagok dan gagap.

Salah satu inti masalahnya adalah belum kunjung terjadinya reformasi yang fundamental thd PARPOL kita, berbeda misalnya dg TNI, POLRI, birokrasi Penerintahan, dan lembagab Yudikatif. Implikasi yg paling serius dr kondisi stagnasi ini adalah makin buruknya kualitas parpol, politisi, dan wakil rakyat serta produk mereka.

Dari berbagai survei yang terakhir didapat laporan bahwa hanya 6 parpol yang punya kans kuat bisa masuk Senayan. Itu berarti kans utk munculnya partai baru yg lebih progressif dan bisa diajak oleh masyarakat sipil Indonesia (MSI) utk mempelopori reformasi parpol sangatlah kecil atu bahkan tidak ada. Konsekuensi logisnya adalah pengulangan 4 L (lu lagi lu lagi) di DPR dan terwujudnya "partokrasi" (particracy) dalam demokrasi kita sangat besar.

Seandainya parpol baru spt PSI berhasil lolos ke Senayan, setidaknya ia akan bisa menjadi aktor disruptif bg kemapanan dan, bisa jadi akan mentrigger upaya yg lebih serius menuju reformasi kepartaian yg akan lebih mampu menjadi alat pelaksana prinsip demokrasi: DARI, OLEH, & UNTUK rakyat.

Sementara itu dalam konteks Pilpres 2019, kompetisi yang alot tampaknya sedang terjadi sebagaimana terefleksi dalam berbagai hasil survei. Kendati demikian, menurut hemat saya, jika petahana yang unggul maka probabilitas melakukan pelanjutan konsolidasi demokrasi lebih besar. Itupun dengan syarat bhw PJ perlu makin memperhatikan persoalan strategis dalam bidang Gakkum, kehidupan kebangsaan, anti-korupsi, dan, yg paling mendesak, penanggulangan kemiskinan serta kesenjangan ekonomi di lapisan menengah ke bawah.

Hemat saya, kendati dlm bidang pembangunan infrastruktur dan ekonomi makro PJ mendapat pujian (dan beliau berhak menerimanya), namun dalam bidang Hukum dan pengentasa kemiskinan tampak masih harus kerja ekstra keras. Ini belum lagi ditambah dg soal kualitas SDM yg memang masih cukup memprihatinkan utk menopak akselerasi pemajuan bangsa.

Saya juga menyoroti secara singkat kepriharinan saya terhadap perkembangan MSI yg justru menunjukkan kecenderungan membuka kepada makin maraknya pengaruh pokitiknidentitas dan sektarianisme serta radikalisme. Karenanya gerakan nasional deradikalisasi (GND) perlu diperkuat dan diperluas khususnya ditujukan kepada upaya pencegahan dini terhadap intoleransi dan radikalisasi melalui pendidikan kebangsaan dan kewarganegaraan.

Alhamdulillah obrolan yang berlangsung dua jam lebih sedikit itu gayeng dan mendapat respon yaang baik berupa interaksi pertukaran pikiran dengan audiens. Saya sangat bangga dengan para mahasiswa kita yang tampak sangat peduli dengan kehidupan demokrasi di tanah air dan aktif mencarikan jawaban2 yang bisa diperoleh dari studi maupun interaksi dengan bangsa2 lain di Selandia Baru ini.

Bravo Mahasiswa & Warga Indonesia di Wellington!!
Kia Ora Tatou! (Terimakasih).
Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS