Sunday, March 29, 2020

BELAJAR LOCKDOWN DARI PENGALAMAN TIONGKOK & ITALIA


Agar supaya kebijakan publik spt lockdown efektif, sekurang-kurangnya 3 syarat utama harus dipenuhi:

1. Pemerintah yg siap memberikan jamsos kpd rakyat, termasuk sediaan bahan pangan dan pengoban, termasuk tes cepat (rapid test) kpd publik;
2. Rakyat yg punya kepercayaan (trust) kpd Pemerintah bhw mereka tidak akan dibiarkan kleleran alias nestapa selama lockdown berlaku, dan;
3. Jika dua syarat tsb dipenuhi, baru Pemerintah dan masy sipil bekerjasama melaksanakan kebijakan tsb dengan diiringi sanksi yg tegas.

Ketiga syarat tsb dipenuhi dengan baik oleh Pemerintah dan warga di Tiongkok dan tidak dipenuhi di Italia. Pemerintah Tiongkok berhasil dengan cepat menurunkan dan bahkan menyetop penyebaran Covid19, sedang Pemerintah Italia masih belum sekuat RRT, kendati mulai ada penurunan jumlah kasus Covid19.

Di Indonesia, kebijakan Pemerintah tak diikuti secara konsisten baik oleh penyelenggara negara dan aparat, apalagi oleh masyarakat. Jamsos masih dalam bentuk klaim dan janji yang belum terbukti secara nyata dan meluas. Karena itu pemberian sanksi hukum juga tidak akan efektif.

Fakta tentang penyebaran Virus ini di Indonesia bukan cemderung makin menurun, tetapi ada tren masa doubling (jumlahnya jadi dobel) semakin dekat, yaitu setiap dua hari. Negara2 lain misalnya Italia dan RRT bisa 13 hari dan 33 hari!

Semoga Pemerintah Indonesia, baik Pusat maupun Daerah, segera menyatukan dan memfokuskan pikiran dan kerja utk keselamatan nyawa warganya. Tunda dulu proyek2 yg menghabiskan anggaran tetapi tak berdampak bg penanggualngan benvana wabah Covid19.

Ingat: Melindungi setiap warganegara dan penduduk Indonesia adalah amanat Konstitusi. Mengabaikannya, dengan alasan apapun, wajib hukumnya ditolak dan digugat oleh rakyat! Dan Pemerintah yg abai akan kehilangan legitimasinya di mata rakyat. IMHO.

Simak tautan ini:

Share:

Saturday, March 21, 2020

WAWANCARA DENGAN TV "HIDUP": RELIGIUSITAS & SPIRITUALITAS

Hari Sabtu, 14 Maret 2020, saya diwawancarai oleh TV "Hidup, sebuah jejaring media mikik majalah Katolik HIDUP. Wawancara betlangsung di rumah saya bersama sdr Sihol, sahabat lama saya dari Majalah Hidup yg kini juga mengelola TV ini.

Temanya sekitar masalah politik identitas, radikalisme, deeadikalisasi untuk milennials, dan peran Pancasila dimasa kini dan masa depan Indonesia.

Silakan menyimak rekaman video YouTube di bawah ini dan mengomentari. Trims.

 https://www.youtube.com/watch?v=y5_cQMl4GAs&feature=youtu.be
Share:

HABIB RIZIEQ DAN UPAYA PENCEGAHAN COVID-19


Sebuah instruksi yg simpatik, tepat, proporsional, dan rasional dari Imam Besar FPI kepada para pengikutnya, dalam rangka pencegahan wabah Coronavirus:

"Ikuti Fatwa MUI dan petunjuk medis pemerintah agar tidak shalat Berjamaah dan Jumat dulu di Masjid, untuk pencegahan wabah, jauh lebih utama dipatuhi dan ditaati."

Konsekiensinya, kalau ada kader, anggota, pendukung, dan pengagum FPI, PA 212 dll yang masih NGEYEL melanggar atau menghalangi pelaksanaan protokol Pemerintah ttg penanggulangan penyebaran wabah Covid-19, sangatlah tidak elok. Bukan saja akan berpotensi memicu kegaduhan sosial, tetapi juga menunjukkan ketidak patuhan thd pemimpin yg selama ini mereka hormati.

SALUT utk instruksi Hb Rizieq Shihab tsb!

Simak tautan ini:

Share:

Friday, March 20, 2020

PENGEYELAN ATAS NAMA KESALEHAN?

Di negeri ini, hari2 ini ada semacam fenomena sosial baru, khususnya di kalangan komunitas ummat beragama. Yakni adanya KEBANGGAAN tersendiri jika sudah bisa MENGEYELI Protokol Pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyebaran Covid-19, berupa himbauan menghindari pertemuan berkerumun.

Pengeyelan itu dibangun atas dasar tafsir thd ajaran AGAMA tentang kesalehan dan kecintaan thd agama. Tak peduli tafsir ajaran agama yg mana pun dan oleh komunitas ummat beragama apapun, narasi yg muncul pada akhirnya adalah PENGEYELAN dan peremehan thd kebijakan Pemerintah yg semestinya dipatuhi.

Bagi saya, ini fenomen sosial yg sungguh MEMPRIHATINKAN dan sekaligus mencoreng bangsa ini. Ketika banyak pihak sudah berbusa2 menarasikan anti politik identitas, fenomena ini seperti sebuah olok-olok: PENYANGKALAN atau bahkan HIPOKRISI yang paling telak atas narasi tsb. IMHO.

Simak tautan ini:

Share:

Wednesday, March 18, 2020

COVID-19 DAN SOAL "LARANGAN" JAMAAH DI MASJID UNTUK SEMENTARA


Sinyalemen mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo (GN), hemat saya, tidak mendidik dan cenderung negatif bagi publik, khususnya ummat Islam. Membatasi pertemuan, ibadah secara massal di Masjid bukan berarti kebijakan atau himbauan yang anti thd Masjid. Ini adalah soal kedaruratan dan ikhtiar menyelesaikan masalah dalam kondisi darurat bencana.

Dalam Ushul Fiqh ada kaidah: "Kedaruratan membolehkan hal yang dilarang." Bencana wabah Covid-19 sudah dinyatakan sebagai kedaruratan dan/atau bencana nasional. Salah satu upaya (ikhtiar) penanggulangan penyebaran virus tsb adalh dengan apa yg populer disebut dg 'social distancing', yakni membuat jarak bagi pertemuan antar-pribadi sehiongga aman dri kemungkinan penularan virus. Implikasinya ada berbagai anjuran dan kebijakan publik, termasuk pembatasan berjamaah di Masjid.

Kaidah ushul fiqh itulah yg antar lain dipakai oleh negara-negara berpenduduk mayoritas Islam spt Saudi, Malaysia, dll sehingga pemerintah mereka mengeluarkan berbagai kebijakan terkait pertemuan umum dan bahkan ibadah yg berpotensi jadi wahana penyebaran virus. Termasuk kalau perlu berjamaah di Masjid. Itu sebabnya Saudi, misalnya, melarang untuk sementara ibadah Umroh bukan saja bagi ummat Muslim dari negara lain, tapi juga rakyat negeri tsb.

Anjuran mantan Panglima TNI justru ekonomis dari penalaran, kendati dibungkus dengan dalih ketaatan beragama, dan memakmurkan Masjid. Beliau justru bisa mengundang spekulasi publik, apakah statemennya itu punya motif lain, bukan sebuah ekspressi ketaatan beragama, tetapi hanya sedang "waton suloyo" dengan anjuran-anjuran Pemerintah, Majelis Ulama, ormas Islam, serta upaya-2 penanggulangan penyebaran Covid-19 melalui social distancing.

Kebijakan dan/atau anjuran agar tidak beramai-ramai ke Masjid dan beribadah secara berjamaah, BUKAN KARENA motif membenci atau menjauhi Masjid, apalagi konspirasi melemahkan agama Islam dan ummat Islam. Tetapi hal itu dalam rangka ikhtiar menjaga keamanan dan keselatan publik dari bahaya Covid-19. Suatu hal yang menurut nalar waras sangat bisa dipahami!

Walaupun pak mantan Panglima TNI itu berhak menyuarakan aspirasinya, saya menganjurkan kepada publik agar mengabaikannya saja. Lebih baik ikuti anjuran-2 dan kebijakan-2 yang memberikan kesejukan dan perlindungan keamanan bagi sesama. IMHO.

Simak tautan ini:

Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS