Tuesday, June 18, 2019

DRAMA NOL DUA DALAM SIDANG MK


Di ujung sidang PHPU di MK hari ini (18/6/19), Bambang Wijoyanto (BW), Ketua tim pengacara kubu 02 menggelar drama. Ia keukeuh meminta perlindungan saksi-2nya kepada MK karena alasan ada ancaman serius terhadap mereka.

Semua juga tahu bhw urusan perlindungan saksi adlh tupoksi LPSK. Tetapi orang tak bisa sembarangan minta perkindungan saksi. Syaratnya harus terkait dengan kasus pidana. Sayangnya BW dkk tak bisa membuktikan adanya ancaman pidana, sehingga LPSK ogah menerima.

Nah BW tak menyia2kan momen tsb utk membuat dramatisasi dengan melempar urusan ini ke MK, seakan-akan sekarang bola ada di tangan MK. Dg menggebu gebu BW menjelaskan betapa keamanan para saksi itu terancam sekali.

Tapi MK bergeming. Hakim MK, Saldi Isra, tidak tertarik denga permainan panggung BW dan mentah2 menolak lembaganya dilibatkan dlm urusan milik LPSK. "Ini urusan para pihak (yang berperkara. red.)! Jangan melibat2kan MK!" sergahnya.

Satu lagi drama kubu 02 gagal total! DUHHHH.....!!!

Simak tautan ini:

Share:

Saturday, June 15, 2019

DEMOKRASI SEBAGAI SEBUAH TANGGUNGJAWAB

"Demokrasi bukanlah merupakan sesuatu yang kita warisi sebagai semacam HAK suci. Demokrasi adalah suatu privilese yang diberikan oleh para pendahulu kita dan mereka berjuang keras untuk mencapainya.
Mereka adalah orang-orang yang tahu persis bagaimana para tiran dan penindas kejam telah mengabaikan suara dan hak-hak dasar rakyat biasa, seperti hak berbicara dan berkumpul.
Sayangnya, kita suka lupa bahwa demokrasi juga menuntut keberadaan para WARGANEGARA yg mau terlibat aktif, memiliki informasi yang baik, dan bertujuan mencapai kebaikan bersama (common good). Bukan hanya berusaha agar kepentingan kelompok sendiri bisa berjaya."

                        (DIANE KALEN-SUKRA, Aktivis Sosial dan Perburuhan asal Kanada).

****

Adalah sebuah distorsi atau penyelewengan makna yang berdampak buruk manakala demokrasi hanya direduksi menjadi sekadar "alat" saja. Sebab di dalam kata demokrasi, sejatinya ada nilai-nilai dasar, ada etika, dan bahkan ada etiket yang mesti diikuti. Memahami demokrasi hanya sebagai alat atau instrumen sangat beresiko menciptakan sebuah sistem dan praksis yang malah bertentangan dengan nilai dasar dari demokrasi tsb.

Ambillah contoh Pilpres dan Pemilu. Benar bahwa sampai pada tingkat tertentu keduanya adalah alat utk mencapai tujuan tertentu: memilih anggota Parlemen dan Presiden (dan Wapres) sebagai sebuah keniscayaan dalam sistem politik demokrasi. Namun jika kedua gawe tsb hanya dianggap sebagai alat saja, maka praktik-praktik manipulatif akan dianggap sebagai suastu hal yang biasa atau normal, atau malah keniscayaan agar menang!

Maka kita lihat dalam Pemilu dan Pilpres kita yang terakhir (2019) sarat dengan praktik-praktik manipulatif, bahkan kegaduhan serta kekerasan yang belum pernah terjadi dalam sejarah demokrasi pasca-reformasi 1998. Bagi para pembenci demokrasi kejadian kerusuhan pasca-Pemilu, yang menelan korban jiwa dan hancurnya properti, akan dipakai sebagai contoh dan alat propaganda untuk menafikan dan melecehkan demokrasi. Mereka akan menggunakan kasus ini utk menunjukkan betapa tidak efektif dan berkualitasnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia!

Padahal, jika kita mau menjadi warganegara yang aktif dan well informed, maka kita akan dengan mudah mengetahui dan menganalisa mengapa peristiwa tsb terjadi. Bukan karena demokrasi yang jelek, tetapi para pelaku demokrasi khususnya para elite politik dan parpol telah melakukan pereduksian makna dan praksis demokrasi sedemikian rupa jauhnya sehingga Pemilu dan Pilpres justru menjadi olok-olok dan bahkan menelan korban!

Bukan hanya itu. Yang lebih berbahaya dari pereduksian makna dan praksis demokrasi adalah terbukanya pintu masuk bagi ideologi dan sistem bernegara yang bertentangan dengan Pancasila dan Konstitusi, UUD 1945, ke dalam batang tubuh warga negara dan bangsa kita. Dengan menggunakan contoh-contoh kekacauan praktik demokrasi, lalu ditawarkanlah alternatif-alternatif, termasuk ideologi dan sistem politik yang baik dalam nilai dasar maupun praktiknya akan membuyarkan demokrasi dan bahkan NKRI! Misalnya, dan yang kini sedang menjadi fenomen dunia, Khilafahisme dan ideolgi serta sistem politik totaliter yang menjadi dasarnya.

Karenanya, pemahaman distortif tentang demokrasi hanya sekadar sebagi alat sudah seharusnya kita tolak. Demokrasi memang punya pengertian sebagai instrumen atau alat, tetapi bukan satu-satunya dan bukan pula yang terpokok.Jangan kita biarkan para elit politik membohongi rakyat dengan cara berfikir instrumentalistik dan reduksionistik. Kita harus membuat demokrasi sebagai tujuan dan sekaligus tanggungjawab dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia yg berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945.
Share:

Friday, June 14, 2019

MENYIMAK SIDANG PERTAMA PHPU PILPRES 2019


Pagi ini saya mengikuti sidang pertama (pendahuluan) sengketa hasil Piplres 2019 lewat siaran langsung sebuah kanal TV nasional. Berhubung saya bukan pakar hukum, jadi terus terang susah untuk konsentrasi dan fokus hanya pada menyimak pemaparan para anggota tim pengacara dari pemohon (Paslon 02).

Jadi kadang mata saya malah lihat wajah-wajah para pihak termohon (KPU) dan tim pengacara Paslon 01. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah ketika sorot kamera terarah ke wajah Prof Yusril Ihza Mahendra, Ketua tim pengacara kubu 01. Kesan saya kok wajah beliau agak kurang happy bahkan seperti "masam" selama paparan dibacakan secara bergantian oleh tim hukum lawan.

Apakah itu memang ciri khas wajah beliau jika sedang sangat konsentrasi dan serius memperhatikan argumen di pengadilan? Atau apakah itu ekspressi wajah sang Professor karena tidak menganggap argumen kubu 02 cukup solid dan valid secara hukum? Atau gabungan dari keduanya?

Saya tidak bisa menebak. Hanya sangat tertarik saja. Apapun juga, saya berharap sidang PHPU (Perselisihan Hasil Pemilihan Umum) di MK ini berjalan aman, lancar, dan sukses. Masa depan Demokrasi dan keberlangsungan NKRI ikut jadi taruhannya. Cemunguuudh... Prof Yusril!

Simak tautan ini:

[Buka Sidang Pilpres, Ketua MK: Sejak Disumpah, Kami Independen] http://share.babe.news/s/mwxNZdk
Share:

Thursday, June 13, 2019

KERUSUHAN MEI 2019 & KEMUNDURAN DEMOKRASI.


Dalam dialog di Metro TV (12/06/2019) bersama dua narsum lainnya, Wawan Purwanto (BIN) dan Neta S. Pane (IPW), saya mengemukakan beberapa hal berikut (simak video yang saya tautkan di bawah):

1. Kepolisian Negara RI (Polri) harus mengungkap dalang kerusuhan Mei 2019 secara tuntas dan terang benderang. Jika tidak maka kasus tersebut akan digunakan oleh kelompok anti demokrasi untuk merecoki demokrasi yang telah berjalan lebih dari dua dasawarsa dan, pada saat yg sama, melakukan delegitimasi pada pemerintahan yang sah.

2. Terjadinya kerusuhan Mei 2019 merupakan indikator kuat kemunduran kehidupan berdemokrasi di negara ini. Ini juga menjadi semacam peringatan dini kepada Pemerintah PJ bahwa ke depan agar lebih fokus kepada salah satu fondasi kehidupan bernegara yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa dan rakyat Indonesia: Demokrasi Konstitusional.

3. Salah satu pelajaran yg dapat diambil (lessons learnt) dari kasus Mei 2019 adalah ada bukti bhw demokrasi kita sedang terancam eksistensinya. Yaitu belum pernah ada ancaman pembunuhan bermotif politik yang begitu serius dan menarget tokoh-tokoh yang menduduki posisi strategis seperti empat orang pejabat negara tersebut.

4. Harus diakui dan diapresiasi kerja kepolisian yang telah mengungkap beberapa aktor di balik rencana pembunuhan terhadap para tokoh nasional tsb, lengkap dengan penyandang dananya. Bahkan, ada di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, sejauh ini kepolisian belum sampai mengungkap dalang utama atau mastermind dari kerusahan Mei 2019 tersebut.

5. Pemerintahan PJ berkewajiban menuntaskan kasus kerusuhan ini agar di negara ini tidak terus terjadi bertambah dan menumpuknya peristiwa-peristiwa pelanggaran terhadap sistem demokrasi dan hak-hak asasi. Selain itu pengungkapan dan penuntasan (closure) kasus seperti ini adalah juga tuntutan rakyat. Mereka adalah pemilik sah dari NKRI sehingga berhak tahu bagaimana ujung dari proses pengungkapan kasus ini agar mereka juga mendapat ketenangan, keadilan dan juga kepastian hukum.

Simak tautan ini:

Share:

Tuesday, June 11, 2019

MENGAWAL MAKNA KATA-KATA



Sebuah kata tidak pernah hanya bermakna tunggal. Bahkan kata yang biasanya dianggap lumrah dan mulia pun berpotensi menjadi berarti sebaliknya. Ia bahkan bisa bermakna ancaman dan kekerasan (violence) jika diletakkan dalam konteks relasi kekuasaan.

Misalnya, diberitakan oleh media bhw HB Rizieq telah mengirimkan pesan terbaru kepada para pengikutnya di tanah air. Imam Besar FPI, yang buron ke Saudi, tsb menyatakan bahwa jika PJ dinyatakan menang dalam Pilpres 2019 maka harus DIKAWAL. Maksud kata dikawal itu adalah agar "Jokowi tidak lagi melanjutkan KEZALIMAN di periode kedua." (huruf kapital dari saya)

Di pihak lain, saya bisa mengatakan bahwa warganegara yang cinta Indonesia juga WAJIB MENGAWAL PJ dan pemerintahnya yang sah dari kemungkinan ancaman pihak-pihak yg akan MENDZALIMI. Mereka ini memakai segala macam cara, termasuk manipulasi tafsir ajaran agama, untuk mengabsahkan tindakan-tindakan DZALIM. Bahkan MAKAR thd pemerintahan yang sah pun akan dianggap legitimate atas nama "mengawal dari kedzaliman."

Jadi kata yang indah seperti "mengawal" pun bisa bermakna ganda dan berlawanan: Ia bisa bermakan melindungi (dlm artian yg saya pakai di atas), tetapi juga bisa sebagai sebuah 'eufemisme' atau penghalusan dari "mengganggu" dan/ atau "mengancam."

Oleh karenanya, rakyat harus selalu cermat, tanggap, dan kritis thd wacana dan narasi yang di luar tampak AGAMIS, tetapi sejatinya hanya LAMIS (dusta). Jangan pernah menganggap sepele (taken it for granted) terhadap kata-kata.

Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS