Thursday, December 14, 2017

MEMBACA INTERTEKSTUALITAS DALAM SIMBOL: KAMPANYE CAGUB JATENG 2018


Saya tidak tahu apakah gambar di sebelah kiri ini adalah asli jepretan kamera atau sebuah rekayasa photoshop. Namun terlepas dari asal-muasalnya, saya kira ia sangat menarik untuk dimaknai khusunya terkait dengan hingar bingar politik seperti Pilkada 2018 di Jawa Tengan yang akan datang. Melihat gambar tersebut, suka atau tidak, orang akan "dipaksa" untuk mengaitkan dan/ atau menyambungkan baliho tentang seorang bakal calon Gubernur (Balongub) Jateng, yang dipasang di atas jalan, dengan tulisan di bak sebuah truck yang "kebetulan" sedang lewat persis di jalan di bawah baliho tsb.

Seandainya gambar itu benar-benar jepretan foto yangasli, maka tentu orang yang mengambil foto itu sangat piawai menangkap momentum yang melahirkan sebuah statemen yang baru hasil gabungan keduanya, yang kontras artinya berbeda dengan kalimat-kalimat baik di baliho maupun di bak truck itu, jika mereka dibaca sendiri-. Gabungan seperti itu mungkin bisa kita sebut sebagai "intertekstualitas" yang menciptakan sebuah penanda dan yang ditandai secara baru sama sekali dan memnghasilkan sebuah statemen politik yang bisa dikatakan "subversif.".

Munculnya penanda baru tsb lantas menampilkan sebuah statemen dan makna yang menafikan atau setidaknya men "suspend" atau menunda klaim dari baliho kampanye sang Balongub Jateng itu. Lewatnya truck, dengan tulisan "ngapusi" (menipu) sekonyong-konyong merupakan sebuah aksi "subversif" terhadap sebuah klaim politik yang ditampilkan dalam kata-kata "Ngancani (menemani), "Ngladeni" (melayani), dan "Ngayomi" (melindungi).

Tak pelak lagi, intertektualitas kedua statemen tersebut memunculkan sebuah interpretasi baru yang meledek atau bahkan meniadakan sama sekali klaim si Balongub dan, pada saat yang sama, juga parpol-parpol yang mengusungnya.

Momen yang hilarious alias lucu dan nggregetake ini bisa jadi sengaja atau tidak disengaja diciptakan dan direkayasa secara fotografis. Terlepas dari itu semua, pemaknaan atas gambar itu secara kreatif mungkin diperlukan agar kita tidak mudah terjebak oleh klaim-klaim politik, termasuk kampanye cagub, caleg, capres, cabup dll.

Kritik tak harus kereng, sangar, dan penuh kemarahan. Kritik yang tampaknya tak disengaja dan biasa-biasa saja, bahkan sementara sifatnya, ternyata bisa bermuatan "subversif", kendati juga lucu dan "menghibur". Bisa jadi kritik model sepereti ini tak kalah efektif dibanding misalnya dengan propaganda yang dikemas secara serius dan melibatkan kecanggihan retorika dan demagogi.
Share:

Friday, December 8, 2017

GUYON GUSDURIANS: KPK & "BAROKAH" NYA

Sore itu Pak Kyai (K) kedatangan seorang tamu, politisi salah satu parpol besar (P), yang diutus bossnya utk menghadap beliau. Tujuannya supaya Pak Kyai tidak ikut2an mengecam sang boss yang sedang bermasalah dg KPK. Sang politisi berusaha cipta opini negatif terhadap lembaga antirasuah tsb di muka sang Kyai.

P: "Yai, KPK itu lebih banyak madhorotnya ketimbang manfaatnya bagi bangsa."

K (senyum): "Itu kan tergantung siapa yang bicara. Bahkan pengacara boss sampeyan pun akan bilang sebaliknya, kalau ia mau jujur."

P (heran): "Lho kok bisa, Yai. Bukannya pengacara boss saya dirugikan KPK?"

K : "Lha kalau boss sampeyan gak ditangkap KPK, memangnya ia bisa dapat kontrak jadi pengacara yang besarnya milyaran rupiah?"

P (ngeyel) : "Tapi kan itu karena pengacara kerja keras, Yai?"

K : "Bisa jadi enggak terlalu keras. Misalnya kalau gugatan praperadilan boss sampeyan digugurkan karena KPK sudah menerbitkan SP-21, kan gak usah kerja keras lagi pengacaranya. Bayaran utk praperadilan tetap diterima kan? Jadi KPK itu mbarokahi pengacara lawan."

P: "???!!!***???!!!""
Share:

Wednesday, December 6, 2017

INTOLERANSI DI INDONESIA SUDAH LAMPU KUNING!


Bagaimana kondisi toleransi di Indonesia saat ini, setelah reformasi dan demokratisasi berjalan nyaris dua dasawarsa pasca-jatuhnya rezim Orba? Sangat tidak menggembirakan. Lihat kompilasi beberapa laporan hasil survei yang dipaparkan dalam Konferensi Human Rights Cities 2017 di Hotel Manhattan, Jakarta Selatan, hari ini (6 Desember 2017):

Menurut survei SETARA Institute, Jakarta adalah kota intoleran No. 1 di negeri ini. Temuan survei PPIM UIN menunjukkan bahwa 80% dosen, guru, dan mahasiswa di Indonesia SETUJU dengan pelarangan terhadap AGAMA minoritas. Hasil survei SRMC menunjukkan bahwa 39,4% respondennya merasa bahwa ancaman datang dari paham agama-agama tertentu.

Lalu laporan survei CSIS menyatakan bahwa 50% kaum muda TIDAK menerima pemimpin yang berbeda agama. Demikian pula riset INFID menunjukkan bahw 55, 6% responden menyebut Ahmadiyah, Syiah, Gafatar adalah sesat dan TIDAK BOLEH tumbuh. Sementara itu survei ALVARA menunjukkan bahwa 27,6% kaum profesional MENDUKUNG Perda Syari'ah, sedangkan 19,6% SETUJU JIHAD untuk mendirikan NEGARA Islam di Indonesia.

Dari kompilasi laporan-laporan survei tersebut tentu ada berbagai interpretasi yang bisa dihasilkan. Namun demikian, pertanyaan yang segera muncul di benak kita adalah: "Apakah dengan adanya hasil-hasil survei di atas kita masih belum merasa ada masalah serius dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam konteks NKRI yang berlandaskan Pancasila & UUD 1945, serta berciri Bhineka Tunggal Ika?"

Jawabnya tentu terpulang kepada nurani dan nalar anda masing-masing.

Sumber:
Konferensi Human Rights Cities 2017, diselenggarakan oleh INFID, 5-6 Desember 2017, di Hotel Manhattan, Jakarta.
Share:

Monday, December 4, 2017

THE FINAL COUNTDOWN: SP 21 UTK SETNOV, ATAU KIAMAT BUAT KPK

Simak video dialog di CNN-TV di bawah ini. Menurut pendapat pakar hukum dan mantan Hakim, Asep Iriawan (AI), jika KPK masuk praperadilan yang kedua dalam kasus e- KTP yang melibatkan Setnov, diprediksi akan KALAH lagi.

Sebagai pakar hukum, AI tentu saja menjelaskan argumennya mengikuti alur teknis hukum. Namun pada akhirnya beliau secara langsung menyebut bahwa faktor non-hukum sangat berpengaruh dalam kasus seperti ini. Sidang praperadilan pertama juga dianggap beliau JANGGAL, karena berbagai "kreatifitas" dalam menafsirkan aturan hukum digunakan untuk menafikan dan menolak argumentasi dan bukti-bukti yang diajukan oleh KPK.

Karena itu, menurut AI, satu-satunya pilihan bagi KPK dalam menghadapi Setnov adalah dengan cara segera merampungkan dan mengajukan berkas penuntutan (SP-21) ke Pengadilan Tipikor. Dengan cara itu, praperadilan akan otomatis gugur. Syaratnya cuma satu: JANGAN SAMPAI KPK MENUNDA sehingga praperadilan tsb sudah selesai. Kalau KPK terlambat, masih menurut AI, hasilnya adlh KIAMAT bagi pihak lembaga antirasuah itu.

Prediksi yang cukup pesimis tersebut tentu perlu diperhatikan baik oleh KPK maupun publik yang memiliki komitmen terhadap pemberantasa korupsi di negeri ini. Proses hukum tentu tidak berdiri sendiri dan terjadi dalam sebuah kevakuman. Ia sangat terkait dengan faktor-faktor di luarnya, khusunya dalam konteks Setnov ini adalah faktor politik. Pendekatan legal procedural tetap harus dimaksimalkan oleh KPK dan publik juga sangat perlu memahaminya dengan baik agar supaya tidak cenderung berfikir dan bersikap simplistik dalam menghadapi persoalan hukum. Namun demikian, kepekaan terhadap adanya pengaruh dari luar, seperti kekuatan politik, juga sangat penting sehingga penegakan hukum tidak mudah didistorsi hanya menjadi permasalahan legal formalisme belaka.

Sejauhmanakah prediksi AI terbukti, kita akan bisa ketahui dalam tempo tak terlalu lama. KPK tampaknya juga memahami pilihan dilematis antara praperadilan dan SP-21. Sampai saat ini lembaga antirasuah itu masih menyiapkan diri untuk menghadapi keduanya bersama-sama, kendati ada kecenderungan untuk makin intensif melengkapi berkas SP-21 untuk diajukan ke Pengadilan Tipikor.

Silakan anda menyimak dan memberi komentar.

https://www.youtube.com/watch?v=3D7PAgrT1Zg&feature=share
Share:

Saturday, December 2, 2017

ADA HTI DI REUNI ALUMNI (212)?

Tayangan video singkat ini memancing tanda tanya: Apakah ada HTI atau para pendukungornas terlarang tsb dalam acara tsb?

Faktanya adalah kehadiran bendera yg selama ini identik dg simbol ormas radikal transnasional tsb. Jika bukan menjadi representasi HTI, tentunya bukan masalah.

Agar tdk menjadi bahan polemik yg pada akhirnya akan dipolitisasi, saya kira aparat keamanan perlu meminta klarifikasi kpd panitia Reuni. Bagaimanapun juga, warna politik acara ini sangar kental, sebagaiman disinyalir sendiri oleh Kapolri. (http://nasional.kompas.com/read/2017/11/30/11341061/kapolri-reuni-212-enggak-akan-jauh-jauh-dari-politik-2018-2019)

Pemerintah seharusnya tidak melakukan pembiaran dan sebaliknya bersikap tegas agar tidak dituding inkonsisten thd aturan main yang berlaku, khususnya UU Ormas yang baru saja disahkan.

Simak tautan ini:

https://www.facebook.com/mashikam/videos/10211047409364903/

1. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171202061443-20-259610/bendera-hti-berkibar-di-reuni-akbar-alumni-212/
2. https://m.kumparan.com/indra-subagja/aneka-spanduk-yang-dibawa-massa-reuni-212-pesan-damai-sampai-khilafah?utm_medium=whatsapp&utm_source=Mobilesite&utm_campaign=Share
3. https://indonesiana.tempo.co/read/119518/2017/11/21/mudiqanci/pesan-politik-eks-hti-di-balik-bendera-hitam-putih
4. http://nasional.kompas.com/read/2017/11/30/11341061/kapolri-reuni-212-enggak-akan-jauh-jauh-dari-politik-2018-2019
Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS