Sunday, February 25, 2018

MENYIKAPI AKSI MASSA MENOLAK PK AHOK


Upaya mengajukan PK untuk kasus HUKUM yang dihadapi seorang warganegara adalah HAK yang dijamin oleh KONSTITUSI RI. AHOK adalah warganegara RI, sehingga beliau punya hak tsb. Mengapa ada rencana AKSI PENGERAHAN MASSA dengan tujuan agar upaya PK itu ditolak?

Bukankah menerima & menolak pengajuan PK adalah SPENUHNYA merupakan kewenangan Pengadilan dan MAHKAMAH AGUNG?!

Bukankah jika AKSI MASSA itu benar-benar berlangsung, berarti sebuah upaya menghalangi AHOK melaksanakan HAK kewarganegaraannya? Apakah itu bukan termasuk sebagai sebuah tekanan POLITIK & mengarah pada tindakan persekusi?

Negara WAJIB MELINDUNGI warganegaranya yg sedang melaksanakan HAK ASASI yg dimilikinya! TAK LEBIH &TAK KURANG.

Simak tautan ini:

Share:

KABUT MISTERI DI BALIK AKSI KEKERASAN TERHADAP ULAMA



Kabareskrim Polri, Ari Dono S, bilang, kasus-2 kekerasan terhadap ulama adalah 'MURNI PIDANA'. KASTAF KSP, Moeldoko, bilang, ada 'PERMAINAN'' & 'CARA LAMA' di balik kasus2 tsb. Tokoh MUI, Din Syamsuddin, bilang, aksi kekerasan terhadap ulama adalah sebuah 'REKAYASA SISTEMATIS'.

Saya bilang, kalau para PEJABAT NEGARA & para tokoh besar di negeri ini tak kompak dlm MENYIKAPI masalah ini, maka pengusutan kasus-2 tsb akan 'mbulet' dan beresiko 'menguap' alias tak jelas ujung pangkalnya!

DEJA VU ALL OVER AGAIN!

Simak tautan ini:

Share:

Saturday, February 24, 2018

TENTANG PEMUDA DAN TANTANGAN RADIKALISME DI INDONESIA


Hari ini, Sabtu (24/2/18) dari jam 9.00 sampai 12.00, saya berpartisipasi sebagai pembicara dalam sebuah seminar kaum muda yang bertema "Nasionalisme & Tantangan Pemuda Zaman Now". Pembicara lain adlh KH. Abdullah Nawawi, Ketua GP. Ansor, Kab. Bogor. Topik yang saya pilih adalah tentang generasi muda Indonesia menghadapi fenomena radikalisme saat ini dan di masa depan yang mengancam nasionalisme, sebagai salah satu landasan dari keberadaan NKRI. Untuk keperluan tersebut saya memakai pendekatan keamanan nasional (national security approach)

Alhamdulillah saya bisa berbicang dengan para pemuda baik dari zaman now maupun dari zaman "yes" (yesterday), alternatif dari istlah zaman old. Inti paparan saya adalah bagaimana secara kritis mengidentifikasi kondisi generasi muda yang notabene adalah elemen paling strategis bangsa itu (ditilik dari sejarah, politik, sosial, dan kultural), namun pada saat yang bersamaan menjadi target yang paling utama dan empuk bagi radikalisme, radikalisasi, dan gerakan radikal anti-NKRI.

Untuk itu saya mengupas berbagai hasil survei yang telah dilakukan, selama dua tahun terakhir ini (2016-2017), oleh berbagai lembaga baik yang berafiliasi dengan pemerintah maupun dengan organisasi masyarakat sipil Indonesia (OMSI) yang berkecimpung dalam persoalan intoleransi dan radikalisme. Hasil-hasil survai dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kemendikbud, Kemenag, the Wahid Foundation, Alvara, Setara Insritute, dan Infid (International NGO Forum on Indobesian Development) yang saya kutip sebagai data, misalnya, semuanya menunjukkan bahwa usia muda (21-30) dan pendidikan menengah dan tinggi (SMA-PT) adalah mereka paling potensial menjadi bagian dari kampanye radikalisme, proses radikalisasi, dan pelaku aksi-aksi radikal termasuk (tapi tak terbatas pada) aksi terorisme.

Selain itu saya jua menggunakan berbagai laporan media dan kajian tentang tumbuh dan berkembangnya pandangan intoleran, ideologi dan organisasi politik radikal seperti HTI di sekolah-sekolah tingkat dasar dan menengah, serta kampus-kampus Universitas terkemuka, baik Negeri maupun swasta. Kelompok-kelompok kegiatan seperti ROHIS di SMA dan Kelompok Kegiatan Keagamaan di PT, juga menjadi wahana rekrutmen, pengaderan, dan penyebaran gagasan serta kegiatan yang cukup sering diberitakan di media. Sedemikian intensif dan ekstensif kiprah perekrutan dan pengaderan kelompok radikal di kampus-kampus, seorang dosen senior dari UI mengatakan bahwa metode yang digunakan telah mirip dengan apa yang dilakukan Nazi dan partai komunis, yaitu melalui teknik-teknik 'cuci otak' atau brainwashing!

Bagaimana menjawab dan menghadapi tantangan dan ancaman radikalisme dinkalangan generasi muda Indonesia yang trennya makin berkembang itu?

Salah satu solusinya adalah melalui pelibatan intensif dan meluas komponen generasi muda dalam Gerakan Nasional Deradikalisasi (GND) yang berkesinambungan dan berjangka panjang. Deradikalisasi tidak hanya menjadi program apalagi proyek belaka. Ia harus menjadi sebuah gerakan nasional, yg meibatkan Negara & masyarakat sipil Indonesia (MSI). Bogor bisa jadi adalah salah satu laboratorium bagi GND tsb, karena wilayah ini menjadi salah satu pusat operasi gerakan dan ormas radikal, serta disebut sebagai daerah paling intoleran di negeri ini menurut hasil survei dari beberapa LSM pegiat HAM.
Dalam GND, pendidikan (formal, non-formal, maupun informal) adalah jalur paling utama dan terutama. Substansi pendidikan haruslah memuat penguatan pemahaman Konstitusi dan Pancasila serta kewarganegaan Indonesia. Seluruh lembaga pendidikan pada semua tataran harus memberikan muatan tsb; tentu saja disesuaikan dengan konteks mereka. Hegemoni negara, sebagaimana pernah dilakukan pada masa Orba, tidak perlu diulang lagi dalam mengisi pendidikan tsb.

Selain itu, multikulturalisme sangat penting ditumbuh-kembangkan secara kreatif dan inovatif kepada generasi muda semenjak level paling bawah sampai teratas. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa Indonesia hanya akan mampu bertahan sebagai sebuah negara-bangsa (nation state), sebagaimana diamanatkan oleh Proklamasi dan para pendiri bangsa, apabila pilar kebangsaan dan bhineka tunggal ika tetap kokoh kuat dan berdaya. Bravo Pemuda Indonesia!!
Share:

Friday, February 23, 2018

ADA KALANYA MENINGGIKAN SUARA DEMI KEBENARAN ADALAH KEHARUSAN

 
"Jangan pernah takut meninggikan suaramu utk KEBENARAN, KEJUJURAN, dan PEMIHAKAN melawan ketidakadilan, kebohongan, dan keserakahan. Bila semua orang di seluruh dunia melakukannya, maka akan mampu mengubah dunia."  
(WILLIAM FAULKNER, sastrawan AS).

Ada kalanya dalam membela keadilan dan kebenaran serta menentang keserakahan, kita mesti berteriak lantang dan menggunakan kata-kata dan kalimat serta ujaran yang keras dan tajam.

Acapkali, mereka yang menjadi target kemudian memakai alasan kesopanan & kesantunan sebagai tameng. Bahkan kalau perlu mereka bikin ATURAN HUKUM untuk membungkam kritik itu.

UU MD3 adlh contoh paling nyata, tentang sebuah upaya sistematik untuk melindungi para poliyo dari kritik rakyat yg konon mereka wakili.
Share:

Thursday, February 22, 2018

SETELAH HABIB RIZIEQ TAK JADI BALIK (LAGI)


Konflik internal ELITE pendukung Habib Rizieq Syihab (HRS) adalah nyata dan kemungkinan kian bertambah parah. Sebagian dari pemimpin gerakan 212 kini pecah dan ini berpotensi menular ke lapis bawah. Kembalinya sang Imam Besar sebagai solusi alternatif  terbaik sulit dibantah. Memimpin gerakan politik oposisi dari luar negeri, meniru model Imam Khomeini, prospeknya lebih susah.

Sebab tren legitimasi dan akseptabilitas Pemerintah Jokowi semakin kuat di mata rakyat. Pendekatan penegakan hukum pun mendapat dukungan luas dari publik & aparat. Sementara itu, tak semua kelompok oposisi kompak mendukung HRS dan gerakannya dalam politik elektorat. Kekuatan-kekuatan ormas Islam di masyarakat sipil pun mayoritasnya berorientasi kepada politik moderat.

"Hadapi proses hukum dengan segala konsekuensinya, maka marwah & kepemimpinan akan terjaga.!" Itulah yang dulu dipilih dan dilakukan para pahlawan bangsa dan para pejuang besar dunia.

Lihat tautan ini:

Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS