Friday, December 6, 2019

"KRIMINALISASI ULAMA" SEBAGAI WACANA & NARASI PERLAWANAN


Wacana dan narasi 'kriminalisasi ulama', tak pelak, kini telah menjadi bagian penting di pentas perpolitikan Indonesia pasca-reformasi dan khususnya di era Presiden Jokowi (PJ). Kosakata "kriminalisasi" bisa diartikan sebagai "suatu proses atau upaya menjadikan kriminal". Bisa juga diartikan "menuduh sebagai pelaku tindak kriminal." Sedangkan kosakata "ulama" berarti "para pemimpin Islam yang dipandang berilmu agama mumpuni dan berpengaruh yang kuat dalam ummat dan/atau masyarakat." Dalam wacana dan narasi politik kekinian keduanya, ketika digabung, menjadi sebuah penanda yang memiliki daya tarik dan pengaruh signifikan yang kemudian dikapitalisasi untuk pertarungan dan perebutan kuasa.

Dalam ujaran para pemakainya, kata "kriminalisasi ulama" adalah sebuah senjata narasi yang ampuh untuk menghadapi, bertahan, dan menyerang lawan. Walaupun tergantung kepada konteks wacana dan praksis politiknya, tetapi kata tsb seakan sudah menjadi "milik" dan "trade mark" dari kelompok Islam politik yang beberapa tahun belakangan semakin asertif berperan sebagai oposisi dari penguasa. Berbeda dg beberapa narasi khas lainnya, seperti syariah, kaffah, khilafah, dsb. kata "kriminalisasi ulama" merupakan invensi baru yg khusus untuk mempersenjatai (weaponizing) diri dalam perlawanan vis-a-vis penguasa dan pihak-pihak yang anti terhadap kelompok Islam politik.

Karena memang merupakan narasi eksklusif, maka pemahaman terhadap istilah tsb juga hanya khusus dari, dan oleh, pendukungnya walaupun orang luar bisa saja memaknai dan menafsirkan secara berbeda. Itulah sebabnya narasi kriminalisasi ulama hanya berlaku ketika diujarkan oleh pendukungnya, termasuk siapa yang berhak "memenuhi persyaratan" untuk disebut sebagai korbannya. Bisa saja orang luar dianggap korban, tetapi ia harus menjadi bagian yg diapropriasi untuk kepentingan kelompok tsb.

Sebagai contoh, dalam kasus hujatan thd Wapres KH MA oleh seorang Ustad bernama Jafar Shodiq (JS), maka pihak yg disebut terakhir itu yang malah dianggap jadi korban kriminalisasi ulama. Caranya, kasus JS diperhadapkan dengan laporan terhadap Sukmawati yang dianggap melakukan penistaan agama. Model pilih-pilih tebu seperti ini bisa dicarikan padanannya dalam berbagai kasus lain. Poinnya adalah bahwa klaim terhadap kriminalisasi agama hanya valid jika dimunculkan oleh, atau mendapat restu dari, kelompok tsb.

Implikasinya, menghadapi pertandingan dan perebutan klaim kebenaran tentang kriminalisasi ulama tak mungkin hanya diselesaikan melulu dengan jalan legal formal. Ia adalah bagian dari politik dan karenanya juga memerlukan resolusi secara politik. Pemerintah maupun masyarakat sipil memerlukan peralatan berupa wacana dan narasi tandingan yang efektif. Penyelesaian legal formal dan, apalagi, pembungkaman terhadap wacana dan narasi tsb saya kira tak akan bermanfaat.

Namun pada saat yg sama, pihak pembuat wacana dan narasi kriminalisasi ulama itu juga tak bisa terlalu berlebihan dalam mengharap efektifitas taktik ini. Sebab apabila klaim mereka tak bisa dibuktikan, ia hanya akan menjadi klise. Ia lantas berubah menjadi propaganda politik biasa yang akan kehilangan pengaruhnya dalam waktu yang tak lama. Memang media dan media sosial akan bisa terus menjadi corong penyebarluasan wacana dan narasi tsb, tetapi tetap akan terbatas efektifitasnya. IMHO.

Simak tautan ini:

Share:

Thursday, December 5, 2019

CENDEKIAWAN MELAWAN TUKANG LAPOR


Saya setuju dengan sikap Rocky Gerung (RG) terhadap upaya politisi PDIP, Junimart Girsang (JG), yang konon akan melaporkannya ke Bareskrim Polri gegara pandangan pihak yang pertama itu dalam sebuah acara ILC di TV One pada 3/12/'19. Dalam acara tsb RG berpendapat bahwa Presiden Jokowi tak paham Pancasila. Alih alih menolak dan bereaksi negatif, seperti kebiasan yg umumnya dilakukan orang, RG malah mendukung agar laporan JG ke aparat gakkum itu dilakukan. Saya juga menyetujui hal itu, biar terjadi adu argumen nalar di Pengadilan kita. Dan yang tak kalah penting adalah agar publik bisa menilai apakah Pengadilan akan mampu menjaga hak politik warganegara.

Sikap RG bagi saya adalah cerminan tanggungjawab seorang intelektual. Ia berani mengemukakan pendapat yang menurutnya benar, tetapi juga tak menampik jika ada konsekuensi yang harus ditanggung. Sikap RG juga menjadi semacam test pembeda (a litmus test) bagi praksis demokratis dengan yang tidak. Khususnya sebuah test terhadap prinsip dasar dalam sistem demokrasi, yakni berbeda pendapat dan perlindungan atasnya oleh Konstitusi dan aturan hukum yang berlaku.

Sikap bertanggung jawab ini mengingatkan saya kepada apa yang pernah ditunjukkan oleh Socrates, sebagaimana digambarkan oleh Plato dalam bukunya "Apologia." Filsuf yang merupakan mahaguru utama di zaman Yunani kuno tsb menanggung resiko yang sangat besar: meminum racun sebagai hukuman yang dijatuhkan penguasa kerena dakwaan telah merusak generasi muda dengan pemikiran-pemikiran beliau. Upaya para murid dan pendukung Socrates utk melepaskannya dari penjara ditolak mentah2 oleh sang filsuf sendiri karena beliau merasa bertanggungjawab dengan laku yang dianggapnya benar, yaitu mengajak orang berfikir kritis.

RG jelas bukan Socrates. Tetapi sikap yang ditunjukkan RG dalam membela kebebasan berpendapat menghadapi kesewenangan dan arogansi kekuasaan, bukan hal yang mudah ditemukan terutama dalam konteks kekinian di negeri kita. Orang tak harus setuju dengan semua pendapat RG tetapi juga tak harus menganggap omongannya sebagai ancaman thd posisi, status, dan kuasa seseorang maupun kelompok. Apalagi mengakibatkan ancaman keamanan.

Saya malah tak heran jika seandainya Presiden Jokowi (PJ) diminta responnya tentang statemen RG yang oleh tukang lapor akan dianggap menghina beliau atau menodai lambang negara, dst. PJ bisa jadi justru akan menjawab: "AKU RAPOPO!" (Saya gak apa-apa). Yang heboh dan pihak yang suka  lopar-lapor itu malah yang mungkin gak paham dengan beliau, atau prinsip berdemokrasi! IMHO.

Simak tautan ini:

[Rocky Gerung Dukung Junimart Laporkan Dirinya]
Share:

Wednesday, December 4, 2019

RESEARCH AWARD UNTUK LILY

Alhamdulillah, pagi ini (4 Desember 2019) kami mendapat sebuah kabar yang menggembirakan dari putri semata wayang, Lily Hikam. Dia mendapatkan Award dari "The American Heart Association" (AHA),*) sebuah lembaga Non-profit AS yang prestisius dalam bidang kesehatan jantung, untuk risetnya dalam bidang stem cell. Award tsb selama 2 th dan berlaku mulai 1 Januari 2020 sampai Desember 2021.

Kami mengucap syukur bukan saja karena Lily telah diakui sebagai saintis di bidang riset Stem Cell, tetapi juga karena ia adalah warganegara yang ikut menambah nama baik bangsa dan NKRI dalam usia muda. Mohon doa restunya semoga studi & risetnya lancar dan sukses. Amiinnn...

*) https://en.m.wikipedia.org/wiki/American_Heart_Association
Share:

Monday, December 2, 2019

STATEMENT OF THE YEAR 2019


Respon Presiden Jokowi (PJ) terhadap pihak yang usul agar masa jabatan Presiden 3 kali sangat sangat tepat waktu (timely), tegas, dan mantap (firm). Beliau bilang pihak-pihak tsb:

1. Ingin cari muka sama saya;
2.
Ingin menampar muka saya
; dan
3. Ingin menjerumuskan saya.

Secara substantif PJ tidak mendapat keuntungan politis apapun dengan adanya wacana tsb. Sebab beliau tidak mungkin lagi menjadi Presiden ke 3 kali sesuai UUD NRI 1945 yg berlaku saat ini. Jadi ini cuma carmuk alias cari muka, atau cara pesantrennya: ya hannu.

Wacana tsb layak dianggap sebagai tamparan bagi PJ karena dikesankan bahwa beliau kemaruk dengan kuasa. Padahal saat ini PJ baru memasuki periode ke dua yang tentu saja menghadapi berbagai tantangan yg harus direspons. Menyodorkan wacana ini berarti mencitrakan PJ hanya peduli dengan kekuasaan dan kedudukan.

Akhirnya, jika wacana ini tak segera di stop, maka implikasi politiknya bisa sangat serius dan berpotensi menjerumuskan PJ pada berbagai kegaduhan politik (political quagmires). Dalam kondisi ekonomi, politik, dan sosial saat ini, yang diperlukan PJ adalah stabilitas dan ketenangan politik. Wacana masa jabatan Presiden 3 kali, sama saja dengan wacana Pilpres oleh MPR. Keduanya sangat potensial menciptakan kontroversi yg hanya menguntungkan sebagian elit politik dan oligarki saja. PJ sama sekali tak diuntungkan oleh wacana tsb.

Walhasil, respon PJ sangat tepat waktu (timely), tegas dan secara politik, menurut saya, efektif. Saya SALUT & BANGGA dengan respon yang layak untuk dinobatkan sebagai "STATEMENT OF THE YEAR 2019." TABIK PJ!!

#StatementoftheYear2019

Share:

REFORMASI PARPOL DAN KENDALA STRUKTURAL YANG DIHADAPI

Hari Jumat, 29 Nov 2019, sebuah diskusi publik yang membahas reformasi parpol digelar oleh PARA Syndicate di markasnya, Jl. Wijaya Timur, Jaksel. Saya menjadi salah satu panelis bersama Agun Gunanjar (Golkar), Humphrey Djemat (PPP), dan Donal Fariz (ICW) dengan dipandu oleh Ari Nurcahyo (PARA Syndicate).

Semua panelis setuju dengan pandangan bahwa reformasi parpol adalah sebuah keniscayaan bagi penguatan demokrasi di Indonesia. Sebab lebih dari dua dasawarsa pasca-reformasi, lembaga yang notabene merupakan pilar utama demokrasi tsb belum direformasi secara tuntas dan fundamental. Perkembangan politik kekinian makin menampilkan fakta kemerosotan kualitas parpol, dan ini bukan saja ditunjukkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan publik atasnya, tetapi juga kinerja serta produk-produk parpol seperti para anggota perwakilan rakyat yang korup dan rendah kapasitas.

Saya sudah sejak lama bicara dan menulis tentang urgensi serta keniscayaan reformasi parpol. Memang harus diakui bahwa belum ada upaya serius, di luar wacana, yang akan mengarah kepada realisasinya. Namun kita sebagai pendukung penguatan demokrasi tetap harus memperjuangkan dan semakin kita menunda reformasi parpol, maka konsolidasi demokrasi akan makin sulit, untuk tidak mengatakan mustahil.

Sayangnya justru perkembangan perpolitikan kita cenderung makin mempersulit cita2 mulia tsb. Sebab secara struktural, kita sedang menyaksikan menguatnya gejala "partokrasi" atau "particracy" yakni kian dominannya parpol sehingga hanya mereka yang menguasai dan menentukan kebijakan steategis serta tak merasa perlu melibatkan konstituen dalam deliberasinya. Padahal sudah bukan rahasia lagi, kualitas politisi baik yg ada di Parlemen maupun di lembaga eksekutif masih jauh dari mumpuni dan malah cenderung mengalami degradasi!

Parpol, menurut testimoni dua panelis dari Golkar dan PPP di atas, cenderung makin dikuasai oleh Ketum mereka sehingga menyulitkan terjadinya proses perubahan substantif. Perpecahan-perpecahan dalam elite parpol memperlemah demokrasi di dalam batang tubuhnya dan, sebaliknya, makin memperkuat autokrasi. Regenerasi kepemimpinan tak jalan dan kecenderungan dinastik makin menguat dan menular dalam parpol. Korupsi lantas merupakan praktik yang susah diredam atau dikontrol dan sebaliknya makin mewarnai Parlemen dan eksekutif!

Menurut ICW, saat ini lebih dari dua ratusan anggota Parlemen baik di pusat dan daerah yg menunggu giliran diperiksa KPK. Namun dengan kondisi matisuri yg dialami lembaga antirasuah tsb, kecil kemungkinan akan terjadi penuntasan kasus tipikor di kalangan politisi, parpol, parlemen, dan pejabat eksekutif.

Pada saat yg sama, kondisi masyarakat sipil Indonesia (MSI) juga tak kondusif untuk melakukan tekanan agar reformasi parpol bisa segera terjadi. Keterpecahan dan pengaruh politisasi yang menjangkiti sebagian ormas besar, LSM, media, dan kelompok intelegensia adalah kendala-kendala nyata. Bahkan fenomena diamnya para mantan aktivis setelah masuk dalam birokrasi pemerintah dan/ atau di parlemen merupakan fakta yang tak bisa diingkari.

Harus diakui bahwa berbagai usulan yang kongkrit terkait dengan reformasi parpol sudah diajukan oleh organisasi masyarakat sipil, seperti ICW. Misalnya usulan peningkatan biaya untuk parpol yang diberikan negara dan dibarengi dengan perubahan kinerja serta akuntabilitas publik. Sayangnya usulan seperti itu biasanya hanya direspon di bagian yang dianggap menguntungkan parpol, namun dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak rakyat tidak digubris!

Ada usulan dari diskusi tsb agar Presiden tampil mengomandoi reformasi parpol. Ini tentu ideal, karena Presiden tentu mampu menggalang dukungan publik untuk mendesak parpol dan masyarakat sipil. Pertanyaanya adalah apakah Presiden akan mampu merealisasikan idealisme itu jika paradigma yang dominan dalam perpolitikan saat ini adalah "Presiden adalah petugas parpol?"

Simak tautan ini:

Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS