Wednesday, December 12, 2018

"MLEDHING": MODUS PROTES DENGAN GUYON?

Pak Ngadiyono (Ng), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, konon dilaporkan ke kantor Polisi, gegara dituding telah melakukan penghinaan thd seorang pegawai Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab Sleman yang sedang bertugas dalam sebuah acara silaturahim kubu Prabowo dengan ormas Muhammadiyah di Kab Sleman.

Kader Gerindra tsb, konon, ikut hadir di acara tsb. Saat somplokan dengan si pegawai Bawaslu itu, Ng menyapanya: "Bawaslu ya?", sambil berpose memantati (istilah Jawa "mledingi") dan menirukan bunyi "pret!" . Nah, ternyata pihak Bawalsu DIY tak terima dengan ulah sang legislator dan lapor ke Mapolda DIY. Menurut Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Bawalsu DIY, Sri Rahayu Werdiningsih (SRW), pihaknya tidak terima dengan aksi "pledingan" tsb, karena dianggap "telah menghina lembaga negara."

Bagi saya, bukan soal laporan yang jadi perhatian. Tetapi soal aksi "pledingan" yang dipakai utk mengekspressikan ketidakpuasan atau protes terhadap pejabat yang dipersepsi tidak adil atau kurang disukai. "Mleding" dalam konteks budaya Jawa bisa punya banyak makna, mulai dari sekedar guyonan antar-teman, olok-olok, sampai pada pernyataan ketidak sukaan dan bahkan protes.

Cara protes dengan pledingan ini ternyata sudah lama digunakan oleh rakyat utk penguasa yang dianggap tidak adil atau menindas. Seorang kawan saya yang pakar antropologi budaya, mengatakan bahwa para tawanan di Boven Digul pada zaman kolonial, sering melakukan "pledingan" ketika pesawat Belanda melewati wilayah udara di sana.Dan tindakan protes yang tampaknya lucu itu ternyata bisa punya konsekuensi serius. Seorang teman dari Bali bercerita bahwa di zaman kolonial itu, konon ada penduduk yang memledingi tentara kolonial, dan ia pun ditembak mati!

Cara protes atau perlawanan yang tampak sederhana seperti pledingan ini, ternyata tidak sederhana konsekuensinya. Dalam masyarakat yang sudah terbuka dan demokratis serta kebiasaan pergalan di masyarakat yg santai dan penuh senda gurau seperti di Yogya pun bisa berpotensi serius. Apakah ini karena masyarakat kita memang sedang darurat humor atau gampang tersinggung dan mudah marah?

Saya tak berani membayangkan seandainya ada massa di alun-alun Yogya dengan jumlah ribuan lalu bersama-sama "mleding" (entah kepada siapa) sebagai tanda kekecewaan atau protes. Besar kemungkian peristiwa mleding massal itu akan menjadi salah satu topik diskusi di ILC! Wkwkwkwk...

Simak tautan ini:
Share:

Friday, December 7, 2018

QUO VADIS DEMOKRASI INDONESIA DI TENGAH ARUS POLITIK IDENTITAS?


Siang ini (Jum'at, 7/12/18) saya menjadi salah satu narsum dialog di Para Syndicate, bersama Amin Mudzakkir (AM) dari LIPI dan budayawan kondang, Mohamad Sobary (MS). Kami dipandu oleh Ari Sucahyo (AS) dari Para Syndicate.

Tema yang dibicarakan adalah kondisi demokrasi di negeri ini pada saat ini dan prospeknya, ketika arus politik identitas sangat kuat setelah reformasi bergulir selama 20 th terakhir. Dalam hal ini apa implikasinya thd politik elektoral pada 2019 dan masa setelahnya.

AM memaparkan bbrp temuan survei LIPI terakhir yg menunjukkan kuatnya intoleransi politik di beberapa daerah, dengan menggunakan medium agama, baik wacana maupun praksis di ranah publik. Misalnya 57% responden yg disurvei menyatakan hanya akan memilih calon pemimpin yg seagama, dari level desa sampai pusat. Mereka bukan saja pasif tetapi aktif mencegah pihak lain untuk memilih calon yang tak seagama. Selanjutnya 49% responden juga setuju dengan penerapan Perda Syariah.

Daerah-2 yang cenderung tinggi tingkat intoleransi politik dg basis identitas agama adalah Aceh, Banten, dan Jabar. Yang juga menonjol dalam penelitian LIPI tsb adalah ditemukannya 3 aktor penting: FPI sebagai aktor pelaku intoleransi; MUI sebagai pendukung intoleransi: dan NU sebagai penolak aksi intoleransi politik.

Tren tingginya intoleransi politik ini, menurut AM, akan menjadi ancaman demokrasi kita di masa depan sehingga perlu dicegah sedini mungkin agar tidak semakin menguat. Salah satu rekomendasinya adalah perlu ada upaya serius yang dilakukan Pemerintah maupun masyarakat agar masalah politik dibedakan dari masalah agama.

MS menyoroti akar masalah politik identitas semenjak kemerdekaan. Politik identitas selalu hadir dalam perpolitikan nasional dengan berbagai tampilannya. Munculnya parpol2 berbasis agama, kiprah para pemimpin nasional yang juga menggunakan wacana politik identitas, ternasuk ketika sidang Konstituante utk menentukan dasar negara.

Saat ini politik identitas dianggap sebagai persoalan serius dengan munculnya isu-isu agama yag dipolitisasi secara nyata dan besar2an. Namun demikian, menurut MS, masalah politik identitas tak perlu terlalu dirisaukan. Sebab bisa saja hal ini menjadi bagian dari permainan politik dari luar seperti halnya ketika zaman Orla.

MS juga mengupas berbagai perilaku keagamaan yang saat ini diperlihatkan oleh pihak2 yang ingin disebut ulama. Perilaku2 yang hanya bersifat instan namun tidak mendalam apabila dibandingkan dengan para ulama tradisional. Kondisi instan ini menyebabkan berbagai persoalan, termasuk politik.

Saya mengemukakan bhw politik identitas yg muncul dan berkembang saat ini harus dibedakan dengan yang lalu, karena asal usul dan konteksnya juga sangat berbeda. Dengan demikian implikasi keoada kehidupan masyarakat dan negara juga akan berbeda. Di era Orla didapati politik "aliran" yg di era Orba dicoba dikontrol ketat oleh rezim otoriter.

Reformasi membuka keran bagi masuknya pengaruh luar dan kembalinya aspirasi politik identitas dari dalam. Kombinasi antara keduanya, khususnya di kalangan Islam, memunculkan fenomena seperti ISIS dan HTI serta "home grown" organisasi Islam seperti FPI dll.

Hasil reformasi dalam bidang politik menjadi pendorong meluasnya upaya mencari alternatif di luar politik elektoral dari publik yg tak puas dg parpol, parlemen, dan pemerintah. Kesenjangan ekonomi selama 20 th terakhir juga berkontribusi terhadap maraknya ketidak puasan. Yang tak kalah penting juga vacuum nya wacana ttg Pancasila sebagai ideologi setelah tumbangnya Orba. Kekosonfan inilah yg kemudian diisi oleh kelompok Islam politik dg ideoligisasi thd agama!

Implikasi bagi Indonesia di masa depan sangat bisa serius wlpn saat ini sampai 2019 mungkin masih belum terasa. Indikasi2 akan semakin kuatnya ideologisasi Islam dan ketertarikan ummat terhadapnya bisa dilihat pada meningkatnya tuntutan pelaksanaan syariat Islam seperti Perda Syariah, formalisme berbusana, dll.

Dlm pandangan saya, bisa jadi paslon 01 masih unggul dlam Pilpres 2019 jika menggunakan berbagai survei terkait posisi petahana vis-a-vis kubu 02 saat ini. Namun demikian tak ada jaminan bhw politik identitas akan berkurang pada pasca 2019 nanti. Justru apabila Pemerintah dan masyarakat sipil mendiamkan gejala ini, Indonesia bisa menghadapi masalah serius.

Tren maraknya politik identitas saat ini adalah tren global, sama halnya tren demokratisasi pada akhir abad ke 20 dulu. Kualitas dan karakternya berbeda dg politik identitas th 50an, dan kini posisi negara tidak lagi dominan seperti era sebelum dan saat perang dingin terjadi.

Menyikapi arah perkembangan demokrasi Indonesia perlu memperhitungkan masalah politik identitas dengan tepat. Modal sosial bangsa kita adalah kebhinekaan yg hakekatnya menilak segala sistem politik totaliter. Namun jika kita tidak melakukan pengelolaan modal sosial dengan efektif, ancaman terhadap integritas NKRI tetap mungkin bisa terjadi.
Share:

Thursday, December 6, 2018

GUYON GUSDURIANS: PENTINGNYA JUMLAH HADIRIN

Alkisah, Pak Kyai heran dengan tingkah laku seorang santrinya yang bolak balik bertanya soal berapa jumlah hadirin dalam perayaan di Jakarta bbrp hari yang lalu. Usai mengajar kitab, Pak Kyai (K) pun bertanya kepada si santri (S):

K: "Kamu kok tanya-tanya soal jumlah yang hadir dalam perayaan Jakarta, ada apa? Memangnya kamu ikut ke sana?"

S: "Saya gak ikut Yai, cuma pengen tahu jumlah hadirin sebenarnya berapa."

K: "Lha kan tinggal lihat rekaman videonya dan beritanya."

S: "Maaf Yai, justru karena itu saya bertanya. Soalnya beda-beda angkanya, antara klaim panitia dan berita di media. Panitia bilang sampai 4 juta bahkan 11 juta atau lebih, media bilang 100 ribu, 400 ribu, 1 juta..."

K (memotong): "Lha iya, lalu apa urusannya sama kamu?"

S: "Pengalaman saya ngurusi pengajian massal, kalau jumlah hadirin gak seperti yang diklaim, nanti repot buat panitia. Saya kasihan saja Yai."

K: "Repot gimana?"

S:"Lha kalau panitia bilang 4 juta hadirin, tapi lalu media beritakan cuma 100 ribu atau 400 ribu, nanti dananya kan terancam diminta kembali oleh sponsor. Apalagi kalau sudah bilang 11 juta hadirin atau lebih, tapi gak ada media yang memberitakan seperti itu!"

K:"Ini soal besarnya HADIRIN atau soal besarnya DANA sponsor?"

S:" Wkwkwk... Yai kayak gak tahu aja.."
Share:

Monday, December 3, 2018

PROTES PBNU KEPADA DUBES ARAB SAUDI

Saya, dalam kapasitas baik sebagai warga nahdliyyin maupun sekaligus warganegara RI, memyatakan  dukungan SEPENUHNYA terhadap PBNU yg melayangkan protes kepada Duta Besar Kerajaan Arab Saudi utk Indonesia, Osamah Muhammad Al Su'aib (OMA). Yang bersangkutan oleh PBNU dianggap telah melakukan campur tangan terhadap urusan dalam negeri Republik Indonesia, dan sekaligus fitnah terhadap ormas underbouw NU, GP Ansor, dalam kasus pembakaran bendera HTI di Garut, Jabar.

Hemat saya, apabila protes PBNU tersebut valid, maka perilaku OMA jelas sangat bertentangan dengan etik diplomasi dan ia telah menunjukkan kebenciannya (hatred) terhadap NU, yang merupakan ormas Islam terbesar di dunia. Bahkan bisa jadi OMA dapat diduga melakukan kekurangajaran diplomatik (diplomatic belligerent) dengan menuduh GP Anshor dan Banser sebagai organisasi sesat.

Karena itu Pemerintah RI, melalui Kemenlu, perlu SEGERA melakukan tindakan sesuai aturan diplomatik agar tidak terjadi perluasan masalah yg bisa mengganggu hubungan antara RI dan Keeajaan Arab Saudi.

Tuntutan PBNU hendaknya mendapat perhatian serius dari Pemerintah RI; Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Menlu agar dilakukan proses pemanggilan dalam rangka klarifikasi serta menuntut permintaan OMA kepada NU, rakyat dan Pemerintah Indonesia.

Simak tautan ini:

(https://www.youtube.com/watch?v=4IXvGRlsIGY)

1. https://m.detik.com/news/berita/d-4328878/pbnu-desak-pemerintah-ri-minta-dubes-saudi-dipulangkan?_ga=2.163545658.720204415.1543841820-758603744.1543841815
2. https://www.nu.or.id/post/read/99852/campur-tangan-dalam-negeri-ri-pbnu-protes-dubes-saudi
Share:

REUNI ALUMNI 212 & POLITIK PILPRES 2019

Acara dialog di CNN TV semalam (2/12/208) membahas acara Reuni Alumni 212 di Monas yang digelar pagi sampai siang hari. Saya bersama budayawan kondang, Kang Mohammad Sobary (MS), dan pengamat Komunikasi Politik Univ Paramadina, Hendri Satrio (HS), dan dipandu Reinhardt Sirait (RS) dari CNN TV, menyampaikan pandangan tentang event tsb.

Pertanyaan yang ingin dijawab adalah antara lain: 1) Apakah acara tsb merupakan kegiatan politik atau gerakan moral atau apa?; 2) Apa dampaknya terhadap kecenderungan pemilih pada Piples 2019; dan 3) Bagaimana pengaruh event tsb kepada pemenangan Pilpres baik kubu 01 maupun 02.

Pada dasarnya ketiga narsum sepakat bahwa Reuni 212 adalah kiprah yang berdimensi politik, walaupun ada perbedaan mengenai apakah ia juga bisa disebut sebagai gerakan moral. MS dengan jelas menolak adanya dimensi gerakan moral dalam Reuni. Saya menganggap bahwa bisa saja Reuni tsb dianggap sebagai bagian dari gerakan moral oleh pelakunya, karena ia memberikan arahan pilihan-pilihan kepada para pendukungnya. HS tidak mempermasalahkan apakah acara tsb politis atau moral, tetapi menyatakan bhw aksi tsb tak boleh dianggap enteng oleh siapapun.

Seberapa besar dampak Reuni tsb terhadap elektabilitas kubu 02 (PS-SU) yang jelas merupakan pihak yang didukung para peserta dan tokoh-tokoh dibaliknya, termasuk HRS, Amien Rais, Zulhas, dll. Ketiga narsum sepakat bahwa dampaknya belum tentu signifikan bagi peningkatan elektabilitas kubu 02. Namun tak berarti bahwa kubu 01 (PJ-MA) bisa bersikap complacent alias merasa sudah cukup. Sebab bisa saja, menurut saya, gerakan Reuni ini akan direplikasi di berbagai daerah dan mampu memobilisasi dukungan.

Reuni 212 juga memiliki nilai positif tersendiri bagi petahana, jika dilihat secara makro yakni sebagai keberhasilan Pemerintah dalam menjaga dan memelihara praktik demokrasi di Indonesia. Tidak seperti di berbagai negara berpenduduk mayoritas Islam di Timteng, bahkan di negara maju, di Indonesia aksi massa sebesar Reuni bisa berlangsung aman, lancar, dan damai. Ini yang perlu dikapitalisasi oleh kubu 01.

Kontestasi paslon dan perebutan dukungan akan semakin intens pada beberapa bulan ke depan, dan model dan hasil aksi Reuni 212 di Monas, Jakarta ini tentu akan digunakan pendukung paslon 02 di daerah. Ini berarti bahwa pendukun paslon 01 juga perlu menciptakan counter yang efektif dan buan hanya puas dengan laporan hasil survei yg sampai saat ini melaporkan hasil yang sama: keunggulan PJ-MA. Pengalaman di negara-negara lain, termasuk AS, menunjukkan bahwa hasil survei bisa saja tak sama dengan hasil hitungan dari bilik suara.

Silakan menyimak dan memberi komentar. Trims (MASH)

https://www.youtube.com/watch?v=pQws7TGbKGY&feature=youtu.be
Share:

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS