Tuesday, December 7, 2010

ICMI PASKA REFORMASI: KEKUATAN CIVIL SOCIETY ATAU INKUBATOR ISLAM POLITIK DI INDONESIA?

Oleh Muhammad AS Hikam
President University


Ketika catatan ini dibuat, Muktamar Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) yang berlangsung di Bogor, sedang memutuskan susunan Presidium Pengurus Pusat ICMI 2010-2015. Nama-nama mereka yang masuk dalam nominasi antara lain adalah Prof. Dr. Azumardi Azra, MA, Priyo Budi Santoso, Jafar Hafsah, Zulkifli Hassan, Marwah Daud, dan Dr. Ilham Habibie. Selain itu sederet nama beken dari tokoh-tokoh ormas Islam kaliber internasional dan nasional pun tercantum, walaupun nama-nama besar dari KIB II, seperti Hatta Rajasa dan Mohamad Nuh, terpental. Suka atau tidak, kenyataan ini bisa menjadi salah satu indikator bahwa ICMI masih merupakan ormas Islam yang memiliki daya tarik sangat kuat dalam blantika gerakan sosial dan politik di negeri ini.

Para pengamat politik pada umumnya sepakat bahwa ICMI paska Reformasi telah mengalami penurunan pengaruh dan daya tarik, setelah ia mengalami kegagalan dalam upaya menjadi salah satu powerhouse dalam politik nasional menjelang tumbangnya Orde Baru. Sejarah pembentukan dan perkembangan ormas Islam yang satu ini memang tak mungkin lepas dari sebuah rekayasa politik dari gabungan dua kekuatan: sebagian elite rezim Orde Baru (yang direpresentasikan oleh mantan Presiden ke III, Prof. Dr. Ing. BJ Habibie) dan kelompok cendekiawan Muslim (seperti Adi Sasono, Dawam Rahardjo, dan Nurcholish Majid untuk menyebut beberapa nama paling beken di dalamnya). Dalam tempo yang teramat singkat, ICMI telah menjadi salah satu pemain utama dalam perebutan kekuasaan antar faksi-faksi elite Orba pada awal dan pertengahan 1990an, dan menjadi rival paling kuat bagi kelompok militer dan kaum "sekuler" serta non Muslim yang juga saling berebut pengaruh dan beraliansi.

ICMI, yang berhasil memperluas pengaruh di Golkar, birokrasi sipil, dan ditopang beberapa pentolan ormas-ormas besar Islam, serta mendapat dukungan diam-diam dari beberapa elite militer, mencapai kemuncaknya ketika berhasil mendorong sang boss, Pak Habibie, menjadi orang kuat kedua setelah Soeharto. Toh kemampuan politik ICMI dkk tak bertahan terlalu lama, karena gelombang reformasi pada akhirnya menumbangkan bukan saja Orde Baru, tetapi juga mengakhiri kekuatan hegemonik ormas ini berikut kekuasaan politik BJ. Habibie dan para sekutunya. Maka wajar jika untuk sementara, sampai beberapa tahun setelah Reformasi, ICMI lebih cenderung tiarap dan kiprahnya terbatas. Lembaga-lembaganya yang dulu sangat moncer seperti MASIKA, CIDES, dan secara tak langsung The Habibie Center, harus melakukan redefinisi peran dalam sebuah lingkungan politik yang berubah. Tokoh-tokoh terasnya pun tidak lagi tampil menggebu-gebu. Bahkan kepemimpinan ICMI pun berubah total menjadi model presidium.

Toh akan sangat keliru jika menganggap ICM sebagi ormas maupun kekuatan politik telah usai perannya. Justru pada era paska reformasi ada perkembangan baru yakni terjadinya kristalisasi dan pemberdayaan organisasi yang bertujuan untuk membuat distingsi antara ICMI lama (yang sarat politik praktis) dengan yang baru yang diwarnai oleh gerakan masyarakat sipil (atau masyarakat madani dalam jargon ICMI). Kelompoik baru ini dimotori generasi muda ICMI yang muncul setelah reformasi mulai yang lebih non-politik praktis. Meski demikian, pada aras pimpinan presidium pusat  pengaryh politisi (yang mantan maupun yang masih aktif) masih kuat. Memang tokoh seperti Adi Sasono dan Dawam Rahardjo telah hengkang dari sana, dan tokoh seperti Cak Nur sudah wafat. Namun sampai Muktamar 2010 ini, tokoh-tokoh ICMI jadul masih tetap bercokol: Marwah Daud, Azumardi, Soegiarto, dan Hatta Rajasa.

Pergelutan internal ICMI akan sangat menarik dan memperngaruhi karakternya ke depan: apakah ia akan menjadi bagian kekuatan dalam masyarakat sipil ataukah tetap menjadi bagian integral inkubator kelompok Islam politik di negeri ini. Dinamika internal ICMI di tingkat nasional sudah pasti akan merembet ke daerah-daerah, termasuk juga pengaruhnya akan dirasakan di dalam dinamika ormas-ormas besar Islam. NU paska Gus Dur, mungkin cenderung lebih rentan terhadap pengarah Islam politik, sementara Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Din Syamsuddin memang lebih assertif dalm politik. Sehingga kekuatan kubu "politik praktis" dalam ICMI masih tidak bisa diabaikan.

Lebih mendasar dari itu adalah pertanyaan apakah kelompok baru yang lebih muda usia dan kritis terhadap politik praktis akan merupakan sebuah trend setter bagi masa ICMI yang lebih inklusif dan non-sektarian secara paradigma politiknya? Saya belum melihat itu. Masih belum cukup kuat indikator yang bisa dipakai untuk menyimpulkan bahwa ICMI paska Reformasi akan bermetamorfosa menjadi gerakan Islam yang non-sektarian. Kritik alm GD dkk terhadap ICMI sebagai wahana Islam politik yang dibangun di atas fondasi sektarianisme di awal 1990an, saya kira masih perlu disimak dan dikaji kembali relevansinya. Demikian pula, saya kira terlalu dini untuk mengatakan bahwa godaan kekuasaan politik telah dapat dikendalikan oleh elite ormas ini. Kenyataan bahwa pemilihan presidium pusat yang diwarnai kericuhan, itu saja sudah menjadi bahan pertanyaan: apakah benar syahwat politik ICMI telah tertundukkan?.

Selamat dan Sukses Muktamar ICMI 2010.
Share:

0 comments:

Post a Comment

THF ARCHIVE

FP GUSDURIANS