Penaikan harga BBM adlh pertaruhan terakhir bg Pemerintahan SBY. Jika menang, beliau dan pemerintahannya akan dikenang dan menjadi contoh sebuah pemerintahan yg solid dan kepemimpinan yg kokoh dalam sistem demokrasi. Jika kalah, pemerintahan SBY minimal menjadi "bebek lumpuh" (lame duck) dan maksimal tidak memiliki kewibawaan. Dan PD akan tamat riwayatnya sbg partai berkuasa dlm pemilu 2014. Demokrasi ikut dipertaruhkan juga manakala aksi protes menolak penaikan harga BBM berubah menjadi anarki dan destabilisasi politik, ekonomi, dan sosial dalam skala massif. Hari-2 ini, reformasi sedang berada dlm situasi "to be or not to be!".
Hitung-2an di atas kertas, Pemerintahan SBY dan koalisi parpol pendukungnya masih unggul. Di Parlemen, PD kemungkinan masih didukung oleh PG, PPP, PAN, PKB, dan PKS (mungkin di di menit-2 terakhir). Parpol anggota Setgab yg masih "rewel" (PG, PPP dan PKS) hanya menunggu Pak SBY menyetujui cara pembagian BLSM diubah sehingga tidak hanya menguntungkan PD dalam Pemilu 2014. Dan konsesi politik ini besar kemungkinan akan diberikan karena jika tidak, akan mengganggu soliditas koalisi. Parpol penentang kebijakan BBM, PDIP, Gerindra dan Hanura, tdk memiliki alternatif yg bisa dipakai menarik barisan koalisi. Upaya mendorong aksi protes oleh PDIP justru akan berbahaya jika tdk bs dikontrol (apalagi elit PDIP spt Taufik Kiemas sudah terang-2an menolak PDIP ikut demo).
Di masyarakat sipil, gerakan anti penaikan BBM tdk akan mampu menggelar aksi massif karena rakyat tdk tertarik dg gerakan protes, sementara iming-2 BLSM akan mampu mengerem sebagian rakyat untuk mendukung aksi protes. Turunnya pasukan TNI akan semakin mengendorkan semangat utk turun ke jalan dari masyarakat di lapis bawah. Kondisi ekonomi masyarakat secara umum belum bisa dikatakan mencapai titik krisis yg mampu mendorong tindakan anarkis seperti pra-reformasi 1998.
Tetapi, yg namanya prediksi dalam gerakan sosial tak akan bisa 100% akurat, karena akan selalu ada faktor X yg membuat konstelasi politik di tingkat elit berubah drastis dan aksi masyarakat di bawah muncul. Namun, jika ini yg terjadi, Reformasi yg telah berjalan lebih dari satu dasawarsa akan terancam mengalami stagnasi dan/atau bahkan pembalikan. Suatu hal yg akan sangat merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Hitung-2an di atas kertas, Pemerintahan SBY dan koalisi parpol pendukungnya masih unggul. Di Parlemen, PD kemungkinan masih didukung oleh PG, PPP, PAN, PKB, dan PKS (mungkin di di menit-2 terakhir). Parpol anggota Setgab yg masih "rewel" (PG, PPP dan PKS) hanya menunggu Pak SBY menyetujui cara pembagian BLSM diubah sehingga tidak hanya menguntungkan PD dalam Pemilu 2014. Dan konsesi politik ini besar kemungkinan akan diberikan karena jika tidak, akan mengganggu soliditas koalisi. Parpol penentang kebijakan BBM, PDIP, Gerindra dan Hanura, tdk memiliki alternatif yg bisa dipakai menarik barisan koalisi. Upaya mendorong aksi protes oleh PDIP justru akan berbahaya jika tdk bs dikontrol (apalagi elit PDIP spt Taufik Kiemas sudah terang-2an menolak PDIP ikut demo).
Di masyarakat sipil, gerakan anti penaikan BBM tdk akan mampu menggelar aksi massif karena rakyat tdk tertarik dg gerakan protes, sementara iming-2 BLSM akan mampu mengerem sebagian rakyat untuk mendukung aksi protes. Turunnya pasukan TNI akan semakin mengendorkan semangat utk turun ke jalan dari masyarakat di lapis bawah. Kondisi ekonomi masyarakat secara umum belum bisa dikatakan mencapai titik krisis yg mampu mendorong tindakan anarkis seperti pra-reformasi 1998.
Tetapi, yg namanya prediksi dalam gerakan sosial tak akan bisa 100% akurat, karena akan selalu ada faktor X yg membuat konstelasi politik di tingkat elit berubah drastis dan aksi masyarakat di bawah muncul. Namun, jika ini yg terjadi, Reformasi yg telah berjalan lebih dari satu dasawarsa akan terancam mengalami stagnasi dan/atau bahkan pembalikan. Suatu hal yg akan sangat merugikan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Selanjutnya baca tautan di bawah ini:
0 comments:
Post a Comment