Membantah "A" tetapi mengakui "B" dengan hasil "Ya." Itulah taktik terbaru pengabsahan politisasi fatwa tentang "pemimpin Jakarta" oleh sementara "ulama" Jakarta. Secara legal formal aturan Pemilukada, bisa saja cara ini diberi alasan pembenarannya. Namun jika ditilik dari segi kesopanan dan kesantunan politik, saya kira tak terlalu salah kalau cara seperti ini disebut gaya Machiavellian yg vulgar. Dengan memanipulasi fatwa agama dan dg pembenaran hukum formal, maka Pemilukada putaran ke 2 DKI sebenarnya sudah berakhir sebelum dimulai. Dan pemenangnya jelas BUKAN demokrasi, nurani, dan akal sehat. Pemenangnya adlh konspirasi antara kekuatan status quo yg memanfaatkan elite agama yang hidupnya sangat tergantung kepada patronase politik.
http://www.beritasatu.com/megapolitan/67389-mui-dki-bantah-sebar-brosur-muslim-harus-pilih-foke.html
0 comments:
Post a Comment