KRITIK LSM THD KERMA KPK-TNI, 'BENER NING ORA PENER'

Di harian Rakyat Merdeka edisi cetak, hal 8, 19/9/12 ada kabar yg erlu dicermati, terkait reaksi koalisi LSM terhadap  kerjasama (kerma) antara KPK dan TNI. Dalam masyarakat Jawa ada ungkapan 'bener nanging ora pener,' artinya 'benar tapi tidak tepat' (penempatannya). Ungkapan ini bisa dipakai utk mengomentari koalisi LSM yang mengatakan bhw kerjasama KPK dg TNI dituding melanggar hukum dan, karenanya, harus dihentikan. Bahwa rumah tahanan militer (RTM) bukan diperuntukkan buat tersangka pidana korupsi atau mereka yang bukan tahanan militer, memang benar. Tetapi jika KPK sangat membutuhkan tempat bagi tahanan sementara Pemerintah blm bs menyediakan, apkh tindakan KPK lalu hrs dianggap melanggar hukum dan distop? Logika waras akan mengatakan tidak. Justru kerma KPK-TNI dlm hal ini adlh terobosan kreatif dan sekaligus menjadi kritik bg Pemerintah dan DPR agar konsisten mendukung KPK. LSM-2 di atas terlalu lebay jika menafsirkan kerma tsb tanpa pertimbangan yg lebih kontekstual. Malah bs saja mereka cuma 'sour grape' dan curiga berlebihan kpd TNI. LSM mestinya mendukung KPK menghadapi usaha-2 DPR melemahkan KPK dg sedikit lebih cerdas dan cermat menafsirkan hukum.