JAKARTA - Konflik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi belum juga menemukan jalan keluar. Pengamat Politik AS Hikam menyarankan agar kedua belah pihak menggunakan norma dan etika politik untuk menyelesaikan masalah.
"Paling bagus mereka menggunakan etika dan norma politik yang umum bahwa ada aturan koalisi, bahwa yang tidak patuh dikeluarkan atau keluar sendiri," kata dia kepada Okezone, Sabtu (22/6/2013).
Dalam masalah ini, sebenarnya, lanjut dia tarik menarik terjadi antara PKS dengan Partai Demokrat. "Kartu PKS kalau dikeluarkan kemudian menggunakan itu untuk menekan dan membuat pencitraan Demokrat buruk," ujarnya.
Sebenarnya, lanjut dia, jika terjadi tarik menarik terus menerus, yang paling dirugikan adalah PKS. Masyarakat akan melihat PKS tidak mematuhi aturan main, etika dan norma. Publik akan jadi tidak simpati.
"Tapi itu tergantung pada SBY yang punya hak prerogatif dan Partai Demokrat," ungkapnya.
Soal nasib tiga menteri, tambahnya, memang jadi hak prerogatif presiden. Namun, secara politik PKS bisa menarik. Jika ini terus berlarut, maka kerusakan PKS di mata publik akan jauh lebih parah. "Mendingan PKS menarik, kalau menterinya mau gabung Demokrat ya silakan," katanya.
Menurut dia, mendepak PKS dan menterinya bukan masalah berani atau tidak SBY dan atas pertimbangan stabilitas roda pemerintahan, tapi lebih ke alasan politis. Kata dia, bukan perkara sulit mencari sosok pengganti tiga menteri asal PKS jika didepak.
"Ini masalah politik. SBY tidak mau citranya tercederai karena main pecat," pungkasnya. (trk)
0 comments:
Post a Comment