PERPPU MK DAN "SNAFU" POLITIK PEMERINTAH SBY

Mengatakan Perppu MK hanya "akal-akalan" SBY, saya kira, adalah statemen yg lebay. Tetapi sebagai politisi yg menjadi wakil rakyat, Bamsoet tentu punya hak menyampaikan pendapat seperti itu. Sebaliknya, saya menganggap Pak SBY sungguh-2 dan bermaksud mulia menerbitkan Perppu No. 1/2013 itu. Sayangnya, maksud baik tidak selalu memiliki resonansi yg sama dalam konteks politik. Membuat keputusan yang besar seperti Perppu, tidak bisa hanya karena bermaksud baik tanpa melihat konteks di mana keputusan itu dibuat. Konteks itu termasuk konstelasi politik di mana Presidan dan partainya berada, mood atau sentimen publik thd Pemerintah dan DPR serta MK, dan bagaimana isi dari kebijakan yg akan diambil itu akan dibaca secara politik, bukan hanya secara legal formal. Di sinilah saya kira Pak SBY terkesan "grusa-grusu" dan hanya fokus kepada bagaimana menangkap momentum. Memang ketika "Akil-gate" terbongkar, seluruh rakyat Indonesia merasa shock dan terpukul. Tetapi ketika pihak MK melakukan 'blietzkrieg' (gerak cepat) dlm mengelola kerusakan (damage control management), maka gelombang shock itu pun cepat bisa dikontrol. Dan rakyat kemudian pelan-2 berusaha membanding-2kan antara MK dan lembaga-2 negara lain yang nyaris SEMUA (minus KPK) KORUP!. Magnitude korupsi yg dilakukan di lembaga-2 eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri, Kementerian dll jelas JAUH di atas apa yg dilakukan di MK. Publik marah kepada MK lebih karena 'ngeman' dan kaget. Kemarahan mereka lebih kepada oknum (Akil) bukan thd lembaga MKnya. Inilah bedanya MK dengan lembaga-2 negara lain dalm urusan perkorupsian. Namun, Pak SBY dan para punakawan Istana tampaknya terlalu terpesona dan tergoda dg iming-2 peluang yg bisa dimanfaatkan jika mereka melakukan sesuatu thd MK. Padahal itu tak perlu, karena MK cepat melakukan pencegahan dan pembatasan (containment) kerusakan. Jadi ketika Pak SBY dengan sangat menggebu melontarkan ide Perppu (saya yakin ini ide dari beliau sendiri), maka tidak ada jalan mundur bagi para punakwan Istana kecuali 'sendiko dhawuh'. Dan MK, DPR, parpol, politisi, ilmuwan, dan publik pun lantas disuguhi sebuah drama satu babak yang anti klimaks. Perppu yg maksudnya menjadi sebuah mercu suar (landmark) bagi Pemerintahan SBY, ternyata berbalik: justru kini menjadi bulan-2an kritik dan bahan baru buat kelompok oposan utk menekan Pemerintah. Inilah yg diistilahkan dg SNAFU politik (snafu: Situation Normal, All F***ed Up) atau kebingungan besar dalam situasi normal, karena kesalahan dalam judgement pembuatan kebijakan publik! Pelajaran yg baik bagi kita agar tidak mudah tergiur oleh iming-iming nama besar dan glorifikasi, dan melupakan pemikiran yg mendalam sebelum bertindak!

Selanjutnya baca tautan ini:

http://news.okezone.com/read/2013/10/19/339/883738/perppu-mk-hanya-akal-akalan-sby