Baru saja saya selesai menonton dialog di TV One, antara Rhoma Irama (RhI), Mahfud MD (MMD), Iman Putra Sidin (IPS) dan Thamrin (T). Saya baru tahu alasan RhI kenapa dia mengusulkan pembubaran MK. Katanya karena MK sedang mengalami krisis kepercayaan publik gara-2 korupsi, sehingga lembaga itu tidak akan mampu bangkit dari keterpurukan. Sebagai gantinya RhI usul membentuk lembaga baru yg juga punya kewenangan judicial review. Soal proses amandemen, dia paham perlu dilakukan agar MK bisa dibubarkan. Caranya bagaimana, RhI tidak jelas. Mungkin dengan tekanan publik seperti waktu reformasi. Yang penting, kata RhI, MK kan sebelumnya tidak ada, lalu ada. Maka bisa saja tidak ada lagi. Alasan lain, supaya lembaga-2 negara tidak terlalu banyak jumlahnya. Soal siapa yang diserahi memegang peran judicial review, menyelesaikan kasus Pilkada dan Pemilu, nanti bisa dibuat lagi. Kesan saya, MMD bertiga tampak tidak menganggap argumen RhI meyakinkan. Bahwa RhI punya hak bicara dan punya ide, memang benar. IPS menganggap biasa saja orang sekarang punya usul macam-2 di era reformasi karena hak bicara dilindungi. Tapi soal ide pembubaran MK harus dilihat dulu apakah cukup kuat argumen dan alsannya atau tidak. Kalau soal krisis kepercayaan gara-2 korupsi, kata MMD, maka lembaga negara lain seperti Kabinet dan MA sudah lebih dulu dan lebih banyak pelaku korupsi. Apalagi DPR. Demikian juga Polri, dll. Tetapi apakah lalu ada yang minta semua lembaga itu dibubarkan spt ide RhI? Tidak. Thamrin juga sama saja melihat tidak ada tumpang tindih antara MK dan MA karena pembagian kerja mereka sudah jelas. Walhasil, saya makin yakin bhw pemahaman ketatanegaraan RhI terlampau payah. Apalagi alasan yg dipakainya sebagai dasar pembubaran MK sangat sumir dan ekonomis dalam penalaran. Ujung-2nya dia bilang idenya kan hanya bertukar gagasan (sharing ideas) saja utk memulihkan kepercayaan publik. Hehehe... sudah berani jadi capres kok baru sharing ideas? Capres semestinya memiliki gagasan yang telah matang dan siap dipertarungkan dg capres-2 lain supaya rakyat mau memilihnya. Kalau masih sharing ideas, namanya bukan capres. Mungkin debat biasa saja, seperti layaknya debat publik yg dilakukan mahasiwa atau pengamat, birokrat, dll.
Baca juga tautan ini:
http://nasional.kompas.com/read/2013/12/03/1637286/Dengar.Rhoma.Usulkan.Pembubaran.MK.Mahfud.MD.Tertawa?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Khlwp
Social Profiles
-
Kritik thd NU, gara-2 pembubaran pengajian MTA di Kudus, adlh hal yg wajar. Karena memang NU selama ini dikenal sbg 'pembela plural... -
Diberitakan oleh media bahwa sebelas hari lalu (18 Juni 2020), Presiden Joko Widodo (PJ) marah dalam sebuah rapat Kabinet Kerja 2. PJ b... -
Pak Ngadiyono (Ng), Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gunung Kidul, konon dilaporkan ke kantor Polisi, gegara dituding telah melakukan penghina... -
Di medsos berdar kabar gencar nahwa pada Jumat, 31 Maret 2017, akan digelar aksi massa yang diberi label "Aksi 313" yang dimot... -
Kelompok Majelis Tafsir Alqur'an (MTA), memang membuat resah kalangan nahdliyyin karena pandangan yg radikal. Termasuk mengharamkan ta...
Kang Hikmah
ReplyDeleteSatu hal, aku setuju bahwa Satria yang satu ini memang sangat jauh dari 'layak' sebagai bakal calon presiden, aku melihat ada sisi menarik dari statement Bang Satria ini, yakni mengambil porsi diskusi ke-tatanegaraan dalam bingkai kehidupan kewarganegaraan.
Tema dan topik seperti, biasanya tidak akan pernah disentuh oleh Bang Kaji satu ini, dia cukup meras puas dengan mengedepankan statement yang normatif yang didasarkan pada pemahaman tekstual hadist atapun Qur'an.
Nah! apakah ini bukan satu kemajuan, jika seorang Rhoma sudah merasa perlu membuka 'mata'nya melihat masalah di sekitar dari kerangka politik tata negara dan kewarganegaraan?
Tetapi, tentu, tetap saja, kemajuan yang ditunjukkanini jauh dari kategori cukup untuk bergerak sebagai bakal calon presiden
wasis sasmito
Kalau itu dianggap kemajuan, ya mungkin saja. Saya tidak mengikuti perkembangan pemikiran atau pandangan RhI dalam perpolitikan. Mungkin nanti akan ada yang melakukan peenleitian serius ttg itu. Tetapi saya hanya membaca, melihat, dan lalu menganalisa pandangannya soal MK. Bagi saya utk ukuran seorang capres, tentu jauh dari memadai. Bahkan utk seorang Bupati pun masih belum.
ReplyDeleteMungkin kalau hanya bicara hak, tidak masalah, tetapi jika dari sisi kelayakan, saya kira belum kalau utk jadi Presiden RI. Maka itu terserah bagaimana rakyat nanti akan memilih. Saya hanya menganalisa sebagai tanggungjawab moral dan intelektual saya. Orang boleh setuju dan boleh menolak. Tentunya dg argumen yg juga cukup berbobot.
Kewajiban orang seperti saya kan menyampaikan pandangan demi perbaikan. Soal didengar atau tidak, itu masalah yg lain lagi.