Sunday, April 6, 2014

CATATAN KECIL PASCA KAMPANYE PILEG 2014




Kampanye Pileg 2014 usai sudah. Dua kekuatan politik dan capres utama mengakhirinya dengan meriah dan damai. Jokowi dan PDIP di Papua, Prabowo Subianto (PS) dan Gerindra memilih Surabaya sebagai lokasi kampanye terakhir mereka. Menurut media, baik di Papua maupun Surabaya, para pengunjung sama-sama luar biasa. Dari laporan kedua kampanye ini, bisa dikatakan bahwa demokrasi di negeri ini telah berjalan baik. Jika sistem demokrasi adalah pelaksanaan prinsip "dari, oleh, dan untuk rakyat", maka dua yg pertama sudah tampak. Rakyat menyaksikan langsung kiprah para calon presidennya dan parpol-2 yang akan mereka pilih dlm Pemilu. Rakyat juga bisa mengikuti komentar dan ulasan tentang parpol, caleg, dan capres sehingga pertimbangan mereka dalam memilih nanti diharapkan makin rasional. Tinggal bagaimana melaksanakan prinsip "UNTUK rakyat" pasca-pemilu. Pelaksanaan prinsip terakhir itu hanya mungkin apabila rakyat yg memilih mampu MENGONTROL dan MENGAWASI mereka yg dipilih secara efektif, sehingga mereka menjalankan apa yg dijanjikan, diprogramkan, dan diamanahkan. Inilah yang masih sangat lemah dalam sistem demokrasi Indonesia pasca-reformasi. Faktanya selama 15 th terakhir ini, setelah rakyat memilih, mereka tidak punya kemampuan kontrol efektif sehingga para politisi berbicara dan bertindak semaunya dan tidak nyambung dg kehendak dan kepentingan riil rakyat. Tak heran jika dlm tempo sangat singkat pasca-Pemilu, kekecewaan, ketidak percayaan, dan protes dari rakyat thd lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif pun bermunculan. Hemat saya, salah satu sumber utama fenomena tsb adalah karena pengawasan dan kontrol rakyat yg tidak efektif alias tidak jalan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sistem politik (terutama sistem kepartaian) yg ada masih sangat akuntabel; sementara rakyatnya sendiri tidak tertarik untuk mengontrol para wakilnya karena satu dan lain hal. Itu sebabnya, reformasi sistem politik dan peningkatan partisipasi rakyat dalam pengawasan dan kontrol adalah sebuah keniscayaan (sine qua non). Tanpa ada keseimbangan antara pemilihan (prinsip "dari dan oleh rakyat") dan pengawasan ( prinsip "untuk rakyat"), maka politik transaksional, korupsi jabatan, pengabaian thd amanat rakyat pun akan merupakan realitas politik sehari-2 di negeri ini sampai kapanpun!. Ujung-2nya, demokrasi akan menjadi sasaran cemooh dan hujatan. Dan kekuatan anti-demokrasi akan memanfaatkannya utk memobilisasi rakyat menolak reformasi dan demokratisasi di Indonesia.(mash)
Share:

0 comments:

Post a Comment

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS