KIH menjadi korban dari strategi yang digelarnya sendiri. Saya sepakat
dengan Hajriyanto Y. Tohari, mantan Wakil Ketuam MPR sebelumnya, yang
mengatakan bahwa kekalahan PDIP cs di Parlemen adalah karena terlalu
pede dan inkonsitensi. Kepedean PDIP yang berlebihan, dengan tidak mau
mengakomodasi parpol-2 KMP yg potensial dalam Kabinet, akhirnya harus di
bayar mahal dengan kehilangan sekutu di Parlemen. Apalagi dengan
manuver PD yang kini semakin nyata memihak KMP, walaupun masih bekoar
menjadi partai penyeimbang. PD, yang sudah kebagian posisi Wakil Ketua
DPR, belum tentu akan puas. Bisa jadi malah ingin mengajukan anggotanya
menjadi Ketua MPR. (http://www.rmol.co/…/Hajriyanto:-PDIP-dan-Jokowi-Kalah-Teru…-).
Kondisi seperti ini jelas akan memperberat kerja pemerintah Jokowi-JK. Walaupun belum tentu Parlemen akan mampu menghadang semua program Pemerintah nanti, tetapi yang hampir pasti adalah menguatnya ancaman instabilitas politik di tingkat lembaga tinggi negara yang kemungkinan juga bisa mempengaruhi konstelasi politik di daerah-daerah. Dimana KMP berkuasa, kemungkinan akan memakai pola yang sama dengan di pusat ketika menghadapi KIH. Jika hal ini terjadi, maka instabilitas politik pada tataran kelembagaan negara/daerah pun sangat mungkin terbuka peluangnya.
Pemerintahan Jokowi-JK dan KIH harus melakukan persiapan dan strategi yang tepat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya instabilitas tsb. Gerakan people power saya kira bukan pilihan yang tepat, kendati masyarakat juga memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya melalui gerakan ekstra parlementer. Yang perlu dicari sekarang adalah terobosan-2 kreatif oleh elit KIH agar mampu mengimbangi KMP. Tanpa kepedean atau terlalu banyak inkonsistensi.
Kondisi seperti ini jelas akan memperberat kerja pemerintah Jokowi-JK. Walaupun belum tentu Parlemen akan mampu menghadang semua program Pemerintah nanti, tetapi yang hampir pasti adalah menguatnya ancaman instabilitas politik di tingkat lembaga tinggi negara yang kemungkinan juga bisa mempengaruhi konstelasi politik di daerah-daerah. Dimana KMP berkuasa, kemungkinan akan memakai pola yang sama dengan di pusat ketika menghadapi KIH. Jika hal ini terjadi, maka instabilitas politik pada tataran kelembagaan negara/daerah pun sangat mungkin terbuka peluangnya.
Pemerintahan Jokowi-JK dan KIH harus melakukan persiapan dan strategi yang tepat untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya instabilitas tsb. Gerakan people power saya kira bukan pilihan yang tepat, kendati masyarakat juga memiliki hak untuk menyalurkan aspirasinya melalui gerakan ekstra parlementer. Yang perlu dicari sekarang adalah terobosan-2 kreatif oleh elit KIH agar mampu mengimbangi KMP. Tanpa kepedean atau terlalu banyak inkonsistensi.
0 comments:
Post a Comment