Tuesday, December 30, 2014

MERINDUKAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA

Pengembangan kemampuan industri pertahanan merupakan keperluan utama bagi Indonesia di masa depan. Sebagai salah satu negara dg penduduk terbesar dunia dan letak geostrategis yg khas di kawasan Asia Pasifik, RI sudah sangat layak utk menjadi kekuatan penyangga perdamaian dan keamanan dunia. Kondisi wilayah RI sendiri memerlukan kekuatan pertahanan yg variasi dan kecanggihannya berada di garis depan. Ini semua tidak mungkin dipenuhi jika RI hanya menjadi pengimpor apalagi terus menerus dlm posisi tergantung dlm hal produk industri pertahanan. Apalagi jika dilihat dari sisi multifungsi industri ini. Dg makin berkembangnya industri pertahanan di dlm negeri, sejatinya juga ikut memperkuat industri lain.

Kesadaran inilah yg mestinya harus ditanamkan dan disosialisasikan kpd para pengambil keputusan dan juga kepada masyarakat pd umumnya. Ketertinggalan kita dlm industri pertahanan membuat kita semakin tergantung dan tertinggal dlm pengembangan Iptek, termasuk riset dan inovasi dlm bidang ini. Akibatnya, asset nasional berupa industri strategis lantas menjadi muspro serta terbengkalai. Yg masih cukup berkiprah dan membanggakan kini bisa dihitung dengan jari sot Pindad, PAL, atau PTDI. Itupun karena kerjasama dg luar negeri, termasuk swasta, yg masih bertahan. Sementara perhatian dr dalam masih lebih bersifat retorika atau paling jauh proyek2 jangka pendek.

Saya setuju dg gagasan Presiden Jokowi melakukan perombakan total manajemen BUMN industri pertahanan, dg tujuan mengejar ketertinggalan pd jangka panjang. BUMN2 ini tdk boleh lagi bersifat tertutup shg publik hampir tidak pernah tahu bgmn perkembangannya. Apalagi jelas bhw perusahaan yg berkiprah dlm industri pertahanan tdk ajan cepat menangguk laba. Justru proteksi negara sangat diperlukan karena hrs menghindarkan diri dr godaan mendpt barang dr luar yg murah. Ada tujuan2 yg bukan sekadar keuntungan dan keekonomian belaka dlm industri pertahanan ini. Demikian pula bukan hanya TNI dan Polri saja yg menjadi pemangku kepentingan di dalamnya. Walhasil, diperlukan paradigma baru dlm pengelolaan industri pertahanan termasuk BUMN di dalamnya. Akuntabilitas publik adalah salah satu faktor yg harus ada dan kuat di dlmnya.

Simak tautan ini:

http://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-akan-rombak-manajemen-bumn-bidang-industri-pertahanan.html

Share:

0 comments:

Post a Comment

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS