TAK ADA ALASAN BAGI PRESIDEN UTK BINGUNG MEMBUAT KEPUTUSAN

Benarkah Presiden Jokowi (PJ) akan bingung menyikapi rekomendasi-2 terkait solusi kemelut Polri vs KPK? Politisi yg juga Wakil Ketua DPR dr fraksi Gerindra, Fadli Zon (FZ) mengatakan PJ akan bingung. Soalnya, mnrt pentolan KMP itu,.apapum keputusan yg diambil akan membuat PJ serba salah. Jika tdk melantik Budi Gunawan (BG) mk PJ bisa dianggap melanggar UU sehingga beliau akan berhadapan dg DPR yg sudah menyetujui pengangkatan Jenderal Polisi bintang tiga itu. Tetapi, masih kata FZ, kalau PJ melantik BG beliau akan berhadapan dg masyarakat dan tokoh2 pro KPK, sehingga popularitas beliau akan semakin turun karena tdk dianggap pro pemberantasan korupsi.

Jika kita sigi dg cermat, argumen FZ menyiratkan pesan2 berikut: 1).  PJ harus memilih antara DPR atau para pendukung KPK; 2). Memutuskan pelantikan BG atau tidak, beresiko popularitas PJ di mata publik pendukung pemberantasan korupsi, bukan yg lainnya; 3) PJ hanya tinggal memilih mana yg lebih penting bg diri beliau: pro DPR yg berarti kelangsungan harmoni antara Istana dan DPR serta Polri. Atau pro pendukung KPK yg berarti akan memperparah relasi yg sudah renggang dan retak itu.

Jika analisa sy ada benarnya,  hemat saya PJ tidak usah bingung. Mslh konflik Polri vs KPK tdk otomatis akan membuat konflik Istama dan DPR terbuka jika PJ tak melantik PJ. Secara legal formal, PJ.masih punya hak mengajukan cakapolri baru ke DPR karena tdk ada keharusan bhw sekali DPR setuju mk si calon mutlak harus dilantik. PJ hanya perlu memberi penjelasan kpd Parlemen mengapa penarikam vakapolri itu dilakukan berikut alasan2 legal, politik, etika-moral, dll. Apkh DPR tidak akan ngeyel dg penjelasan tsb? Bisa saja. Tetapi itu bukan mslh yg serius shg membuka jalan pemakzulan misalnya.

PJ juga tidak hanya mendpt dukungan komunitas anti korupsi dan tokoh2nya, jika menarik kembali BG dari pencalonan. Saya kira jauh lebih luas dr itu. Sikap PJ akan membuktikan kemandiriannya sbg Presiden yg adlh Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, yg mengatasi partai dan koalisi partai serta kelompok2 kepentingan lain. PJ sekaligus menepis tidingan sbg Presiden Boneka yg masih dilamvarkan oleh para penjonrunya. Inilah kesempatan baik bg PJ utk memainkan politik moral dan bukan hanya politik kekuasaan belaka.

Harmoni antar lembaga negara bisa diupayakan dan diperkuat bukan hanya dg tunduk pd tekanan DPR, tetapi justru dg menampilkan kemandirian dan kesetaraan. Toh DPR bukan monolitik tetapi.sarat dg berbagai kepentungan. Polri sebagai alat negara juga tdk akan bisa menekan Presiden yg memiliki wibawa dan ketegasan menindak oknum2 yg menyimpang dr aturan hukum. Dan publik akan mendukung tindakan PJ seandainya ada gejala mbalelo dr sementara oknum Polri.

Walhasil, tak ada alasan bg PJ utk bingung dlm membuat pilihan2 dari rekomendasi yg diberikan oleh tim independen maupun Wantimpres serta pihak lain yg beliau minta. PJ hanya perlu memilih mana yg mnrt beliau paling bermanfaat dlm jangka pendek, menengah, dan panjang bg kehidupan bangsa dan negara. Kalaupun di permukaan PJ tampak kalem dan tidak flamboyan serta tdk meledak2, itu saya kira bukan karena bingung tetapi merupakan gaya atau style pribadi. Jadi kita tunggu saja pilihan beliau!









      
Simak tautan ini:

http://m.rmol.co/news.php?id=189012