Dialog di CNN TV semalam, 8/10/2017, memfokuskan pada dua dinamika politik mutakhir: 1) Konsolidasi dalam DPP Golkar kemenangan Setya Novanto dalam praperadilan kasus e-KTP; dan 2) Manuver Panglima TNI yang dianggap bemuatan politik praktis jelang Pilpres 2019. Saya bersama jurnalis senior dari Kompas, Budiarto Shambazy (BS) dan dipandu oleh Reinhart Sirait (RS) dari CNN TV.
Terkait dengan dinamika Partai Golkar (PG), menurut hemat saya apa yang sedang dilakukan oleh Setnov dkk pasca-praperadilan yang dimenangkan beliau adalah semacam manajemen 'damage control' internal DPP untuk memperkuat konsolidasi elit partai beringin tsb. Dipecatnya kader senior seperti Yorrys Raweyai (YR) dan kader muda Doli Kurnia (DK) dr jabatan mereka, adalah reaksi cepat yang diharapkan akan mengurangi gejolak internal PG. Faksionalisme dalam elit Golkar memungkinkan proses pemecatan thd YR dan DK tidak terlalu menciptakan resistensi yang kuat thd keputusan tsb. Sebab kedua politisi tsb memang bukan berada dalam faksi Setnov sendiri, atau faksi lain yang lebih kuat.
Menurut BS, gerak cepat tsb juga membuktikan kepiawaian Setnov sebagai politisi yang senantiasa bisa mengkindari tekanan terhadapnya, bahkan senantiasa berakhir dengan makin kuatnya cengkeraman kekuasaan belau dalam PG. Tentu saja, dalam kasus terakhir ini masih perlu dilihat dinamika berikutnya, jikalau KPK tidak berhenti dengan praperadilan tsb, tetapi masih akan melanjutkan lagi proses hukum terhadap Setnov.
Mengenai manuver Panglima TNI, publik cenderung menilai bahwa Jenderal Gatot Nurmantyo (GN) melakukan kegiatan politik praktis. Menurut BS, bahkan ada pihak yang telah menganggap beliau membangkang terhadap PJ dengan berbagai manuver tersebut, seperti saat menghadiri Aksi Bela Islam (ABI) 212 dengan peci putih, manuver masalah kebangkitan komunis, kasus pembelian dan impor senjata api, dll.
Bagi saya, apa yg muncul dalam acara HUT TNI ke 72 beberapa waktu lalu, yaitu pidato dari Presiden maupun Panglima TNI yang berisi peringatan tentang politik TNI adalah politik negara, menarik untuk dicermati. Setelah TNI melakukan reformasi dengan tuntas sejak1999, mengapa perlu diingatkan lagi? Saya tidak yakin bahwa peringatan tsb tertuju kepada TNI sebagai lembaga, tetapi lebih kepada pihak-2 elite TNI yang ditengarai bermain politik.
Persoaannya adalah apakah peringatan PJ yang juga dikemukakan dalam kesmepatan lain di Istana, akan menyelesaikan kegaduhan yang muncul akibat manuver politik tsb? BS dan saya sepakat bahwa diperlukan tindakan yang nyata agar peringatan-2 yang seringkali disampaikan PJ, termasuk dalam kasus-2 lain yang berniali strategis, berdampak efektif.
Selanjutnya silakan para sahabat menyimak tautan video di bawah ini dan memberikan komentar.
https://www.youtube.com/watch?v=ZKtbqvDNwcU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZKtbqvDNwcU&feature=youtu.be
0 comments:
Post a Comment