Saturday, January 5, 2019

DONALD TRUMP: TEMBOK PERBATASAN & NAFSU KEKUASAAN


Penutupan sementara (temporary shutdown) sebagian kantor Pemerintah Federal AS sampai hari ini (5/01/19) sudah berlangsung 13 hari dan belum jelas kapan akan berakhir. Ratusan ribu pegawai federal terpaksa: 1) kerja tanpa gaji (bukan gaji tanpa kerja!) atau; 2) diliburkan (juga tanpa gaji). Ini semua karena Presiden Trump ngotot minta anggaran pembangunan tembok perbatasan (border wall, TP) antara AS dan Meksiko.

Pihak legislator di Kongres AS, terutama dari Partai Demokrat, tak mau memberi anggaran tsb karena dianggap tidak masuk akal dan mereka lebih mendukung paket anggaran untuk menunjang penguatan keamanan perbatasan, yang di dalamnya anggaran TP hanya bagian kecil. Trump minta anggran untuk TP sebesar US $ 5 M, tetapi Kongres hanya menyediakan US $ 2,6 M. Implikasi "ngotot-ngototan" inilah yang lantas berdampak pada terjadinya penutupan sementara kantor2 pemerintah Federal tsb dengan segala konsekuensinya.

Karena perundingan antara Gedung Putih dan Kongres (yang kini dikuasai Partai Demokrat di level DPRnya) tak kunjung berhasil alias mengalami impasse, maka penutupan juga tak jelas kapan berakhir. Belakangan, Trump malah dengan tegas mengancam kalau perlu beliau akan memakai alasan keadaan darurat untuk tetap membangun TP. Jika hal ini benar-benar akan dilakukan, potensi krisis justru akan makin meningkat, sebab sebuah pertarungan politik (political showdown) antara eksekutif dan legislatif akan terjadi secara terbuka!.

Presiden Trump, dalam posisi terpepet dan makin tidak populer (bahkan di kalangan partai Republik) tampaknya bergeming. Beliau sudah tak peduli lagi dengan situasi dan kondisi yang dihadapi para pekerja Federal yang sangat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga mereka. Bagi Trump soal pembangunan TP sudah terlanjur menjadi obsesi politik dan simbol kuasa serta prestis pribadi beliau. Dengan kata lain, pembangunan tembok perbatasan adalah "harga mati" bagi mantan konglomerat real estate dari New York itu.

Untuk membela obsesinya itu, apapun akan dilakukan Trump termasuk berbohong kepada publik dan mengumbar statemen soal TP yang absurd, vulgar, dan inkonsisten. Yang mengerikan adalah fakta bahwa drama hitam ini telah, sedang dan akan disaksikan oleh masyarakat internasional dan para pemimpin negara di seluruh dunia. Amerika, dibawah kepemimpinan Trump, sedang mengalami proses delegitimasi sebagai pemimpin dunia!

Apakah perseteruan ini akan berakhir dengan "political showdown" dengan hasil kekalahan Trump atau para legislator? Masih belum jelas. Tapi kata "pemakzulan" (impeachment) kini makin berkumandang dalam wacana politik dalam negeri AS. Seorang anggota Kongres perempuan dari partai Demokrat bahkan sampai melontarkan kata-kata yang kurang sopan terhadap Trump terkait pemakzulan itu. Sementara legislator Partai Demokrat di Kongres pun konon mulai menyiapkan draft pemakzulan,

Prospek kekuasaan Trump makin kelabu manakala makin terkuaknya dugaan pelanggaran hukum yg melibatkan beliau, keluarganya, dan organisasi bisnisnya, sebagaimana yang dilaporkan oleh tim investigasi khusus Robert Mueller beberapa waktu belakangan ini. Demikian pula kasus pidana yang sedang diproses oleh Kejaksaan Tinggi Negara Bagian New York. Tak kurang dari 6 kasus yang berpotensi pelanggaran hukum kini terkumpul dan sebagian sangat potensial untuk digunakan sebagai dasar pemakzulan Presiden!

Apa yang sedang terjadi di AS adalah bukti bahwa kekuasaan yang dicoba pertahankan dan kukuhkan dengan mengorbankan kepentingan rakyat dan melanggar hukum, pada ujungnya hanya akan merusak sistem dan mengancam integritas pemerintahan. Dinamika pertarungan "Trump vs Legislator" ini juga bisa menjadi pelajaran bagaimana demokrasi bekerja. Terlepas dr masih adanya kelemahan2 , sistem demokrasi yang matang dan kuat akan bisa digunakan utk melindungi rakyat dari upaya pemaksaan kehendak dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) oleh elit.

Kita menyayangkan kekisruhan politik yang sedang berlangsung di negara adikuasa itu. AS dan dunia jelas tak mengharap hal itu. Tetapi pada saat yang sama, kita juga bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari kemelut politik tsb: Yaitu bahwa sistem demokrasi yang sehat dan dilaksanakan secara konsisten dengan berlandaskan "rule of law", akan mampu mengatasi konflik tanpa harus terjebak pada kekacauan dan penggunaan kekerasan.

Simak tautan ini:

Share:

0 comments:

Post a Comment

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS