Wednesday, March 17, 2021

DEMOKRATISASI: DINAMIKA KONFLIK DAN RESOLUSINYA


Acara TV One yang bernama "Catatan Demokrasi" (CD) ini cukup menarik untuk dicermati dan dijadikan sebagai upaya positif meningkatan kualitas demokrasi kita. Apalagi dalam situasi saat ini yang ditengarai dengan mundurnya kualitas demokrasi di Indonesia, baik menurut Indeks Demokrasi Internasional, maupun pandangan para pakar dan pengamat politik, politisi, dan publik secara umum.

Kasus konflik Partai Demokrat (PD) yang dibahas dalam acara perdana ini ("Prahara Demokrat: Siapa yang akan menang?") bisa memberikan berbagai pembelajaran publik, khususnya bagaimana kualitas parpol di Indonesia saat ini, bagaimana pengelolaan konflik parpol, pengaruh eksternal terhadap kondisi internal parpol, dan tentu saja, kualitas kepemimpinan parpol yang merupakan salah satu dari pilar-pilar demokrasi itu.

Dari perbincangan dan debat yang cukup panas antara para elit PD yg berkonflik, publik bisa mengetahui bagaimana kondisi internal parpol ini: struktur yang monolitik yang pada gilirannya menjadi salah satu sumber pertikaian karena pelembagaan politik tak pernah terwujud. Pengelolaan konflik PD masih terjebak oleh penggunaan pendekatan jalan keras (hard ways): KLB di satu pihak dan aksi pendisiplinan (baca: pemecatan) di pihak lain. Ini membuka peluang masuk angin dalam bentuk pengaruh atau bahkan intervensi dari pihak eksternal yang semakin memperparah kondisi konflik itu.

Masalah-masalah diatas juga menunjukkan kualitas kepemimpinan parpol yang ternyata cenderung kehilangan kontrol dan kemampuan mencari solusi yang lebih lunak (soft ways): Mencari resolusi konflik yg bisa menyatukan dan memerkuat parpol tsb mulai di tingkat elit sampai di akar rumput. Ini tentu sangat disayangkan karena PD pernah menjadi kekuatan strategis masy politik di negeri ini. Kelemahan dan kemundurannya akan berdampak langsung thd demokratisasi yg sedang berjalan.

Sikap Pemerintah yang membiarkan salah satu aparatnya untuk masuk dan memperkeras konflik adalah sebuah problem yg sangat serius. Alasan bahwa masuknya aparat tsb sebagai urusan pribadi, malah membuat posisi Pemerintah semakin terpojok. Karena baik secara legal, politik, dan etik, "pembiaran" seperti ini hanya meningatkan ketidakpercayaan (mistrust) dari publik, tetapi juga meragukan apakah Pemerintah memilik "sense of crisis".

Ataukah malah "berinvestasi politik" dalam kekacauan ini? IMHO


Simak Video YouTube ini:


https://www.youtube.com/watch?v=mjggXJTsq2s&t=2615s)
Share:

0 comments:

Post a Comment

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS