DERITA SUMIATI: KEGAGALAN KEBIJAKAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Oleh Muhammad AS Hikam
President University

Sumiati, TKW yang disiksa di Arab Saudi

Bibirnya digunting. Sekujur tubuh bagian depan penuh luka tusukan. Punggung pun penuh dengan luka. Kepala mengalami trauma retak. Rambut digunduli. Kakinya pun penuh dengan luka-luka seperti pisau yang ditorehkan. Ini belum lagi luka-luka secara kejiwaan yang harus ditanggung oleh Sumiati, TKW dari negeri kita yang bekerja di Madinah, Saudi Arabia . Ya, Madinah, kota suci nomer dua bagi ummat Islam, dan tempat Rasullullah saw di makamkan dan kota yang memiliki Masjid Nabawi, di mana jika seseorang Muslim/Muslimah sholat di dalamnya maka pahalanya ribuan kali lipat dibanding di Masjid di mana saja di luar Makkah dan Baitul Muqaddas.

Sungguh sebuah ironi yang tak bisa dilukiskan kata-kata, bahwa terjadi tindak kriminal oleh seorang Arab penduduk kota Madinah terhadap sesama Muslim/Muslimah yang menjadi pekerjanya. Cerita duka seperti yang menimpa Sumiati, sudah pasti bukan cerita baru. Sering kita membaca laporan terjadinya penyiksaan terhadap TKW atau TKI di Kerajaan Arab Saudi atau negeri lain yang tak kurang mengerikan: perkosaaan dan bahkan pembunuhan. Juga cerita tentang mereka-mereka yang, entah bagaimana, berhasil melarikan diri dari "penjara" yang disebut rumah majikan dan dapat menuturkan kisah-kisah horor perlakuan para majikan kepada pembantu rumah tangga, pris maupun (apalagi) wanita.

Saat saya menjabat Menegristek pun, saya pernah singgah di lokasi penampungan TKI pelarian yang dibuat oleh KBRI di Ryadh. Puluhan perempuan yang semua menderita secara fisik dan mental berjejalan di rumah yang lebih pantas disebut dengan tempat pengungsian ketimbang sebuah asrama. Dubes RI di Ryadh pada waktu itu, Alm. Prof. Dr. Baharudin Lopa, SH, menuturkan kepada saya tentang cerita penuh derita mereka. Dengan geram Pak Lopa mengutarakan kemarahan beliau kepada negara tuan rumah yang menganggap sepi masalah seperti itu, karena memang hukum di negara tersebut (entah bagaimana) ternyata tidak mampu menyentuhnya. Saya dan Pak Lopa sepakat, satu-satunya kebijakan yang masuk akal dan efektif (pada saat itu) hanyalah dengan menghentikan pengiriman TKI ke negara tersebut. Sayangnya, hal itu tak pernah benar-benar dipakai sebagai kebijakan dari Pemerintah RI sampai kini, dengan segala alasan.

Jadi apa yang menimpa Sumiyati dan para TKI sejatinya sudah merupakan masalah klasik dan hampir tidak bisa dicarikan solusi yang adil. Negeri Arab Saudi tidak mengenal, apalagi mengakui, HAM. Negeri itu memiliki hukum yang sulit untuk dipergunakan mengawasi  majikan yang melakukan tindakan kejam kepada para pembantu. Saya malah pernah mendengar rumor bahwa ada anggapan di antara orang Arab Saudi bahwa PRT statusnya mirip dengan budak yang menjadi "milik" mereka. Karena status "setengah budak" itulah, dan juga rasisme yang masih sangat kuat dari orang Arab Saudi terhadap orang lain seperti orang Indonesia, maka perlakuan sadis yang mereka perbuat menjadi hal yang "banal" sesuatu yang remeh-temeh. Rasa superior sebagai  "penjaga Rumah Allah" itu juga mempengaruhi kultur komunikasi dengan bangsa Islam lain, termasuk Indonesia.

Namun, elite Arab Saudi sangat minder ketika berhadapan dengan bangsa maju seperti Amerika dan Eropa. Hal ini sangat kelihatan dengan ketergantungan mereka terhadap kehadiran militer AS yang menjaga keamanan mereka dan karenanya memberikan priviliege yang luar biasa terhadapnya. Hal ini juga menciptakan problem dalam urusan kemasyarakatan karena terciptalah sebuah kondisi split personality (kepribadian terbelah): di satu pihak merasa superior, tetapi dipihak lain sangat tergantung kepada "musuh". Kondisi kejiwaan terbelah itu memunculkan gejala yang aneh di masayarakat Arab: yaitu sebuah masyarakat yang sangat tertutup, anti asing (xenophobic), arogan, dan tak suka bergaul dengan yang lain.

Itulah sebabnya begitu banyak manusia yang datang di Arab Saudi, tapi hampir tidak ada pemahaman sedikitpun mengenai masyarakat ASrab di sana, di luar soal ibadah dan belanja. Hampir sulit menemukan sebuah buku yang bercerita tentang keseharian komunitas Arab, atau karya etnolografi yang bisa dipakai untuk memahami sejauhmana perkembangan masyarakat Arab Saudi di luar informasi resmi dari Kerajaan atau Penguasa di sana. Hal ini semakin diperkuat dengan kenyataan bahwa Arab Saudi memilik kekayaan yang luar biasa, sehingga bisa dikatakan dapat membiayai kondisi seperti itu dan dianggap sebagai sebuah kondisi normal.

Dalam konteks sistem politik dan sosial serta budaya seperti ini, TKI dan TKW Indonesia sejatinya memerlukan sebuah pengawalan khusus dari pemerintah RI, atau kalau memang tidak mampu, harus distop saja. Berbeda dengan tenagakerja Filipina yang memang dikawal secara ketat melalui perlindungan hukum dan peningkatan skills oleh pemerintah di Manila. Dengan pendekatan seperti ini, Filipina dapat mengurangi kemungkinan perlakuan seperti yang sering terjadi terhadap TKI. Dengan semakin tingginya skills (keahlian) naker Filipina, mereka juga masuk dalam pasar kerja yang memiliki jaminan keamanan yang lebih baik, karena tidak lagi masuk di sektor rumah tangga.

Pemerintah Indonesia sudah jelas gagal dalam masalah ini, dan kebijakan ketenagakerjaan terkait TKI di Arab Saudi tidak pernah berubah secara fundamental. Pemerintah RI tetap saja menggunakan pendekatan ad-hoc dan reaktif terhadap masalah keselamatan kerja TKW, sambil mematok biaya tinggi kepada mereka. Pelayanan terhadap TKW seringkali hanya kelihatan bila kasusu seperti Sumiati muncul, karena hal itu menjadi sorotan publik. Jika perhatian publik tak kelihatan maka jurus "business as usual" pun dipakai. Itulah sebabnya, saya pesimis bahwa derita para Sumiati di Arab Saudi akan bisa dihentikan dalam tempo yang dekat. Bahkan bisa jadi bahwa sebenarnya masih banyak penyiksaan terhadap para TKW kita di rumah-rumah orang Arab yang tersembunyi dan lolos dari pantauan.

Munculnya kabar-kabar horor yang lain dari negeri padang pasir tersebut hanya masalah waktu saja.