Kalau pendapat hukum dari Yusril Ihza Mahendra (YIM) benar, maka implikasi politik bisa sangat serius bagi stabilitas politik nasional. Jika Kepala Pemerintahan di Daerah-2, banyak dikuasai oleh parpol oposisi, maka Gubernur/Bupati/Walikota dan/atau wakil-2 bebas menentang kebijaksanaan Pemerintah Pusat dg dalih perintah partai. Negeri ini berpotensi akan mengalami chaos dan krisis pemerintahan. Suatu terobosan hukum harus dicari agar sebuah aturan baru yg bisa digunakan untuk mengantisipasi masalah ini dapat dibentuk. Pada prinsipnya, Pemerintah Daerah adalah bawahan Pemerintah Pusat, TERLEPAS DARI APAPUN LATAR BELAKANG PARTAINYA. Inilah mungkin salah satu hikmah dari demo penolakan penaikan harga BBM.
Selanjutnya baca tautan di bawah ini:
0 comments:
Post a Comment