Masalahnya bukan cuma definisi dan peringkat sebuah kejahatan thd kemanusiaan. Apakah kalau tragedi Rohingya itu belum sampai pada taraf genosida, lalau Pemri tdk perlu segera bertindak melakukan tekanan thd rezim diktator militer Myanmar? Atau karena pembantaian etnik itu adlh konflik horizontal, lalu Pemri percaya 100% bhw rezim militer Myanmar akan menyelesaikan dg baik? Saya kira tidak etis jika Anas (atau siapapun) bersembunyi di balik definisi dan peringkat kejahatan, jika hanya untuk memberi legitimasi kelambanan Pemri. Apalagi faktanya adlh warga Rohingya merupakan pemeluk Islam yg tentu nasib buruk mereka memicu solidaritas ummat Islam di Indonesia. Jangan sampai solidaritas itu dimanipulasi utk kepentingan lain dan malah merugikan stabilitas kamnas negeri kita.
Selanjutnya baca tautan ini:
0 comments:
Post a Comment