ISU PERMAINAN RAPBN-P LAPINDO HANYA PLINTIRAN POLITISI DAN MEDIA HYPE

Ribut-ribut soal anggaran 155 miliar dalam APBN-P utk korban Lapindo, saya tengarai lebih merupakan plintiran dan sensasi media ketimbang substansi kebenaran. Tudingan bhw ada permainan pat-gulipat antara Pemerintah dan Golkar, setelah saya timbang-2, ternyata jauh dari nalar. Reaksi Ketua DPR, Marzuki Alie (MA), bhw pimpinan DPR tidak tahu isi draft RAPBN-P, dan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung (PA), bhw pimpian DPR kecolongan keduanya sama-2 menyesatkan publik. Soalnya, proses perumusan APBN-P dilakukan Banggar secara bersama dan dipelototi oleh seluruh Fraksi yg ada di sana. Mengatakan bhw anggaran itu hasil pat gulipat, sama saja dengan menuding semua Fraksi, termasuk yg opisisi, yg membahas sejak awal sampi dibawa ke Paripurna. Berikutnya, alokasi anggaran tsb ternyata sudah ada di APBN sejak 2008, dan sampai 2013 juga tetap ada karena targetnya adlh membantu wilayah di luar area yang terdampak lumpur Lapindo (yg memang menjadi urusan Negara). Sikap MA hanya petunjuk bahwa dirinya memang bukan pimpinan DPR yang kompeten serta memahami masalah dengan baik. Sementara, ucapan PA hanya sekadar politisasi dg tujuan memanaskan suasana pasca keputusan DPR ttg RAPBN-P; seakan-akan ada masalah soal penganggaran utk Lapindo. PA memlintir persoalan tsb untuk komoditas politik, baik pribadi maupun partainya mencari simpati publik (yg susah memahami apa sebenarnya yg terjadi karena akses mereka thd draft RAPBN-P terbatas). Padahal, publik harus diberi penjelasan secara obyektif mengenai masalah anggaran, jangan sampai ada yg kemudian dipolitisasi untuk semakin membingungkan rakyat demi kompor parpol-2 dan politisi yang berantem di DPR.

Selanjutnya baca tautan ini:

 http://www.rmol.co/read/2013/06/19/115229/Aburizal-Bakrie:-Wajarlah-Pemerintah-Alokasikan-Rp-155-M-untuk-Korban-Lapindo-