ICW VS POLITISI: PERLAWANAN MASYARAKAT SIPIL THD MASYARAKAT POLITIK

Indonesian Corruption Watch (ICW) kini sedang menghadapi sebuah resiko yang memang sudah bisa ditebak: amarah anggota DPR yg dianggapnya tak lagi layak dipilh dlm Pemilu 2014 karena tidak mendukung pemberantasan korupsi. Bagi para anggota DPR seperti Ahmad Yani (AY) dan Syarifuddin Sudding (SS), tudingan tsb dianggap pencemaran nama baik dan mungkin fitnah. Tetapi bagi ICW, yg juga menggunakan kriteria tertentu dan bisa disimak di media massa, tudingan tsb adalah bagian dr  tugas dan tanggungjawab sebagai organisasi masyarakat sipil (OMS) yg berjuang dlm pemberantasan korupsi dan membela demokrasi. OMS bukanlah kelompok yg punya kekuasaan seperti organisasi masyarakat politik (OMP): parpol, DPR dan Pemerintah. OMS adalah penyeimbang OMP dan fungsi mereka adlh melakukan kritik dan pengawasan agar publik dan rakyat terhindar dr manipulasi dan manuver politik. Resiko perjuangan OMS adalah ia akan selalu berhadapan dg nafsu kekuasaan  OMP karena ia amat rentan thd represinya. Idealnya, lembaga yudikatif yg mandiri dan punya integritas yg bisa menjaga OMS dari gempuran OMP. Masalahnya, di Indonesia pasca reformasi, lembaga yudikatif masih belum memiliki kemandirian dan bahkan di dalamnya sendiri penuh dg korupsi. Walhasil, ICW hanya bs mengandalkan dukungan sesama OMS dan publik, baik di dalam maupun di luar negeri, utk bisa bertahan dan berjuang. Jika OMS seperti ICW berhasil ditindas oleh para politisi dan parpol, maka giliran berikutnya mungkin adalah lembaga spt KPK yg, kendati sesama lembaga negara, dianggap momok oleh politisi dan parpol!

Selanjutnya baca tautan ini:

http://polhukam.rmol.co/read/2013/07/01/116752/Ahmad-Yani-dan-Sarifuddin-Sudding-Sah-Laporkan-ICW-ke-Bareskrim-