TEMUAN AUDIT BPK SOAL HAMBALANG: 15 ANGGOTA DPR BERPERAN

Sesungguhnya, bagi publik dan rakyat Indonesia, temuan BPK bhw ada anggota DPR terlibat dalam penganggaran Proyek Hambalang, tidak terlalu aneh, apalagi mengejutkan. Sederhana saja, tidak mungkin Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenegpora) berhasil menggolkan anggaran tanpa ada persetujuan para politisi Senayan yg bermitra dgnya. Juga tidak aneh  jika ke 15 nama anggota DPR itu membantah laporan audit BPK tsb, karena memang mudah sekali utk berkelit, ternasuk dg pura-pura 'lupa'. Bahkan, misalnya, ketika tandatangan mereka ada di dalam hasil rapat Banggar yg kemudian meloloskan Proyek yg sarat korupsi tsb. Kalaupun ada yang agak 'luarbiasa', maka itu adlh lamanya BPK dalam melakukan audit tsb, sehingga lebih dari setahun setelah kasus tsb dibongkar KPK, audit BPK (yg kedua) baru bisa dilaporkan. Apapun pembelaan diri para politisi Senayan, semakin terang bagi publik dan rakyat Indonesia, bhw DPR adalah salah satu markas praktik rasuah kakap di negeri ini. Dan kini, menjelang Pileg 2014, transaksi semacam itu akan makin meningkat frekuensinya. Celakanya, para poliyo itu akan kembali terpilih dan bercokol di Senayan utk 5 th lagi!. Dan perputaran praktik korupsi pun dijamin akan terus terjadi tanpa ada hentinya. Sungguh sebuah prospek yang mengerikan dari perjalanan Republik ini jika rakyat membiarkan kondisi ini terus berlangsung.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://www.tempo.co/read/news/2013/08/23/063506659/Audit-Hambalang-II-Ungkap-Peran-15-Politikus-DPR