PROF. MUSDAH MULIA: PEMERINTAHAN SBY-BOEDIONO GAGAL JAMIN KEBEBASAN BERAGAMA

Peringatan dan evaluasi akhir tahun dari aktivis perempuan Prof. Dr. Hj. Musdah Mulia, MA (MM), ini mesti disikapi secara arif dan reflektif. Beliau menegaskan bhw masalah kebebasan beragama di Indonesia selama pemerintahan Presiden SBY-Boediono masih belum menunjukkan keberhasilan. Fakta di lapangan sepanjang 5 th terakhir akan sulit membantah apa yg dinyatakan MM. Kendati secara makro, Indonesia dianggap sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim yg demokratis, tetapi pada saat yg sama ia juga dianggap oleh PBB sebagai salah satu negara yang peringkatnya rendah dalam bidang hak kebebasan beragama. Kendati Pak SBY mendapat pengakuan internasional sebagai tokoh yg mampu menjembatani kehidupan lintas-agama, namun pada kenyataannya kasus kecil seperti Sampang pun sampai hari ini masih belum terang titik penyelasaiannya. Belum lagi permasalahan konflik dan kekerasan thd pengikut Ahmadiyah dan Syiah. Apalagi jika kita membicarakan persoalan terkait kebebasan mendirikan rumah ibadah di berbagai wilayah negeri ini. Tentu tidak fair juga kalau menganggap bhw Pemerintah ini abai terhadap masalah yang sudah akut ini. Saya kira banyak hal yang sudah diupayakan untuk menyelesaiakan konflik terkait dg kebebasan beragama, baik secara legal formal, politik, maupun komunikasi sosial. Persoalan kebebasan beragama di negeri yg pluralis dan sedang menghadapi transisi dari ketertutupan menuju keterbukaan memerlukan ketegasan, konsistensi, dan keseriusan dari para pemimpin, termasuk para agamawan, selain ummat beragamanya sendiri. Itu sebabnya, kritik tajam MM sebaliknya bukan dipahami sebagai vonis final, tetapi sebagai peringatan bagi para pemimpin, termasuk yang akan menjadi Presiden dan Wapres pasca SBY-Boediono, agar tidak mengulangi hal sama. Konstitusi RI menjamin kebebasan asasi ummat beragama, sehingga pengingkaran thdnya sama saja dengan pengingkaran thd amanat Konstitusi.

Selanjutnya baca tautan ini:

http://www.rmol.co/read/2013/12/20/137126/Pemerintahan-SBY-Boediono-Gagal-Jamin-Kebebasan-Beragama-