LARANGAN DEBAT CAPRES DI KAMPUS, BENCANA BAGI DEMOKRATISASI

Inilah berita duka untuk demokratisasi di Indonesia : larangan bagi kampus-kampus untuk dijadikan tempat debat capres konvensi non parpol. Yang lebih dahsyat lagi, konon yang melakukan intervensi adalah Menteri Pendidikan M. Nuh terhadap Rektor Unair, sebagi calon pihak penyelenggara. Benar atau tidak mengenai kabar intervensi itu, yang jelas kalau kampus sudah menjadi wilayah terlarang bagi proses pendidikan politik bagi mahasiswa dan civitas academica, maka demokrasi dan reformasi di negeri ini boleh dibilang sudah SETENGAH mati. Bagaimana tidak? Kampus adalah salah satu oase kehidupan demokrasi dan wahana pembibitan para pemimpin dan elite bangsa yang akan menentukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mahjasiswa juga merupakan aktor penting dalam kehidupan politik dan kenegaraan semenjak rakyat masih dalam proses perjuangan merebut kemerdekaan sampai sekarang dan yang akan datang. Jika kemudian ada pemasungan terhadap kampus, dengan segala macam dalih (yang pasti tidak bermutu dan tak bisa dipertanggungjawabkan secara nalar dan nurani) maka artinya demokrasi pun dipasung. Dan sangat disayangkan jika para punggawa kampus seperti Rektor dan jajaran Rektorat, jutsru mengamini intervensi dari penguasa! RAKYAT dan publik di seluruh Indonesia harus menolak pemasungan demokrasi dan kampus. Para penguasa yang sekarang sedang menikmati posisinya (termasuk Menteri M. Nuh dan para Rektor) adalah orang-2 yang mendapat keuntungan dari reformasi dan demokrasi. Kalau benar mereka adalah pihak yag bertanggungjawab dalam upaya pelarangan ini, maka mereka juga layak disebut sebagai musuh reformasi dan demokrasi.

Baca tautan ini:

http://www.aktual.co/politik/093102diduga-intervensi-m-nuh-rektor-batalkan-debat-capres-rakyat-di-unair