SIKAP POLRI YANG ANEH TERHADAP GERAKAN REKRUTMEN ISIS

Inilah statemen oknum pejabat Polri yang menurut hemat saya sangat tidak membantu pemberantasan maraknya gagasan dan gerakan Islam radikal dan/atau gerakan lain yang berlawanan dengan Konstitusi serta berusaha mengganti bentuk NKRI. Omongan Boy Rafli Amar (BRA), bhw Polri tdk bisa asal menangkap anggota ISIS di Indonesia, terkesan sangat legalistik dan, bagi saya, hanya sebuah cover up (upaya menutupi) kelemahan, ketidak mampuan, dan ketidak beranian dirinya menghadapi ancaman terhadap keamanan dan kepentingan nasional RI. Kalau alasannya soal dasar hukum, saya kira ada:  UU mengenai Terorisme bahkan UU mengenai Kewarganegaraan RI pun sebenarnya bisa. Saya khawatir statemen BRA itu akan ditafsirkan publik bahwa pihak Polri tidak punya semangat yg serius dalam menghadapi ancaman thd keamanan nasional seperti ISIS ini. Boro-boro Polri aktif dalam upaya  deteksi, cegah, dan penanggulangan dini thd ancaman ini, bahkan setelah begitu banyak informasi dan bukti maraknya gerakan perekrutan ISIS di Indonesia saja, pejabat seperti BRA masih berkilah!

Argumen BRA bahwa Polri baru bisa menangkap simpatisan ISIS jika mereka melakukan aksi teror, sungguh menunjukkan kebebalan nalar yang luar biasa. Bagaimana mungkin Polri akan bisa dijadikan alat negara utk mengatasi maraknya perkembangan ideologi dan gerakan massal para pendukung ISIS jika ukurannya adalah adanya aksi teror di negeri kita? Lagian, bukankah justru rekrutmen mereka itu akan dipergunakan utk melakukan aksi perang di negara lain? Kalau nalar BRA diikuti, sampai ada lebaran kuda baru akan terjadi tindakan terhadap penyebar ideologi Islam garis keras dan gerakan rekrutmen thd anak bangsa di Indonesia. Padahal yang namanya tindakan cegah dini harus dimulai sejak gagasan radikalisme tumbuh dan dikembangkan, apalagi jika sudah ada aksi rekrutmen! Penangkapan dalam rangka cegah dini dan untuk pemeriksaan intensif bisa saja dilakukan untuk mencegah aksi-aksi yang akan mengancam keamanan nasional.

Terus terang saya tidak bisa mengerti kenapa orang seperti BRA ini bisa-bisanya diberi tugas yang begitu besar, yakni menjaga keamanan dan kepentingan NKRI kalau pemikirannya begitu dangkal dalam mengantisipasi gerakan Igaras di Indonesia. Bukankah seharusnya Polri mengedepankan sikap preventif sebelum masalah membesar? Lucunya, BRA memakai argumen demokrasi utk menjustifikasi omongannya, seolah-2 demokrasi membiarkan orang mengembangkan ajaran2 yang akan merongrong NKRI. Kalau dia konsisten, mestinya orang-2 yang mengajarkan ajaran komunis dan membuat rekrutmen mendukung gerakan komunis di negeri ini pun harus dibiarkan saja, sebelum mereka meneror secara fisik, bukan? Sungguh sebuah pemahaman ttg demokrasi yg jeblok.

Kapolri, dan kalau perlu Presiden RI, seharusnya mendisiplin pejabat Polri yang seperti BRA yg tingkap pemahaman dan sensitifitasnya terhadam ancaman kamnas sangat rendah ini. Dia sama sekali tidak sensitif terhadap bahaya yang sedang mengancam negerinya dan malah memakai dalih yang sama sekali tidak nalar untuk membiarkan gagasan dan praktik radikal yang anti NKRI berpotensi utk tumbuh dan marak. Sungguh sangat disayangkan Republik ini masih mempunyai para pejabat yang tidak peka terhadap kepentingan dan keamanan negerinya sendiri. Ngeri kalau membayangkan jangan-2 orang seperti BRA ini jumlahnya tak sedikit!

Simak tautan ini:

http://www.tempo.co/read/news/2014/08/09/173598366/Polri-Tak-Bisa-Asal-Tangkap-Anggota-ISIS