POLITISI PDIP: TERSANGKA KORUPTOR TETAP DILANTIK JADI ANGGOTA DPR

Sangat patut jika seluruh rakyat Indonesia menyesalkan PDIP jika politisnya di DPR terang-terangan mendukung para tersangka koruptor agar tetap dilantik sebagai wakil rakyat. Dengan berlindung di balik aturan hukum formal, politisi PDIP dan juga anggota DPR RI, Trimedya Panjaitan (TM), terang-2an menolak usulan KPU agar DPR menunda pelantikan mereka yang tersangka kasus korupsi, termasuk diantaranya dua caleg terpilih PDIP, Idham Samawi (IS) dan Herdian Koosnadi (HK).

TM berargumen bhw permintaan KPU itu "hanya bersifat imbauan moral dan bukan berdasarkan hukum yang berlaku." Pertanyaan yg mengusik adlh apakah kalau "hanya" himbauan moral lantas ditepis dan dicuekin? Padahal rakyat Indonesia tahu bhw menunggu keputusan hukum, selain proses yg panjang, masih sering tidak menjamin rasa keadilan? Sungguh malang nasib PDIP, dan lebih malang lagi nasib upaya pemberantasan korupsi, karena dihadang para politisi yang meremehkan imbauan moral seperti TM ini. Sangat menyedihkan bila politisi sekaliber TM yang konon dulu adalah aktivis pro-demokrasi dan pembela HAM yg berafiliasi dengan organisasi PIJAR tsb kini mengalami metamorfose mental. Bukannya metamorfose menjadi panglima dalam pemberantasan korupsi atau minimum memberi apresiasi thd rekomendasi KPU yg sangat baik itu, tetapi metamorfose menuju terjadinya pelembekan dan pragmatisme. Bisa jadi TM akan mengatakan bhw dirinya hanya melakukan tugas partai utk membela sesama anggota. Tetapi bukan tidak mungkin pula bhw TM sedang mengalami proses perubahan dari seorang aktivis menjadi sekadar politisi biasa saja. Bahkan, jika metamorfose ini terus berlangsung, TM juga akan berubah memperpanjang daftar politisi sontoloyo alias "poliyo" yg banyak berkeliaran di Senayan.

Tak pelak, perilaku seperti yg ditampilkan TM ini akan menjadi nilai merah dan berdampak buruk bagi citra PDIP yg saat ini mendapat amanah rakyat dan Konstitusi sebagai partai penguasa pasca Pemilu 2014. Setidaknya, jika omongan TM adlh cerminan dari kebijakan resmi PDIP, maka komitmen Presiden terpilih Jokowi akan dipertanyakan rakyat. Para pengritiknya pun akan menggunakan kasus ini sebagai bukti ketidak konsistenan partai berlambang banteng gemuk itu dalam membersihkan lembaga legislatif dari koruptor. Pemerintahan Pak Jokowi, yang sangat didambakan dan didukung rakyat karena figur beliau yg sederhana dan komitmen terhadap 'clean government' dan 'good governance' itu, tentu akan tercoreng gara-gara sikap lembek thd koruptor ini. Padahal, PDIP dan para elitnya sangat bisa memberi contoh yang tegas, misalnya dengan mengganti kedua calon terpilih tsb dengan yang lain sehingga rakyat akan semakin yakin thd komitmen anti korupsi.

Masa depan Republik ini akan menyedihkan jika DPR RI bukannya makin bersih, tapi malah disesaki oleh para wakil yg tersangkut tipikor. Dan kemungkinan tsb menjadi makin besar jika mereka malah dibela oleh para politisi yang dulunya masuk ke DPR dengan tiket dan reputasi sebagai aktivis pro demokrasi...

Simak tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2014/09/21/10220651/PDI-P.Bela.Tersangka.Korupsi.agar.Tetap.Dilantik.Jadi.Anggota.DPR