ADA TITIK TERANG DALAM PERSETERUAN KMP VS KIH DI DPR

Kendati masih belum jelas detil-2nya, tetapi informasi yg disampaikan oleh Pramono Anung (PA) ttg tercapainya kesepakatan damai antara KMP dan KIH, perlu diapresiasi dan didukung agar terwujud segera. PA menyatakan bhw "perbedaan KIH dan KMP akhirnya selesai, penyelesaian yg saling menghormati dan mudah2-an lancar." (http://www.skanaa.com/en/news/detail/pramono-anung-klaim-konflik-kih-dan-kmp-telah-selesai). Pentolan PDIP dan mantan Wakil Ketua DPR RI itu tdk menyebut apa yg dimaksud penyelesaian saling menghormati itu, namun saya kira tidak akan jauh dari masalah distribusi posisi kepemimpinan alat kelengkapan DPR yg menjadi salah satu sebab utama munculnya DPR tandingan yg dibentuk KIH.

Seperti yang beberapa kali saya kemukakan, jalan pedang atau hard power utk menyelesaikan dualisme di DPR tdk akan efektif dan semakin lama hanya akan membuat kinerja Parlemen dan Pemerintah tertunda serta berpotensi memicu krisis politik. Pendekatan PA dkk adalah yg paling tepat, dan karena PA tidak termasuk figur yang menjadi pimpinan DPR tandingan, memungkinkan dirinya lebih fleksibel. Jika benar bhw KIH akan mendapatkan posisi-posisi pimpinan dalam AKD DPR-RI, maka hal itu jelas akan bisa meredam ketegangan. Bagi pemerintah Jokowi, hal ini juga berarti menghindari kemacetan relasi dg DPR yg sejatinya tidak perlu.

Sambil menunggu realisasi kabar gembira dari PA itu, publik juga perlu ikut mendorong agar DPR segera normal kembali. Politik memang tak akan pernah sepi dari konflik dan perebutan kepentingan di antara parpol dan para elitnya, baik di Parlemen maupun di luar. Namun jika konflik ini menjadi penghalang bagi pelaksanaan program kerja Pemerintah, khususnya yang terkait dengan kepentingan nasional yg strategis, seperti pemberantasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, maka sejatinya konflik tsb sudah menjadi ancaman bagi keamanan nasional secara menyeluruh. Inilah yang seharusnya diperhatikan oleh para politisi dan para pendukun kedua kubu KMP maupun KIH pad semua level. Kepentingan nasional bangsa dan NKRi harus diprioritaskan ketimbang kepentingan partai dan kubu koalisi parpol.

Simak tautan ini:

http://www.rmol.co/read/2014/11/08/179106/Pramono-Anung:-Alhamdulillah-Perbedaan-KIH-dan-KMP-Akhirnya-Selesai-