PRESIDEN JOKOWI JANGAN BIKIN BLUNDER HADAPI KONFLIK GOLKAR

Kalau sampai Menkumham, Yasonna Laoly (YL) menuruti kemauan kubu Agung Laksono (AL) yang menjadi pesaing Abirizal Bakrie (ARB), maka kekonyolan akan terulang utk yang kedua kalinya setelah blundernya memberi lampu hijau thd DPP PPP dibawah pimpinan Romahurmuzy (Rh). Bagaimanapun. baik legal maupun politis, konflik antara ARB dkk vs AL dkk masih merupakan wilayah internal Golkar yang dapat mereka selesaikan sendiri sesuai ketentuan AD & ART partai tsb. Kalau pun nanti ternyata tetap ada dualisme kepemimpinan, Menkumham tetap wajib menunggu sampai ada keputusan pengadilan yang tetap yang menentukan siapa yang sah secara hukum dalam masalah ini.

Presiden Jokowi jangan sampai mentolerir anak buahnya membuat blunder politik yg akhirnya akan menambah beban beliau. Statemen Menko Polhukam yang memnita agar Kapolri tdk mengizinkan ARB dkk menggelar Munas di Bali ternyata bertolak belakang dengan pandangan Kapolri dan Kapolda Bali sendiri yang justru menyatakan Munas Golkar tak bisa dilarang. Ini adalah sebuah kontradiksi yang menurut hemat saya sangat memalukan bagi Pemerintah yg baru berusia sebulan lebih sedikit ini. Sangat tampak bahwa Menko Polhukam tidak memiliki kompetensi utk memegang posisi strategis itu. Saya khawatir, nanti akan semakin banyak kesalahan2 yang dibuat olehnya dalam menangani masalah politik, hukum, dan keamanan nasional jika kecenderungan intervensionis dan membuat pernyataan-2 terburu-buru ini diteruskan.

Walaupun Presiden Jokowi dan KIH sangat membutuhkan dukungan Golkar, tetapi seharusnya tidak bisa dengan ikut mencampuri urusan parpol tsb. Lebih baik jika Pemerintah memantau dan mengikuti serta mengawasi perkembangan dinamika konflik internal DPP Golkar yang, hemat saya, masih belum membahayakan atau berpotensi menggoyahkan stabilitas politik nasional. Publik di seluruh Indonesia memantau juga perkembangan ini dan mereka tahu siapa yang nanti akan mendapat legitimasi legal, politik, dan moral.

Simak tautan ini:

http://news.okezone.com/read/2014/11/26/337/1071022/agung-serahkan-daftar-pengurus-golkar-ke-kemenkumham