Saya tidak
tahu apa motif RMOL memuat omongan orang Malaysia di facebooknya yg
menghina Presiden Jokowi dg mengatakan beliau "mulai kurang ajar" karena
berani memerintahkan penenggelaman perahu-2 Malaysia yang melanggar
perairan atau melakukan tindak kriminal seperti pencurian ikan,
penyelundupan, dll ke Indonesia. Bisa saja niat RMOL ini memberi
informasi agar rakyat Indonesia tahu bagaimana opini publik di M'sia ttg
Presiden Jokowi, khususnya di jejaring sosial. Kendati omongan seorang
Malaysia di TLnya belum mewakili pandangan mayoritas publik di sana,
tetapi sebagai sebuah informasi mungkin perlu dicermati dan dijadikan
peringatan dini.
Namun di sisi lain, bisa saja RMOL punya motif lain yg bersifat politik, yakni berniat mempengaruhi opini publik, khususnya pihak yang anti terhadap Presiden Jokowi. Dengan berita ini maka reaksi negatif thd Presiden Jokowi diharapkan bisa makin keras, kendati dengan menggunakan sumber omongan seorang warganegara Malaysia di akun Fb nya. Motif seperti ini mungkin saja karena memang RMOL memiliki pandangan anti Jokowi, bukan saja saat ini, tetapi sejak beliau menjadi calon Gubernur DKI Jakarta dulu ketika RMOL membela habis Cagub Foke. Saya kebetulan sangat rutin mengikuti pemberitaan media ini dan bahkan pernah berdebat keras dg salah satu Pim-Rednya (Teguh Santosa) mengenai posisi anti-Jokowi ini.
Posisi politik media seperti RMOL, Okezone, Viva, Tempo, Kompas, dll merupakan sikap politik yang sah-sah saja dalam demokrasi, karena tidak ada larangan utk menjadi pendukung maupun oposisi thd Pemerintah termasuk Jokowi. Tetapi sebaliknya, pandangan yang kritis thd pemberitaan seperti ini saya kira juga sah dan bahkan harus dilakukan, agar supaya opini publik menjadi lebih berimbang. Rakyat Indonesia masih mudah sekali dipengaruhi oleh media, terutama televisi, dan saat ini media online serta jejaring sosial pun telah menjadi bagian dari sumber informasi publik yg tdk bisa diabaikan. Dengan demikian publik juga harus diajak kritis thd pemberitaan media yang memiliki kepentingan politik seperti RMOL dll.
Tentang sikap Presiden Jokowi thd perilaku sebagaian warga negara M'sia yg ilegal di perairan RI, saya malah mengapresiasi dan mendukung karena beliau menunjukkan ketegasan seorang pemimpin negara yang berdaulat. Sikap Presiden Jokowi bukan kurang ajar thd M'sia, karena sudah lama justru rakyat Indonesia merasa dikurangajari oleh negara tsb. Bahkan sejarah mencatat Presiden pertama RI, Bung Karno, pernah melakukan kampanye "Ganyang Malaysia" karena menganggap negeri jiran tsb kurang ajar, yaitu menjadi proxy kekuatan kolonial di Asia Tenggara. Jadi Presiden Jokowi bukan pemimpin Indonesia pertama yang bersikap tegas, apalagi dikatakan "baru mulai kurang ajar", thd M'sia. Kekurang ajaran yang jauh lebih dahsyat dan lebih mendalam serta luas justru dilakukan oleh M'sia thd bangsa dan NKRI. Presiden Jokowi hanya menegaskan sikap bangsa yang berdaulat, yaitu kalau ada negara atau warganegara lain melakukan tindak kriminal di wilayah Indonesia, ya harus ditindak melalui hukum dan kekuatan lainnya. Maka itu, jika M'sia tidak ingin perahu-2 ilegalnya ditenggelamkan, ya harus bersikap seperti tetangga yang baik. Jangan kurang ajar duluan.
Simak tautan ini:
http://politik.rmol.co/read/2014/11/23/180860/Menurut-Orang-Malaysia-Jokowi-Mulai-Kurang-Ajar-
Namun di sisi lain, bisa saja RMOL punya motif lain yg bersifat politik, yakni berniat mempengaruhi opini publik, khususnya pihak yang anti terhadap Presiden Jokowi. Dengan berita ini maka reaksi negatif thd Presiden Jokowi diharapkan bisa makin keras, kendati dengan menggunakan sumber omongan seorang warganegara Malaysia di akun Fb nya. Motif seperti ini mungkin saja karena memang RMOL memiliki pandangan anti Jokowi, bukan saja saat ini, tetapi sejak beliau menjadi calon Gubernur DKI Jakarta dulu ketika RMOL membela habis Cagub Foke. Saya kebetulan sangat rutin mengikuti pemberitaan media ini dan bahkan pernah berdebat keras dg salah satu Pim-Rednya (Teguh Santosa) mengenai posisi anti-Jokowi ini.
Posisi politik media seperti RMOL, Okezone, Viva, Tempo, Kompas, dll merupakan sikap politik yang sah-sah saja dalam demokrasi, karena tidak ada larangan utk menjadi pendukung maupun oposisi thd Pemerintah termasuk Jokowi. Tetapi sebaliknya, pandangan yang kritis thd pemberitaan seperti ini saya kira juga sah dan bahkan harus dilakukan, agar supaya opini publik menjadi lebih berimbang. Rakyat Indonesia masih mudah sekali dipengaruhi oleh media, terutama televisi, dan saat ini media online serta jejaring sosial pun telah menjadi bagian dari sumber informasi publik yg tdk bisa diabaikan. Dengan demikian publik juga harus diajak kritis thd pemberitaan media yang memiliki kepentingan politik seperti RMOL dll.
Tentang sikap Presiden Jokowi thd perilaku sebagaian warga negara M'sia yg ilegal di perairan RI, saya malah mengapresiasi dan mendukung karena beliau menunjukkan ketegasan seorang pemimpin negara yang berdaulat. Sikap Presiden Jokowi bukan kurang ajar thd M'sia, karena sudah lama justru rakyat Indonesia merasa dikurangajari oleh negara tsb. Bahkan sejarah mencatat Presiden pertama RI, Bung Karno, pernah melakukan kampanye "Ganyang Malaysia" karena menganggap negeri jiran tsb kurang ajar, yaitu menjadi proxy kekuatan kolonial di Asia Tenggara. Jadi Presiden Jokowi bukan pemimpin Indonesia pertama yang bersikap tegas, apalagi dikatakan "baru mulai kurang ajar", thd M'sia. Kekurang ajaran yang jauh lebih dahsyat dan lebih mendalam serta luas justru dilakukan oleh M'sia thd bangsa dan NKRI. Presiden Jokowi hanya menegaskan sikap bangsa yang berdaulat, yaitu kalau ada negara atau warganegara lain melakukan tindak kriminal di wilayah Indonesia, ya harus ditindak melalui hukum dan kekuatan lainnya. Maka itu, jika M'sia tidak ingin perahu-2 ilegalnya ditenggelamkan, ya harus bersikap seperti tetangga yang baik. Jangan kurang ajar duluan.
Simak tautan ini:
http://politik.rmol.co/read/2014/11/23/180860/Menurut-Orang-Malaysia-Jokowi-Mulai-Kurang-Ajar-
0 comments:
Post a Comment