KASUS LAPINDO: NEGARA DAN RAKYAT TERSANDERA KORPORASI

Kalau rasa malu sudah hilang dari seseorang, maka apapun bisa ia lakukan termasuk membuat rakyat menderita dan merugikan negara. Inilah yang bisa kita lihat dari perkembangan kasus Lapindo saat ini. PT. Minarak Lapindo Jaya (MLJ), salah satu anak perusahaan Grup Bakrie, menyatakan bahwa keluarga Bakrie tak mampu bayar ganti rugi lumpur Lapindo di Sidoarjo. Statemen ini muncul setelah Negara, diwakili oleh Pemerintah Jokowi, memperingatkan agar perusahaan tersebut segera  menuntaskan kewajibannya membayar ganti rugi pada warga korban lumpur Lapindo. Direktur MLJ, Andi Darusalam Tabusala (ADT), menjawab bahwa "kami tidak sanggup sekarang, melihat situasi perdagangan keluarga Bakrie, bukan rahasia kalau Grup Bakrie sekarang mencoba bangkit kembali."

Omongan ADT sama sekali tidak nyambung dengan akal sehat dan fakta bagaimana ARB telah menmghabiskan puluhan bahkan mungkin ratusan milyar rupiahb utk perhelatan merebut kepemimpinan DPP Golkar di Bali beberap hari lalu. Media melaporkan bhw hajatan di Nusa Dua, Bali, tsb berlangsung sangat mewah, bahkan di Hotel berbintang lima, Westin. Biaya yg diperlukan utk menyewa Hotel itu saja sudah milyaran, belum lagi biaya transportasi peserta dll. (http://nasional.kompas.com/read/2014/12/04/06034641/Mahalnya.Biaya.Munas.Golkar). Pada saat yang sama kondisi korban Lapindo tetap saja mengenaskan, sementara bendungan yang ada di wilayah lumpur pun mengalami kerusakan berat. Negara juga harus menalangi Grup Bakrie dan sampai sekarang tampaknya belum ada kejelasan bagaimana konglomerat ini akan melunasi keajiban hutangnya.

Tetapi dalam urusan kepentingan kekuasaan pribadi, uang seolah tak masalah bagi ARB, boss Grup Bakrie, dan para pendukungnya. Bisa jadi, kekuasaan politik yang dimiliki sebagai boss Partai Golkar akan bisa menjadi penopang utk bisa bangkit dari keterpurukan ini. Bagaimanapun juga kekuatan politik di DPR dan DPRD serta parpol akan bisa mengerem laju pihak-pihak yang mempersoalkan masalah Lapindo. Kekuasaan politik yang besar juga bisa digunakan utk mencari akses sumberdaya ekonomi, termasuk jejaring internasional. Fakta bahwa hutang Grup Bakrie semakin banyak, bisa memperkuat dugaan kaitan akses kekuasaan dan bisnis ini. Bahkan kenapa PT MLJ bisa "mbulet" bertahun-2 dalam urusan ganti rugi utk korban Lapindo ini, saya kira ada kaitannya dengan lobi-lobi politik tingkat tinggi dari Grup Bakrie!

Walhasil, negara dan rakyat tersandera oleh kepentingan korporasi. Dan jika ini tidak bisa dihentikan oleh Pemerintah Jokowi, maka nasib para korban Lapindo juga tidak akan beda dengan masa SBY yang selalu keok ketika berhadapan dengan kekuatan korporasi. Sudah saatnya rakyat Indonesia menyadari betapa bahayanya korporasi yang memiliki kekuatan politik dan ditopang oleh media massa. Rakyat Indonesia menjadi semacam penyewa dari negeri ini, yang sewaktu-2 bisa diusir semena-mena oleh sang pemilik yang kejam. Lalu buat apa  rakyat berdaulat?

Simak tautan ini:

http://news.detik.com/read/2014/12/05/141501/2768830/10/minarak-lapindo-jaya-keluarga-bakrie-tak-sanggup-bayar-ganti-rugi-lumpur-lapindo?nd772204btr