MENGAMATI TIM INDEPENDEN BENTUKAN PRESIDEN PASCA-"BW-GATE"

Terbentuknya tim independen utk konflik KPK-Polri yg diprakarsai oleh Presiden Jokowi (PJ) menunjukkan beberapa perkembangan baru. PERTAMA, PJ merasa ada urgensi membentuk tim yg isinya terdiri atas tokoh, pakar, dan praktisi yang pada umumnya memiliki pandangan kritis terhadap skandal "BW-gate". Ini bisa dimaknai bhw PJ ingin mendapatkan semacam pandangan kedua (second opinion) mengenai masalah konflik antar-lembaga tsb pada umumnya, dan skandal "BW-gate" pada khususnya. Pilihan tsb saya kira wajar, karena beliau selama ini hanya mendengar pandangan internal Pemerintah yang umumnya tidak simpatik thd KPK. Misalnya Menkopolhukam yang terang-2an menuding KPK sebagai pihak yang tidak menciptakan suasana sejuk, dan menganggap pendukung KPK sebagai rakyat yg tidak jelas.

KEDUA, tim itu juga masih belum formal posisinya sehingga masih bersifat memberi nasihat. Ia tidak memiliki kewenangan melakukan investigasi baik kepada Polri maupun KPK, baik kelembagaan maupun pribadi. Artinya kewenangan dan jangkauan tim yg terdiri atas 7 orang tsb juga sejatinya cukup terbatas, bahkan sangat longgar (loose). Dari karakter ini, akan terlalu berlebihan jika publik mengharap banyak kepada tim utk bisa mempengaruhi PJ dalam mengambil keputusan.

KETIGA, tim ini lebih dimaksudkan sebagai semacam kanalisasi aspirasi masyarakat yang menginginkan agar PJ bersikap tegas dan cepat mengambil keputusan, terutama bagi KPK dan para pemimpinnya yg kini sedang mengalami tekana dari oknum-2 pejabat di Polri, khususnya Bareskrim. Itu sebabnya, anggota-2 tim adalah mereka yang memiliki akses kepada masyarakat sipil dan pandangan-2 yg muncul dari sana. Implikasinya, masukan dari tim ini sangat mungkin akan berseberangan dengan vesri resmi Istana, khususnya pihak-2 yang kurang sreg dengan KPK dan langkah-2nya terkait dg cakapolri.

KEEMPAT, tim yang karakternya longgar ini belumm jelas akan sampai kapan usianya, demikian juga apakah akan bertambah lagi anggotanya. Dengan demikian, bisa diprediksi bahwa perubahan-2 masih akan bisa terjadi, karena bisa saja pihak Istana akan mengusulkan nama-nama lain yg mewakili aspirasi mereka utk didengar. Jika komponen Istana ts diterima, maka akan terjadi dinamika yg baru dan boleh jadi memperlemah kinerja tim tsb.

Dengan perkiraan tsb, saya melihat PJ memang sedang mencoba melakukan pembatasan (containment) masalah konflik KPK vs Polri agar tidak menjadi bola liar karena manuver-2 dari pihak istana dan/atau masyarakat sipil. Dengan pembatasa inim, PJ akan lebih mudah mengawalnya dan memiliki ruang lebih besar utk membuat alternatif kebijakan bagi resolusi konflik tsb. Bukan tidak mungkin, dengan adanya tim tsb, PJ akan terbantu dlm  mengambil keputusan mengenai BG, apakah akan dilantik atau diganti dengan cakapolri baru, setelah skandal BW-gate ini diselesaikan.

Simak tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2015/01/26/10485191/Tim.Bentukan.Jokowi.Mulai.Amati.Proses.Hukum.di.KPK.dan.Polri