Belum rampung urusan cakapolri, kini Presiden Jokowi (PJ) bakal diberi PR baru: terkait Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani (PM). Kali ini, PJ pasti akan dipertanyakan komitmennya thd independensi para Menterinya dari parpol pengusung, yg dibuktikan dedngan kesediaan mereka utk tidak lagi menjadi pengurus parpol. Ndilalah kersane Gusti Allah, lha kok malah PM yang merupakan Menteri dari PDIP yg tetep tidak mau lengser keprabon sebagi pengurus di DPP PDIP. Mungkin nanti PDIP akan mbulet dengan segala macam alasan. Tetapi rakyat Indonesia saya kira akan lebih banyak yang tidak setuju dg alasan apapun. Mereka hanya akan bisa menerima PM mundur sebagai pengurus DPP PDIP, titik!
PJ mungkin sudah pernah menanyakan atau menegur secara halus. Tetapi karena PM adalah puteri boss PDIP, maka pertanyaan atau teguran PJ bisa jadi dianggap angin lalu. Inilah hikmah dari transparansi publik yg positif bagi akuntabilitas para pejabat negara. Coba kalau tidak ada keterbukaan seperti ini, mana bisa publik tahu dan bertanya soal ini? PM seharusnya punya rasa malu dan respek terhadap Presidennya, dan segera omong di publik bahwa dirinya mundur dari jabatan di DPP PDIP, atau kalau memang masih mau ngurus parpol ya mundur sebagai pejabat di Kabinet PJ.
Kendati ini sejatinya urusan sangat mudah, tetapi bisa juga menjadi ihwal yang ruwet bagi PJ kalau tdk segera diselesaikan. Media akan sangat gencar memberitakan masalah ini dan nanti akan ditambah-tambahi dg spekulasi-2 yg macam-2. Pendek kata, dari kriwikan akan menjadi grojogan, kalau istilah Jawanya. Alias hal sepele bisa menjadi gedhe. Sudahlah Bu Puan, bantulah PJ dengan hati yg semeleh dan tulus demi mencapai Indonesia Hebat!
Simak tautan ini:
http://www.tempo.co/read/news/2015/02/03/078639511/Masih-Jadi-Ketua-PDIP-Puan-Langgar-Komitmen
0 comments:
Post a Comment