PRESIDEN JOKOWI DAN CHEMISTRY DENGAN PARA MENTERI DAN DPR

Jika ditilik secara positif, apa yang dinyatakan Presiden Jokowi (PJ) mengenai kesalahan administratif terkait munculnya Perpres Nomor 39 tahun 2015 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan, merupakan sebuah oto kritik dan teguran kepada pihak Kementerian terkait, khususnya Menkeu. Oto kritik adalah refleksi kejujuran dan keberanian mengakui kekeliruan serta memperbaikinya. Teguran juga demikian, menunjukkan bahwa PJ memberikan delegasi kepada anggota Kabinet utk membuat keputusan dengan terlebih dahulu mempertimbangkan masak-masak, bukan hanya dari aspek teknis saja, tetapi juga implikasi non teknis, termasuk politis. Dalam kasus DP mobil kepada pejabat negara ini, kendati Menkeu bisa saja berdalih bahwa hal tersebut sudah dilakukan pemerintah sebelumnya, namun seharusnya ia perlu mempertimbangkan lingkungan yang dinamis di luar.

Jika ditilik secara negatif dan kritis, kasus ini menambah deretan bukti bahwa chemistry antara PJ dan Kabinetnya masih belum terbentuk dengan solid. Kasus DP mobil ini mirip juga dengan beberapa kasus di mana aturan yang dibuat para Menteri atau statemen-statemen mereka yang kemudian bertabrakan dengan kebijakan PJ. Lihat saja kasus Kemenkumham yg akan memberi remisi dan/atau pengurangan hukuman kepada para koruptor yg ternyata kemudian dianulir oleh PJ. Sebelumnya Menteri yang sama juga membuat kebijakan mengenai konflik parpol yang kemudian dikesankan sebagai intervensi pemerintah PJ. Bahkan, beberapa statemen Wapres JK terkait dengan DP mobil utk pejabat ini pun menunjukkan ketidak sinkronan dengan apa yang menjadi kebijakan PJ. belum lagi masalah terkait pembentukan Kantor Staf Kepresidenan (Kastafpres) yg dipimpin Jenderal TNI (Pur) Luhut Panjaitan (LP) itu!

Walhasil, hemat saya, sampai hitungan hari ke seratus lebih ini tampaknya PJ masih harus berkutat dengan membangun suatu chemistry yang solid dengan para Menterinya, ditengah-tengah dinamika politik yang sangat cepat dan rentan (fragile), termasuk relasi antara Istana dengan Senayan yang masih perlu diperbaiki terus. Padahal, PJ kini juga masih harus menghadapi masalah cakapolri yang jika tidak dihandle dengan efektif, akan bisa bergulir tanpa arah. Ancaman dari KMP yang akan menggunakan Hak Angket mengenai penunjukan Komjen Badrodin Haiti (BH) sebagai Kapolri, walaupun mungkin terlalu prematur dan sulit terlaksana, harus dicermati PJ. Belum lagi ulah para politisi di dalam KIH, khususnya PDIP, yang mencoba melakukan tawar-meawar politik dg PJ melalui manuver-2 pribadi mereka, bisa saja menjadi "bumbu penyedap" dan "enabling factor" yang merusak stabilitas pemerintahannya.

Pertemuan PJ dengan pimpinan DPR hari ini (6/4/2015) mudah-2an bisa mencairkan berbagai kebuntuan, khususnya mengenai pencalonan BH sebagai Kapolri. terlalu lama tanpa Kapolri definitif di Indonesia bukan saja riskan bagi penegakan hukum dan keamanan dalam masyarakat, tetapi juga bisa menjadi persoalan politik baru bagi PJ. Sebaliknya keberhasilan mencairkan kebekuan tersbut, akan menambah energi positif bagi Pemerintah utk melangkah maju dan menjalankan agenda serta program-2 strategis ke depan.

Simak tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2015/04/05/16075971/Jokowi.Salahkan.Kemenkeu.soal.Lolosnya.Uang.Muka.untuk.Mobil.Pejabat?utm_campaign=popread&utm_medium=bp&utm_source=news