WACANA POLISI PARLEMEN DAN KEDUNGUAN POLITISI SENAYAN

Seandainya wacana ttg Polisi Parlemen (Polmen) ini hanya sebuah lawaka, tentu bisa lucu. Tetapi karena wacana ini dilontarkan oleh sebagian anggota DPR sendiri dan konon juga sedang didiskusikan dengan pihak Polri, maka ia tidak lagi lelucon, tetapi sudah merupakan sebuah kedunguan dan bukti makin sontoloyonya para politisi Senayan. Seolah-olah masih belum cukup bagi rakyat utk semakin tidak mempercayai anggota Parlemen periode 2014-2019 ini dengan berbagai perilaku konyol dan norak selama setengah tahun terakhir ini. Gagasan soal Polmen saya kira bisa disebut sebagai sebuah rekor baru di bidang kedunguan di Senayan, melebihi kedunguan wacana program "genthong babi" berupa "dana aspirasi" utk anggota DPR sebesar Rp 1 Triliun yg, alhamdulillah, gagal karena ditolak habis oleh rakyat itu.

Munculnya wacana Polmen yg bocor ke media, sesungguhnya bisa menjadi indikator tentang buruknya kualitas Parlemen hasil Pileg 2014. Mereka lebih sibuk mencari akal bagaimana caranya bisa mengambil uang negara sebesar-2nya utk kepentingan diri sendiri sambil mengatasnamakan kepentingan publik. Sayangnya, dalam rencana pembentukan Polmen ini, yang muncul adalah sebuah akal-2an vulgar dan ngirit nalar sehingga tidak ada celah sedikitpun utk bisa diberikan pembelaan, kecuali oleh para pengusungnya yang juga tidak jelas. Bahkan prediksi saya, sebentar lagi akan terjadi saling menghindarkan tanggungjawab dan saling tuding mengenai otak dan aktor intelektual dari gagasan dungu tsb.

Polmen bukan saja tidak perlu, tetapi juga melangkahi tugas pokok dan fungsi Polri. Adalah hak Polisi untuk membentuk satuan-2 khusus utk melindungi, menjaga, dan memertahankan obyek vital, termasuk lembaga-2 negara yg penting. Sehingga yang seharusnya membuat rencana awal dan sosialisasi bukanlah DPR. Polri sampai saat ini tampaknya masih belum melihat adanya keperluan yang demikian mendesak sehingga ada kesatuan dan organisasi khusus seperti Polmen ini. Jadi keinginan ini saya yakin muncul dari akal-akalan sebagian politisi Senayan, dan mungkin juga melibatkan unsur pimpinannya. Walhasil, usulan demikian tidak lebih dari akal-akalan para politisi utk semakin menambah anggaran negara bagi keperluan mereka, apalagi setelah gagasan genthong babi dan yang [aling akhir penambahan subsidi pembelian mobil pejabat kandas.

Dari kasus-2 di atas, rakyat Indonesia tampaknya akan menyaksikan kinerja DPR yga semakin berorientasi kepada uang dan kepentingan kelompok. Rakyat mesti siap-2 utk memperjuangkan kepentingan mereka melalui jalur-2 non parlemen, karena tampaknya Parlemen sudah bukan merupakan jalan yang efektif utk penyaluran aspirasi dan, apalagi, memperjuangkan kepentingan mereka. Parlemen akan tetap ada, tetapi tidak lebih dari sekadar asesori belaka. Sungguh sangat menyedihkan...

Simak tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2015/04/14/12292901/Wacana.Polisi.Parlemen.Dinilai.Konyol?utm_campaign=related_left&utm_medium=bp&utm_source=news