Setelah gagal dengan proyek
"genthong babi" (pork barrel project) yg dinamakan dg "Dana Aspirasi
(DA) DPR", kini muncul lagi upaya meningkatkan dana parpol (DP) sebesar
20 kali lipat. Kendati usulan ini memang bukan dari kalangan DPR, tetapi
dari Pemerintah, melalui kantor Kemendagri, tetapi hakekatnya sama
saja: permainan para politisi sontoloyo (poliyo) untuk mempertebal
kantong masing-2. Mendagri Tjahjo Kumolo (TK), yg notebene adalah
politisi senior partai yang kini berkuasa (PDIP), adalah sang promotor
utama ide peningkatan besar-besaran ini. Alasannya, tak kalah absurdnya
dengan alasan para poliyo yang mengusulkan DA, yaitu untuk mencegah
korupsi!. TK mengatakan "... selama ini banyak terjadi korupsi oleh
partai politik karena dana parpol yang sedikit."
Nalar waras tentu dengan cepat akan tahu bahwa alasan itu kualitasnya lebih buruk ketimbang air comberan. Siapapun tahu bahwa tidak ada urusan antara korupsi yang dilakukan para politisi itu dengan besar kecilnya dana parpol yang tersedia. Sebab, jika nalar TK diikuti, seharusnya semua anggota atau mayoritas anggota DPR sudah korupsi sejak zaman dulu. Demikian pula, politisi yang kini tertangkap dan masuk bui, pada umumnya melakukan korupsi kendati sudah cukup berada. Korupsi tidak bisa hanya disebabkan oleh karena gaji DPR kecil saja, tetapi lebih banyak karena memang mental korup para politisi dan karena tekanan dari parpolnya untuk mencari dana, sehingga mereka pun mencari secara tidak halal.
Pada prinsipnya DP memang legitimate dan memang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada parpol. Namanya juga bantuan, tentu hal ini adalah sebagai salah satu sumber, bukan satu-2nya. Parpol tetap harus berupaya sendiri utk memenuhi keperluan organisasinya termasuk mendapatkan dana yg sah secara hukum. Dan kalaupun DP akan dinaikkan oleh Pemerintah mestinya juga melihat kondisi keuangan negara dan bagaimana kondisi rakyat saat ini. Saya tidak menolak ide kenaikan DP, tetapi saya keberatan dengan argumen TK dan rencananya yang sampai 20 kali lipat itu. Parpol memang perlu mendapat bantuan Pemerintah, tetapi dalam memberikan bantuan tsb harus juga melihat kondisi dan situasinya.
Para politisi hasil Pileg 2014 baik yang berada di Parlemen maupun yang di lembaga Pemerintah ternyata berkualitas lebih buruk ketimbang sebelumnya dan, tampaknya, setali tiga uang dalam hal karakter. Pikiran mereka terobsesi oleh satu hal: bagaimana memperbesar kocek mereka dalam tempo sesingkat-singkatnya, kendatipun bukan dengan cara yang seksama. Soal etika rupanya sudah tidak lagi menjadi perkara...
Simak tautan ini:
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/26/078678642/kpk-tak-setuju-usul-kenaikan-dana-parpol-ini-alasannya
Nalar waras tentu dengan cepat akan tahu bahwa alasan itu kualitasnya lebih buruk ketimbang air comberan. Siapapun tahu bahwa tidak ada urusan antara korupsi yang dilakukan para politisi itu dengan besar kecilnya dana parpol yang tersedia. Sebab, jika nalar TK diikuti, seharusnya semua anggota atau mayoritas anggota DPR sudah korupsi sejak zaman dulu. Demikian pula, politisi yang kini tertangkap dan masuk bui, pada umumnya melakukan korupsi kendati sudah cukup berada. Korupsi tidak bisa hanya disebabkan oleh karena gaji DPR kecil saja, tetapi lebih banyak karena memang mental korup para politisi dan karena tekanan dari parpolnya untuk mencari dana, sehingga mereka pun mencari secara tidak halal.
Pada prinsipnya DP memang legitimate dan memang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada parpol. Namanya juga bantuan, tentu hal ini adalah sebagai salah satu sumber, bukan satu-2nya. Parpol tetap harus berupaya sendiri utk memenuhi keperluan organisasinya termasuk mendapatkan dana yg sah secara hukum. Dan kalaupun DP akan dinaikkan oleh Pemerintah mestinya juga melihat kondisi keuangan negara dan bagaimana kondisi rakyat saat ini. Saya tidak menolak ide kenaikan DP, tetapi saya keberatan dengan argumen TK dan rencananya yang sampai 20 kali lipat itu. Parpol memang perlu mendapat bantuan Pemerintah, tetapi dalam memberikan bantuan tsb harus juga melihat kondisi dan situasinya.
Para politisi hasil Pileg 2014 baik yang berada di Parlemen maupun yang di lembaga Pemerintah ternyata berkualitas lebih buruk ketimbang sebelumnya dan, tampaknya, setali tiga uang dalam hal karakter. Pikiran mereka terobsesi oleh satu hal: bagaimana memperbesar kocek mereka dalam tempo sesingkat-singkatnya, kendatipun bukan dengan cara yang seksama. Soal etika rupanya sudah tidak lagi menjadi perkara...
Simak tautan ini:
http://nasional.tempo.co/read/news/2015/06/26/078678642/kpk-tak-setuju-usul-kenaikan-dana-parpol-ini-alasannya
0 comments:
Post a Comment