BENARKAH TIDAK ADA PELICIN DALAM REKRUITMEN ANGGOTA POLRI?

Tantangan Kapolri Jend. Pol Badrrodin Haiti (BH) kepada publik tentu sangat menarik. Beliau mengatakan bahwa rekruitmen menjadi anggota Polri bebas dari pungutan atau pelicin. Beliau menyatakan, ".... Kalau ada yang buktikan rekrutmen pakai duit, saya kasih satu juta..." Sinyalemen ini tentu sangat bertolak belakang dengan apa yg selama ini menjadi "rahasia umum" di masyarakat mengenai pembayaran ekstra alias uang pelicin bagi mereka yang menginginkan dirinya masuk menjadi anggota korps baju coklat tsb. Common sense publik menmbandingkan, kalau kena tilang di jalan saja bisa "damai" dengan para oknum Polantas, apalagi untuk masuk menjadi Polri. Statemen BH malah bisa menjadi semacam karikatur, mengingatkan orang dengan tantangan mantan Ketum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum (AU), soal tindak pidana korupsi dulu. Orang yg iseng akan mengatakan, "Lha kalau lapor ada suap puluhan juta utk masuk jadi anggota Polri cuma dapat sejuta, kan masih untung banyak dong?" atau "Kalau lapor dapat sejuta lalu malah berbalik dijadikan tersangka, bagaimana?" Dll..

Saya kira statemen BH tidak akan efektif dlm rangka menghentikan praktik uang pelicin dlm rekrutmen Polri. Ia juga tidak akan membuat publik percaya nahwa penyuapan tsb tidak ada. Sebab, logika publik akan mengatakan: 1) Mana mungkin ada orang menyuap lalu lapor, karena teknisk dan prosedur penyuapan tsb tentunya sudah sangat canggih. Yang lapor akan sangat beresiko malah menjadi terlapor, kecuali jika pelapor adalah aparat intelijen dan sejenisnya yg melakukan operasi klandestin; 2) Kebiasaan oknumisasi juga akan menjadi alasan legal formal yang menolak tudingan ada uang pelicin utk rekrutmen Polri. Jika ada, misalnya, maka yang akan dituding hanyalah oknum, bukan lembaga Polri sendiri.

Walhasil, statemen Kapolri ini bukanlah sebuah cara komunikasi publik yang efektif utk menaikkan citra lembaga yang dipimpinnya di mata publik. Paling-paling akan menjadi berita sebentar dan malah berpotensi menuai cibiran di ruang publik, terutama di media sosial. Yang mungkin lebih efektif adalah jika Kapolri menunjukkan bukti-2 serius mengurangi praktik pelicin tsb. Misalnya dg membeberkan secara terbuka berapa jumlah kasus seperti itu terbongkar setiap tahun dan pada level mana saja, serta sanksi apa yg dijatuhkan kepada pihak yg melakukan. Publik akan lebih bisa diyakinkan dan efek penjeraan thd para pelaku akan efektif. 

Simak tautan ini:

http://nasional.kompas.com/read/2015/07/04/07404451/Kapolri.Kalau.Bisa.Buktikan.Rekrutmen.Pakai.Duit.Saya.Kasih.Rp.1.Juta