Perkara lobi melobi sebenarnya bukanlah sesuatu yang dalam dirinya sendiri buruk. Namun kiprah yang satu ini memang lebih sering menjadi bahan hujatan dan olok-olok karena ia kerap diasosiasikan dg praktik-2 perundingan tertutup, tawar menawar rahasia, dan kongkalikong politik. Per definisi, aktivitas lobi adalah "upaya memengaruhi keputusan-2 yg dibuat oleh pejabat-2 dalam pemerintahan, utamanya para pembuat undang-2 atau anggota-2 lembaga-2 pembuat regulasi". (the act of attempting to influence decisions made by officials in a government, most often legislators or members of regulatory agencies. Lihat https://en.wikipedia.org/wiki/Lobbying). Dalam sebuah sistem demokrasi, kiprah lobi melobi merupakan suatu hal yang praktik "abu-abu", dan karenanya memerlukan aturan yang jelas dan ketat agar tidak terjadi menghancurkan praktik demokrasi itu sendiri.
Di AS ihwal lobi-melobi ini merupakan hal yang lumrah dan diatur dalam peraturan perundangan yg jelas. Di Indonesia, lobi melobi dipraktikkan juga namun tidak diatur dengan jelas tetapi kesannya dianggap negatif. Padahal, kiprah melobi yang positif juga bukan tak mungkin, misalnya jika ormas atau kelompok petani, buruh, kaum terpinggirkan mencoba meyakinkan para wakil rakyat agar membuat undang-undang yang memihak kepentingan mereka. Lobbyst atau para pelobi di AS merupakan para profesional dalam berbagai bidang (politik, ekonomi, iptek, dll) dan memiliki badan hukum tersendiri yang terdaftar dan dipantau serta membayar pajak. Di Indonesia karena tidak diatur dengan jelas dan tdak merupakan badan hukum, maka menjadi sangat sulit diatur dan diawasi serta tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, termasuk pajak penghasilan mereka.
Dalam praktik diplomasi, khususnya dengan AS, menggunakan jasa para pelobi adalah sesuatu yang normal. Negara-2 yang memiliki para pelobi jempolan di AS, umumnya akan memiliki akses politik yang kuat dan bisa memengaruhi kebijakan strategis. Yang paling terkenal, tentu saja, adalah pelobi utk kepentingan negara Israel yg disebut dengan AIPAC (American-Israel Public Affairs Committee). Sedangkan organisasi pelobi dalam negeri yang paling top di AS, salah satunya adalah NRA (National Rifle Association), atau asosiasi senjata api nasional. Jumlah lembaga pelobi di negeri Paman Sam ini mungkin ratusan jumlahnya dan anggaran operasional mereka mencapai milyaran dollar setahun. Seorang pelobi kawakan di AS, misalnya yang memerjuangkan kepentingan perusahaan multinasional, gajinya mungkin bisa puluhan juta dollar. Apalagi jika menjadi pelobi kepentingan negara-negara penghasil minyak dan produsen senjata!
Karena itu tidak perlu heran jika Pemerintah Indonesia, sama dengan pemerintah manapun di dunia, kadang memerlukan jasa pelobi jika berhubungan dengan AS. Sebaliknya juga demikian, ketika negara-2 atau perusahaan-2 besar dari luar memerlukan akses dengan Pemerintah dan Parlemen di Indonesia. Namun di negeri kita nama resminya bukanlah lobyis, tetapi misalnya konsultan atau apa. Dan kiprah lobi ini pun bisa menunjang diplomasi jika dikelola dengan benar dan efektif. tetapi jika pengelolaannya ngawur dan asal-asalan, maka yang terjadi adalah kekalutan dan malah merugikan diplomasi tsb. Pemerintah RI sejak masa Orba pun menggunakan jasa para lobyist di AS, kendati tidak seintensif dan sekuat negara-2 lain.
Kasus dugaan keterlibatan para lobbyist dalam kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi (PJ) d AS, menurut hemat saya, adalah karena kekacauan dalam pengelolaan para pelobi ini. Sebab kalau soal pertemuan antara pemimpin kedua negara, hal itu jelas di luar kapasitas para pelobi. Itu sudah merupakan kapasitas dan lingkup kerja Pemerintah cq kemenlu. Tetapi jika ada agenda-agenda terkait masalah-masalah bukan kenegaraan, misalnya relasi bisnis dengan perusahaan-2 di AS, kiprah para pelobi sangat dimungkinkan serta sah-sah saja. Pengelolaan yg tidak profesional membuka kemungkinan "masuk angin" dan gesekan-2 pihak-2 yg berkepentingan dlm kunjungan PJ itu. Salah satu implikasinya adalah penyebaran informasi menyesatkan seakan-akan PJ perlu memakai jasa para pelobi utk bertemu Presiden Obama. Dan info sesat itulah yg, seperti biasa, kemudian digoreng oleh kepentingan politik di dalam negeri utk menekan PJ.
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment