CHEMISTRY PJ DAN JK SELAMA SETAHUN BELUM KUAT

Benarkah Wapres JK adalah salah satu sumber kegaduhan yang hari-hari ini marak di percaturan politik elit negeri ini? Menurut politisi PDIP, Masinton Pasaribu (MP), tampaknya demikian. Dia menengarai JK terlibat dalam berbagai isu miring terkait pengadaan pembangkit PLN 35.000 MW, masalah Pelindo II, pergantian Komjen Budi Waseso (BWs) sebagai Kabareskrim, dan tentu saja yang paling anyar adalah kasus "Freeport-gate" yang berujung mundurnya Ketua DPR RI, Setya Novanto (SN), dari jabatan itu.

Orang bisa berbeda pendapat dengan MP. Jubir JK, Husain Abdullah (HA), misalnya, menolak tudingan MP dan justru menyebut bahwa bossnya selalu konsisten dalam melaksanakan program kerja Presiden Jokowi (PJ), seperti pembangkit listrik 35.000 MW itu. Akan halnya soal Pelindo, JK juga hanya mengingatkan Bareksrim Polri agar bekerja sesuai instruksi Presiden. Mengenai masalah "Freeport-gate", masih kata HA, justru MP sendirilah yang meminta Sudriman Said (SS) melapor ke MKD-DPR. Kesimpulannya, JK tidak menjadi sumber kegaduhan, tetapi justru para politisi sperti MP itulah yang berperan.(http://nasional.kompas.com/read/2015/12/20/18550011/Masinton.Sebut.JK.Titik.Kegaduhan.Ini.Kata.Jubir.Wapres)

Terlepas dari perdebatan tsb, saya berpendapat bahwa chemsitry ntara PJ dan JK selama setahun terakhir sebagai duet memimpin negeri ini masih belum kuat. Masih sering terjadi kontradiksi antara keduanya yang kemudian di blow-up ke media dan itulah yang kemudian menjadi salah satu sumber kegaduhan. Hemat saya, JK masih membawa kebiasaan utk ikut terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan secara langsung, suatu hal yang seharysnya tidak dilakukan oleh seorang Wapres. Inilah kebiasan lama JK ketika menjadi Wapres Presiden SBY periode pertama (2004-2009) yang tak sepi dari hal yang sama. Munculnya lembaga Kastafpres dan sosok Monekopolhukam, Luhut Panjaitan (LP), adalah salah satu upaya PJ utk mengambil jarak dari JK dan menciptakan sebuah sistem pengendalian manajemen Pemerintahan yang tidak dualistik. Sampai hari ini, tampaknya PJ masih belum sepenuhnya berhasil.

Menyongsong tahun kedua pemerintahan PJ, saya kira pekerjaan rumah yang satu ini masih tetap urgen utk dilanjutkan. Jika Istana masih terus menerus terkesan dualistik dalam pengendalian kebijakan publik seperti ini, niscaya kegaduhan demi kegaduhan akan terus terjadi. Memang secara umum PJ sudah semakin kelihatan mampu menjadi CEO negeri ini yang efektif. Beliau tak lagi gamang utk mengambil keputusan-keputusan cepat dan tegas, sesuatu yang tidak dijumpai dalam Presidensi SBY. Dan efektifitas PJ tentu akan semakin kokoh manakala chemistry antara beliau dan RI-2 segera terbangun kokoh.

Simak tautan ini:

(http://nasional.kompas.com/read/2015/12/20/17123761/Politisi.PDI-P.Nilai.Titik.Kegaduhan.Itu.Ada.di.Wapres?utm_source=RD&utm_medium=inart&utm_campaign=khiprd)