Pengumuman hasil laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan (LAKIP) yang dilakukan oleh Men PAN-RB, Yuddy Chrisnandi (YC) bikin sebagian Menteri Kabinet Kerja, politisi Senayan, dan parpol tertentu berang. Pasalnya dari laporan tsb ketahuan bahwa ada beberapa diantara yang kebetulan menteri-2nya dari parpol tertentu ternyata nilainya tidak menggembirakan, alias CC (dari skala AA yg paling top dan D yg paling jeblog). Misalnya Kejaksaan Agung (Nasdem) Kementerian Pemuda dan Olahraga (PKB) dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PKB), Menteri KLH (Nasdem), dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Nasdem), Men KUKM (PDIP), dan Kemenaker (PKB).
Parpol dan para pendukung parpol yang LAKIPnya rendah nilainya kontan ngamuk-2 kepada YC dan bahkan menuding adanya motif politik di balik pengumuman LAKIP ke publik tsb. Bahkan Mensekab, Pramono Anung (PA), juga menyatakan bahwa Presiden Jokowi (PJ) tidak pernah memberi instruksi kepada YC utk membeberkan LAKIP tsb kepada publik. Tentu saja, kegeraman semakin menjadi-jadi ketika media dan para pengamat ikut menggorang masalah ini. Dan YC pun menjadi bulan-bulanan kritik dan hujatan.
Dalam pandangan saya, YC tidak salah melakukan evaluasi terhadap kinerja kementerian dan lembaga non kementerian, karena sudah menjadi tugas pokok dan fungsinya. Banyak pihak yg menuding YC tidak paham bagaimana proses Lakip dibuat dan dilaporkan, sehingga solah-olah Kantor Kemen PAN-RB yang menangani proses tsb. Padahal, kendati Kementerian tsb menjadi penanggungjawab ebvaluasi kinerja tsb, sesuai aturan perundang-2an, proses pelaksanaannya juga menggunakan para pakar dari luar yang memiliki kredibiltas, kemandirian, dan kompetensi dalam bidang yang dinilai. Dan penilain LAKIP sejatinya merupakan proses yang sudah lama dilakukan, hanya saja baru saat ini laporan yang dibuat Kemen PAN dibuka kepada publik.
Nah, disinilah barangkali yang tidak diprediksi YC, bahwa mengumumkan hasil LAKIP kepada publik seharusnya mempertimbangkan timing dan kondisi perpolitikan yang sedang tidak kondusif, apalagi sedang rame-2nya isu kocok ulang (reshuffle) Kabinet! Ditambah lagi dengan posisi YC sendiri yang juga Menteri asal parpol (Hanura), maka hal itu dengan sangat mudah utk dipelintir. Publik yang juga masih sangat rentan dengan pemberitaan media sosial yang provokatif dan sensasional tentu dengan mudah utk diajak ikut berspekulasi dan bahkan ikut-2an menyemarakkan segala bentuk penjonruan.
Terlepas dari ada atau tidaknya niatan dari pihak YC, hemat saya memang ada baiknya jika publik ikut mengetahui hasil LAKIP setiap tahun. Ini sebagai bentuk akuntabilitas para penyelenggara negara dan bisa juga menjadi masukan-2 bagi rakyat utk mengevaluasi kinerja para pejabat baik di Pusat maupun Daerah. Jika PJ tidak mau Menterinya dikuyo-2 ketika menjalankan tugas, maka pengumuman tsb bisa saja beliau ambil alih atau dilakukan oleh Mensekab, Mensesneg, Kastafpres, dll. Tetapi bahwa Kemen PAN-RB memang punya kewajiban membuat laporan evaluasi tsb, adalah perintah UU dan merupakan sebuah keniscayaan dalam sistem pemerintahan yg demokratis. Dan tak ada salahnya jika LAKIP itu juga menjadi salah satu bahan pertimbangan PJ utk reshuffle! (http://nasional.inilah.com/read/detail/2260162/jk-lakip-jadi-pertimbangan-reshuffle-kabinet).
Soal parpol dan para pendukungnya berang, itu sudah jadi resiko. Dan publik justru akan makin paham bahwa memang Menteri-2 dari Parpol ada yang jelek ada yang baik nilainya. Jadi kalau ada yang marah-2 tanpa nalar dan sekedar karena ketersinggungan, ya biarin saja.
Bung Yuddy, jalan terus!! Bravo...
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment