Monday, April 25, 2016

ONTRAN-ONTRAN MENGUSIK MENKO POLHUKAM LUHUT PANJAITAN

Rentetan perkembangan kabar mengenai nama-nama pejabat negara yg ada dalam apa yg disebut dengan 'Dokumen Panama" atau Panama Papers (PP), makin mirip 'bola liar' yang bisa berdampak serius bagi kredibilitas Pemerintahan Presiden Jokowi (PJ). Sebelumnya, muncul nama Ketua BPK, Harry Azhar (HA), sebagai salah seorang pejabat tinggi negara yg memiliki perusahaan cangkang (shell company) menurut laporan PP tsb, kini nama Luhut B. Panjaitan (LP), Menko Polhukam, beredar di media setelah majalah Tempo menyiarkan temuannya, baik melalui edisi digital maupun edisi cetak dan di online.

LP, seperti juga HZ, mencoba mengelak tudingan ini dengan mengatakan dirinya tidak tahu menahu mengenai adanya perusahaan cangkang bernama Matfair International Ltd (MI) yg menurut laporan PP adalah miliknya. Sikap LP juga sama dengan HA: menolak desakan berbagai pihak yang menuntut pengunduran diri mereka. Untuk sementara PJ dan Wapres JK masih belum memberikan respon yang jelas, hanya JK menyatakan bahwa perlu ada penjelasan dan klarifikasi mengenai munculnya nama LP. JK menggunakan argumen bahwa tidak semua nama yang ada di dalam laporan PP adalah pihak yg melakukan kejahatan.

Saya setuju dengan ide bahwa PJ seyogyanya segera memerintahkan penyelidikan thd kasus yg melibatkan nama Menko Polhukam tsb, karena hal ini jelas akan berdampak thd kredibilitasnya manakala diambangkan atau seakan-akan dibiarkan. Bantahan LP yg dikemukakan baik di majalah Tempo, maupun di luarnya, masih belum cukup kuat jika dibandingkan dengan berbagai bukti tertulis yg sudah disiarkan oleh media tsb. Jika diperlukan, PJ bisa saja membentuk sebuah tim independen dan/ atau tim pencari fakta (TPF) yg khusus ditugasi utk menyelidiki dan membikin terang persoalan ini. Mengapa demikian? Sebab jangan sampai ada kesan orang-orang yg bekerja di Istana dan pembantu PJ memiliki rekam jejak yang tercela secara etis maupun hukum. Penyelidikan yg cepat sangat diperlukan agar masalah seperti ini tak merugikan beliau dan pemerintahannya.

Sama pula dengan HA, seharusnya LP bersikap proaktif dengan menundurkan diri atau non aktif selama penyelidikan berjalan. Hal ini diperlukan agar tim penyelidik independen bisa bekerja secara efektif dan cepat sehingga kesimpulan serta rekomendasinya utk PJ bisa segera diberikan dan beliau membuat keputusan bagi posisi LP. Saya kira proses penyelidikan tdk akan memerlukan waktu yg lama, karena pihak media seperti Tempo maupun pemilik PP akan bisa diajak kerjasama. Demi menjaga nama baik LP dan kredibilitas serta efektifitas Pemerintahan PJ, makin cepat dituntaskan akan makin baik.

Simak tautan ini:

Share:

1 comments:

  1. republik yg makin lucu...malah disuruh nyari kuburan massal ����

    ReplyDelete

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS