Pertengkaran dan rebutan kursi pimpinan parpol di negeri ini tampaknya bukan saja masih terus terjadi, tetapi kayaknya menjadi sebuah hobby dari para elite politik di era pasca-reformasi. Rebutan kursi Ketum, bukan saja terjadi dalam parpol besar seperti Golkar, tetapi juga parpol mini yang tak punya kursi di Parlemen, seperti Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atau PKPI. Partai yg pernah dipimpin oleh Jenderal TNI (Pur) Sutiyoso, yg beken dengan nam,a panggilan Bang Yos (BY) dan kini menjadi Kepala BIN itu, kini memiliki dua Ketum Dewan Pimpinan Nasional (DPN): Mayjen TNI (Pur) Haris Sudarno (HS) dan Jenderal TNI (Pur) Hendropriyono (HP).
Kedua mantan Jenderal tsb masing-2 mengklaim sebagai pimpinan yang sah karena mereka mengatakan telah dipilih secara aklamasi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PKPI yg diselenggarakan dengan dihadiri wakil-2 dari DPD seluruh Indonesia. KLB kubu HS diselenggarakan pada 24 Agustus 2016 di Hotel Cempaka, sedangkan KLB kubu HP digelar di Hotel Millenium tiga hari sesudahnya, 23 Agustus 2016. Tentu saja dalam dua KLB tsb, masing-2 juga dihadiri para sesepuh partai dan undangan tokoh-2 nasional. BY misalnya hadir dlm KLB yg digelar kubu HS, sedan mantan Wapres Try Soetrisno (TS), yg notabene salah satu pendiri PKPI, hadir dan merestui KLB kubu HP.
Memang, kalau dilihat hanya dari partainya saja, pertikaian berebut Ketum itu tak terlalu punya arti, Tetapi kalau dilihat siapa-siap yang terlibat dan implikasi politik yg bisa ditimbulkan, saya kira, cerita bisa berbeda. Sebab nama-nama besar seperti HS, BY, HP, TS, dan sebagainya itu masih menduduki posisi strategis dalam perpolitikan negeri ini. Setidaknya posisi BY dan HP sangat terkait dengan Pemerintah Presiden Jokowi (PJ): BY adalah Ka-BIN, sedang HP adalah salah satu tokoh penting yang memiliki kedekatan dengan PJ dan Megawati Sukarnoputri (MS).
Karena itu, perebutan kusri ketum antara HS dan HP akan berdampak serius bagi perpolitikan nasional, khususnya thd PJ dan pemerintahannya. Pertanyaan yg bisa dilontarkan adalah: 1) Apakah dampak dari perebutan tsb thd BY, yang diklaim memihak HS. Apalagi jika dikaitkan dengan rumor soal pergantian Ka-BIN baru-2 ini; 2) Sejauhmana Pemerintah PJ akan bersikap dlm pertarungan ini, khususnya peran Menkumham dlm menentukan siapa yang sah menjadi Ketum. Apakah Menkumham akan terlibat secara intensif seperti dlm kasus yg terjadi di Golkar dan PPP, ataukah tidak; 3) Bagaimana dampak kekisruhan elit PKPI ini thd upaya stabilisasi dan solidifikasi Istana yang belum sembuh dari kasus Arcandra Tahar (AT) itu?.
Konflik dalam partai mini tsb jika tidak segera diselesaikan dengan baik, dampaknya akan bisa meluas. Pemerintah PJ yg saat ini masih belum benar-2 stabil dan dirundung banyak masalah (APBN, Tax Amnesty, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi yg cenderung stagnan, dll) tidak bisa terus terusan dibebani oleh parpol-2 pendukungnya dan para elit politik yang rebutan kekuasaan. Sayangnya, mengharapkan PJ untuk tidak ikut campur juga merupakan hil yang mustahal, karena para pihak yg bertengkar adalah bagian dari elite politik pendukung beliau juga!
Simak tautan ini:PER
0 comments:
Post a Comment