Thursday, November 24, 2016

ELITE MUHAMMADIYAH DAN MASALAH POLITIK IDENTITAS


Sangat menarik utk mengikuti dan mencermati kiprah para tokoh2 kondang dalam ormas Islam besar Muhammadiyah akhir2 ini. Siapa yang tak tahu nama2 besar seperti Din Syamsuddin (DS), Buya Syafii Maarif (SM), Amien Rais (AR), dan Haedar Nashir (HN). Ketiga pertama adalah para mantan Ketum PP Muhammadiyah dan yg terakhir adalah Ketum yg kini sedang menjabat. Yg saya anggap menarik adalah bagaimana keempat tokoh besar tsb menyikapi kasus dugaan penistaan agama yg dilakukan oleh petahana pilkada DKi, Basuki Tjahaja Purnama .

DS dalam beberapa waktu terakhir ini gencar menyampaikan pernyataan2 yang kritis terhadap Pemerintah Jokowi (PJ), terutama terkait dengan sikap yg diambil beliau dalam menghadapi para pendemo yg menuntut agar ahok segera ditahan dan dipenjara. DS turut lantang menuntut Polri agar Gubernur DKI non aktif tsb segera ditahan. Tentu saja Ketua Dewan Penasihat MUI tsb juga menyakini bhw Ahok telah melakukan penistaan thd agama, karena sebagai non Muslim telah ikut2an melibatkan dirinya dalam urusan kitab suci agama Islam.

DS membantah pandangan Kapolri mengenai kemungkinan adanya pihak yg akan melakukan makar dg menunggangi aksi demo yg direncanakan pada 2 Desember atau 212. Menurutnya, isu makar itu berlebih2an karena jika ada yg ingin menunggangi aksi demo 212 pasti akan ditolak oleh para peserta sendiri. Demo tsb, masih kata DS, adalah murni masalah tuntutan penegakan hukum, bukan politik. (http://googleweblight.com/?lite_url=http://nasional.sindonews.com/read/1157777/12/din-syamsuddin-berlebihan-jika-demo-2-desember-terkait-makar-1479926841&ei=su5RHVX_&lc=en-ID&s=1&m=133&host=www.google.co.id&ts=1479986574&sig=AF9Nedn39PVZSvPTvCEWuLjkVk174QBDUg)

Sikap DS klop pandangannya dalam soal kasus Ahok ini klop dengan pandangan mantan Ketum Muhammadiyah yg satu lagi, yaitu Amien Rais (AR) yg juga sangat keras dalam menyikapi kasus itu. AR bahkan ikut bergabung dalam aksi demo 411 bersama tokoh Islam garis keras seperti Habib Rizieq (HR) dll. Bagi AR, PJ dianggap kurang tegas dalam menuntaskan kasus tsb. Dalam sebuah tukisannya, mahaguru dari UGM mnegatakan bahwa PJ "gamang" antara menuntaskan kasus tsb secara hukum dg kemarahan pemilik modal yg 'telah banyak membiayai kampanye Anda sewaktu maju Pilkada Jakrta dan kenudian pilpres..."

Pandangan kedua mantan Ketum PP Muhammadiyah itu tentu sangat berlawanan dg pandangan Buya Syafi'i Maarif (SM), yg sejak awal menganggap isu penistaan agam yg ditudingkan kepada Ahok tidak tepat. SM malah menyesalkan sikap MUI yga beliau anggap terburu2 mengeluarkan fatwa ttg penistaan tsb yang akhirnya menjadi salah satu alat legitimasi bagi pihak2 anti Ahok untuk memobilisasi kekuatan. SM, seperti kita tahu, kemudian menjadi target kecaman dan bully di media sosial. Bahkan para pengecam mahaguru sejarah itu juga datang dari kalangan Muhamnadiyah sendiri!

Akan halnya Ketum Muhamnadiyah yg sekarang, Haedar Nashir (HN), beliau cenderung lebih apresiatif thd komitmen PJ dan Polri dalam menuntaskan kasus ini secara hukum. Karena itu, beda dg DS, HN tidak tertarik utk mendukung aksi demo 212. HN menghimbau warga Muhammadiyah utk mengikuti dan mengawal proses hukun yg sedang berjalan, ketimbang ikut demo tsb. HN juga tdk mengikuti pandangan AR mengenai PJ dan lebih fokus kepada masalah penyelesaian hukum. Namun HN juga berbeda dg SM karena tidak otomatis megatakan bhw tuduhan oenistaan agama kepada mantan Bupati Belitung Timur itu keliru.

Walhasil, empat tokoh dari salah sat ormas Islam terbesar di negeri ini tidak satu paham dalam menghadapi kasus ini. Namun hemat saya, yg lebih terekspose di media massa jelas adalah pandangan AR dan DS. Bahkan dlm hal himbauan PP Muhammadiyah agar tidak mengikuti demo 212, ada pandangan yg berbeda seperti yg disampaikan oleh pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). IMM diberitakan tetap akan mengirimkan anggotanya dalam demo yg diorganisir okeh GNPF -MUI tsb.

Apakah arti dari dinamika pandangan para tokoh2 besar Muhammadiyah tsb? Secara positif hal itu bisa dianggap sebagai indikator kualitas demokrasi yg baik dan perlu diapresiasi. Secara negatif hal itu bisa dimaknai bahwa masalah yg terkait dg politik identitas ternyata tetap merupakan permasalahan yg belum terselesaikan secara memuaskan. Mungkin bukan hanya di kalangan elit Muhammadiyah saja tetapi juga di ornas Islam lain. Apalagi di lapisan bawah...

Simak tautan ini:
Share:

0 comments:

Post a Comment

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS