Monday, November 28, 2016

KESEPAKATAN KAPOLRI-GNPF MUI: MEMBENDUNG ANCAMAN "MOBOKRASI"


Kesepakatan yang berhasil terbuhul antara Polri dengan GNPF-MUI terkait rencana gelar demo 'Super Damai' pada 2 Desember yad (212) adalah capaian yg patut diacungi jempol dari Kapolri dan Panglima TNI serta jajaran beliau berdua. Berkat kerja keras mereka, bukan saja Jend Pol M. Tito Karnavian (MTK) berhasil mengajak pihak penanggungjawab demo 212 utk bernegosiasi dan mencari titik temu, tetapi juga secara praktis berhasil melakukan pembatasan (containment) thd dampak aksi demo yg selama ini dikhawatirkan akan bereskalasi besar dan berpotensi dimanfaatkan oleh pihak2 yg tak bertanggungjawab sehingga bisa mengancam keamanan dan ketertiban umum serta jalannya pemerintahan.

Hemat saya Polri, berdasarkan kesepakatan yg diumumkan dlm konperensi pers bersama di kantor MUI itu, meraih beberapa poin penting, a.l:

1). Memindahkan lokasi demo dari Jl. Thamrin dan Bundaran HI ke kawasan Monas. Ini penting dalam konteks pengawasan dan kontrol thd para demonstran yg berjumlah sangat besar agar tidak meluas spt dlm demo 411 yl.

2). Membatasi durasi aksi tidak sampai malam, hanya dari jam 8.00 pagi sampai jam 13.00. Dengan rentang waktu ini keamanan juga akan relatif mudah dijaga oleh aparat, baik Polri maupun pasukan bantuan dr TNI.

3). Rencana Jumatan dan istighotsah serta dzikir di jalan raya berhasil dipindahkan dr jalan ke kawasan Monas, sehingga kekhawatiran akan terganggunya pengguna jalan di seluruh wilayah Jkt tak ada lagi.

4). Pentelenggara demo 212 mndpt jaminan tak akan ada pembatasan thd para peserta demo yg mau datang dr luar Jkt. Tak ada larangan atau himbauan atau instruksi registrasi kendaraan besar (bus) yg akan mengangkut mereka darinluar Jkt.

5). Last but not the least, pihak penyelenggara demo bisa diajak ikut mencegah terjadinya pemanfaatan aksi mereka oleh pihak2 ketiga. Kendatipun Polri adlh yang menjadi leading sector dlm keamanan tsb, tetapi adanya komitmen dr pihak GNPF MUI sangat bermakna.

Dari beberapa poin di atas, maka publik Jakarta dapat bernafas lega karena ancaman terjadinya eskalasi demo dan penunggangan thdnya sudah mulai bisa diperkecil walaupun tentu saja kewaspadaan masih tetap diperlukan. Semuanya memang masih ada di atas kertas dan perlu pembuktian nanti di lapangan pada 2 Desember yad.

Namun capaian Polri pada hari ini perlu diapresiasi oleh publik Jakarta dan bahkan seluruh rakyat Indonesia. Khususnya hasil jerih payah dari Kapolri dan Panglima TNI serta jajarannya, termasuk Polda Metro Jaya, selama beberapa minggu terakhir pasca- demo 411. Kendati beliau2 tsb menghadapi berbagai resistensi yg sengit dari berbagai arah rak terkecuali dr internal Pemerintah sendiri, tetapi semuanya berhasil dilalui.

Makanitu tak berlebihan jika saya mengatakan bhw pihak yg ada di lingkaran Presiden Jokowi (PJ) dan aparat2 Pemerintah kini harus lebih konfiden thd langkah2 yg dilakukan secara sinergis antara Kapolri dg Panglima TNI serta komunitas intelijen negara. Statemen2 yg kontraproduktif dan/ atau bisa menimbulkan tafsir yg meragukan kedua pemimpin Polri dan TNI tsb mesti distop. Misalnya saja statemen2 yg meragukan kemungkinan adanya upaya makar dari pihak2 yg ingin memanfaatkan aksii demo, sesungguhnya tdk tepat dan bisa mengurangi soliditas internal Pemerintah sendiri. Sudah saatnya mereka bekerja bersama dan sinergis utk kepentingan keamanan nasional dan stabilitas politik Pemerintahan PJ.

Bagaimanapun juga stabilitas keamnan nasional dan Pemerintah Presiden Jokowi (PJ) akan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan senua upaya mencari solusi bagi konflik politik yang kini sedang berkecamuk di ibukota negara itu. Soliditas dan rasa percaya kpd kemampuan aparat kepolisian, TNI, dan komunitas intelijen negara adalah sebuah sine qua non atau keharusan yg tak bisa ditawar-tawar lagi.

"Demokrasi Yes, Mobokrasi No!"

Simak tautan ini:

Share:

0 comments:

Post a Comment

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS