Setelah sukses dengan "blusukan" sebagai pendekatan komunikasi publik dengan target masyarakat di lapis bawah, Presiden Jokowi (PJ) kini menggunakannya untuk target lapisan atas alias elite. Blusukan "ke atas" (istilah yg kedengaran rada nyeleneh) ini berbeda tujuannya. Jika blusukan biasanya lebih digunakan utk manajemen pengawasan baik bagi aparat maupun pelaksanaan program di lapangan, maka yg ke atas ini digunakan utk komunikasi politik dg tujuan meyakinkan dan merubah perilaku elite agar sesuai dengan yang diinginkan.
Model blusukan 'ke atas' ini kental dengan warna etiket Jawa yg disebut "nylondohi" alias sikap mau merendah atau humble berhadapan dengan target. Blusukan ke atas adlh alat komunikasi publik dlm bentuk persuasi aktif, telaten, dan konsisten sehingga elite bisa menerima pengaruh tanpa merasa dipengaruhi, atau seperti sebuah kesukarelaan.
Jika blusukan ke bawah sudah kondang sbg kosakata dlm wacana kepemimpinan dan politik di negeri ini, maka blusukan ke atas masih belum, dan mungkin perlu dicari istilah yg lebih pas. Hemat saya, PJ sudah beberapa kali menggunakan pendekatan yg terakhir ini dlm menyelesaikan persoalan yg berpotensi konflik antar elite yg bisa berdampak luas ke bawah. PJ menggunakannya saat menghadapi pressure dari elite partai pendukungnya, PDIP, khususnya Ketum DPP dan mantan Presiden RI ke 5, Megawati Sukarnoputri (MS). Juga ketika menghadapi Wapres JK, yang dengan senioritas dan pengalaman politik serta jejaring konglomerasinya pd tataran nasional dan global, dianggap memiliki kans mendominasi pengaruh di Istana.
Dalam menghadapi kedua 'super power' dlm perpolitikan Indonesia tsb, PJ selalu berinisiatif sebagai pihak yg menjemput bola, berinisiatif hadir, dan berkunjung kendati telah menjadi RI-1. PJ tampil tanpa beban, andhap asor, "nylondohi", dan tak berpretensi sebagai orang nomor wahid. Dengan gaya bicara yg bersahaja dan suara rendah, PJ membuat lawannya "undersitimate" thd dirinya dan menganggapnya mudah dipengaruhi dan diubah. Namun mereka harus menelan pil pahit ketika PJ ternyata tegar dalam keputusannya, kendati bukan berarti beliau tak membuka pintu kompromi. Pendekatan blusukan 'ke atas' ini mulai menampakkan hasil positif berupa soliditas dalam Kabinet PJ.
Pendekatan blusukan jenis itu pula yg kemarin (31/10/16) digelar PJ di Hambalang saat bertemu dengan boss Partai Gerindra, Prabowo Subianto (PS). Siapapun tahu belaka bhw mantan Pangkostrad itu adalah 'super power' di luar Istana, yg pengaruhnya tak kalah dengan kedua "super power" yg disebut terdahulu itu. Dalam konteks dinamika politik di DKI yg memanas akhir2 ini posisi PS bisa jadi malah melbihi 'super power' yg tinggal di Cikeas, Pak SBY. Fakta menunjukkan bhw mantan Danjen Kopassus tsb memiliki kedekatan dg ormas2 Islam dan tokoh2 Islam dari berbagai aliran. Blusukan ke Hambalang, dalam rangka mendapat dukungan utk meredakan suhu politik yg memanas di ibukota, adalah langkah strategis yg diambil oleh PJ.
Dan lagi-lagi PJ menampilkan diri sebagai pihak yg menjemput bola; pihak yg memerlukan masukan dari PS, tokoh yg senioritas dan pengalaman dalam urusan politik dan strategi militernya tak terbantahkan. Bahasa tubuh dan statemen PJ saat pertemuan di Hambalang sama sekali tdk menunjukkan sebagai Kepala Negara yg protokoler formal, apalagi bossy. Beliau adalah tamu yg "sejajar" dengan tuan rumah. Tak berlebihan jika dikatakan bhw kecuali alm GD, PJ adalah orang nomor satu di negeri ini yg bawaan gerak geriknya humble tanpa dibuat2.
Walhasil, upaya PJ untuk menarik PS dlm irama yg sama dlm menyikapi dinamika politik yg memanas di DKI tampaknya tak bertepuk senelah tangan. Statemen PS yg mengamini PJ untuk mencegah terjadinya kekacauan dan anarki dlm demo 4 November yad bisa dijadikan indikasinya. Kendati masih perlu dibuktikan di lapangan nanti, tetapi saya kira gestur politik dari kunjungan di Hambalang memperkuat kepercayaan diri PJ dlm menghadapi demo tsb.
Blusukan ke atas ala PJ adalah strategi komunikasi politik yg menarik utk dicermati sebagai upaya kreatif menerapkan kearifan budaya Indonesia dalam mengelola pemerintahan dan menyelesaikan konflik (conflict resolution). Sejauh mana pendekatan ini akan efektif untuk merangkul lawan dalam rangka meredakan ketegangan politik saat ini dan yang akan datang? Kita lihat saja hasilnya dalam beberapa hari ini.
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment