Tulisan yang sangat menarik dan bernas dari mantan Dubes RI di Amerika Serikat, Dr. Dino Pati Djalal (DPD), mengenai hubungan Indonesia dan AS pasca-terpilihnya Donald J. Trump (DT) sebagai Presiden. Asumsi dasarnya adalah bahwa siapapun yg menjadi penghuni di Gedung Putih merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di negara adikuasa tsb. Secara realistis, menurut mantan Wamenlu tsb, "hubungan dengan Amerika Serikat (AS) adalah salah satu hubungan bilateral terpenting bagi Indonesia. AS adalah satu-satunya superpower dunia, kekuatan ekonomi terbesar di dunia, dengan kekuatan militer yang tidak tertandingi negara manapun."
DPD mengatakan adanya 5 (lima) poin penting yang harus menjadi perhatian Presiden RI, Joko Widodo (PJ), agar relasi kedua negara tersebut tetap terpelihara dengan baik dan tentu saja saling menguntungkan. Hemat saya, poin ke 3 yg tekankan oleh DPD perlu menjadi perhatian serius mengingat perkembangan politik di AS dan Indonesia yang memiliki keterkaitan, yakni bagaimana menjaga dan mengelola persepsi ummat Islam dan kebijakan politik yang berdampak kepadanya. Di AS, terdapat kekhawatiran yg serius bahwa kebijakan ultra konservatif Presiden terpilih Trump terkait ummat Islam akan sarat diwarnai oleh sentimen negatif sebagaimana yg sering dikemukakan dlm kampanye Pilpres. Di Indonesia, sebagai negara dg penduduk Muslim terbesar di dunia, reaksi terhadap kebijakan yg dipandang sebagai anti-Islam tentu akan mempengaruhi relasi RI dan AS.
Kendati DPD tidak menyinggung secara eksplisit dlm tulisannya, namun perlu diingat bahwa persepsi rakyat Indonesia thd AS pernah mengalami setback pada masa pemerntahan George Bush. Salah satu penyebabnya adalah kebijakan AS di kawasan Timur Tengah dan perang terhadap terorisme internasional. Persepsi negatif itu mulai bergeser ketika Presiden Obama memerintah, karena beliau bukan saja akrab dengan indonesia, tetapi juga kebijkakan polugri yg lebih memahami dunia Islam dan pendekatan moderat beliau terhadap Islam, kendati tetap tegas dalam menyikapi ancaman terorisme.
Kemungkinan kembalinya persepsi negatif atau anti AS di Indonesia bukan tak ada, jika kebijakan polugri AS dibawah DT dianggap anti terhadap dunia Islam. Hal ini tentu juga akan berdampak negatif bagi polugri RI dan bahkan juga perpolitikan nasional. Diperluan penyikapan yang tepat terhadap pemerintah DT terkait dengan ummat Islam, termasuk kebijakan imigrasi yg bisa membatasi pendatang dari negeri berpenduduk Muslim seperti Indonesia.
Selebihnya, silakan simak tulisan DPD tautan di bawah ini.
0 comments:
Post a Comment