Kiprah Kapolri, Jenderal Muhammad Tito Karnavian (MTK), yang dikenal tegas, sistematis-terukur, dan efektif dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan alat negara yang bertanggungjawab dalam masalah keamanan dan ketertiban umum bukan hanya menuai pujian saja, tetapi juga kritik dan kecaman. Yang terakhir ini muncul pasca penangkapan beberapa tokoh masyarakat yang diduga merencanakan perbuatan makar terhadap Pemerintah yang sah. Tokoh-tokoh tersebut saat ini sedang menjalani pemeriksaan intensif oleh Polri dan bahkan beberapa diantaranya menjalani penahanan.
Para pengecam MTK pada umumnya datang dari kalangan parpol, terutama yang memiliki hubungan dengan para tokoh yang dituduh melakukan tindakan makar tersebut. Seperti kita ketahui, nama-nama seperti Rachmawati Sukarnoputri (RS), Eko Suryo Santjojo (ESS), Ahmad Dhani (AD), misalnya, memiliki keterkaitan dan/ atau kedekatan dengan Partai Gerindra (http://rimanews.com/nasional/politik/read/20161206/310052/Rachmawati-Ditangkap-Gerindra-Kami-Bisa-Bela-Apa-). Demikian juga, karena isu aksi makar tersebut banyak mengundang spekulasi di media massa dan media sosial yang kemudian mengaitkan dengan parpol-parpol tertentu, maka sangat logis jika para politisi menjadi pihak yang paling bereaksi keras thd Kapolri dan anak buahnya.
Karenanya, jika kemudian Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono (AP) mengeluarkan kecaman keras thd MTK, itu adalah sebuah konsekuensi yg harus dihadapi. Demikian pula dari politisi parpol-parpol lain. Namun demikian, saya kira, sebagaimana tindakan MTK sebelumnya saat menghadapi aksi demo 411 dan 212, beliau juga memiliki pegangan dan bukti-bukti yang kuat dalam kasus makar ini. Sampai saat ini, misalnya Polri mengklaim memiliki berbagai alat bukti termasuk transfer dana kepada untuk aksi makar tersebut, di samping juga berbagai bukti rekaman rapat dan pernyataan di media massa yang bisa digunakan utk menjerat para pelaku di depan hukum. (http://nasional.kompas.com/read/2016/12/06/16214171/polri.temukan.bukti.transfer.dalam.kasus.permufakatan.makar).
Tentu saja persoalan tuduhan makar thd para tokoh tsb memiliki perbedaan yang signifikan dibanding dengan kasus demo 411 dan 212, karena soal makar lebih berat ke arah politik ketimbang tuntutan kelompok anti-Ahok agar proses hukum kasus dugaan penistaan agama dipercepat. Kapolri kini harus berhadapan dengan para politisi yang tentunya memiliki kapasitas, kekuasaan, dan kecanggihan bermanuver. Ini berarti Kapolri memang mesti mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Presiden Jokowi (PJ) dan tidak bisa hanya sendirian menghadapi politisi dan parpol. Posisi Kapolri kini menjadi taruhan jika beliau dan jajarannya tidak bisa memproses tuduhan makar tersebut sampai ke Pengadilan.
Simak tautan ini:
1. http://www.gatra.com/nusantara/nasional/233297-kapolri-harus-mundur-jika-tudingan-makar-tak-terbukti
2.https://m.tempo.co/read/news/2016/12/05/078825492/eksklusif-ini-bukti-sri-bintang-pamungkas-cs-diduga-makar
3.https://nasional.tempo.co/read/news/2016/12/08/063826395/dugaan-makar-hatta-taliwang-ditangkap
4.https://nasional.tempo.co/read/news/2016/12/08/078826440/polri-akan-buka-data-penyandang-dana-makar-asal
0 comments:
Post a Comment