Friday, January 6, 2017

MENYIASATI MAHAR POLITIK TINGGI DALAM PILKADA 2017


Dalam acara diskusi Redbons yg diselenggarakan di Kantor Redaksi Okezone, Jakarta Pusat, Kamis (5/1/2017), saya ditanya mengapa minat untuk menjadi calon dalam Pilkada serentak 2017 cenderung menurun hampir di seluruh wilayah Indonesia? Jawaban saya singkat saja: "Salah satunya adalah karena mahalnya biaya mahar politik".

Ihwal mahar politik ini tentu saja bukanlah sesuatu yang baru dalam wacana dan kiprah politik Indonesia pasca-reformasi, karena fenomena ini sudah ditengarai setidak-2nya mulai pada Pemilu Legislatif (DPR/D) 2004 dan, utk daerah, bahkan ketika Kepala Daerah masih dipilih melalui DPRD. Setelah Pilkada langsung, urusan mahar politik ini makin meningkat; bukan saja mahar yg mesti disetor oleh para paslon kepada parpol pengusung dan pendukung, tetapi juga utk kampanye pemenangan di masyarakat.

Mungkin soal mahar ini tak akan menjadi "kendala" besar seandainya para politisi (DPR/D) dan pejabat eksekutif hasil Pilkada tsb masih punya peluang untuk menggunakan posisinya dalam rangka "kembali modal" dan menarik keuntungan. Namun dengan kian gencarnya kampanye dan penegakan hukum tipikor serta keberhasilan KPK menangkap dan memenjarakan sebagian politisi dan pejabat daerah semenjak lembaga tsb berdiri sampai sekarang, maka peluang itu menjadi kian sempit.

Itulah salah satu sebab mengapa menjadi calon Pilkada tidak lagi "menarik" karena insentif berupa kesempatan sangat besar utk menumpuk kekayaan seperti sebelumnya berkurang. Walaupun masih tetap saja ada beberapa kasus tipikor yang dilakukan oleh pejabat daerah (yg paling anyar seperti Bupati Klaten dan Cimahi yg menjadi tersangka tipikor), namun diperlukan kecanggihan dan keberanian serta 'nasib baik' jika mereka mencoba melakukannya.

Ditambah lagi dengan kian miskinnya parpol dlm hal kaderisasi calon pejabat daerah, semakin susah utk melakukan rekrutmen paslon dari internal partai. Tren parpol-2 besar utk melakukan 'outsourcing' calon dari luar dlm Pilkada (Jokowi di Solo, Ahok di DKI, Risma di Surabaya, Emil di Bandung, dll) menunjukkan terjadinya kemarau panjang kaderisasi calon berkualitas di dalam parpol.

Kendati begitu, sepinya peminat paslon Pilkada, hemat saya, tidak selalu harus dinilai negatif semata. Setidaknya kini ada kemungkinan paslon-2 Pilkada yang maju karena mereka memang berkualitas dan memiliki komitmen menjadi pemimpin daerah. Mereka inilah yang kini menjadi "bintang-bintang" baru pemimpin daerah yang dapat dibanggakan dan bukan tidak mungkin akan mengisi ceruk kepemimpinan nasional yg masih sangat memerlukan. Presiden Jokowi (PJ) adalah yg paling menonjol, demikian pula Gub DKI non aktif, Ahok; Walikota Surabaya Tri Rismaharini; Walikota Bandung Kang Emil; Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah; Bupati Banyuwangi Azwar Anas; dll, untuk menyebut hanya beberapa nama yg beken.

Dengan demikian soal sepi peminat dalam Pilkada 2017 ini barangkali tak perlu terlalu disesali benar, walaupun perlu dicermati dampaknya. Memang akan lebih baik jika ihwal mahar politik dalam Pilkada dan Pileg itu perlu terus diperangi dan diberantas. Yang menjadi sasaran utama tentu saja adalah parpol sebagai pihak yang terdepan dalam masalah rekrutmen politik. Biaya tinggi kampanye utk membeli dukungan rakyat harus bisa dikendalikan, karena rakyat juga pada akhirnya yg akan dirugikan jika pemimpin pilihan mereka ternyata tak becus dan korup, kendati mereka pernah kecipratan uang kampanye.

Yang menarik utk dicermati adalah eksperimen paslon Pilkada DKI nomor 2, Ahok-Djarot (Badja) dalam memerangi mahar politik. Paslon ini melakukan fund raising alias pengumpulan dana dari pendukungnya utk biaya kampanye mereka. Kemampuan paslon ini dalam mengumpulkan dana dari publik sangat menakjubkan dan ini berarti mereka bisa membuktikan bahwa paslon yang didukung rakyat sejatinya tak perlu membayar mahar tinggi, baik kepada parpol pengusung maup[un kepada calon pemilih!

Jika eksperimen Badja ini bisa menjadi model utk Pilkada di seluruh daerah di negeri ini, maka dua persoalan bisa dicarikan solusinya sekali gus: mahar politik dalam pilkada dan rekrutmen calon pemimpin daerah yg berkualitas tinggi. Elok, bukan?!

Simak tautan ini:

Share:

0 comments:

Post a Comment

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS