"Kata-kata bukanlah milik sesiapa dan, pada dirinya sendiri, tidak menilai apa-apa. Namun kata-kata bisa dipakai utk melayani siapapun yang mengujarkannya. Kata-kata bisa dipergunakan oleh si pengujar untuk berbagai keperluan penilaian yang paling beraneka dan paling kontradiktif sekalipun."
(Mikhail Bakhtin, Filsuf bahasa, kritikus sastra, dan penulis terkemuka asal Rusia, 1895-1975)
(Mikhail Bakhtin, Filsuf bahasa, kritikus sastra, dan penulis terkemuka asal Rusia, 1895-1975)
Kendati manusia secara alami mempunyai kemampuan memproduksi kata-kata dan bahasa, namun tak berarti manusia otomatis bisa melakukan kontrol terhadap kata-kata yang diproduksinya. Termasuk dalam hal ini tidak selalu berarti manusia bisa memonopoli kata-kata atau ujaran yg ia produksi sendiri. Oleh sebab itu kata-kata yang telah menjadi wacana publik, seringkali menciptakan kontroversi dan perbedaan pemahaman. Dan bahkan tidak jarang kata-kata yang tampaknya tidak bermasalah dalam suatu konteks tertentu, bisa menjadi sumber persoalan yg sangat seirus dan pemicu konflik.
Dalam masyarakat yang terbuka dan melindungi kebebasan berbicara dan berpendapat sebagai hak asasi manusia, kata-kata bisa menjadi salah satu sumber konflik, termasuk konflik politik. Hal ini terjadi karena penafsiran kata-kata tidak lepas dari posisi si pengujar vis-a-vis lawan bicara. Keduanya terkait dengan struktur dimana merka berada, termasuk struktur kekuasaan dalam arti yg luas maupun yg spesifik. Itulah sebabnya, wacana politik terkait agama menjadi sangat sensitif dan mudah dipolitisasi, kendati kata-kata yang diujarkan tampak biasa-biasa saja.
Kasus Ahok bisa menjadi contoh. Saat Ahok berujar; "Jangan mau dibohongi pake Surat Al-Maidah 51", muncullah interpretasi yg berbeda antara si pengujar dengan lawan politiknya. Bukan hanya karena kata-kata dan kalimat itu benar yg menjadi sumber konflik, tetapi posisi-posisi yang diduduki Ahok dan lawan politiknya yang juga sangat berperan dalam kontroversi penafsiran ujaran tsb. Bahkan dari perbedaan interpretasi itulah konstelasi perpolitikan di DKI ikut ditentukan karena ia menjadi salah satu isu paling sensitif dan melahirkan polarisasi dlm Pilkada 2107. Kalimat yg diujarkan Ahok tsb jika diujarkan orang yg berbeda dan dalam jaringan struktural yg berbeda, bisa saja tdk berdampak apapun, atau malah bisa ditafsirkan dengan positif sebagai anjuran atau nasehat!
Kata-kata tidak pernah bermakna tunggal dan tidak bisa dimonopoli oleh si produsen dan pengujarnya. Kata-kata telah dan selalu terkait erat dengan para penggunanya serta konteks dan jejaring struktural dimana mereka berada. Usaha-2 utk 'memonopoli kebenaran' melalui memonopoli tafsir, dengan demikian, adalah suatu kezaliman yg sia-sia. Tetapi ia masih tetap digunakan sebagai salah satu instrumen serta wahana yg dianggap efektif bagi kepentingan kekuasaan.
0 comments:
Post a Comment