Masih ingat cerita humor Mulla Nasrudin Hoja yang kehilangan kunci dan mencari-carinya di bawah lampu jalan. Ada tetangga beliau yang kebetulan lewat dan tanya kepada sang Mullah sedang apa kok mutar-mutar di bawah lampu jalan. Hoja menjawab bahwa beliau sedang mencari kunci rumahnya yang hilang. Si tetangga bertanya lagi, hilangnya kira-kira di mana tadi. Hoja bilang di rumahnya. Sang penanya heran, lha kok kunci yang hilang di rumah tapi dicarinya di jalan. Hoja menjawab: "Lha kan yang terang benderang kan di bawah lampu ini, sedang di rumah kan gelap!"
Cerita di atas rada mirip dengan apa yang dilakukan Polda Metro ketika mencari keberadaan Habib Rizieq (HR) dengan memfokuskan pencarian di Indonesia. Padahal semua orang juga tahu bahwa sang Imam Besar FPI itu sudah beberapa minggu lamanya sedang TIDAK berada di tanah air, tetapi di Saudi Arabia, lalu di Malaysia, dan kembali ke Saudi lagi. Tetapi mengapa pihak Polda keukeuh mencari beliau di sini? (lihat tautan di bawah)
Saya tak tahu persis apa sebenarnya motif Polda Metro. Hanya saja kalau dilihat kasus HR yang bukan hanya soal pornografi saja, tetapi juga ada yang lain dan jumlahnya sekitar 9 aduan, maka spekulasi saya hanya satu: "kemalasan" politik. Polda malas utk bekerja seperti halnya dalam kasus Ahok yang super cepat. Soalnya kenapa malas?
Bisa jadi karena Polda merasa pihaknya tidak cukup mendapat dukungan politik dari Pemerintah dalam menghadapi HR, seorang pemimpin Islam yang sangat berpengaruh, memiliki basis massa besar, dan jejaring dengan elit politik yang teramat luas. Tanpa ada kemauan politik (political will) yang sangat kuat dari Pemerintah, rasanya Polri tak akan mau sendirian bekerja menangani kasus-kasus yang sarat dengan politik dari seorang tokoh sekuat HR. Terlepas dari adanya fakta bahwa opini publik, utamanya di media dan medsos, sangat negatif terhadap sang pencetus dan pemimpin aksi2 massa 411-505, tetapi pada akhirnya politik adalah soal kekuatan riil. Jika Polri tidak bisa diyakinkan bahwa tindakan gakkum terhadap HR akan diback-up oleh Pemerintah dengan kekuatan politik riil yang total, buat apa terlalu ngoyo?
Berbeda dengan ketika Polri menangani kasus dugaan penistaan agama oleh mantan Gubernur Ahok yang mendapat dukungan politik sangat kuat bukan saja dr pihak anti Ahok, tetapi juga dr pihak Pemerintah yang ingin menunjukkan sikap netral dan taat hukum itu. Maka Polri pun sangat antusias dalam pelaksaan tugas. Kini situasinya sangat jauh berbeda. Bukan saja Ahok telah kalah dalam Pilkada 2017, tetapi juga telah divonis bersalah dan malah langsung menjalani tahanan. Kemalangan dobel (double jeopardy) seperti ini membuat Polri menjadi 'gamang' atau setidaknya mengambil nafas dulu; menunggu apa yang ada di benak para petinggi Pemerintah ketika menghadapi HR.
Jadi kemalasan politik yang saya katakan diatas bukanlah dalam pengertian biasa yakni ketidak mauan bertindak karena melawan perintah atasan. Tetapi lebih dalam pengertian menunggu kejelasan dinamika politik pasca-Pilkada dan kemalangan dobel di pihak Pemerintah. Sikap menunggu dari Polri ini juga kita lihat dalam penanganan kasus tuduhan makar terhadap beberapa tokoh anti- PJ yang sampai sekarang statusnya bisa dikatakan masih "mangkrak."
Sikap Polda yang mirip kisah Mullah Nasruddin Hoja ini saya kira tak akan terjadi seandainya internal Pemerintah solid dan tak terbelah dalam menyikapi kelompok oposisi, termasuk kalangan Islam politik yang dikomandani Hb Rizieq. Pertanyaanya adalah: "Berapa banyak kunci yang hilang dan dicari di tempat yang bukan seharusnya" seperti keberadaan HR itu?
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment