Saturday, July 22, 2017

MEMBACA & MEMAHAMI BUKU "MEMBANGUN REPUBLIK."

 Oleh Muhammad AS Hikam

Pengantar:

Bertempat di kantor PARA Syndicate, Jl. Wijaya Timur 3 No. 2A, Jaksel, diselenggarakan bedah buku "Membangun Republik" (Yogyakarta: Galangpers, 2017) dengan pembicara: 1) Sejarawan dari Unv. Sanata Dharma, Romo Dr. Baskara T. Wardaya SJ; 2) Aktivis Perempuan Indonesia Antikorupsi, Sita Supomo, MBA; 3) Redaktur Jurnal Prisma, Hari Wibowo; dan saya (MAS Hikam) sebagai pengulas.

Buku yang merupakan kumpulan hasil wawancara dengan tujuh sejarawan kondang dan seorang budayawan ini, diracik dan diselaraskan dengan brilian oleh Romo Baskara SJ, dan diberi pengantar oleh Pimred Jurnal Historia, Bonnie Triyana. Para sejarawan dan budayawan tersebut adlh: Prof. Sartono Kartodirdjo (alm.); Prof. George McT. Kahin (alm.); Prof. Benedict R O'G Anderson (alm.); Prof. Clifford Geertz (alm.); Prof. Daniel S. Lev (alm.); Prof. Takashi Shiraishi; Prof. R. William Liddle; dan Goenawan Mohamad. Buku ini merupakan salah satu hasil kegiatan komunitas "Mengembangkan Wawasan" (MW), kumpulan para mahasiswa Indonesia di AS dan Kanada yang dibentuk pada medio 1990an dan, Alhamdulillah, sampai sekarang masih tetap menjalin silaturahmi.

Berikut adalah ulasan saya, semoga ada manfaatnya. Trims (MASH).
=======================================

Sejarah, menurut hemat saya, memiliki setidaknya empat komponen yang akan selalu menyertai penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang berusaha memahami serta 'belajar darinya. Komponen-komponen tersebut adalah: memori (memory); narasi (narration); makna (meaning); dan tafsir (interpretation). Keempat komponen tsb. bisa dibeda-bedakan, namun tak terpisahkan. Salah satu implikasinya adalah sejarah tidak mungkin dipahami dan dijelaskan secara absolutis, positivistik, dan/atau esensialistik.

Namun demikian, tak berarti bahwa sejarah mesti dipahami secara relativistik, nihilistik, apalagi arbitrer. Memahami sejarah selalu dialektik, open-ended, sarat dengan penafsiran, intersubyektifitas, dengan selalu menunda judgement yang final (dalam istilah Jacques Derrida, 'differance'). Membaca sejarah sebagai teks adalah pengalaman hermeneutika yang, dalam pandangan Hans Georg Gadamer, melingkar dan melibatkan pembacanya dengan semua elemen struktural dan subyektifitasnya, menuju pemahaman yang ingin dicapainya.

Lebih jauh, saya pribadi selalu menekankan pada pencarian 'makna' suatu proses sejarah, mengikuti filsafat sejarah Eric Voegelin, yang kemudian dijadikan referensi untuk menyikapi kekinian dan memproyeksikan masa depan. Membaca buku "Membangun Republik", bagi saya, adalah sebuah pengalaman memaknai periode 1950-1990-an untuk menyikapi kondisi Indonesia di era pasca-reformasi dan menyongsong masa depan.

Tanpa mengurangi makna penting dari bab-bab lain, saya sangat terkesan dengan bab-bab hasil wawancara dengan Prof Sartono; Clifford Geertz; Pak Ben (Anderson), Prof Kahin; dan Pak Dan Lev. Dalam bagian wawancara dengan Prof. Sartono, saya tertarik dengan pandangan beliau mengenai keberadaan Manifesto Politik yang dihasilkan dan diproklamasikan oleh para pelajar Indonesia di Belanda pada 1923. Peristiwa ini terasa "baru" karena dalam narasi sejarah nasional, peristiwa dan statemen Sumpah Pemuda pada 1928 lah yang lebih menonjol sebagai sebuah 'signpost' gerakan kebangsaan melawan kolonialisme. Padahal, dalam pandangan Mahaguru Sejarah UGM itu, Sumpah Pemuda merupakan semacam amplifikasi dari Manifesto Politik 1923. Mengapa Manifesto Politik pelajar Indonesia itu tidak terlalu kuat dalam memori dan narasi sejarah nasional Indonesia? Saya serahkan kepada para sejarawan kontemporer untuk menjelaskan.

Pandangan Prof Geertz mengenai dimensi budaya masyarakat dan bangsa Indonesia, saya rasa sangat relevan untuk saat ini, ketika negeri ini sedang menghadapi semacam krisis identitas dalam era Globalisasi. Mahaguru Antropologi dari Universitas Princeton itu menggarisbawahi kemajemukan sebagai karakter utama bangsa Indonesia, dan karenanya setiap upaya penyeragaman bisa menimbulkan ancaman serius terhadap karakter dan kondisinya. Geertz memakai metafor "Awas ada buaya!" untuk menggambarkan bahaya yang sewaktu-waktu akan muncul di atas permukaan ketika anti-keragaman itu terjadi dalam masyarakat majemuk. Dan seperti layaknya buaya, jika sudah muncul di atas permukaan perlu waktu lama untuk masuk ke dalam air, bahaya yang terjadi akan memerlukan waktu lama untuk dapat diredam dan dihilangkan!

Relevansi pandangan Prof Geertz untuk saat ini adalah dalam menyikapi fenomen muncul dan berkembangnya politik identitas. Fenomen tsb  ditandai oleh ideologi radikal anti-keragaman seperti Khilafahisme, sebuah ideologi totaliter yang bertolak belakang dengan karakter keindonesiaan. Ideologi-ideologi radikal dan totaliter adalah 'buaya-buaya' yang mengancam keindonesiaan dan NKRI. Pemberontakan komunis dan kelompok Islamis radikal dalam sejarah Indonesia adalah contohnya. Demikian pula separatisme dan yang kini sedang trendy, transnasional jihadi dan takfiri, sangat penting untuk dicegah!

Pak Ben menyumbangkan pemikiran yang penting terkait semangat “pemuda” yang melandasi gerakan perjuangan anti-kolonial baik menghadapi Belanda, Jepang, maupun pasca-kemerdekaan ketika Republik masih menghadapi kekuatan asing yang hendak kembali. Semangat kepemudaan, yang dalam kaitan ini bukan berarti usia demografis tetapi sebuah elan atau etos kerja, merupakan salah satu pendorong terjadinya gerakan revolusi nasional, yang beliau sebut Revolusi Kemerdekaan. Etos atau elan inilah yang saya rasa hilang dalam narasi berbangsa pada pasca-reformasi, karena yang terjadi adalah narasi kepemudaan yang berorientasi pragmatis (misalnya, wacana bonus demografi). Semangat kepemudaan yang ‘independen’, kritis terhadap pandangan lama (tua), kemampuan melakukan terobosan ‘liar’, dll kini memudar atau bahkan hilang dalam arus modernitas, kapitalisme predator, konsumerisme, dll.

Prof Kahin memberikan wawasan yang paling menarik dan mendalam. Beliau mengatakan bahwa faktor yang paling penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan adalah adanya sebuah gerakan berskala nasional untuk melakukan perubahan demi meraih kemerdekaan dan keadilan sosial. Leitmotif ini menjadi landasan utama yang memungkinkan muncul, berkembang, dan konsistensi gerakan memerjuangkan dan memertahankan kemerdekaan. Karena itu, bagi Mahaguru Universitas Cornell itu, wacana mengenai siapa yang lebih berperan dalam perjuangan kemerdekaan, apakah perjuangan bersenjata atau diplomasi, menjadi kehilangan arti dan bahkan missing the entire point. Menurut pandangan beliau, tanpa keberadaan gerakan sosial yang massif dalam masyarakat dan bangsa Indonesia, keduanya tidak akan punya arti.

Makna yang saya peroleh dari pandangan Prof Kahin dan relevan pada saat ini adalah bahwa Indonesia pasca-reformasi memerlukan sebuah gerakan nasional. Gerakan nasional tersebut berfokus pada tiga persoalan dasar: nasionalisme, keadilan sosial (ekonomi), dan demokrasi. Dalam jungtur sejarah saat ini, bangsa Indonesia mengalami persoalan eksistensial sebagai salah satu akibat lingkungan strategis (global, regional, nasional) yang berubah cepat. Nasionalisme nyaris tinggal slogan politik dan wacana intelektual tentangnya pun tak berkembang. Justru yang kini marak adalah ideologi-ideologi yang bertujuan meniadakan atau meminggirkan nasionalisme. Ideologi transnasional radikal malah menjadi semacam ideologi alternatif (alternative ideology) yang disambut dengan antusias oleh generasi muda ketimbang nasionalisme. Demikian pula pengaruh neoliberalisme yang dianggap satu paket dengan perluasan sistem kapitalisme global. Perjuangan dan revolusi Kemerdekaan yang salah satu pendorong utamanya adalah anti-kolonialisme, yang merupakan bagian integral dari kapitalisme global, bisa dikatakan lenyap dari memori sejarah bangsa kita.

Problem ketimpangan ekonomi adalah salah satu dampak negatif dari model pembangunan ekonomi kapitalistik menjadi isu sangat penting sejak kemerdekaan sampai saat ini. Fakta menunjukkan bahwa keberhasilan Indonesia meraih peringkat negara dengan pertumbuhan tinggi sejak Orba hingga pasca-reformasi, ternyata tidak menjadikannya senagai negara kesejahteraan (welfare state) sebagaimana yang diamanatkan Konstitusi. Ketimpangan pendapatan dan kesejahteraan rakyat masih sangat tinggi, sebagaimana dilaporkan oleh berbagai survei ekonomi belakangan ini. Kemiskinan akut masih terus berjalan, yang tentu saja berkorelasi dengan dislokasi sosial, kriminalitas, dan menururnnya kualitas manusia Indonesia. Dengan kata lain, cita-cita perjuangan nasional menuju sebuah masyarakat yang berkeadilan sebagaimana yang melandasi perjuangan kemerdekaan Indonesia telah diabaikan atau bahkan dikhianati!

Demokrasi adalah pilihan yang telah disepakati oleh para pendiri bangsa dan dimuat dalam dasar negara Pancasila (Sila ke 4) serta UUD NRI 1945 baik dalam Pembukaan maupun batang tubuhnya. Harus diakui, selama hampir 20 tahun pasca-reformasi, demokrasi telah berjalan kendati masih pada tataran formal dan prosedural. Kita masih belum benar-benar memraktikkan sebuah sistem demokrasi yang terkonsolidasi (consolidated democracy) yang ditengarai dengan pelaksanaan secara substantif . Perkembangan terakhir menunjukkan kemerosotan pelaksanaan demokrasi formal itu, seperti yg kita lihat dalam kehidupan politik yang karust marut, khususnya dalam sistem parpol dan kiprah lembaga legislatif.

Salah satu yang selalu penyebab dari persoalan tersebut adalah belum terjadinya reformasi fundamental dalam sistem parpol,  sehingga produknya, baik Parlemen maupun elite politik parpol dan eksekutif, cenderung mengalami stagnasi bahkan kemuduran dari segi kualitas. Indikasinya adalah makin kuatnya kecenderungan oligarki pada kekuatan politik strategis, dan makin menguatnya politik berbasis gerakan massa (mass based politics) yang digunakan untuk melakukan tekanan erhadap politik elektoral (electoral politics).

Itulah sebabnya peringatan Pak Dan Lev terkait dengan ancaman kekuatan anti-demokrasi konstitusional menjadi sangat relevan dalam menyikapi kekinian bangsa Indonesia dan masa depannya. Kekuatan-kekuatan anti-demokrasi tersebut sudah sejak masa awal terbentuknya Republik ini ada dan dalam perjalanan sejarah pasca-kemerdekaan selalu berusaha mendominasi wacana dan praksis politik dan ketatanegaraan di negeri ini. Pak Dan terutama menyoroti dinamika hubungan sipil dan militer di Indonesia dan dikaitkan dengan kelompok-kelompok politik strategis yang ada pada era 1960an. Beliau juga menyoroti peran masyarakat sipil Indonesia, yang sejatinya selalu tampil kendati sering mengalami hambatan dan represi.

Saya rasa, makna dari peringatan Pak Dan adalah bahwa dinamika kehidupan bangsa khususnya berdemokrasi memerlukan keteguhan dan kesabaran serta konsistensi ketika menghadapi rintangan kekuatan anti-demokrasi, baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Bangsa Indonesia, menurut pandangan beliau, memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukan demokratisasi secara mandiri, sebagaimana yang ditunjukan para pemimpin dan elite politik sipil pada era demokrasi konstitusional. Memang demokrasi tidak akan sepi dari hiruk pikuk dan pertentangan serta konflik, namun sejatinya bisa diatasi manakala prinsip-prinsip demokrasi tsb diejawantahkan secara konsisten. Kekalahan sistem demokrasi konstitusional dan munculnya rezim diktator dan otoriter di Indonesia pasca–Dekrit Presiden 1959 sampai 1998 adalah karena kekuatan anti-demokrasi diberi kesempatan untuk menjadi dominan.

Perkembangan masa kini di Indonesia juga menunjukkan terjadinya pemberdayaan kekuatan anti-demokrasi melalui berbagai jalan, termasuk pengembangan politik identitas, ideologi sektarian, dominasi oligarki dalam struktur elite politik, dan makin lemahnya politik berbasis elektoral. Paling akhir, seperti dalam kasus Pilkada DKI, justru kekuatan “mobokrasi”, bukan kekuatan demokrasi, yang mewarnai panggung politik nasional!

Jadi arti penting dari buku ini adalah sebagai medium memaknai sejarah dengan mencari relevansinya dalam konteks kekinian dan mengantisipasi serta merencanakan masa depan Indonesia. Dengan kata lain, buku ini sangat penting untuk dijadikan sebagai rujukan memahami sejarah Indonesia dan membantu membangun masa depan bangsa. Saya berharap komunitas MW akan menerbitkan buku-buku bermutu seperti ini di masa depan sebagai sumbangsih yang penting bagi bangsa dan NKRI. Salut kepada Romo Baskara T. Wardaya atas kerja yang brilian ini.


Pamulang, 21 Juli 2017
Simak video rekaman bedah buku ini:

https://www.youtube.com/watch?v=68SrKx4bvp4

Share:

0 comments:

Post a Comment

THF ARCHIVE

Follow by Email

FP GUSDURIANS