Hemat saya, pandangan Dubes RI utk Maynmar, ITO SUMARDI (IS), tentang masalah ROHINGYA perlu dicermati secara KRITIS. Setidaknya, pandangan beliau perlu juga dibandingkan dengan berbagai laporan dr utusan PBB & temuan2 lapangan yg telah dibuat oleh berbagai organisasi masy sipil baik dari dalam negara tsb maupun dari luar.
Dubes IS hanya melihat dari kacamata rezim Myanmar shg, menurut saya, terkesan mengabaikan dimensi2 lain seperti aksi kekerasan yang dapat mengarah kepada terjadinya genosida, sebagaimana dilaporkan olh masyarakat internasional dan media2 yang kredibel. Cara memandang spt itu mereduksi persoalan yang sangat serius di Myanmar tsb menjadi soal "keamanan dan ketertiban umum" yang biasa digunakan rezim penguasa.
Jika RI ingin terlibat mencari solusi bagi konflik dan kekerasan di Myanmar, maka Pemerintah tidak boleh hanya mengandalkan pada pandangan yang reduksionis dan sepihak seperti itu. Sangat penting dan bahkan LEBIH PENTING bagi Pemerintah RI untuk mendengarkan pandangan dari pihak-pihak yang menjadi korban dan para pekerja kemanusiaan serta laporan PBB dan organisasi masyarakat sipil.
Jangan sampai keterlibatan Pemerintah RI hanya seperti menggaruk kulit yang gatal dan tidak pada tempat yang pas. Nama Pemerintah PJ dan Indonesia dipertaruhkan. TELITI DAN CERMATI dengan SEKSAMA. Potensi masalah Myanmar utk dijadikan alat manuver kelompok2 kepentingan di Indonesia cukup besar dan isu Rohingya juga sensitif karena bs dipelintir menjadi isu politik.
PJ sudah mengawali langkah dengan baik dalam kasus Rohingya melalui wahana diplomasi. Perlu diperdalam diperluas lagi dengan memakai wahana kemanusiaan dan juga pendekatan budaya lintas-bangsa di ASEAN. Bukan hanya keamanan dan ketertiban menurut versi penguasa saja.
Simak tautan ini:
0 comments:
Post a Comment